Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono memastikan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Salah satu bagian dari program mendorong ekonomi kelautan adalah pembangunan 4.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir tahun 2029. Trenggono mengatakan di Indonesia terdapat sekitar 12.000 perkampungan yang masyarakatnya terkait dengan sektor perikanan dan kelautan yang masih membutuhkan penataan dan pengelolaan untuk mendorong produktivitas dan perekonomian masyarakat

    KKP mulai membangun fasilitas kampung nelayan percontohan di Biak, Papua dengan penyediaan dermaga dan bengkel kapal, pabrik es khusus ikan,cold storage, balai nelayan, SPBU hingga Koperasi logistik nelayan dengan pendampingan penyuluh perikanan dan pemerintah daerah. Hasilnya tingkat pendapatan nelayan hingga 100%.

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka

    Pengembangan program prioritas Ekonomi Biru di Indonesia dilaksanakan melalui 5 strategi utama yakni konservasi perikanan, perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budi daya perikanan, dan pengawasan pulau-pulau kecil, serta gerakan masyarakat pesisir untuk penanganan sampah plastik yang terintegrasi.

    Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan implementasi ekonomi biru merupakan upaya memastikan laut Indonesia tetap sehat. Dimana pada tahun 2045 ditargetkan ruang konvervasi laut RI mencapai 79,5 Juta Hektare sementara saat ini sudah mencapai 29,3 juta hektare dimana ruang konservasi ini berisi tempat pemijahan biota laut, sebagai serapan karbon sekaligus tempat memproduksi oksigen.

    KKP juga memastikan aktivitas penangkapan ikan dilaut harus terkontrol yang didukung lewat Peraturan Presiden No.11 Tahun 2023. Pemerintah juga membangun sentra budidaya perikanan untuk mendorong produksi perikanan di pesisir maupun perikanan darat yang juga dimaksudkan untuk mencegah penangkapan ikan di alam secara berlebihan atau Overfhising

    Seperti apa strategi dan tantangan KKP mendorong pengembangan Ekonomi Biru? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan program Ekonomi Biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program ini memiliki lima landasan dalam menjaga laut tetap sehat.

    “Pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektare. Itu luasan ruang konservasi laut kita, itu sama dengan 30%.” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan idealnya ruang konservasi tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Sebab ruang konservasi merupakan tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan, tempat serapan karbon, dan tempat produksi oksigen.

    Landasan selanjutnya adalah penangkapan ikan yang terukur dan terkontrol. Penangkapan ikan yang tidak teratur akan merusak ekosistem kelautan.

    “Kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah ini sudah kita keluarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2023,” tambah Trenggono.

    Selanjutnya adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Budidaya dilakukan seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai tinggi baik di tengah laut, pesisir, maupun daratan

    “Nah ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan itu Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di sini,” kata dia.

    Konservasi juga dilakukan bagi pulau kecil dan pesisir. Caranya adalah dengan pengendalian pembangunan secara masif di area-area tersebut.

    “Ini juga harus dikendalikan dengan baik karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut,” ujar Trenggono.

    Terakhir mencegah laut dari kontaminasi plastik dan mikroplastik. Menurut dia pihaknya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik.

    “Tapi sisi lain juga melalui antarkelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah,” pungkas Trenggono.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jaga Populasi Ikan, KKP Siap Bangun 100 Titik Kampung Nelayan

    Jaga Populasi Ikan, KKP Siap Bangun 100 Titik Kampung Nelayan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya akan membangun 100 titik Kampung Nelayan pada 2025. Ini dilakukan untuk menjaga populasi perikanan.

    “Kita mulai membangun 100 titik di tahun ini. Cuma karena mulainya itu di menjelang-menjelang kuartal ketiga. Jadi mungkin nanti akhir Desember baru selesai 65. Tapi tiga bulan kemudian mungkin 100 titik,” ungkap dia dalam Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Jumat (24/10/2025).

    Trenggono memaparkan program ini merupakan arahan Presiden Prabowo. Adapun ditargetkan sebanyak 4.000 titik Kampung Nelayan hingga akhir 2029.

    “Kalau itu bisa terrealisasi dari model yang kita kembangkan di Biak sebagai satu contoh. Itu terjadi kenaikan 100% peningkatannya. Bayangkan kalau dia produktivitasnya naik sampai 100%. Itu dari pendapatannya,” ungkap dia.

    Dia menegaskan adanya Kampung Nelayan bertujuan untuk mengontrol populasi ikan. Di mana para pencari ikan merupakan nelayan-nelayan tradisional.

    “Yang sudah 80 tahun ini kita belum sentuh sama sekali. Belum kita sentuh. Nah ini kan kita naikkan semenjak pemerintahan Prabowo ini lah di antaranya itu. Maka itu kita buat model, sudah berhasil dengan baik model itu,” terang Trenggono.

