Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • KKP Tangkap 1.149 Kapal Pencuri Ikan, Potensi Kerugian Tembus Rp 16 T

    KKP Tangkap 1.149 Kapal Pencuri Ikan, Potensi Kerugian Tembus Rp 16 T

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 1.149 kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dari periode 2020 hingga 2025. Dari total tersebut, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 16 triliun

    “Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal, lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Valuasi potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Trenggono mengakui praktik ilegal tersebut masih terus berlangsung, terutama di zona perbatasan, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perbatasan dengan Filipina dan Papua Nugini. Di sisi lain, armada kapal pengawas milik KKP terbatas hanya berjumlah 34 unit yang berusia rata-rata 15 tahun. Padahal, menurut Trenggono, KKP idealnya punya 70 unit kapal untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Tanah Air.

    “Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU fishing dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan dan penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau Unreported Illegal Fishing,” imbuh Trenggono.

    Trenggono menerangkan kerugian tersebut baru dihitung dari sektor perikanan, belum termasuk kerusakan biota laut akibat praktik ilegal. Menurut Trenggono, potensi kerugian tersebut dapat dicegah jika pihaknya menambah armada kapal pengawas serta memasang Vessel Monitoring System (VMS).

    “Seluruh kapal yang mau melaut yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita sehingga kita bisa memonitor yang bersangkutan itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar dan seterusnya,” terang Trenggono.

    KKP sebelumnya mendapatkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol. Usulan tambahan anggaran ini telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI.

    Trenggono menerangkan tambahan dana Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan 10 unit kapal pengawas. Sebanyak 4 unit kapal pengawas berukuran 70 meter akan dibangun di Spanyol. Sisanya, akan dibangun di dalam negeri.

    “Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar 3 tahun. Apabila ini disetujui maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 yang tinggal 1 bulan atau 2 bulan ini. Dan mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan,” jelas Trenggono.

    (fdl/fdl)

  • Maling Ikan Terus Beraksi Kuras Harta Laut RI, Rugikan Negara Rp16 T

    Maling Ikan Terus Beraksi Kuras Harta Laut RI, Rugikan Negara Rp16 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ekonomi maritim Indonesia. Ia menyampaikan, dalam periode 2020 hingga 2025, sebanyak 1.149 kapal penangkap ikan ilegal ditindak, terdiri dari 957 kapal berbendera Indonesia, dan 192 kapal ikan asing.

    Selain itu, pemerintah juga telah menertibkan 104 rumpon ilegal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Dari seluruh kasus tersebut, Trenggono menyebut potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp16 triliun.

    “Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun,” ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan seterusnya,” tambahnya,

    Tambahan Kapal Pengawas Baru Mendesak

    Menurutnya, aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) masih marak terjadi lantaran terbatasnya armada pengawasan laut yang dimiliki pemerintah. Sementara, KKP hanya mengoperasikan 34 kapal pengawas aktif, dengan rata-rata usia kapal lebih dari 15 tahun.

    “Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, tapi itu masih beroperasi dengan baik,” ujarnya.

    Data KKP menunjukkan, 34 kapal pengawas yang ada terdiri dari berbagai jenis, antara lain 6 unit kapal Orca yang dibangun pada tahun 2016 dan 2023, 2 unit Barakuda yang baru beroperasi tahun 2023, serta kapal Hiu Macan, Paus, dan Akar Bahar yang dibangun pada rentang tahun 2001 hingga 2013. Material kapal pun beragam, mulai dari baja hingga aluminium dan fiberglass reinforced plastic (FRP).

    Dengan kondisi tersebut, Trenggono menilai kemampuan pengawasan laut Indonesia masih jauh dari ideal. Untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan nasional, yang membentang lebih dari 5,8 juta kilometer persegi dan terbagi ke dalam enam zona penangkapan, KKP setidaknya membutuhkan 70 kapal pengawas aktif.

    “Idealnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan,” kata dia.

    Aksi Ilegal Nelayan Dalam Negeri

    Ia menjelaskan, keterbatasan kapal tidak hanya mempersulit pengawasan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tetapi juga menyulitkan pemerintah dalam mengontrol aktivitas penangkapan ilegal oleh nelayan dalam negeri.

