Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Banyak Menteri Prabowo Berkunjung ke Solo, Demokrat Bantah Jokowi Cawe-cawe
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 April 2025

    Banyak Menteri Prabowo Berkunjung ke Solo, Demokrat Bantah Jokowi Cawe-cawe Nasional 13 April 2025

    Banyak Menteri Prabowo Berkunjung ke Solo, Demokrat Bantah Jokowi Cawe-cawe
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra)
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang bertemu dengan
    Jokowi
    dalam beberapa waktu terakhir.
    Herzaky mengatakan, kunjungan tersebut hanya bersifat silaturahmi untuk meminta masukan terkait peran mereka sebagai menteri.
    “Oh enggak, enggak cawe-cawe. Tadi konteksnya, Pak Jokowi punya pengalaman 10 tahun. Pak SBY punya pengalaman 10 tahun. Sayang dan rugi kalau enggak mau ngobrol. Enggak mau minta masukan,” ujar Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/4/2025).
    Dia menegaskan bahwa masukan yang diberikan Jokowi hanyalah sekadar masukan, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo sebagai pemimpin negara.
    “Bukan Pak Jokowi, bukan Pak SBY,” tegas dia.
    Herzaky juga menilai pertemuan dengan Jokowi adalah hal yang biasa, mengingat Prabowo adalah sosok yang terbuka untuk berdiskusi.
    Sejumlah tokoh, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga sering diajak berdiskusi oleh Prabowo.
    “Pak Presiden ini orang yang sangat terbuka dan ingin dapat perspektif atau gambaran yang luas, komprehensif dan mendalam sebelum memutuskan sesuatu. Dan semuanya
    by data
    ,
    by evidence
    . Dan beliau melihat bahwa ada Pak Jokowi, ada Pak SBY ini sudah punya pengalaman. Tetapi kan bukan sumber satu-satunya,” ujar dia.
    Sebelumnya, sejumlah menteri Prabowo terlihat mengunjungi kediaman Jokowi.
    Mereka, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, yang secara khusus menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran.
    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga hadir pada pertemuan tersebut pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Menariknya, setelah pertemuan, Trenggono dan Budi Gunadi menyebut Jokowi sebagai “bos”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

    Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai para menteri era Prabowo Subianto yang menganggap bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai bos, pantas dicopot dari jabatan di Kabinet Merah Putih.

    “Layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Minggu (13/4).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan pernyataan menteri yang menilai Jokowi sebagai bos sama aja tak menganggap posisi Prabowo di kursi Presiden RI.

    “Para menteri tersebut tak pantas lagi bersama Prabowo karena bosnya Joko Widodo. Ini artinya, para menteri itu tidak mengangap Prabowo sebagai bosnya,” kata dia.

    Jamiluddin mengatakan para menteri yang bilang Jokowi sebagai bos secara formal ialah bawahan Prabowo di kabinet.

    Oleh karena itu, kata dia, para menteri seharusnya bisa menghormati status Prabowo yang menjadi pemimpin. 

    “Ini artinya, Prabowo seharusnya menjadi bos para menteri tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersilaturahmi ke kediaman Presiden ketujuh RI Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4).

    Trenggono dan BGS sapaan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos setelah kedua tokoh selesai bersilaturahmi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat. 

  • Ngapain Menteri Gantian Temui Jokowi saat Prabowo di Luar Negeri?

    Ngapain Menteri Gantian Temui Jokowi saat Prabowo di Luar Negeri?

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti fenomena sejumlah menteri justru berbondong-bondong menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di Solo. 

    Padahal di saat bersamaan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Timur Tengah. 

    “Pertanyaan pertama, ngapain presiden ke luar negeri tapi beberapa menteri malah ke Solo menemui Pak Jokowi?” ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 13 April 2025.

    Ia kemudian mengemukakan dua kemungkinan alasan di balik pertemuan di Solo itu. Pertama, bisa jadi para menteri tersebut memang dipanggil langsung oleh Jokowi. 

