Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Nelayan Muara Angke
meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan para menteri mengecek langsung ke lapangan sebelum membuat kebijakan.
Hal ini disampaikan para nelayan yang menggelar demonstrasi mengkritik sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap merugikan nelayan, salah satunya terkait zona penangkapan ikan.
“Cobalah Pak Presiden, Pak Menteri, turun ke lapangan lihat kondisi keadaan nelayan ini bagaimana, baru dibuat aturan, jangan cuma katanya, katanya. Itu yang enggak baik untuk para nelayan,” ucap Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus Ketua RW 21, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Nunung (60) saat diwawancarai di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
Nunung mengatakan, setiap kebijakan seharusnya dibuat sesuai suara hati para nelayan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang justru menyengsarakan nelayan.
Dia bilang, para nelayan akan terus menggelar demonstrasi mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan, sampai didengar Prabowo.
Para nelayan mengaku lelah menyampaikan aspirasinya ke Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berulang kali, namun tak kunjung menemukan solusi.
“Kami akan langsung ke Pak Presiden Prabowo. Percuma kami ke Pak Menteri, dialog-dialog, kita bersurat tetap kami tidak pernah ditanggapi,” kata Nunung.
Adapun tiga peraturan yang diprotes para nelayan, pertama, kewajiban agar seluruh kapal memiliki Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pemantau kapal.
Jika tidak memiliki VMS, kapal nelayan dilarang berlayar. Padahal, harga VMS mencapai Rp 16 juta untuk satu kapal.
Kebijakan kedua terkait pembatasan zona penangkapan ikan. Para
nelayan Muara Angke
hanya diperbolehkan mencari ikan di satu wilayah saja, antara wilayah 711 atau wilayah 712.
Wilayah 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; sedangkan wilayah 712 yang mencakup Laut Jawa.
Apabila ada yang melewati zona yang sudah ditetapkan, nelayan akan disanksi dan wajib membayar denda ratusan juta rupiah.
Pembatasan zona itu dinilai membatasi tangkapan para nelayan.
“Nelayan itu ke luar pakai biaya, pakai ongkos, sekarang cost kami mencapai Rp 300-500 juta, dapat cuma Rp 300 juta, itu rugi. Bagaimana kami bisa menghidupi ABK (anak buah kapal) kami,” tutur salah satu nelayan bernama Saepudin.
Kebijakan ketiga yang dikritik ialah terkait penghapusan izin penggunaan rumpon untuk menangkap ikan.
Padahal, kata Saepudin, sejak lama nelayan mengandalkan rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan.
Saepudin menyebut, rumpon bukan alat ilegal dan aman untuk kehidupan ekosistem di laut.
Jika penggunaan rumpon dibatasi, akan banyak nelayan yang kesulitan menangkap ikan.
“Kasihan nasib kawan-kawan kami di Kepulauan Seribu, yang penghasilamnya pas-pasan. Kalau dilarang pakai rumpon, bagaimana mereka mencari ikan,” pungkas Saepudin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sakti Wahyu Trenggono
-
/data/photo/2025/04/14/67fceba26c202.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
Megapolitan
14 April 2025")
Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan Megapolitan 14 April 2025
-
/data/photo/2024/10/20/671480c708abf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
Nasional
14 April 2025")
Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos Nasional 14 April 2025
Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Idul Fitri tahun ini menjadi momen sejumlah
menteri
dari
Kabinet Merah Putih
kepemimpinan Presiden
Prabowo
Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
Jokowi
).
Mereka datang silih berganti pada 8 hingga 11 April 2025 ke kediaman Jokowi di bilangan Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.
Menteri
-menteri yang sowan adalah orang-orang sebelumnya juga mengisi jabatan di
Kabinet Indonesia Maju
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menariknya, menteri-menteri tersebut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi saat Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah dan Turki.
Namun, kehadiran sejumlah menteri ke kediaman Jokowi dipandang sebagai ”
matahari kembar
” di tengah kepemimpinan Prabowo saat ini.
Isu matahari kembar yang merujuk antara Jokowi dengan Prabowo ramai ketika dua menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Solo.
Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memanggil Jokowi sebagai bos.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat (11/4/2025).
Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.
Selain Budi dan Trenggono, nama menteri dalam Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo juga sowan untuk bertemu Jokowi.
Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Solo pada Selasa (8/4/2025).
Bahlil yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di era kepemimpinan Jokowi tersebut mengaku kangen dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
Bahkan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut dirinya sebagai murid dari Jokowi.
“Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” ujar Bahlil.
Nama lainnya yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu silaturahmi ke kediaman Jokowi pada Rabu (9/4/2025). Zulhas sendiri merupakan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Jokowi.
Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Saya silaturahim
Lebaran
ya. Kemarin pertama Lebaran di Jakarta. Habis itu saya malamnya nganter cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Ya saya tanya bapak telepon ajudan bapak. Bapak juga lagi ngangon (momong) cucu-cucu. Lalu, saya dan ibu, hari ini bisa silaturahmi,” ujar Zulhas.