    “Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar negeri, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated fishing,” jelasnya.

    Trenggono menambahkan, pemerintah berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dengan menambah armada kapal, sehingga dapat menekan kerugian negara yang selama ini terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

    Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)
    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat.

    Menteri Trenggono memperkenalkan langsung inovasi budidaya ikan nila salin, yang menjadi langkah konkret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merevitalisasi tambak tradisional menjadi modern dengan hasil panen berorientasi ekspor.

    Dalam kunjungan tersebut, Raffi Ahmad Raffi hadir bersama rekannya dalam kelompok The Dudas-1, yakni Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta.

    Lewat program percontohan BINS, Menteri Trenggono berharap budidaya perikanan modern dapat terus tumbuh, dan menjadi lapangan kerja baru khususnya bagi para generasi muda.

    “Melalui pembangunan modeling nila salin di Karawang, KKP ingin menjadikan daerah ini sebagai contoh nyata penerapan ekonomi biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Pengembangan BINS Karawang menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan dan pemerataan ekonomi pesisir.

    Dipilihnya Karawang karena memiliki lahan tambak yang potensial namun belum dioptimalkan. Melalui program ini, lahan-lahan idle tersebut diubah menjadi tambak nila salin modern yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Selain melihat proses budidaya, Menteri Trenggono juga memperkenalkan sistem pengelolaan tambak modern yang menerapkan seperti Intake Air Laut dan Tawar dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Budidaya ikan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga masa depan pangan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan teknologi yang tepat, tambak dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Trenggono.

    Kehadiran Raffi bersama Ariel, Gading, dan Desta disambut antusias oleh masyarakat dan para pekerja di BINS Karawang.

    Menteri Trenggono berharap keterlibatan para figur publik ini dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan konsep ekonomi biru dan budidaya ikan modern kepada generasi muda. Menurutnya, cara-cara kreatif seperti ini sangat efektif untuk menggugah minat masyarakat terhadap sektor perikanan yang kini semakin modern dan menjanjikan.

    Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang dikembangkan KKP. Menurutnya, modeling BINS di Karawang merupakan terobosan besar yang dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus menyediakan sumber protein hewani yang sehat bagi masyarakat.

    “KKP luar biasa. Punya modeling seperti budidaya ikan nila salin yang punya peran penting dalam menyediakan sumber protein hewani yang sehat dan bergizi. Terima kasih sudah memperkenalkan kami pada inovasi yang bukan hanya meningkatkan produksi ikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raffi Ahmad.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan BINS Karawang dirancang untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan melalui penerapan teknologi modern dan sistem manajemen yang efisien. Dengan pendekatan baru ini, produktivitas tambak yang sebelumnya hanya sekitar 0,6 ton per hektare per siklus kini mampu meningkat hingga 80 ton per hektare per siklus.

    Peningkatan tidak hanya berpengaruh pada volume produksi dan ekspor, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta memperkuat ekonomi daerah melalui aktivitas pendukung seperti pakan, logistik, dan pengolahan hasil perikanan.

    Lebih lanjut, Tb Haeru menjelaskan bahwa ikan nila salin dipilih karena keunggulannya yang mampu hidup di air payau dengan kadar garam hingga 20 ppt. Jenis ini sangat cocok untuk lahan tambak di pesisir. Selain pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap penyakit, nila salin juga memiliki pasar yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Berdasarkan data, permintaan global ikan tilapia mencapai 7,84 juta ton pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,9 juta ton pada tahun 2030. Di dalam negeri, permintaan juga terus meningkat dan diperkirakan menembus 2,36 juta ton pada tahun yang sama.

    Dari sisi produksi, Indonesia kini menjadi produsen tilapia terbesar kedua di dunia dengan produksi sekitar 1,4 juta ton atau 20,5 persen dari total produksi dunia, setelah Tiongkok. Indonesia juga tercatat sebagai eksportir nila terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Kolombia.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono juga menunjukkan area pembangunan BINS Karawang seluas 230 hektare yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lengkap, seperti intake air laut dan tawar, area pembesaran, IPAL serta fasilitas kawasan terpadu.

