Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Menengok Calon Tambak Garam Raksasa RI di Dekat Laut Australia

    Menengok Calon Tambak Garam Raksasa RI di Dekat Laut Australia

    Daftar Isi

    Rote Ndao, CNBC Indonesia – Matahari belum terbit ketika langkah pertama menuju Pulau Rote dimulai. Pukul 02.00 dini hari, kami lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dalam penerbangan pagi menuju Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Inilah ‘penerbangan mata merah’ yang jadi awal dari perjalanan panjang menelusuri salah satu proyek ambisius pemerintah, yakni pembangunan tambak garam raksasa di pulau terluar Indonesia.

    Setelah tiga jam terbang, kami tiba di Bandara El Tari, Kupang. Tapi perjalanan belum selesai. Masih ada perjalanan darat sekitar satu jam menuju Pelabuhan Tenau. Di pelabuhan ini, kami membeli tiket Kapal Cepat Express Bahari, satu-satunya transportasi laut reguler menuju Pulau Rote. Butuh waktu dua jam melintasi laut sebelum akhirnya kapal bersandar di Pelabuhan Ba’a, Rote Ndao.

    Dari Ba’a, kami kembali menempuh perjalanan darat sejauh 42,6 kilometer, atau sekitar 1,5 jam berkendara. Jalanan lengang, udara terasa kering namun bersih, dan matahari mulai menyengat kulit. Akhirnya, kami tiba di lokasi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), tambak garam raksasa yang sedang dibangun pemerintah di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

    Foto: Lahan yang akan dibuat tambak garam RI di Rote Ndao, NTT, (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Lahan yang akan dibuat tambak garam RI di Rote Ndao, NTT, (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Tambak Garam Raksasa dari Selatan

    Rote Ndao bukan hanya kabupaten biasa. Ia adalah pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia, dan kini ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

    Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

    Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

    Foto: Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Dua Teluk, Satu Misi

    Adapun lokasi tambak garam raksasa tahap pertama berada di antara jalan raya dan diapit oleh dua teluk. Dari sinilah air laut akan dialirkan ke tambak. Di atas lahan ini, proses produksi garam akan dimulai dari pengumpulan air laut, kemudian melalui tahapan penguapan, pemekatan, hingga akhirnya terbentuk kristal-kristal garam putih yang siap panen.

    Kondisi alam di Rote sangat mendukung. Curah hujan rendah, sinar matahari melimpah, dan angin laut yang stabil membuatnya cocok sebagai basis pengembangan pergaraman modern nasional. Kawasan ini tidak hanya akan menjadi tambak, tetapi juga menjadi model rantai pasok industri garam dari hulu ke hilir, yang melibatkan kemitraan petambak garam dan industri, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah senilai Rp2 triliun.

    Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Harapan dari Ujung Negeri

    Melihat bentangan lahan yang luas dan rencana besar di atasnya, terasa betapa proyek ini bukan sekadar soal garam. Ia menyimpan harapan akan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Bukan tidak mungkin, dari pulau kecil di ujung selatan negeri, Indonesia akan bangkit sebagai negara produsen garam industri kelas dunia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan garam hasil produksi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), kualitasnya setara dengan garam asal Australia, khususnya dari wilayah Dampier.

    “Luasan lahannya (modeling tambak garam di Rote Ndao) lebih dari 10 ribu hektare. Kalau lebih dari 10 ribu hektare itu kita bisa memproduksi 2,6 juta ton per tahun, dan menurut saya mungkin bisa sampai 3 juta ton per tahun. Nah kalau itu terjadi, ini garam yang dihasilkan sudah premium, yang paling bagus, yang CAMG-nya (calcium magnesium) sudah hampir mendekati nol. Jadi sangat bagus untuk industri,” kata Trenggono saat ditemui usai peluncuran proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT, Selasa (3/6/2025).

    Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Trenggono menjelaskan, air dari danau garam di Rote Ndao telah diuji laboratorium. Hasilnya, salinitas sangat bagus. Di mana hasil uji sampel terhadap kadmium (Cd) terlarut, Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) terlarut negatif, atau tidak terdapat logam berat yang terkandung.