Selain nama-nama tersebut, datang pula ke kediaman Jokowi seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera-lah orang yang pertama menyinggung matahari kembar.
Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi dua menteri di era Prabowo yang memanggil Jokowi sebagai bos.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke kediaman Jokowi.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” sambungnya mengingatkan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun membantah Jokowi dan Prabowo yang menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
Meskipun terdapat dua menteri di era kepemimpinan Prabowo yang dengan gamblangnya menyebut Jokowi sebagai bos.
Hasan menekankan, kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Jokowi itu sebatas silaturahmi. Ia meminta agar silaturahmi itu tidak dikaitkan dengan politik.
“Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran. Karenanya, hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
“Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” kata Hasan.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai
Demokrat
, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa hanya ada satu “matahari” di Indonesia saat ini.
Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo.
“Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu ya,” kata Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
Herzaky menyampaikan bahwa momen silaturahmi menteri dengan Jokowi adalah hal yang biasa.
Di samping itu, kedatangan menteri untuk bertemu Jokowi sudah pasti atas sepengetahuan Prabowo.
Begitu pun sebagai bagian mengemban tugasnya menjadi seorang menteri untuk mendengarkan masukan. Ia tak ingin silaturahmi justru diartikan sebagai sebuah hal yang negatif.
“Agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan. Kalaupun konteksnya misalnya ada menteri-menteri, kan bukan hanya menteri ya, siapapun kan bebas menjadi silaturahmi,” ujar Herzaky.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
), Puan Maharani mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di era Prabowo ke kediaman Jokowi seharusnya diapresiasi.
Puan membantah adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
Ia pun menegaskan, Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 adalah Prabowo, bukan Jokowi.
“Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik.
Matahari kembar
? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar
TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menilai matahari kembar di tubuh pemerintah Republik Indonesia benar-benar ada.
Hal itu disampaikan Adi saat mengomentari banyaknya menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Mantan Presiden Jokowi dalam suasana Idulfitri.
Pada kunjungannya ke kediaman Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat pernyataan mengejutkan.
Keduanya sama-sama menyebut Jokowi tak hanya mantan bos, tetapi juga masih menjadi bosnya.
Trenggono dan Budi Gunadi memang menjadi menteri sejak era Presiden Jokowi. Tetapi kini, mereka adalah pembatu Presiden Prabowo.
“Dulu mungkin matahari kembar itu hanya sebatas isu hanya sebatas diskursus, hanya sebatas gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena belum tampak siapa bosnya dan kemudian siapa yang kemudian menjadi anak buahnya.”
“Tapi ketika ada dua menteri Pak Prabowo Subianto yang mengaku bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, ini seakan-akan mengonfirmasi kok ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia,” kata Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, dikutip Senin (14/4/2025).
Adi juga menegaskan pengertian matahari kembar versinya.
“Matahari kembar itu adalah istilah untuk menggambarkan ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang,” papar Adi.
Menurut Adi, pernyataan kedua menteri itu terlalu vulgar. Jika ingin berterima kasih kepada Jokowi, sebaiknya cukup menunjukkan kedekatan dengan foto bersama.
“Itulah yang saya sebutkan pejabat publik hari ini mesti hati-hati mengeluarkan statement-statement politiknya. Sekalipun para menteri itu sangat ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dinilai punya kontribusi penting sehingga mereka menjadi orang penting di negara kita, minimal ungkapan-ungkapannya itu tidak perlu disampaikan secara vulgar,” kata Adi.
Membaca situasi tersebut, Adi mantap menyebut matahari kembar bukan isapan jempol. Presiden Prabowo dan Mantan Presiden Jokowi sama-sama bersinar.
“Bahwa matahari kembar itu ternyata ada ya, bukan hanya gosip, bukan hanya wacana, bukan hanya desas-desus tapi faktual.”
“Apa buktinya, ya itu tadi ada sejumlah menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap bahwa Pak Jokowi adalah bos mereka.”
“Apakah salah, tidak salah, apakah itu benar, ya benar menurut mereka. Intinya apa di antara kekisruhan terkait dengan adanya matahari kembar ini saya kira tergantung kita mau berada di mana,” pungkas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
PKS Wanti-Wanti soal Matahari Kembar
Sebelum Adi, Politikus PKS, Mardani Ali Sera sudah mewanti-wanti soal kembali munculnya anggapan soal matahari kembar.
Pernyataan Mardani juga terkait kunjungan menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Kompas.com.
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.
Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.
Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.
“Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).
Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.
Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.
Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.
“Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.
Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik
Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.
Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.
“Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin (14/4/2025).
Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.
Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.
“Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.
Isu Matahari Kembar
Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.
Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.
Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).
Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.
Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.
Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).
Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5134524/original/052484100_1739622822-20250215-Prabowo-AFP_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3")
Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.
“Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.
Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.
Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).
Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.
Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.
“Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.
Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
-
Presiden Saat Ini Prabowo Subianto
loading…
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara ihwal sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa
JAKARTA – Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) di Solo, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada momen Lebaran 2025. Salah satunya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Budi Arie berkunjung ke kediaman Jokowi pada Selasa (1/4/2025). Selain Budi, ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Dua menteri itu bertamu ke kediaman Jokowi pada Jumat (11/4/2025). Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai bos.
“Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” kata Trenggono di depan rumah Jokowi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara ihwal sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ia tak mempermasalahkan silaturahmi para pembantu Presiden Prabowo Subianto ke Jokowi.
Menurutnya, silaturahmi di momen Idulfitri 1446 Hijriah itu sangat baik. “Selaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Puan pun meyakini tak akan ada matahari kembar. Baginya, pemimpin Indonesia saat ini ialah Presiden Prabowo.
“Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Puan.
(rca)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5175500/original/085084700_1743004289-WhatsApp_Image_2025-03-26_at_22.42.18.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PCO Bantah Ada “Matahari Kembar” Usai Menteri Prabowo Temui Jokowi di Solo – Page 3")
PCO Bantah Ada “Matahari Kembar” Usai Menteri Prabowo Temui Jokowi di Solo – Page 3
Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Selang satu hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.
Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Jokowi.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).
Meski begitu, Mardani menilai, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujarnya.
Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.
“Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” imbuh dia.
-
/data/photo/2025/03/03/67c5dad74ea26.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Istana Bantah Ada \"Matahari Kembar\" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos
Nasional")
7 Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos Nasional
Istana Bantah Ada “Matahari Kembar” Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
Hasan Nasbi
membantah PKS yang menyebut ada dugaan ‘
matahari kembar
‘ ketika menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Jokowi bahkan dipanggil dengan sebutan ‘bos’.
Hasan menekankan, kunjungan itu sebatas silaturahim lebaran. Dia meminta agar silaturahim itu tidak dikaitkan dengan politik.
“Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran.
Dia menyebut hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
“Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
Dalam kunjungan itu, Jokowi masih dipanggil bos oleh menteri Prabowo.
Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
Sejumlah menteri Kabinet Prabowo secara khusus menemui Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran.
Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menemui Jokowi pada Jumat (11/4/2025) siang.
Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
Budi Gunadi juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dua Menteri Sebut Jokowi Bos, Pengamat: Offside! Sekarang Presidennya Prabowo
GELORA.CO – Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
“Ya, di mata publik dinilai offside dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Adapun dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
“Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo.
Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
“Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
“Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
-
KKP Bakal Perkuat Sulawesi Utara Sebagai Pusat Hilirisasi Perikanan
Jakarta –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran Sulawesi Utara sebagai pusat hilirisasi dan ekspor perikanan dari kawasan timur Indonesia. Sepanjang tahun 2024, kinerja ekspor perikanan dari provinsi ini mencatatkan nilai signifikan sebesar US$ 172,5 juta dengan volume ekspor mencapai 27,7 juta kilogram.
“Komoditas unggulan seperti Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) mendominasi ekspor dengan kontribusi nilai mencapai US$ 165 juta atau 95% dari total nilai ekspor. Produk-produk tersebut telah melalui proses pengolahan dalam bentuk loin, fillet, dan produk beku siap saji,” tulis KKP dalam keterangan resmi, Minggu (13/4/2025).
KKP mengatakan produk ekspor perikanan Sulut berhasil menjangkau pasar global dengan negara tujuan utama antara lain Amerika Serikat (US$ 54,8 juta), Timur Tengah (US$ 38 juta), Jepang (US$ 25,1 juta), dan negara-negara Kawasan ASEAN (US$ 17 juta).
“KKP mendorong hilirisasi bukan hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk memastikan ikan berkualitas sampai ke meja makan anak-anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis. Hal ini menjadi bentuk dukungan nyata KKP dalam Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.
Kementerian yang dipimpin oleh Sakti Wahyu Trenggono ini juga memastikan bakal memperkuat rantai dingin sebagai strategi hilirisasi. Hal itu bertujuan untuk memastikan produk perikanan terjaga mutu dan daya saingnya dari produksi hingga pasar global.
“Penerapan sistem rantai dingin terintegrasi, mulai dari kapal penangkap, pelabuhan perikanan, Unit Pengolahan Ikan (UPI), hingga cold storage dan transportasi ekspor, menjadi tulang punggung hilirisasi di Sulawesi Utara,” tulis KKP.
• Penguatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui fasilitasi sarana pengolahan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
• Revitalisasi sistem rantai dingin, termasuk pengembangan cold storage dan dukungan distribusi berbasis logistik efisien.
• Pendampingan usaha dan fasilitasi kemitraan koperasi nelayan dan UMKM pengolahan.
• Pemanfaatan hasil hilirisasi untuk program makan bergizi dan pasar dalam negeri.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berkomitmen memperkuat ekosistem hilirisasi di Sulawesi Utara dan wilayah lainnya. Agar sektor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi pilar utama pembangunan nasional berbasis sumber daya kelautan dan perikanan,” tutup KKP.
(ega/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini