Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

    Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

    Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

    Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

    Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

    Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

    Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

    Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

    Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

    Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

    Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

    Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

    Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

    Penguatan Kemitraan Strategis

    Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

    Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

    Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

    Peluang Investasi dan Perdagangan

    Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam Kunjungi Indonesia, Disambut Menteri Trenggono – Page 3

    Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam Kunjungi Indonesia, Disambut Menteri Trenggono – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly melakukan kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025) sekitar pukul 13.15 WIB.

    Kedatangan Sekjen To Lam dan istri disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia Ta Van Thong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Viet Nam Denny Abdi, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), dan dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi Sekjen PKV beserta istri menuju kendaraan. Dari Bandara, Sekjen PKV beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta.

    Kunjungan kenegaraan Sekjen To Lam dan istri di Indonesia akan berlangsung selama tiga hari, yaitu tanggal 9 hingga 11 Maret 2025. Esok hari, Sekjen To Lam diagendakan untuk menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

     

     

     

  • Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan To Lam ke Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam. 

    Berdasarkan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, To Lam tiba di Lanud Halim sekitar pukul 13.15 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

    Dari Lanud Halim, To Lam beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. 

    Kunjungan kenegaraan sekjen partai komunis Vietnam itu di Indonesia direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga 11 Maret 2025. 

    To Lam diagendakan untuk menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Selain pertemuan dengan Presiden Prabowo, selama di Indonesia To Lam juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. 

    Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama bagi To Lam sebagai Sekjen PKV. Momentum kunjungannya diharapkan dapat memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di Indonesia, Disambut Pramono dan Menteri Kelautan

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di Indonesia, Disambut Pramono dan Menteri Kelautan

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di Indonesia, Disambut Pramono dan Menteri Kelautan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Partai Komunis Vietnam
    To Lam tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025) siang.
    Dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, To Lam mengenakan setelan jas biru dongker. Ia datang didampingi istrinya yang bergaun hijau.
    To Lam disambut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Gubernur Jakarta Pramono Anung.
    To Lam pun bersalaman dengan keduanya sembari mengobrol sebentar.
    Setelahnya, To Lam masuk ke dalam mobil yang telah disediakan, dengan bendera Vietnam dan Indonesia di sisi depan mobilnya.
    To Lam pun bertolak dari Halim Perdanakusuma diiringi protokol keamanan Paspampres.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Advokat Ini Sebut Nusron Wahid Lindungi Kepentingan Aguan, Tantang Gunting Satu Per Satu Sertifikat Laut Tangerang

    Advokat Ini Sebut Nusron Wahid Lindungi Kepentingan Aguan, Tantang Gunting Satu Per Satu Sertifikat Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Akhmad Khozinuddin mengaku tak percaya jika sertifikat tanah yang berada di atas laut Tangerang telah dibatalkan. Ia menyebut pemerintah telah bohong.

    “DPR juga dibihongi oleh menteri,” kata Akhmad dalam YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip Sabtu (8/3/2025).

    Akhmad merupakan pengacara yang terlibat dalam sertifikat dan pagar laut di Tangerang. Ia menyoroti kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPB).

    “Saya melihat menteri itu mengambil posisi dua kepentingan. Satu sisi ia ingin mengambil benefit politik dukungan masyarakat dengan seolah-olah menindaklanjuti dengan berbagai tindakan,” jelasnya.

    Namun di satu sisi, ia menilai menteri tersebut juga ingin menyelamatkan kepentingan oligarki. Dalam hal ini Aguan atau Agung Sedayu Group

    “Sisi lain, ia juga sebenarnya berupaya menyelamatkan kepentingan oligarki. Dimana terbacanya penyelamatannya,” terangnya.

    Menurutnya, ada dua pernyataan menteri yang sama. Pertama Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP, yang kedua Nusron Wahid Menteri ATR/BPN.

    “Apa yang sama dari mereka? Dua-duanya kompak mengklasifikasi bahwa tanah yang ada di laut itu adalah tanah musnah.Padahal kalau itu dikatakan tanah musnah, itu membenarkan bahwa dulunya itu tanah daratan. Terkena abrasi kemudian tanah musnah,” imbuhnya.

    “Padahal kalau kita setuju nomenklatur tanah musnah. Berarti pemegang hak dalam hal ini anak usaha PT Agung Sedayu Grup itu,” tambahnya.

    Dalam penyelesaian sertifikat laut. Ia mengatakan ada upaya menyelematkan sertifikat tersebut.

