Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • TNI AL gelar tabur bunga di Teluk Jakarta peringati Hari pahlawan

    TNI AL gelar tabur bunga di Teluk Jakarta peringati Hari pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI Angkatan Laut menggelar upacara tabur bunga di laut Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional 2025, Senin.

    Dari pantauan ANTARA di lokasi, upacara itu digelar di atas kapal perang KRI-320 Brawijaya yang dikirim langsung dari Komando Armada II, Surabaya.

    Dalam kegiatan kali ini, hadir beberapa anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan beberapa pejabat tinggi lainnya.

    Upacara tersebut dimulai sekitar pukul 08.20 WIB yang diawali dengan penghormatan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali selaku inspektur upacara.

    Setelah itu, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan tabur bunga dari atas KRI Brawijaya-320 di Teluk Jakarta yang dipimpin Laksamana Ali.

    Setelah tabur bunga, upacara dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk mengenang jasa para pahlawan dan ditutup dengan penghormatan terakhir. Hingga berita ini diturunkan, prosesi upacara masih berlangsung.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai lembaga pelatihan mandiri yang inovatif demi produktivitas usaha di sektor perikanan.

    “P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan, langkah itu penting untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan di Tanah Air.

    KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat peran P2MKP sebagai mitra strategis penggerak ekonomi biru berbasis masyarakat.

    Mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Pusat Pelatihan KP dalam Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Menuju Lembaga Pelatihan Masyarakat yang Berdaya Saing”, lanjut Nyoman, forum itu sekaligus menjadi langkah nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di bidang pelatihan.

    “Melalui forum ini, kita pastikan penetapan dan klasifikasi dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Nyoman mendorong kolaborasi antara P2MKP, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha agar pelatihan menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing. P2MKP, sambungnya, harus menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan yang memperkuat ekonomi biru berkelanjutan.

    Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan KKP Lilly Aprilya Pregiwati menegaskan, penguatan peran P2MKP memiliki dasar hukum kuat melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2024 dan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025, yang menempatkan layanan penetapan dan klasifikasi P2MKP sebagai bagian dari layanan publik KKP.

    Disebutkan saat ini tercatat terdapat 107 P2MKP aktif di 22 provinsi dan 72 kabupaten/kota, mencakup bidang budidaya, pengolahan, penangkapan, konservasi, handycraft, hingga garam. Total 9.914 masyarakat telah dilatih, 1.255 tersertifikasi, dan 1.593 berhasil mendirikan usaha baru.

    “Dampaknya nyata, keterampilan meningkat, ekonomi keluarga pesisir tumbuh,” ujar Lilly,

    Ia mencontohkan inovasi “Mobile Garam” di Pati dan usaha olahan ikan di Tegal dan Baubau.

    Selain itu, terdapat Istiqomah, alumni P2MKP Bening Jati Anugrah Bogor, kini telah mendirikan lembaga pelatihan sendiri di Aceh Besar dengan level madya dan dua dapur umum untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ke depan, Pusat Pelatihan KP berkomitmen memperkuat sistem klasifikasi dan monitoring P2MKP melalui reformasi kebijakan, transformasi digital, dan pendampingan kelembagaan agar pelatihan semakin adaptif dan terukur.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pihaknya terus menggencarkan program peningkatan kompetensi masyarakat untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

    Peningkatan kompetensi sekaligus untuk menyukseskan pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Berdayakan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Lewat Program KNMP

    KKP Berdayakan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Lewat Program KNMP

    Jakarta –

    Di bawah langit biru dan di atas lautan yang tak bertepi, Indonesia tumbuh sebagai negeri maritim yang diberkahi kekayaan alam melimpah. Laut menjadi urat nadi perekonomian bangsa-dari hasil tangkapan nelayan, budidaya perikanan, hingga pariwisata bahari yang menopang kesejahteraan rakyat.

    Namun, di balik gemerlap potensi itu, masih banyak masyarakat pesisir yang belum merasakan sepenuhnya manfaat dari kekayaan laut negeri sendiri. Banyak nelayan masih hidup dalam keterbatasan fasilitas, akses ekonomi, dan peluang untuk berkembang.