    Dengan penerapan sistem modern dan pengelolaan terintegrasi, BINS Karawang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 84 ton per hektare per tahun dengan volume produksi mencapai 11.150 ton per tahun. Proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 500 orang.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor perdana udang bersertifikat bebas Cesium 137 (Cs-137) ke Amerika Serikat (AS) di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA) AS dan Import Alert #99-52. Hal ini dilakukan untuk memastikan udang Indonesia aman dan berkualitas tinggi.

    “Hal ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tentunya mendorong kegiatan ekspor udang yang sehat, bermutu serta aman dikonsumsi untuk keberterimaan di negara tujuan,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Ishartini menyatakan FDA AS telah menunjuk KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

    Dalam hal ini, sambung dia, KKP bekerja sama dengan BAPETEN dan BRIN untuk melakukan scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang, khususnya di wilayah Jawa dan Lampung, untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137.

    “Hari ini 31 Oktober 2025 adalah tanggal entry into effect aturan Import Alert 99-52 di AS dan juga merupakan ekspor perdana udang Indonesia bebas Cs-137. Kami ingin tunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan mutu level internasional,” imbuhnya.

    Ishartini menuturkan, ekspor perdana udang bebas Cs-137 ini terdiri dari dua pengiriman (shipment) dengan tujuan pelabuhan New York (NY) dan Los Angeles (LA). Nantinya, periode shipment berikutnya dijadwalkan pada 1 November dengan tujuan Miami dan Jacksonville.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai otoritas kompeten jaminan mutu produk perikanan dalam memberikan quality assurance di setiap rantai produksi perikanan, sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman bagi konsumen.

    Dalam catatan Bisnis, Trenggono mengakui penghentian sementara ekspor udang ke AS berdampak pada kinerja ekspor udang Indonesia. Namun, dia optimistis situasi ini hanya bersifat sementara.

    “Ya itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di daerah Cikande sebetulnya, karena di situ kan ada pabrik peleburan baja ya dan itu ditemukan scrap yang berasal dari impor itu ada kandungan cesium,” kata Trenggono saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyatakan KKP tengah mempercepat langkah agar ekspor udang dapat segera dipulihkan, termasuk ke Negara Paman Sam. Dalam hal ini, proses sertifikasi keamanan radioaktif akan dipercepat saat peralatan laboratorium yang dibutuhkan tersedia lengkap.

    “Kalau peralatannya lengkap, semestinya cepat, apalagi itu dimiliki oleh UPI [Unit Pengolahan Ikan] sendiri. Mudah-mudahan November sudah bisa kirim lagi [ke AS],” tuturnya.

    Trenggono menambahkan, KKP juga telah ditunjuk sebagai otoritas resmi yang berwenang dalam memberikan sertifikasi keamanan radioaktif bagi produk seafood yang akan diekspor ke AS.

    Terlebih, sebelumnya sertifikasi khusus radioaktif belum diterapkan di sektor perikanan. Namun, setelah adanya temuan tersebut, ujar dia, KKP mulai membangun sistem pengujian dan sertifikasi agar produk udang dan seafood Indonesia tetap dipercaya oleh pasar global.

  • Agar Aman Dikonsumsi, KKP Bekali Pengelola SPPG Teknik Mengolah Ikan

    Agar Aman Dikonsumsi, KKP Bekali Pengelola SPPG Teknik Mengolah Ikan

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cara penanganan dan pengolahan ikan, untuk menyukseskan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dan Unilever Indonesia, KKP menggelar dua kali bimbingan teknis pada kurun waktu Oktober. Komoditas yang diolah meliputi ikan patin, kembung dan udang.

    Melalui kegiatan ini, KKP memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu.

    “Melalui bimtek ini, kami ingin para pengelola SPPG memahami standar mutu bahan baku, mampu menerapkan teknik pengolahan produk yang mudah, higienis, menarik dan ramah gizi, serta aman untuk dikonsumsi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud di Jakarta, Sabtu (1/11).

    Apresiasi BGN

    Nikendarti H. Gandini, Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, turut memberikan pembekalan mengenai sistem pembinaan gizi sekolah serta penerapan prinsip keamanan pangan di lingkungan pendidikan. Dia menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian penting dari upaya nasional mengatasi persoalan gizi anak sekolah.

    “Karenanya, kami ingin membangun sistem pembinaan berkelanjutan bagi para pengelola gizi sekolah agar setiap anak Indonesia memperoleh asupan ikan yang bergizi, aman, dan menyehatkan,” kata Nikendarti.

    Pada kegiatan Bimtek yang merupakan bagian dari Bulan Bakti KKP 2025 ini, peserta juga mengikuti sesi demo cooking bersama Chef Gun Gun, Executive Chef Unilever Food Solutions Indonesia, yang menampilkan berbagai kreasi menu sehat berbasis ikan patin, kembung dan udang.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut.

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP Dorong Penguatan Ekonomi Pesisir Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

    Menteri KKP Dorong Penguatan Ekonomi Pesisir Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

    Foto Bisnis

    Pradita Utama – detikFinance

    Senin, 27 Okt 2025 16:07 WIB

    Jakarta – Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan ekonomi pesisir lewat Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diharapkan jadi motor ekonomi maritim.

  • Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono memastikan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Salah satu bagian dari program mendorong ekonomi kelautan adalah pembangunan 4.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir tahun 2029. Trenggono mengatakan di Indonesia terdapat sekitar 12.000 perkampungan yang masyarakatnya terkait dengan sektor perikanan dan kelautan yang masih membutuhkan penataan dan pengelolaan untuk mendorong produktivitas dan perekonomian masyarakat

    KKP mulai membangun fasilitas kampung nelayan percontohan di Biak, Papua dengan penyediaan dermaga dan bengkel kapal, pabrik es khusus ikan,cold storage, balai nelayan, SPBU hingga Koperasi logistik nelayan dengan pendampingan penyuluh perikanan dan pemerintah daerah. Hasilnya tingkat pendapatan nelayan hingga 100%.

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka

    Pengembangan program prioritas Ekonomi Biru di Indonesia dilaksanakan melalui 5 strategi utama yakni konservasi perikanan, perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budi daya perikanan, dan pengawasan pulau-pulau kecil, serta gerakan masyarakat pesisir untuk penanganan sampah plastik yang terintegrasi.

    Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan implementasi ekonomi biru merupakan upaya memastikan laut Indonesia tetap sehat. Dimana pada tahun 2045 ditargetkan ruang konvervasi laut RI mencapai 79,5 Juta Hektare sementara saat ini sudah mencapai 29,3 juta hektare dimana ruang konservasi ini berisi tempat pemijahan biota laut, sebagai serapan karbon sekaligus tempat memproduksi oksigen.

    KKP juga memastikan aktivitas penangkapan ikan dilaut harus terkontrol yang didukung lewat Peraturan Presiden No.11 Tahun 2023. Pemerintah juga membangun sentra budidaya perikanan untuk mendorong produksi perikanan di pesisir maupun perikanan darat yang juga dimaksudkan untuk mencegah penangkapan ikan di alam secara berlebihan atau Overfhising

    Seperti apa strategi dan tantangan KKP mendorong pengembangan Ekonomi Biru? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan program Ekonomi Biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program ini memiliki lima landasan dalam menjaga laut tetap sehat.

    “Pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektare. Itu luasan ruang konservasi laut kita, itu sama dengan 30%.” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan idealnya ruang konservasi tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Sebab ruang konservasi merupakan tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan, tempat serapan karbon, dan tempat produksi oksigen.

    Landasan selanjutnya adalah penangkapan ikan yang terukur dan terkontrol. Penangkapan ikan yang tidak teratur akan merusak ekosistem kelautan.

    “Kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah ini sudah kita keluarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2023,” tambah Trenggono.

    Selanjutnya adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Budidaya dilakukan seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai tinggi baik di tengah laut, pesisir, maupun daratan

    “Nah ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan itu Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di sini,” kata dia.

    Konservasi juga dilakukan bagi pulau kecil dan pesisir. Caranya adalah dengan pengendalian pembangunan secara masif di area-area tersebut.

    “Ini juga harus dikendalikan dengan baik karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut,” ujar Trenggono.

    Terakhir mencegah laut dari kontaminasi plastik dan mikroplastik. Menurut dia pihaknya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik.

    “Tapi sisi lain juga melalui antarkelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah,” pungkas Trenggono.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]