    Hal ini, menurut Rocky, berhubungan dengan keingintahuan Jokowi mengenai isi pembicaraan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi pasti ingin tahu apa yang dibicarakan antara Prabowo dan Ibu Mega. Dugaan paling logis ya soal reshuffle kabinet, nggak mungkin soal lain,” kata Rocky.

    Kemungkinan kedua, lanjut sosok yang akrab disapa RG itu, pertemuan tersebut merupakan inisiatif pribadi dari para menteri sebagai bentuk loyalitas. 

    “Bisa jadi mereka datang sekadar untuk memperlihatkan kesetiaan, atau meyakinkan Pak Jokowi bahwa mereka masih melihatnya sebagai guru politik,” tambahnya.

    Rocky juga mencatat bahwa beberapa menteri menyebut Jokowi masih sebagai “bos”, yang memperkuat kesan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan para pembantunya belum sepenuhnya beralih ke kepemimpinan Prabowo.

    “Tetapi yang menarik adalah konteks dari kehadiran mereka ketika Presiden Prabowo ada di luar negeri,” tegas Rocky Gerung.

    Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. 

    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menko Pangan, Zulkifli Hasan; hingga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

  • Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    PIKIRAN RAKYAT – Silaturahmi Lebaran di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, berubah menjadi sorotan publik setelah sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Prabowo-Gibran datang berturut-turut.

    Ada yang menarik dalam ajang silaturahmi tersebut, karena dua menteri secara terbuka menyebut Jokowi masih sebagai “bos” mereka, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dua Menteri Keceplosan: “Bos Saya”

    Kunjungan pertama terjadi pada Jumat 11 April 2025, ketika Trenggono datang lebih awal pukul 09.31 WIB dan langsung bertemu Jokowi dalam forum tertutup. Usai pertemuan, Trenggono menyebut kedatangannya adalah untuk menjalin silaturahmi dalam suasana Idul Fitri. Namun yang mencuri perhatian adalah ucapannya soal status Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono sambil tersenyum di hadapan awak media.

    Menurutnya, selama lebih dari satu jam pertemuan tersebut membahas kondisi kesehatan Jokowi dan juga diwarnai dengan sejumlah arahan dari mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode itu.

    Tak berselang lama, Menkes Budi Gunadi Sadikin tiba pukul 10.40 WIB. Dia datang bersama istrinya. Di hadapan wartawan, Budi menyampaikan niat yang sama: silaturahmi Lebaran. Namun, pernyataannya juga menjadi bahan perbincangan.

    “Ya, ini silaturahmi, karena Pak Jokowi bos saya. Saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain Pak Presiden (Jokowi) dan Ibu (Iriana) sehat,” katanya.

    Silih Berganti: Deretan Menteri dan Tokoh yang Kunjungi Jokowi

    Tidak hanya Trenggono dan Budi, sederet tokoh politik dan pejabat lainnya juga turut berkunjung ke rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Luhut Binsar Pandjaitan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan Menko Marves ini tiba pada Senin 31 Maret 2025 sekira pukul 11.40 WIB. Luhut menyampaikan rasa hormatnya atas kepemimpinan Jokowi selama satu dekade.

    “Saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi selama 10 tahun, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan beliau buat negeri ini,” ujar Luhut.

    2. Didit Hediprasetyo

    Putra Presiden Prabowo, Didit, datang pada Senin 31 Maret 2025 sore pukul 15.36 WIB dan membagikan momen kebersamaan dengan Jokowi-Iriana di Instagram @ragowo.hediprasetyo.

    3. Pratikno

    Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kunjungannya lebih bersifat kekeluargaan.

    “Cerita tentang cucu-cucu. Pak Jokowi itu saksi nikah tiga putri saya,” kata Pratikno.