    Berangkat dari kondisi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan sebuah inisiatif besar yang dirancang untuk membangkitkan kembali martabat nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir.

    “Kita ingin petani dan nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus,” ujar Prabowo, beberapa waktu lalu.

    “Untuk itu kita akan bangun 1.100 desa nelayan,” sambungnya.

    Bangun Ekonomi dari Laut, Kuatkan Rakyat dari Pesisir

    Program KNMP menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Prabowo dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), pemerintah membangun 1.100 kampung nelayan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia di dalamnya.

    “KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    “Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” sambungnya.

    Fasilitas yang dibangun mencakup area tambat kapal, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin (cold storage), stasiun pengisian bahan bakar nelayan, serta sarana pengolahan hasil laut.

    Namun, esensi dari program ini jauh melampaui bangunan fisik. Infrastruktur hadir bukan sekadar berdiri, tetapi menjadi ruang yang menumbuhkan harapan, melindungi aktivitas, dan membuka kesempatan. Adapun pembangunan 65 dari 100 titik KNMP ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

    Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan kreatif, sehingga melalui kegiatan ini para pengelola KNMP di 65 lokasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

    “Kita menyadari bahwa sebaik apapun infrastruktur dibangun tanpa dukungan SDM yang kompeten dan kreativitas hasilnya tidak akan optimal. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola operasi desa Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi KNMP akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi manajerial koperasi secara optimal,” ucapnya.

    Nelayan Mandiri, Ekonomi Berdaya

    Di setiap KNMP, rasa aman dan kemandirian menjadi fondasi. Melalui pelatihan dan pendampingan, para nelayan dibekali keterampilan baru mulai dari cara menangkap dan mengolah hasil laut, hingga memasarkan produknya secara mandiri. Langkah ini menjadikan nelayan bukan lagi sekadar pekerja, melainkan wirausaha pesisir yang memahami seluruh rantai nilai ekonomi perikanan.

    Integrasi kelembagaan juga dilakukan lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang berperan mengelola fasilitas, memastikan keberlanjutan usaha, dan menjamin manfaat ekonomi kembali langsung ke masyarakat. Tak hanya fasilitas, kolaborasi ini juga membangun pemberdayaan di dalamnya.

    “Dengan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang berdaya, kita bisa melahirkan ekonomi pesisir yang tangguh,” demikian pesan semangat yang mewarnai pelaksanaan KNMP.

    Perkuat Sektor Ekonomi di Biak Numfor

    Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Biak Numfor, Papua menyebut program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluar nelayan di pesisir.

    “Biak Numfor diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP, seperti halnya replikasi Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri,” ujar Kepala DKP Biak Numfor Effendi Igrisa, dikutip dari Antara.

    Senada dengan Trenggono, Effendi mengatakan KNMP dirancang khusus untuk mengubah wajah kampung atau desa pesisir menjadi kampung budidaya lebih produktif dan terintegrasi. Keberadaan KNMP di Biak Numfor sendiri telah menjadi percontohan dalam KNMP di seluruh wilayah di Indonesia.

    (akd/ega)

  • KKP Tangkap 1.149 Kapal Pencuri Ikan, Potensi Kerugian Tembus Rp 16 T

    KKP Tangkap 1.149 Kapal Pencuri Ikan, Potensi Kerugian Tembus Rp 16 T

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 1.149 kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dari periode 2020 hingga 2025. Dari total tersebut, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 16 triliun

    “Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal, lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Valuasi potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Trenggono mengakui praktik ilegal tersebut masih terus berlangsung, terutama di zona perbatasan, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perbatasan dengan Filipina dan Papua Nugini. Di sisi lain, armada kapal pengawas milik KKP terbatas hanya berjumlah 34 unit yang berusia rata-rata 15 tahun. Padahal, menurut Trenggono, KKP idealnya punya 70 unit kapal untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Tanah Air.

    “Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU fishing dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan dan penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau Unreported Illegal Fishing,” imbuh Trenggono.

    Trenggono menerangkan kerugian tersebut baru dihitung dari sektor perikanan, belum termasuk kerusakan biota laut akibat praktik ilegal. Menurut Trenggono, potensi kerugian tersebut dapat dicegah jika pihaknya menambah armada kapal pengawas serta memasang Vessel Monitoring System (VMS).