  • Menteri KKP Sakti Trenggono Bakal Dikonfrontir dengan Kades Kohod Arsin, DPR: Ada Konsekuensi Pembohongan Publik oleh Pejabat

    Menteri KKP Sakti Trenggono Bakal Dikonfrontir dengan Kades Kohod Arsin, DPR: Ada Konsekuensi Pembohongan Publik oleh Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi IV DPR RI berencana mempertemukan dan mengkonfrontasi Kades Kohod Arsin dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. DPR menegaskan akan ada konsekuensi untuk pembohongan publik.

    Konfrontasi ini terkait pernyataan berbeda antara Menteri Sakti Trenggono dan Kades Kohod Arsin mengenai denda Rp48 miliar.

    Sanksi pemasangan pagar laut di Pesisir Tangerang berupa denda Rp48 berpolemik lantaran Menteri Wahyu Sakti Trenggono menyebut denda Rp48 miliar telah diberitahukan kepada Arsin. Sakti Trenggono juga menyatakan Kades Kohod Arsin bersedia atau menyanggupi akan membayar.

    Pernyataan Menteri KKP terkait besaran denda dan kesediaan Arsin untuk membayar denda sebesar Rp48 miliar diungkapkan di dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI.

    Di sisi lain, kuasa hukum Kades Kohod Arsin, Yunihar mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai denda Rp48 miliar kepada kliennya sebagai sanksi atas pemasangan pagar laut. Yunihar bahkan menyebut pernyataan Trenggono ngaco.

    Nah, silang pendapat itu membuat Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan Menteri KKP harus mempertanggungjawabkan pernyataan yang menyebut Kades Kohod bersedia membayar denda.

    Dia menegaskan perlu konfrontasi perbedaan pernyataan ini agar masalah ini bisa selesai dengan jelas. “Rakyat harus diberikan jawaban yang betul-betul memuaskan semua pihak,” jelas Firman.

    Firman mengingatkan agar pejabat publik, terutama sekelas menteri, harus berhati-hati menyampaikan pernyataan di forum resmi. Apalagi terkait sanksi hukum dan kepentingan masyarakat.

  • Miliarder AS Ray Dalio Duduk di Samping Prabowo dalam Pertemuan Para Konglomerat di Istana

    Miliarder AS Ray Dalio Duduk di Samping Prabowo dalam Pertemuan Para Konglomerat di Istana

    Miliarder AS Ray Dalio Duduk di Samping Prabowo dalam Pertemuan Para Konglomerat di Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Miliarder dan investor asal Amerika Serikat (AS), Raymond Thomas Dalio (
    Ray Dalio
    ), hadir di
    Istana Kepresidenan
    , Jakarta, saat Presiden
    Prabowo Subianto
    menerima sejumlah konglomerat kakap.
    Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, Jumat (7/3/2025), Ray Dalio duduk di sebelah Prabowo.
    Ia duduk sejajar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
    Di bagian belakang, tampak Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.
    Sementara itu, di sekelilingnya, terlihat para konglomerat dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung (CT), James Riady, dan Hilmi Panigoro.
    Lalu, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan para jajaran Danantara.
    Pada Kamis (6/3/2025) kemarin, Prabowo juga sudah menerima delapan pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Delapan pengusaha itu adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma (Aguan), Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.
    Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MAKI Dorong Proses Pidana Pagar Laut Tangerang Lanjut Diusut, Boyamin: Denda Rp 48 M Beda Urusan

    MAKI Dorong Proses Pidana Pagar Laut Tangerang Lanjut Diusut, Boyamin: Denda Rp 48 M Beda Urusan

    MAKI Dorong Proses Pidana Pagar Laut Tangerang Lanjut Diusut, Boyamin: Denda Rp 48 M Beda Urusan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, kasus pemasangan
    pagar laut
    di Tangerang harus diproses pidana lebih lanjut.
    Kasus tersebut jangan hanya berhenti pada denda administratif senilai Rp 48 miliar yang dijatuhkan kepada Kepala Desa Kohod, Arsin, dan perangkat desanya.
    “Soal kalau denda administrasi Rp 48 miliar itu beda urusannya, ini kan hukum pidananya jelas berlaku. Jadi, harusnya diproses dan tidak berhenti pada posisi yang bukan korupsi atau aliran dana,” ujar Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/3/2025).
    Salah satu pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 75 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    Boyamin justru menilai denda administratif Rp 48 miliar kepada Kades Kohod dan perangkat desa adalah hal yang agak di luar hukum.
    Namun, dia menegaskan, sanksi administratif harus dibarengi dengan proses pidana.
    Dia menilai, perusahaan punya andil dalam kasus pemasangan pagar laut karena biaya pemasangan tidak murah.
    “Enggak mungkin pagar laut itu (dibiayai kades saja). Minimal Rp 10 miliar, loh. Kalau tidak ada yang membiayai, enggak mungkin,” lanjut dia.
    Terlebih, sertifikat yang terbit justru diketahui atas nama sejumlah perusahaan.
    Menurut Boyamin, fakta-fakta di lapangan ini tinggal disambung saja dalam proses investigasi.
    “Dan kemudian sertifikat itu kan atas nama perusahaan-perusahaan, nah itu kan tinggal menyambungkan saja kan investigasinya,” kata Boyamin lagi.
    Diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan stafnya inisial T merupakan pembuat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
    Hal ini diungkapnya berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sudah saya laporkan tadi di dalam kepada pimpinan, ibu pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohod dan stafnya (pembuat pagar laut),” ujar Sakti usai rapat.
    Menurut dia, Arsin selaku kepala desa dan perangkat desa inisial T terbukti sebagai pihak yang membuat pagar laut.
    KKP pun memberikan sanksi sesuai kewenangannya, yakni administratif berupa denda Rp 48 miliar.
    Saat ditanya soal adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Bakal Impor Garam untuk Industri, Ini Alasannya