    4. Ahmad Luthfi

    Gubernur Jawa Tengah ini menyebut Jokowi masih memberikan arahan penting.

    “Sama beliau minta fokus, kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat,” ungkap Luthfi.

    5. Budi Arie Setiadi

    Menteri Koperasi menyampaikan perkembangan program Kopdes Merah Putih yang menurut Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati demi kepentingan masyarakat desa.

    6. Bima Arya

    Wamendagri ini mengunjungi “Wisata Jokowi” di Solo dan mengaku terkesan.

    “Ternyata benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.

    7. Sri Mulyani

    Menteri Keuangan datang pada Kamis 3 April 2025 siang untuk silaturahmi selama 20 menit.

    “Silaturahmi saja,” ujarnya singkat.

    8. Basuki Hadimuljono

    Kepala Otorita IKN ini mengunjungi Jokowi menjelang maghrib. Dia menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai proyek IKN.

    “Sudah lama saya belum pernah ketemu. Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.

    9. Zulkifli Hasan

    Menko Pangan sekaligus Ketum PAN ini datang pada Rabu 9 April 2025 pukul 10.35 WIB.

    “Saya kan menterinya Bapak, banyak dibimbing. Dua tahun dipercaya beliau sama Ibu,” kata Zulhas.

    Dia juga mengaku sempat membicarakan kondisi ekonomi saat ini dengan Jokowi.

    10. Bahlil Lahadalia & Wihaji

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kependudukan Wihaji mengunjungi Jokowi pada Selasa 8 April 2025 malam. Bahlil menyebut hubungannya dengan Jokowi seperti guru dan murid.

    “Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu. Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi,” ujar Bahlil.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menemui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di RSHS Bandung, kasus korupsi iklan BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Timur Tengah,

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah. Megawati, kata Muzani, mendukung Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif dengan orientasi kepentingan rakyat.

    PDIP akan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi dalam posisi tetap di luar kabinet. Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Megawati membawa dampak positif bagi suasana kebangsaan, sekaligus menjadi simbol penting bagi persatuan, terlebih di momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    2. Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Sakti Wahyu Trenggono datang lebih dahulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat Sakti Wahyu Trenggono masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit, sebelum akhirnya diterima Jokowi di kediamannya.

    Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi. Kepada awak media, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi. Sementara itu, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    3. Korban Pelecehan Seksual Dokter PPDS Unpad Bakal Bertambah

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, berita lainnya, yakni Jumlah korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) diperkirakan bertambah. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah menerima aduan baru dari masyarakat dan melanjutkannya ke Polda Jawa Barat.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengonfirmasi saat ini terdapat dua orang yang menyampaikan laporan kepada pihak RSHS terkait tindakan serupa. Meskipun laporan resmi dari dua calon korban baru tersebut belum diterima, Polda Jawa Barat sudah menurunkan tim penyidik untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

    4. KPK Panggil Saksi Tambahan sebelum Periksa Ridwan Kamil

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil sejumlah saksi tambahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Langkah ini dilakukan guna menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemanggilan Ridwan Kamil baru akan dilakukan setelah KPK memperoleh data dan keterangan yang cukup. Ia juga mengungkapkan telah menandatangani surat pemanggilan saksi-saksi lain untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    5. Presiden Prabowo ke Timur Tengah demi Perdamaian di Gaza

    Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kerja menuju kawasan Timur Tengah hingga ke Yordania pada Rabu (9/4/2025) pagi. Lawatan Prabowo ke Timur Tengah ini demi mencapai banyak penyelesaian konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah lainnya.

    Sebagai negara nonblok, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia saat ini dianggap sebagai pihak yang bisa diterima oleh banyak negara yang bertikai. Menurutnya, posisi ini menjadi tanggung jawab Indonesia untuk siap berperan mendamaikan negara-negara yang bertikai tersebut.

    Demikian isu politik dan hukum sepekan Beritasatu.com, di antaranya pertemuan Prabowo-Megawati.