    “Seluruh kapal yang mau melaut yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita sehingga kita bisa memonitor yang bersangkutan itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar dan seterusnya,” terang Trenggono.

    KKP sebelumnya mendapatkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol. Usulan tambahan anggaran ini telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI.

    Trenggono menerangkan tambahan dana Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan 10 unit kapal pengawas. Sebanyak 4 unit kapal pengawas berukuran 70 meter akan dibangun di Spanyol. Sisanya, akan dibangun di dalam negeri.

    “Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar 3 tahun. Apabila ini disetujui maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 yang tinggal 1 bulan atau 2 bulan ini. Dan mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan,” jelas Trenggono.

    (fdl/fdl)

  • Maling Ikan Terus Beraksi Kuras Harta Laut RI, Rugikan Negara Rp16 T

    Maling Ikan Terus Beraksi Kuras Harta Laut RI, Rugikan Negara Rp16 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ekonomi maritim Indonesia. Ia menyampaikan, dalam periode 2020 hingga 2025, sebanyak 1.149 kapal penangkap ikan ilegal ditindak, terdiri dari 957 kapal berbendera Indonesia, dan 192 kapal ikan asing.

    Selain itu, pemerintah juga telah menertibkan 104 rumpon ilegal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Dari seluruh kasus tersebut, Trenggono menyebut potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp16 triliun.

    “Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun,” ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan seterusnya,” tambahnya,

    Tambahan Kapal Pengawas Baru Mendesak

    Menurutnya, aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) masih marak terjadi lantaran terbatasnya armada pengawasan laut yang dimiliki pemerintah. Sementara, KKP hanya mengoperasikan 34 kapal pengawas aktif, dengan rata-rata usia kapal lebih dari 15 tahun.

    “Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, tapi itu masih beroperasi dengan baik,” ujarnya.

    Data KKP menunjukkan, 34 kapal pengawas yang ada terdiri dari berbagai jenis, antara lain 6 unit kapal Orca yang dibangun pada tahun 2016 dan 2023, 2 unit Barakuda yang baru beroperasi tahun 2023, serta kapal Hiu Macan, Paus, dan Akar Bahar yang dibangun pada rentang tahun 2001 hingga 2013. Material kapal pun beragam, mulai dari baja hingga aluminium dan fiberglass reinforced plastic (FRP).

    Dengan kondisi tersebut, Trenggono menilai kemampuan pengawasan laut Indonesia masih jauh dari ideal. Untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan nasional, yang membentang lebih dari 5,8 juta kilometer persegi dan terbagi ke dalam enam zona penangkapan, KKP setidaknya membutuhkan 70 kapal pengawas aktif.

    “Idealnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan,” kata dia.

    Aksi Ilegal Nelayan Dalam Negeri

    Ia menjelaskan, keterbatasan kapal tidak hanya mempersulit pengawasan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tetapi juga menyulitkan pemerintah dalam mengontrol aktivitas penangkapan ilegal oleh nelayan dalam negeri.

    “Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar negeri, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated fishing,” jelasnya.

    Trenggono menambahkan, pemerintah berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dengan menambah armada kapal, sehingga dapat menekan kerugian negara yang selama ini terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

    Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)
    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat.

    Menteri Trenggono memperkenalkan langsung inovasi budidaya ikan nila salin, yang menjadi langkah konkret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merevitalisasi tambak tradisional menjadi modern dengan hasil panen berorientasi ekspor.

    Dalam kunjungan tersebut, Raffi Ahmad Raffi hadir bersama rekannya dalam kelompok The Dudas-1, yakni Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta.

    Lewat program percontohan BINS, Menteri Trenggono berharap budidaya perikanan modern dapat terus tumbuh, dan menjadi lapangan kerja baru khususnya bagi para generasi muda.

    “Melalui pembangunan modeling nila salin di Karawang, KKP ingin menjadikan daerah ini sebagai contoh nyata penerapan ekonomi biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Pengembangan BINS Karawang menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan dan pemerataan ekonomi pesisir.

    Dipilihnya Karawang karena memiliki lahan tambak yang potensial namun belum dioptimalkan. Melalui program ini, lahan-lahan idle tersebut diubah menjadi tambak nila salin modern yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Selain melihat proses budidaya, Menteri Trenggono juga memperkenalkan sistem pengelolaan tambak modern yang menerapkan seperti Intake Air Laut dan Tawar dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Budidaya ikan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga masa depan pangan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan teknologi yang tepat, tambak dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Trenggono.

    Kehadiran Raffi bersama Ariel, Gading, dan Desta disambut antusias oleh masyarakat dan para pekerja di BINS Karawang.

    Menteri Trenggono berharap keterlibatan para figur publik ini dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan konsep ekonomi biru dan budidaya ikan modern kepada generasi muda. Menurutnya, cara-cara kreatif seperti ini sangat efektif untuk menggugah minat masyarakat terhadap sektor perikanan yang kini semakin modern dan menjanjikan.

    Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang dikembangkan KKP. Menurutnya, modeling BINS di Karawang merupakan terobosan besar yang dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus menyediakan sumber protein hewani yang sehat bagi masyarakat.

    “KKP luar biasa. Punya modeling seperti budidaya ikan nila salin yang punya peran penting dalam menyediakan sumber protein hewani yang sehat dan bergizi. Terima kasih sudah memperkenalkan kami pada inovasi yang bukan hanya meningkatkan produksi ikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raffi Ahmad.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan BINS Karawang dirancang untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan melalui penerapan teknologi modern dan sistem manajemen yang efisien. Dengan pendekatan baru ini, produktivitas tambak yang sebelumnya hanya sekitar 0,6 ton per hektare per siklus kini mampu meningkat hingga 80 ton per hektare per siklus.

    Peningkatan tidak hanya berpengaruh pada volume produksi dan ekspor, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta memperkuat ekonomi daerah melalui aktivitas pendukung seperti pakan, logistik, dan pengolahan hasil perikanan.

    Lebih lanjut, Tb Haeru menjelaskan bahwa ikan nila salin dipilih karena keunggulannya yang mampu hidup di air payau dengan kadar garam hingga 20 ppt. Jenis ini sangat cocok untuk lahan tambak di pesisir. Selain pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap penyakit, nila salin juga memiliki pasar yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Berdasarkan data, permintaan global ikan tilapia mencapai 7,84 juta ton pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,9 juta ton pada tahun 2030. Di dalam negeri, permintaan juga terus meningkat dan diperkirakan menembus 2,36 juta ton pada tahun yang sama.

    Dari sisi produksi, Indonesia kini menjadi produsen tilapia terbesar kedua di dunia dengan produksi sekitar 1,4 juta ton atau 20,5 persen dari total produksi dunia, setelah Tiongkok. Indonesia juga tercatat sebagai eksportir nila terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Kolombia.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono juga menunjukkan area pembangunan BINS Karawang seluas 230 hektare yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lengkap, seperti intake air laut dan tawar, area pembesaran, IPAL serta fasilitas kawasan terpadu.

    Dengan penerapan sistem modern dan pengelolaan terintegrasi, BINS Karawang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 84 ton per hektare per tahun dengan volume produksi mencapai 11.150 ton per tahun. Proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 500 orang.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor perdana udang bersertifikat bebas Cesium 137 (Cs-137) ke Amerika Serikat (AS) di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA) AS dan Import Alert #99-52. Hal ini dilakukan untuk memastikan udang Indonesia aman dan berkualitas tinggi.

    “Hal ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tentunya mendorong kegiatan ekspor udang yang sehat, bermutu serta aman dikonsumsi untuk keberterimaan di negara tujuan,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Ishartini menyatakan FDA AS telah menunjuk KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

    Dalam hal ini, sambung dia, KKP bekerja sama dengan BAPETEN dan BRIN untuk melakukan scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang, khususnya di wilayah Jawa dan Lampung, untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137.

    “Hari ini 31 Oktober 2025 adalah tanggal entry into effect aturan Import Alert 99-52 di AS dan juga merupakan ekspor perdana udang Indonesia bebas Cs-137. Kami ingin tunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan mutu level internasional,” imbuhnya.