    “Air yang ada di danau itu sudah dicek oleh Pak Dirjen (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara). Dan hasil laboratorium-nya, salinitasnya sangat bagus. Kandungan besinya nol, lalu mineral-mineral lain, logam-logam juga nol. Jadi sangat bagus. Sehingga dengan demikian kita meyakini ini adalah setara dengan Dampier, setara dengan Australia. Dan kalau kita tarik garis lurus, sama ini satu garis (dengan Dampier),” ujarnya, merujuk pada posisi geografis Rote yang sejajar dengan Dampier, Australia Barat.

    Adapun untuk memastikan keberlanjutan industri, pemerintah menggandeng PT Garam sebagai BUMN penggerak utama. Perusahaan ini akan menjadi mitra strategis dalam mendampingi petambak dan menyerap hasil produksi.

    “PT Garam harus berperan di sini, karena pemerintah tidak bisa berperan sebagai pelaku. Kita produksi di hulu, kemudian kita akan serahkan kepada PT Garam di hilirnya, (untuk kemudian diolah menjadi) garam industri,” terang dia.

    Nantinya, kata Trenggono, pabrik pengolahan garam industri juga akan dibangun di Rote Ndao. Sehingga seluruh proses produksi garam nasional akan berpusat di pulau terluar dan paling Selatan Indonesia ini.

    “Pabriknya akan dibangun di sini juga. (Lokasinya?) nanti biar Dirut PT Garam yang cari. Suruh cari dia sekarang, biar dia sudah kerja. Ini dari tadi dia (Dirut PT Garam) telat terus mikirnya, karena lagi mikirin lokasi (pabriknya) mau dibangun di mana. Tapi nggak masalah, yang penting setelah garamnya sudah CAMG-nya nol, kemudian kandungan mineral logamnya nil. Saya punya keyakinan ini hasilnya bagus,” pungkasnya.

    Dengan langkah-langkah konkret ini, swasembada garam 2027 tampaknya bukan lagi mimpi. Ia sedang dibangun, setahap demi setahap, di tanah panas dan berangin, tempat di mana kristal-kristal harapan mulai tumbuh.

    (wur)

  • KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

    KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

    “Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebutkan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan.

    Padahal, Trenggono menekankan sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.

    Data KKP menyebutkan rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing.

    Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, di mana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing.

    Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

    Menurut dia, tantangan illegal fishing ke depan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka.

    “Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,” kata Ipunk.

    Pada kegiatan itu, turut dilakukan pemberian apresiasi atas kinerja pemberantasan IUU Fishing serta penandatanganan dengan kerja sama antara KKP dengan Ditjen Perhubungan Udara, WWF Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI) dalam rangka pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

    Diketahui, pada 5 Desember 2017, Sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tahunan tentang perikanan berkelanjutan, dengan menetapkan 5 Juni sebagai The International Day for the Fight Against IUU Fishing.

    Tanggal itu dipilih karena resolusi FAO Port State Measure Agreement (PSMA) yang disetujui pada tahun 2009 sebagai salah satu instrumen pencegahan IUU fishing global secara resmi berlaku tanggal 5 Juni 2016.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi tambak-tambak di jalur Pantai Utara (Pantura) seluas 20.000 hektar untuk budidaya ikan nila salin (tilapia). Di sisi lain, daerah pesisir utara terancam tenggelam.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sebanyak 78.558 hektar kawasan tambak di Pantura rusak. Hal ini disebabkan karena beberapa puluh tahun lalu, ada tambak udang windu yang menyebabkan kerusakan.

    Pihaknya telah melakukan uji coba revitalisasi tambak ikan nila salin di Karawang. Hasilnya, berbuah manis alias berhasil.

    “Soal kerusakan pesisir akibat dari apa namanya, itu kan peristiwa alam juga kerusakan karena dibuat tambak yang mepet ke laut dan seterusnya. Tentu ini adalah salah satu sekaligus di wilayah yang akan kita bangun kita revitalisasi pesisirnya dengan penanaman mangrove dan lain sebagainya dilakukan,” kata Trenggono kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono memastikan pembangunan tambak di jalur pantura tidak berdekatan dengan area pantai. Lalu, ruang antara tambak dengan pantai akan ditanami oleh mangrove. Penanaman mangrove ini juga menjadi bagian rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan dibangun hingga Gresik.

    “Secara nasional sudah dirancang juga untuk dibangun giant sea wall. Giant sea wall itu nanti oleh Bapak Presiden inginnya itu sampai ke Gresik. Tapi paling tidak konsep yang akan kita bangun namanya revitalisasi jelas pasti kita akan, tambak yang akan dibangun secara paralel, kita bangun juga hutan mangrove di situ untuk kita lakukan,” terang Trenggono.

    Terkait kepemilikan lahan di jalur Pantura, Trenggono menyampaikan bahwa masih ada kepemilikan dari Kementerian Kehutanan. Untuk itu, nantinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agrikultur yang akan mengoperasikannya.

    “Kalau tambaknya milik masyarakat kita akan berusaha untuk merevitalisasi punya masyarakat itu dengan pola yang sama tapi nanti yang bekerja dan seterusnya adalah masyarakat,” tambah Trenggono.

    (rea/rrd)

  • Trenggono Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Duit Negara Rp13 T

    Trenggono Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Duit Negara Rp13 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan sikapnya dalam melawan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Pasalnya, kerugian negara akibat tindakan ilegal tersebut mencapai Rp 13,4 triliun

    “Sudah begitu banyak kurun waktu 2020 sampai 2025 lebih dari Rp 13 triliun kira-kira kerugian negara (yang diselamatkan) kita Itu dari illegal fishing,” katanya dalam Peringatan Hari Internasional Melawan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di Kantor KKP Kamis (5/6/2025).

    Pelaku tindakan ilegal fishing bukan hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. Total penangkapan kapal sejak 2020 mencapai 920 kapal yang terdiri dari 736 kapal asing dan 184 kapal dalam negeri.

    Sepanjang Januari hingga awal Juni 2025 ini, penangkapan kapal yang melakukan tindakan ilegal ini berjumlah 47 kapal, namun dari dalam negeri lebih besar yakni sebanyak 34 kapal, sedangkan dari asing berjumlah 13 kapal. Potensi kerugian negara yang diselamatkan sepanjang 2025 mencapai Rp 930 miliar.

    Foto: (Dok: PSDKP KKP)
    KKP tangkap kapal maling ikan asal Filipina di Laut Sulawesi. (Dok: PSDKP KKP)

    Selain meminimalisir kerugian akibat illegal fishing, KKP juga mencari tambahan pendapatan lain yakni PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), namun jumlahnya masih kecil yakni tidak lebih dari Rp1 triliun per tahun dari volume penangkapan ikan sekitar 7,5 juta ton setiap tahun,

    Jika 10% dari total tangkapan itu dibayarkan dalam bentuk ikan, maka negara bisa memperoleh sekitar 750 ribu ton, atau setara Rp9 triliun dengan nilai Rp12 ribu per kilogram.

    Trenggono sering mendapat kritik karena hasil PNBP dari sektor penangkapan ikan masih tergolong rendah, padahal potensinya sangat besar dan mestinya minimal mencapai Rp9 triliun per tahunnya. Karenanya perlu dukungan dari Komisi IV DPR dan BPK agar bisa memeriksa para pelaku usaha, agar pendapatan negara dari sektor kelautan bisa ditingkatkan.

    “Supaya bisa menekan juga gitu, bisa menekan paling tidak memerintahkan untuk diperiksa seluruh pelaku usaha penangkapan di Indonesia ini,” ucap Trenggono.

    (fys/wur)

  • PT Garam Siap Jadi Operator Utama K-SIGN di Rote Ndao NTT

    PT Garam Siap Jadi Operator Utama K-SIGN di Rote Ndao NTT

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Garam (Persero) berkomitmen untuk menjadi operator utama dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose mengatakan PT Garam siap mendukung penuh pembangunan K-SIGN.

    “Dukungan ini dilakukan untuk memperkuat industri garam nasional dan memberdayakan potensi lokal,” ujar Abraham dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/6/2025).

    K-SIGN dirancang sebagai pusat produksi dan pengolahan garam terbesar di Indonesia dengan luas total mencapai 13.870 hektare. Proyek ini akan dibangun secara bertahap selama tiga tahun:

    • Tahap I (2025): 1.193 hektare
    • Tahap II (2026): 9.541 hektare
    • Tahap III (2027): 3.135 hektare

    Sebagai operator utama, PT Garam akan mengelola kawasan ini secara terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari lahan pegaraman, pembangunan pabrik pengolahan, hingga washing plant.

    Target produksi yang dicanangkan mencapai 200 ton per hektare, dengan proyeksi total hingga 2,6 juta ton garam per tahun. Skala ini menjadikan proyek K-SIGN sebagai salah satu tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian garam nasional.

    Untuk diketahui, di K-SIGN Abraham mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.Kehadiran Menteri KKP dan pimpinan PT Garam dalam kunjungan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah serius dalam mempercepat transformasi industri garam nasional melalui kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.

    (dpu/dpu)

  • Setoran PNBP Kecil, Trenggono Minta BPK Periksa Semua Pengusaha Penangkapan Ikan

    Setoran PNBP Kecil, Trenggono Minta BPK Periksa Semua Pengusaha Penangkapan Ikan

    Jakarta –

    Menteri Kelautan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan tangkap dapat mencapai Rp 12 triliun. Namun, PNBP di sektor perikanan tangkap hanya mencapai Rp 1 triliun.

    “Kalau saya di DPR, kalau bicara harusnya PNBP kita itu tidak kurang dari Rp 12 triliun atau bahkan minimal Rp 9 triliun, saya diketawain terus,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono menerangkan volume penangkapan ikan di Indonesia sekitar 7,5 juta ton. Apabila 10% dari total volume tersebut dibayarkan dalam bentuk ikan, Ia menyebut negara dapat 750 ribu ton atau setara Rp 9 triliun dengan asumsi Rp 12.000 per kilogram.

    “Jadi kalau misalnya rata-rata 7,5 juta ton, kalau 10%-nya saja logikanya, 10% saja. 10% tuh 750 ribu ton, udahlah jangan bayar pake uang, sampai saya katakan bayarnya pake ikan saja. Kalau bayarnya pake ikan kita dapat 750 ribu ton, kalau per kilo-nya dikaliin Rp 12 ribu aja Rp 9 triliun,” terang Trenggono.

    Dengan melihat potensi tersebut, Trenggono pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pelaku usaha penangkapan ikan. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Anggota IV BPK RI adalah Haerul Saleh.

    “Tujuannya supaya bisa menekan juga gitu, bisa menekan paling tidak memerintahkan untuk diperiksa, seluruh pelaku usaha penangkapan di Indonesia ini untuk diperiksa. Badan hukumnya diperiksa, bayar pajaknya bener atau nggak,” imbuh Trenggono.

    “Karena nelayan ini ada dua, ada nelayan tradisional lalu kemudian ada pelaku usaha penangkapan. Ini yang dilakukan oleh pelaku usaha penangkapan. Sementara yang nelayan tradisional tidak terhitung di sini,” jelas dia.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (rea/rrd)

  • Anggaran Kurang, KKP Pakai Cara Ini buat Awasi Kapal Maling Ikan

    Anggaran Kurang, KKP Pakai Cara Ini buat Awasi Kapal Maling Ikan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menempuh upaya baru untuk memperketat pengawasan dalam kapal tangkap ikan ilegal di tengah anggaran yang kecil. Salah satunya, KKP akan memanfaatkan teknologi drone.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya wilayah perlautan Indonesia tetap harus dilindungi meskipun anggaran KKP berkurang. Pagu efektif anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 3,58 triliun.

    “Laut kita harus dilindungi kalau jam operasinya kurang dan sebetulnya kita mulai berpikir ke depan untuk bagaimana pos PSDKP itu ada di tempat-tempat strategis mereka selalu stand by tidak harus berputar,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Trenggono, ada beberapa pos tim pengawas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) yang dapat menyerap. Kemudian, akan dibangun drone yang beroperasi selama 24 jam.

    Trenggono menjelaskan saat ini sudah teknologi drone yang bisa 24 jam beroperasi dengan jangkauan yang panjang.

    “Jadi kalau itu kita pasang, dia berputar, mengawasin begitu. Lalu kemudian bisa memberikan signal kita tidak terjadi pelanggaran dan kemudian kapal bisa dari titik yang terdekat bisa langsung masuk. Ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kapal harus terus 24 jam berputar di laut lebih efisien,” terang Trenggono.

    Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan ada beberapa wilayah perlautan yang paling sering kapal asing masuk, yakni di wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Natuna, hingga Maluku Utara.

    “Lalu Laut Natuna, itu yang paling sering dari negara tetangga yang masuk juga ke wilayah Indonesia. Lalu kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara itu berbatasan dengan Filipina. Nah itu yang paling rawan karena paling sering sekali kita melakukan penangkapan-penangkapan di situ,” imbuh dia.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (rea/rrd)

  • Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim untuk mengecek persoalan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Sebab, persoalan tersebut memicu kekhawatiran merusak ekosistem lingkungan, termasuk kelautan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas kementerian, seperti Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Soal nikel ya ini kita tentukan koordinasikan dengan banyak kementerian, ada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, tapi yang pasti itu kita akan bawa ke arah sana,” kata pria yang akrab disapa Trenggono kepada awak media di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani masalah tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut.

    “Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga,” kata pria yang akrab disapa Ipunk.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi laut di Raja Ampat yang terancam, Ipunk menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasi.

    “Sebenarnya kalau di pesisirnya, nggak (terancam). Itu kan ada di atasnya. Tapi tim kami sudah turun hanya memang belum tuntas, belum selesai. Jadi, kami tunggu tim kami kembali jadi bisa kami sampaikan,” terang Ipunk.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut-sebut merusak ekosistem.

    Bahlil menyatakan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Ia juga berencana memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, baik dari BUMN maupun swasta.

    “Nanti saya pulang, saya akan evaluasi, saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Ia menekankan pentingnya para pemegang IUP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Menurutnya, status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus membutuhkan pendekatan berbeda.

    Tonton juga Video: Punya Spot Diving Alami, Ekowisata Kaimana Mulai Dikenal Mancanegara

    (rea/rrd)

  • Janji Menteri Kelautan ke Prabowo: Stop Impor Garam 2027

    Janji Menteri Kelautan ke Prabowo: Stop Impor Garam 2027

    NTT, Beritasatu.com – Selain beras, Indonesia memang menargetkan bisa melakukan swasembada garam. Oleh karena itu, produksi garam nasional pun semakin ditingkatkan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono berjanji impor garam dapat berakhir 2027. Menurutnya, hal ini sudah dia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam dihentikan,” ujar Trenggono di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao seluas lebih dari 10.000 hektare (ha) akan menghasilkan sekira 2,6 juta ton garam industri.

    Dia melanjutkan, guna mendorong swasembada garam ini KKP juga akan membantu mengolah garam rakyat. Diperkirakan produksi garam tersebut berkisar 2,3 hingga 2,6 juta ton garam.

    “Ada sebagian anggaran nanti kita untuk bantu garam rakyat, terutama untuk pencucian dan sebagainya. Dengan demikian total produksi garam nasional bisa mencapai 5 juta ton. Itu sesuai dengan kebutuhan nasional,” jelas dia.

  • 1 Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol Nasional

    1 Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol Nasional

    Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komisaris Jenderal Polisi
    Rudy Heriyanto Adi Nugroho
    belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. 
    Seperti apa sosoknya? Berikut profil
    Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho
    . 
    Rudy lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Dia merupakan perwira tinggi Polri yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan Sekolah Perwira Polri pada 1993. 
    Saat ini, Rudy menjabat sebagai sekjen Kementerian KKP. Dia dilantik Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Senin (11/12/23).
    Pada Desember 2020, Rudy pernah menjabat sebagai kapolda Banten. Dia ditunjuk menjadi kapolda Banten oleh Jenderal Idham Azis yang ketika itu menjabat sebagai kapolri.
    Namun sejak 2023, Rudy mendapat jabatan baru sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka persiapan penugasan luar struktural.
    Sebelum itu, Rudy menjabat sebagai Kadivkum Polri. Upacara serah terima jabatannya dipimpin oleh Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat sebagai kapolri pada September 2019.
     
    Sebelum menjabat sebagai kadivkum, ia menduduki posisi sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri.
    Pada tahun 2018, Rudy menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Rudy juga tercatat pernah mengemban posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, serta Kapolres Cimahi.
    Selain itu, Rudi juga mengemban tugas sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian dan Guru Besar bidang Hukum Universitas Lampung.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.