  • KKP permudah ekspor perikanan secara efisien via aplikasi “Siap Mutu”

    KKP permudah ekspor perikanan secara efisien via aplikasi “Siap Mutu”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempermudah ekspor produk perikanan dalam negeri secara efisien melalui aplikasi “Siap Mutu” (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Mutu), sebagai tools yang mendukung keberterimaan produk di negara tujuan.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BPPMHKP/Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan aplikasi itu berbasis integrated nation-wide system untuk mempermudah pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor dan menjamin keberterimaan (acceptability) oleh otoritas kompeten di negara tujuan.

    “Siap Mutu juga merupakan tools yang mendukung keberterimaan produk perikanan di negara tujuan, karena otoritas kompeten di luar negeri sudah bisa melakukan penerimaan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) via elektronik dengan QR Code system, sangat efisien,” kata Ishartini dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Operasional aplikasi Siap Mutu di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP.

    Aplikasi Siap Mutu dapat diakses secara nasional dan telah terhubung dengan Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW) serta sistem terkait lainnya di berbagai instansi untuk memudahkan pelaku usaha melakukan ekspor perikanan.

    KKP menyatakan SMKHP telah menjadi syarat pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan di 140 negara tujuan ekspor perikanan Indonesia. Dengan adanya Siap Mutu, maka konektivitas internasional menjadi semakin cepat, robust, efektif dan efisien untuk meminimalisasi dwelling time sehingga memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

    Dengan aplikasi itu, proses permohonan penerbitan SMKHP dari evaluasi permohonan dan evaluasi teknis sampai dengan terbit draf SMKHP rata rata 5 menit

    “Selanjutnya dilakukan verifikasi online terkait data kapal, volume komoditi serta proses lainnya,” terangnya.

    Dia menuturkan, salah satu contoh operasional Siap Mutu dapat dilihat di Kantor Perwakilan Badan Mutu Provinsi Jabar di Kantor Tanjung Priok. Aplikasi Siap Mutu juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran PNBP, sehingga kuitansi PNBP bisa langsung cetak di tempat.

    Lebih lanjut, Ishartini mengatakan untuk memudahkan pelaku usaha dan sebagai komitmen pelayanan publik, digitalisasi layanan penerbitan SMKHP melalui aplikasi Siap Mutu telah online sepenuhnya ke sistem Indonesia National Single Window atau INSW.

    Dengan demikian data yang diinput oleh pelaku usaha melalui Siap Mutu juga akan dilakukan sinkronisasi dengan K/L terkait, sehingga komoditas perikanan siap dikirim ke berbagai negara tujuan.

    “Kami telah berkoordinasi dengan LNSW dan sesuai amanat PERMENKP 33 Tahun 2024 tersebut alhamdulillah sistem sudah online dengan SINSW (Sistem Indonesia National Single Window),” jelas Ishartini.

    Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai otoritas kompeten pertukaran data elektronik untuk perdagangan komoditas sangat penting perannya dalam mendukung ekspor perikanan secara digital.

    “Kami bersama LNSW juga telah menjajaki kemungkinan kerjasama electronic certificate dengan Norwegia dan semua itu akan dilaksanakan satu pintu melalui payung SINSW,” imbuhnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mengeluarkan instruksi tentang transformasi digital lingkup KKP untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan kementeriannya.

    Hal itu penting untuk membangun one data yang akurat dan reliable, serta memberikan pelayanan publik yang optimal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    – Pemilu 2029 masih lama namun hawa persaingan, timses serta konsolidasi sangat terasa .

    Kunjungan beruntun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Jokowi di Solo selama Lebaran memantik pertanyaan publik.

    Di tengah masa transisi kekuasaan, silaturahmi yang disebut ‘biasa’ itu dinilai punya makna politik yang tak bisa diabaikan.

    Momentum Lebaran 2025 dimanfaatkan sejumlah menteri kabinet untuk bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta.