    Ishartini menuturkan, ekspor perdana udang bebas Cs-137 ini terdiri dari dua pengiriman (shipment) dengan tujuan pelabuhan New York (NY) dan Los Angeles (LA). Nantinya, periode shipment berikutnya dijadwalkan pada 1 November dengan tujuan Miami dan Jacksonville.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai otoritas kompeten jaminan mutu produk perikanan dalam memberikan quality assurance di setiap rantai produksi perikanan, sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman bagi konsumen.

    Dalam catatan Bisnis, Trenggono mengakui penghentian sementara ekspor udang ke AS berdampak pada kinerja ekspor udang Indonesia. Namun, dia optimistis situasi ini hanya bersifat sementara.

    “Ya itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di daerah Cikande sebetulnya, karena di situ kan ada pabrik peleburan baja ya dan itu ditemukan scrap yang berasal dari impor itu ada kandungan cesium,” kata Trenggono saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyatakan KKP tengah mempercepat langkah agar ekspor udang dapat segera dipulihkan, termasuk ke Negara Paman Sam. Dalam hal ini, proses sertifikasi keamanan radioaktif akan dipercepat saat peralatan laboratorium yang dibutuhkan tersedia lengkap.

    “Kalau peralatannya lengkap, semestinya cepat, apalagi itu dimiliki oleh UPI [Unit Pengolahan Ikan] sendiri. Mudah-mudahan November sudah bisa kirim lagi [ke AS],” tuturnya.

    Trenggono menambahkan, KKP juga telah ditunjuk sebagai otoritas resmi yang berwenang dalam memberikan sertifikasi keamanan radioaktif bagi produk seafood yang akan diekspor ke AS.

    Terlebih, sebelumnya sertifikasi khusus radioaktif belum diterapkan di sektor perikanan. Namun, setelah adanya temuan tersebut, ujar dia, KKP mulai membangun sistem pengujian dan sertifikasi agar produk udang dan seafood Indonesia tetap dipercaya oleh pasar global.

  • Agar Aman Dikonsumsi, KKP Bekali Pengelola SPPG Teknik Mengolah Ikan

    Agar Aman Dikonsumsi, KKP Bekali Pengelola SPPG Teknik Mengolah Ikan

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cara penanganan dan pengolahan ikan, untuk menyukseskan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dan Unilever Indonesia, KKP menggelar dua kali bimbingan teknis pada kurun waktu Oktober. Komoditas yang diolah meliputi ikan patin, kembung dan udang.

    Melalui kegiatan ini, KKP memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu.

    “Melalui bimtek ini, kami ingin para pengelola SPPG memahami standar mutu bahan baku, mampu menerapkan teknik pengolahan produk yang mudah, higienis, menarik dan ramah gizi, serta aman untuk dikonsumsi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud di Jakarta, Sabtu (1/11).

    Apresiasi BGN

    Nikendarti H. Gandini, Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, turut memberikan pembekalan mengenai sistem pembinaan gizi sekolah serta penerapan prinsip keamanan pangan di lingkungan pendidikan. Dia menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian penting dari upaya nasional mengatasi persoalan gizi anak sekolah.

    “Karenanya, kami ingin membangun sistem pembinaan berkelanjutan bagi para pengelola gizi sekolah agar setiap anak Indonesia memperoleh asupan ikan yang bergizi, aman, dan menyehatkan,” kata Nikendarti.

    Pada kegiatan Bimtek yang merupakan bagian dari Bulan Bakti KKP 2025 ini, peserta juga mengikuti sesi demo cooking bersama Chef Gun Gun, Executive Chef Unilever Food Solutions Indonesia, yang menampilkan berbagai kreasi menu sehat berbasis ikan patin, kembung dan udang.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut.

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP Dorong Penguatan Ekonomi Pesisir Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

    Menteri KKP Dorong Penguatan Ekonomi Pesisir Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

    Foto Bisnis

    Pradita Utama – detikFinance

    Senin, 27 Okt 2025 16:07 WIB

    Jakarta – Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan ekonomi pesisir lewat Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diharapkan jadi motor ekonomi maritim.