    RI Bakal Impor Garam untuk Industri, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Pemerintah berencana melalukan importasi garam. Namun importasi ini untuk kebutuhan industri, bukan konsumsi.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia mengatakan jumlah importasi garam industri ini masih dihitung.

    “Lagi dihitung, khusus untuk industri (impor garam). Kalau konsumsi cukup,” tegas dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025) malam.

    Alasan mengapa pemerintah melakukan importasi garam untuk industri, karena kualitas yang dibutuhkan di dalam negeri belum mencukupi.

    “Kualitas yang dibutuhkan industri yang belum cukup,” terang dia.

    Trenggono juga belum mengatakan dari mana asal impor garam tersebut. Dia hanya memastikan keputusan untuk importasi itu akan secepatnya diputuskan.

    “Mudah-mudahan segera, secepatnya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak akan impor 4 komoditas pangan yakni beras, garam, gula konsumsi, dan jagung. Untuk garam pun yang merupakan kebutuhan konsumsi.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, keputusan tidak akan mengimpor 4 komoditas tersebut diambil dalam rapat kordinasi dengan para pihak yang berkepentingan.

    “Tahun ini saya putuskan, kita tidak impor beras, garam, gula dan jagung,” kata Zulhas dalam acara Sarasehan Ulama ‘Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU’ yang digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (4/2).

    (ada/rrd)

  • Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak berhenti mengusut kasus pagar laut di Tangerang hanya pada aktor-
    aktor kecil
    , seperti kepala desa (kades) dan perangkat desa.
    “Pemerintah dan aparat penegak harus melihat dalam bingkai yang lebih besar. Jangan hanya berhenti di aktor-aktor kecil,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria,
    Dewi Kartika
    , saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/3/2025).
    Dewi menduga Kades Kohod, Arsin, dan salah satu perangkat desanya hanyalah aktor kecil dalam kasus ini.
    “Padahal, dalam kasus ini, kades itu hanya aktor kecil. Sayangnya, justru perangkat desa dijadikan seolah menjadi aktor utama,” ujar dia.
    Dia juga menyayangkan bahwa proses penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang hanya fokus pada pencabutan pagar dan surat hak guna bangunan (HGB) yang ada di laut.
    Dewi menegaskan bahwa masalah utama yang lebih memakan korban justru HGB yang ada di darat. Ia menduga ada aktor besar dalam kasus ini.
    “Aktor besar harus ditangkap,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Kades Kohod, Arsin, dan stafnya inisial T merupakan pihak yang membuat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
    Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sudah saya laporkan tadi di dalam kepada pimpinan ibu pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohod dan stafnya (pembuat pagar laut),” ujar Sakti usai rapat.
    Menurut Sakti, Arsin selaku kepala desa dan perangkat desa inisial T terbukti sebagai pihak yang membuat pagar laut.
    KKP pun memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 48 miliar.
    Saat ditanya mengenai adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media,” ucapnya.
    Sementara itu, manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 membantah tuduhan bahwa mereka melakukan pembangunan pagar laut dari bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang.
    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata manajemen PIK 2, Toni, di Tangerang, Banten, dikutip dari Antara, Minggu (12/1/2025).
    Toni menegaskan bahwa pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke Kecamatan Kronjo.
    Dia menambahkan bahwa tudingan terkait pembangunan pagar bambu oleh PIK 2 adalah tidak benar.
    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujar dia.
    Menurut dia, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.