    Namun, langkah ini bukan sekadar agenda personal.

    Dalam dinamika politik pasca-Pilpres dan menjelang pemerintahan baru, pertemuan bertubi-tubi ini justru memantik isu panas: ada apa di balik silaturahmi ini?

    Kehadiran mereka, yang diklaim sebagai kunjungan Lebaran, menjadi sorotan.

    Di tengah proses transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di tubuh kekuasaan.

    PKS Ingatkan: Jangan Ada Dua Pusat Komando

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi serius pertemuan intens para menteri dengan Jokowi.

    Ia menyebut silaturahmi adalah tradisi baik, namun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah dipimpin Prabowo Subianto.

    “Silaturahmi itu bagus, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi adanya dua matahari dalam satu pemerintahan,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya dengan tegas.

    Namun tetap, kesan adanya dualisme komando harus dihindari agar tak menciptakan kebingungan dalam birokrasi dan publik.

    “Satu matahari saja sudah cukup berat, apalagi dua,” ujarnya tegas.

    Parade Menteri: Dari Bahlil hingga Menkes

    Kunjungan dimulai sejak Rabu malam, 9 April 2025, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji datang ke kediaman Jokowi.

    Esok harinya, giliran Menko Perekonomian Zulkifli Hasan yang hadir.

    Pada Jumat (11/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang membawa keluarga masing-masing.

    Para menteri itu kompak menyebut agenda mereka hanya untuk “silaturahmi Lebaran” dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi, yang disebut sebagian dari mereka masih dianggap “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono, tersenyum.

    Publik Bertanya: Apa Makna Silaturahmi Ini?

    Meski narasi yang dibangun adalah hubungan personal dan Lebaran, publik tak menelan mentah-mentah penjelasan itu.

    Waktu dan pola kunjungan yang beruntun justru memperkuat spekulasi: apakah ini hanya silaturahmi atau sinyal arah kekuasaan baru yang tidak tunggal?

    Dalam situasi transisi, setiap gestur politik dibaca dalam banyak lapisan.

    Di satu sisi, silaturahmi bisa dimaknai sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya.

    Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan Jokowi masih memengaruhi arah kebijakan dan komposisi kabinet di masa depan.

    Loyalitas Politik Harus Jelas

    Mardani Ali Sera menyampaikan satu pesan utama: loyalitas birokrat dan menteri harus tunggal.

    Ia berharap semua elemen kabinet tetap memegang komando dari presiden terpilih yang sah—bukan terpecah antara dua figur.

    “Pak Prabowo adalah presiden kita. Pemerintahan ke depan harus berjalan di bawah satu arah, bukan dua poros kekuasaan,” ujarnya.

    Di tengah suasana Lebaran yang hangat, silaturahmi bisa jadi terasa wajar. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar tanpa makna.

    Ramai-ramai menteri menemui Jokowi di masa transisi bisa dilihat sebagai manuver simbolik, penguatan relasi, atau bahkan penegasan pengaruh.

    Namun satu hal pasti: Indonesia hanya butuh satu matahari untuk memimpin, bukan dua. Pemerintahan Prabowo perlu didukung penuh, tanpa bayang-bayang kekuasaan ganda.***

  • KKP tangkap kapal ikan Filipina di Laut Sulawesi

    KKP tangkap kapal ikan Filipina di Laut Sulawesi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal ikan asal Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Perairan Kepulauan Talaud, Laut Sulawesi.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan penangkapan kapal ikan jenis pump boat dengan nama M/BCA CHRISTIAN JAME tersebut dilakukan oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 saat melakukan operasi.

    “Armada pengawasan kami Napoleon 17 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna berhasil mengamankan satu unit kapal ikan Filipina yang menangkap hasil laut di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,” kata Ipunk dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Ipunk menjelaskan pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada Jumat (11/4), kapal jenis pump boat ini tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia, dan ditemukan tangkapan ikan tuna, serta kapal diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Filipina.