    Selain itu, Menurut Trenggono, Kampung Nelayan akan meningkatkan pendapatan dari Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta. Dengan kata lain, program ini memiliki efek berganda bagi perekonomian.

    “Ini yang dikejar nanti sebetulnya satu kesejahteraan masyarakat nelayan yang sudah 80 tahun tidak disentuh selama ini. Nah sekarang kemudian kita naikkan. Dan itu akan berdampak juga sebetulnya nanti kontribusinya kepada pertumbuhan,” tegas dia.

    Sebagai informasi Kampung Nelayan adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih modern, produktif, dan berdaya saing. Program ini mencakup transformasi desa nelayan dan budidaya, yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses dari hulu ke hilir demi menghasilkan produk perikanan yang lebih kompetitif.

    Kriteria Kampung Nelayan, yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80%, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektar, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menjalankan program penangkapan ikan terukur. Program ini mencakup pengawasan penangkapan ikan, pengaturan musim penangkapan, pembentukan kawasan konservasi, dan pemulihan ekosistem yang rusak berdasarkan kuota penangkapan ikan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa pengembangan penangkapan ikan terukur dihadapkan berbagai tantangan, yakni keberlanjutan. Dalam hal ini calon konsumen mulai sadar akan penangkapan yang ramah lingkungan.

    “Satu contoh ini baru-baru ini kita dapat surat dari salah satu pasar kita di Amerika soal rajungan. Jadi mereka minta bahwa rajungan yang dijual ke Amerika harus memiliki sertifikasi bahwa penangkapannya dengan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan,” terang dia dalam program World Food Day, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Trenggono hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Di mana pasar atau konsumen tidak memperhatikan cara dan metode penangkapan ikan dari nelayan selaku produsen.

    “Dia (konsumen) udah mulai lihat nih artinya dia lihat juga bahwa penangkapannya ini caranya benar apa enggak,” terang dia.

    Di sisi lain, pihaknya dihadapkan kendala dalam meyakinkan masyarakat pesisir. Menurut dia, masyarakat nelayan hanya ingin mendapatkan ikan dengan mudah.

    “Tidak mudah mereka itu karena mereka itu pengen mudah, dapat yang mudah. Kadang-kadang tidak peduli nanti sebetulnya merusak lingkungan atau tidak. Tidak peduli,” ungkap Trenggono.

    Dia juga menambahkan masyarakat masih belum menerima ketika ada pendekatan dan persuasi terkait penangkapan ikan terukur. Menurut dia tantangan semacam ini tak cuma dialami masyarakat Indonesia.

    “Tapi negara-negara lain dulu seperti Norway. Waktu saya belajar benchmarking gitu ya. Untuk pengelolaan kelautan gitu. Mereka juga di tahun 80-an mengalami hal yang sama, ada benturan dengan masyarakatnya,” tegas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Luas Konservasi Laut RI Tembus 29 Juta Hektare, KKP Ingatkan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar. Wilayah konservasi ini menjadi modal dalam inisiatif ekonomi biru yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Trenggono menjelaskan idealnya ruang konservasi sendiri tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak diperbolehkan mendekati ruang konservasi.

    Menurut dia, hal ini karena ruang konservasi menjadi tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan.

    “Jadi biota kelautan mulai dari ikan yang kecil-kecil, ikan sedang, sampai ikan yang besar. Itu kan sebuah ekosistem yang dia tidak boleh, kalau dia mau memijah di satu titik kan nggak bisa kita buatin titik yang baru. Nah di ruang-ruang itulah memang harus tidak boleh terganggu,” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Jumat (24/10/2025).

    Ruang konservasi tersebut juga sebagai tempat serapan karbon. Di mana emisi yang dilepas oleh gas rumah kaca ke atmosfer akan diserap oleh ruang konservasi.

    “Karena di situ ada padang lamun, lalu ada koral, lalu kemudian ada tidal marsh, ada lumpur yang tumbuh tenggelam itu, ada mangrove. Itu menjadi satu ekosistem yang sedemikian rupa yang dia bisa menangkap karbon itu sendiri,” tambah Trenggono.

    Ketiga ruang konservasi sebagai tempat memproduksi oksigen untuk kepentingan kehidupan umat manusia.

    “Jadi laut sehat itu adalah ketika ruang konservasi tidak terganggu,” tutur dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Simak! Ini Sederet Inisiatif KKP dalam Sukseskan Program MBG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen turut mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan kebutuhan protein perikanan. Berbagai inisiatif pun dilakukan, salah satunya lewat pengembangan Kampung Nelayan.

    “Makan Bergizi Gratis 80 juta yang mau ditarget. Sekarang sudah mencapai 38 atau 39 juta orang yang sudah bisa diberikan makanan. Nah tentu di situ kebutuhan proteinnya kan tinggi sekali. Jadi mulai dari protein hewani maupun protein perikanan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Trenggono menjelaskan Hingga akhir 2025 KKP menargetkan pembangunan sebanyak 100 titik Kampung Nelayan.

    “Jadi Kampung Nelayan tadi sudah, satu sisi mereka itu produktif akibatnya di situ menimbulkan pertumbuhan dan akibatnya adalah si nelayan lebih sejahtera tentunya. hasil produknya kan bisa larinya juga ke MBG,” terang dia.

    Dukungan lainnya adalah membangun wilayah budidaya produk kelautan. Menurut dia, Presiden Prabowo menugaskan KKP untuk membangun 500 kota/kabupaten budidaya produk kelautan berbasis tematik.

    “Jadi kalau wilayahnya itu lebih suka masyarakatnya ikan lele, misalnya ikan nila atau ikan lele, kita bangunnya di situ. Kalau mereka misalnya ikan gurame, yang ikan darat ya misalnya gitu, kita bikin budidayanya di situ,” terang Trenggono.

    Dia menambahkan 500 titik wilayah budidaya produk kelautan tersebut nantinya akan mendukung kebutuhan protein program MBG. Untuk itu, 500 titik tersebut akan dibangun di seluruh Indonesia.

    “Jadi itu, Nelayan beres satu sisi, kemudian budidaya darat untuk memenuhi juga kebutuhan MBG dari sisi ketersediaan protein dari perikanan, terang dia.

    Lebih lanjut, KKP juga melakukan memodernisasi kapal perikanan tangkap. Sebanyak 1.582 unit kapal akan dimodernisasi demi mendukung program MBG.

    “Ini nanti menjadi sebuah kekuatan yang besar, karena di situ akan membutuhkan tenaga kerja kira-kira sekitar 64 ribu orang untuk meng-armadai kapal itu. Terus produksinya sendiri juga sangat besar, bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta ton ikan,” pungkas Trenggono.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Dorong Ekonomi Biru, KKP Intens Komunikasi dengan 3 Kementerian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan intens melakukan komunikasi dengan kementerian lain dalam menjalankan program blue economy atau Ekonomi Biru. Salah satunya dengan Kementerian Kehutanan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya intens melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dalam rangka menjalankan konservasi di daerah pesisir.

    Untuk diketahui konservasi merupakan salah satu landasan ekonomi biru. Saat ini Indonesia memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar.

    “Kita intens bicara dengan Kementerian Kehutanan, terkait dengan pesisir untuk hutan-hutan perhutanan, itu perhutanan masyarakat juga yang mangrove dan gitu ya, atau wilayah-wilayah yang harus kita jadikan zona budidaya,” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Selain itu lanjutnya, komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mengembangkan kawasan konservasi.

    “Dan semua ini dikoordinasi oleh Menko Pangan (Kementerian Koordinator Bidang Pangan), supaya kita bisa inline dan sinkron,” pungkas Trenggono.

    Seperti diketahui, strategi ekonomi biru merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut berkelanjutan.

    Adapun lima program yang diandalkan meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan. Kemudian, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • KKP terbitkan izin pemanfaatan ALSE dukung pariwisata Bali

    KKP terbitkan izin pemanfaatan ALSE dukung pariwisata Bali

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan izin pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kawasan wisata Nusa Dua, Bali, yang menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia.

    “Laut terus menyediakan jasa lingkungan, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sumber air. Pemberian izin pemanfaatan air laut ini menunjukkan bahwa laut dapat menjadi solusi bagi kebutuhan dasar manusia tanpa merusak ekosistemnya,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, kebutuhan air bersih di kawasan pesisir seperti Bali memang sangat tinggi, terutama untuk menunjang industri perhotelan yang melayani jutaan wisatawan setiap tahun.

    Air dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi, namun juga kebersihan kamar, restoran, kolam renang, spa, dan fasilitas pendukung lainnya.

    Kondisi iklim tropis serta meningkatnya jumlah wisatawan di musim liburan turut memperbesar kebutuhan akan air bersih yang berkelanjutan.

    Hotel-hotel di kawasan pesisir Bali kini menghadapi tantangan serius seperti intrusi air laut dan keterbatasan sumber air tanah.

    “Oleh karena itu, solusi inovatif berbasis kelautan menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata,” ujarnya.

    Dikatakan izin pemanfaatan ALSE diberikan KKP kepada PT ITDC Nusantara Utilitas, anak perusahaan BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).

    Dijelaskan ITDC Nusantara Utilitas mengajukan izin pemanfaatan ALSE dengan KBLI 36001 melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Perusahaan itu menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mampu mengubah air laut menjadi air layak konsumsi dengan memanfaatkan tekanan osmotik untuk memisahkan garam dari air.

    Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menambahkan ITDC Nusantara Utilitas merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh izin ALSE untuk produksi air bersih.

    Pemberian izin bertepatan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati HUT ke-26 tahun KKP.

    “Produksi air bersih melalui sistem SWRO ini diperkirakan mencapai 1 juta meter kubik per tahun, dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air hotel serta tenant di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung” kata Frista.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor ekonomi biru Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.