    “Kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia, jenisnya pump boat alat tangkap hand line, dengan target tuna yang termasuk salah satu ikan bernilai ekonomis tinggi,” terang Ipunk.

    Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Martin Yermias Luhulima menyampaikan penangkapan satu kapal itu didukung informasi awal dari nelayan setempat yang melaporkan adanya kapal asal Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 716, Laut Sulawesi yang memang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.

    “Kami menerima laporan dari nelayan ada kapal ikan Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah Indonesia, informasi ini kami tindaklanjuti dengan menggelar operasi pengawasan,” ujar Martin.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus berupaya untuk dapat mengelola sumber daya perikanan di Indonesia melalui kebijakan Ekonomi Biru.

    Untuk itu, pihaknya tidak akan memberi ampun kepada para pelaku illegal fishing, karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil

    Isu Politik-Hukum Terkini: Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Jumat (11/4/2025) menarik perhatian pembaca. Berita penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, oleh KPK menjadi perbincangan hangat pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turki, dugaan pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku di Malaysia, pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS.

    Isu Politik dan Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil, KPK Sita Motor dan Bukti Elektronik

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan turut menyita sepeda motor saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    KPK belum merilis lebih detail terkait jumlah barang yang disita dari rumah Ridwan Kamil. Meski demikian, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengonfirmasi kendaraan yang disita merupakan sepeda motor.

    Asep menerangkan, pihaknya berencana untuk memanggil pihak lainnya sebagai saksi terlebih dahulu sebelum memeriksa Ridwan Kamil. Maksud tujuannya agar KPK dapat memperoleh informasi lengkap terlebih dahulu terkait peran sosok yang akrab disapa Kang Emil itu.

    2. Prabowo Jadi Pembicara di ADF dalam Kunjungan ke Turki

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Ankara menuju Antalya untuk menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF), Jumat (11/4/2025). Forum internasional tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke Turki.

    Antalya Diplomacy Forum tahun ini mengangkat tema diplomasi sebagai kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya fragmentasi global. Forum ini dihadiri oleh para pemimpin negara, diplomat, serta tokoh internasional dari berbagai belahan dunia.

    Forum yang diikuti oleh pemimpin dunia tersebut, dibuka langsung Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Selanjutnya, Prabowo menjadi pembicara dalam sesi khusus bertajuk ADF Talk, yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu global.

    3. KPK Endus Perpindahan Uang Saat Djoko Tjandra dan Harun Masiku Bertemu

    Selain berita terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil, berita lainnya, KPK mengendus dugaan perpindahan uang dari Djoko Tjandra ke Harun Masiku saat pertemuan keduanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut pun sempat didalami KPK saat memeriksa Djoko Tjandra sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Harun, Rabu (9/4/2025).

    Uang dimaksud diduga hendak dimanfaatkan oleh Harun Masiku untuk menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang telah menjalani proses hukum atas suap tersebut. Suap yang melibatkan Harun Masiku pun terbongkar saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada awal 2020 lalu. Hanya saja, hingga lima tahun berselang yang bersangkutan masih buron dan keberadaannya terus diburu.

    4. Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu mantan Presiden Jokowi di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, menteri KKP datang lebih dahulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat menteri KKP masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit sebelum akhirnya diterima Jokowi.

    Kepada awak media, menteri KKP mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi. Sama seperti menteri KKP, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    5. Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS, Polisi Selidiki TKP RSHS

    Ditreskrimum Polda Jabar bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, bersama Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri melakukan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS Unpad, Jumat (11/4/2025) sore.

    Olah TKP dilakukan di ruangan 717 lantai 7 Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan mengatakan, olah TKP ini dilakukan guna melengkapi berkas perkara terkait pemerkosaan oleh dokter PPDS terhadap pendamping pasien.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil.