Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    GELORA.CO – Geng Solo dianggap sebagai musuh reformasi dan pelanggar UU yang harus ditertibkan di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Geng Solo dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang dekat dengan lingkaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Geng Solo ini dikenal sering kangkangi UU. Contohnya pelanggaran UU yang disengaja untuk loloskan Gibran, itu adalah pelanggaran UU yang fatal,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 22 Juni 2025.

    Indikasi manuver Geng Solo ini bahkan menurut Muslim telah berdampak luas terhadap iklim politik dalam negeri. Akibat ulah mereka, kini muncul desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Jadi pelanggaran UU ini sudah sangat beralasan kuat untuk makzulkan Gibran. Geng ini juga diduga kuat menyuburkan KKN, mereka adalah musuh reformasi dan pelanggar UU yang nyata,” pungkas Muslim.

    Istilah Geng Solo sudah cukup lama terdengar di perpolitikan Tanah Air. Kelompok ini kerap diasosiasikan sebagai pihak-pihak pendukung setia Jokowi di pemerintahan.

    Geng Solo ini belakangan kembali ramai dibahas, termasuk oleh para aktivis setelah Jokowi lengser. Beberapa di antaranya dituding masih berada di pemerintahan, seperti Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, hingga Sakti Wahyu Trenggono yang lantang menyebut Jokowi sebagai bos mereka pasca Idulfitri tahun ini.

  • KKP tawarkan peluang investasi di sentra garam Rote Ndao

    KKP tawarkan peluang investasi di sentra garam Rote Ndao

    KKP menargetkan produktivitas lahan mencapai 200 ton per hektare per siklus,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi untuk pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    “Kawasan itu akan menjadi model pengembangan industri garam nasional untuk mendukung target swasembada garam pada 2027 sesuai amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Rabu.

    Dengan potensi lahan lebih dari 10.000 hektare dan kondisi iklim ideal, enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun, Rote Ndao dinilai memiliki kemiripan karakter geografis dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

    “KKP menargetkan produktivitas lahan mencapai 200 ton per hektare per siklus,” ujarnya.

    Kawasan K-SIGN akan dikembangkan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN seperti PT Garam, hingga investor swasta dan membuka peluang kerja.

    Model bisnis yang ditawarkan mencakup pengelolaan tambak, pembangunan sarana produksi, gudang, washing plant, refinery, serta sistem distribusi terintegrasi.

    “Ini adalah bentuk konkret keberpihakan pemerintah kepada industri garam nasional. Rote Ndao akan menjadi wajah baru pergaraman Indonesia yang berdaya saing tinggi,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kawasan tersebut juga akan menjadi pusat pengembangan hilirisasi garam yang bernilai tinggi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, pembangunan K-SIGN di Rote Ndao diproyeksikan menyerap hingga 26.000 tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 2,5 kali UMR setempat.

    Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor garam, yang saat ini masih mencapai lebih dari 2,5 juta ton per tahun untuk industri kimia dan pangan.

    Investasi dalam proyek K-SIGN tidak hanya menjanjikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

    Dengan dukungan teknologi, mekanisasi, dan tata kelola modern, kawasan ini ditargetkan menjadi benchmark baru pergaraman di kawasan tropis.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kick-off pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada awal Juni 2025.

    Pembangunan sentra industri garam menggunakan pendekatan ekstensifikasi terpadu, yang mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, hingga penataan kelembagaan dan kerja sama produksi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: 100 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung dalam 4 Bulan – Page 3

    KKP: 100 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung dalam 4 Bulan – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menginteruksikan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2026 mendatang.

    Sebagai tahap awal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 100 Kampung Nelayan tahun ini.

    “Saya laporkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto), lalu jawaban beliau adalah; itu yang dibintangi, dirubah saja menjadi kampung nelayan. Maka tahun ini ditargetkan 100 kampung nelayan, dari yang dibintangi itu untuk digeser, untuk menjadi seperti ini,” kata Trenggono dalam kegiatan International Day for IUU Fishing di Kantor KKP, Kamis (5/6/2025).

    “Lalu beliau (minta) tambahkan lagi untuk 2025-2026, 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih harus dibangun. Karena kalau ini bisa terjadi, maka produktivitas masyarakat nelayan akan meningkat,” ujar dia.

     

  • KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    Jakarta –

    Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) akan membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini sebagai tahap awal. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu lokasi KNMP sebesar Rp 22 miliar. Lantas dari mana sumber dananya?

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) untuk pembangunan KNMP sebagai tahap awal. Pengajuan dana tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pure APBN, dari ABT. Sudah (mengajukan ke Kemenkeu),” kata Trian kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, Trian menjelaskan tengah maraton membahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun persyaratan teknis agar anggaran tersebut cair.

    “Anggaran ini nanti dari anggaran biaya tambahan. Jadi, ada proses sendiri disitu dimana ada berbagai persyaratan teknis yang kita siapkan. Kita harapkan persyaratan teknisi ini minggu ini sudah selesai,” tambah Trian.

    Di sisi lain, timnya juga terus mematangkan agar pembangunan 100 KNMP sesuai target, mulai dari detail desain serta rencana anggaran biaya. Dia pun menargetkan anggaran untuk pembangunan KNMP cair pada bulan Juli mendatang.

    “Jadi mudah-mudahan dalam wktu dekat sesuai dengan rencana mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak, artinya anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yg diperlukan. Demikian prasyarat untuk proses pengadaan barang dan jasa yg bisa kita lakukan,” jelas Trian.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir anggaran kementeriannya sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

    Trenggono mengatakan blokir anggaran tersebut sudah dalam proses pembukaan oleh Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tonton juga Video: Momen Nelayan Prigi Trenggalek Gelar Labuh Larung Sembonyo

    (rea/rrd)

  • RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (kanan), dan pejabat lainnya saat menghadiri The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 yang berlangsung 9-13 Juni 2025, di Nice, Prancis. ANTARA/HO-Humas KKP

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis
    Luar Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Republik Indonesia (RI) mengenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi pertama di dunia dalam ajang The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 di Nice, Prancis, sebagai upaya menjaga kelestarian laut melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

    “Indonesia memperkenalkan inovasi pendanaan kelautan terbaru melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada ajang UNOC yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Prancis,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inisiatif itu menjadi langkah konkret menuju target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah tersebut juga upaya menjembatani kekurangan pendanaan konservasi sebesar 100–200 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan utang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ujar Trenggono.

    Instrumen pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Terdapat tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.

    “Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut,” kata Trenggono.

    Trenggono juga mengajak komunitas global berkolaborasi menjaga terumbu karang, sebab tanggung jawab pelestarian tidak bisa dibebankan pada satu negara saja dan perlu dukungan investasi dari swasta, filantropi, serta masyarakat luas.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto turut hadir dalam ajang itu, menyebut pengenalan Coral Reef Bond sebagai tonggak penting dalam inovasi keuangan konservasi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi, agar inisiatif seperti ini dapat terus tumbuh dan memberi dampak nyata.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang memfasilitasi jalannya diskusi menegaskan Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    Side event ini juga menghadirkan panelis internasional dari berbagai lembaga, seperti UN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan UNESCO-IOC. Mereka membahas peluang dan tantangan pembiayaan konservasi, serta strategi menggerakkan pendanaan sektor swasta untuk mendukung kelestarian laut.

    Side event ini dihadiri sekitar 180 peserta dari berbagai negara dan instansi, baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta serta pihak terkait lainnya.

    Sumber : Antara

  • Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Keluatan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan langkah konkret menuju target 30% kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah ini sebagai upaya untuk menalangi kekurangan dana untuk kawasan konservasi laut sekitar US$ 100-200 juta atau setara Rp 3,2 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun.

    Inovasi pendanaan tersebut, yakni Coral Reef Bond atau obligasi terumbu karang. Menurut Trenggono, sumber pendanaan tersebut bukan berasal dari pemerintah dan juga utang.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan hutang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Trenggono menjelaskan instrumen pendanaan ini digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Sementara itu, ada tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor. Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut.

    “Upaya menjaga terumbu karang tidak dapat dibebankan pada satu negara saja. Saya mengundang sektor swasta, filantropi, dan masyarakat untuk berinvestasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” ujar Trenggono.

    Trenggono memperkenalkan inovasi pendanaan ini melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada acara The Third United Nations Ocean Conference (UNOC) yang berlangsung pada 9-13 Juni 2025 di Nice, Prancis.

    Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    (kil/kil)

  • Apa itu Kampung Nelayan Merah Putih yang Mau Dibangun Prabowo?

    Apa itu Kampung Nelayan Merah Putih yang Mau Dibangun Prabowo?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk membangun sebanyak 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih. Prabowo pun meminta agar anggaran yang terblokir di KKP untuk dialokasikan ke program tersebut.

    “Ini saya laporkan kepada Bapak Presiden, lalu jawaban beliau adalah, itu yang dibintangi, yang dibintangi itu dirubah saja menjadi kampung nelayan seperti ini. Alhamdulillah, maka tahun ini ditargetkan 100 kampung nelayan, dari yang dibintangi itu untuk digeser, untuk menjadi seperti ini,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, Kamis (5/6/2025).

    Lantas apa itu Kampung Nelayan Merah Putih?

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo. Bahkan sebanyak 1.100 KNMP yang akan dibangun hingga tahun 2027.

    “Program Kampung Nelayan Merah Putih mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo. 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun sampai dengan tahun 2027. Tahap awal di tahun 2025 ini sejumlah 100 kampung,” kata Trian kepada detikcom, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Trian menjelaskan KNMP ini merupakan pengembangan dari program Kampung Nelayan Modern yang sebelumnya sudah berjalan di Biak Numfor, Papua. Kampung Nelayan Modern itu sebelumnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2023 lalu.

    “Pelaksanaan program ini akan diselaraskan dengan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, yang menjadi program pemerintah Presiden,” imbuh Trian.

    Dalam keterangan resmi, Trian menerangkan program ini harus meninggalkan pola lama di mana pemerintah hanya datang memberikan bantuan saja. Tiran menyebut, KKP ingin menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

    “Di mana masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya penerima manfaat,” ujar Trian.

    Tonton juga Video: Melihat Tradisi Sedekah Laut Kampung Nelayan Bendar Pati

    (rea/rrd)

  • KKP: Proyek Zona 1 Sentra Garam di Rote Rp750 Miliar Rampung 2025

    KKP: Proyek Zona 1 Sentra Garam di Rote Rp750 Miliar Rampung 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan Zona 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT rampung pada 2025. Pembangunan Zona 1 akan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Direktur Jenderal Pengelola Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan, kawasan seluas 10.000 – 13.000 hektare ini dibagi menjadi 10 zona, dengan zona pertama akan dibangun oleh KKP.

    “Tahap satu, zona satunya itu akan kita upayakan selesai di  2025 ini,” kata Koswara dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Koswara menuturkan, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp750 miliar dari APBN untuk membangun dan menyelesaikan Zona 1. 

    Selain dimanfaatkan untuk membangun Zona 1, dia menyebut bahwa anggaran itu juga akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendukung di seluruh zona K-SIGN seperti jalan, dermaga, pengaturan air baku, hingga utilitas lainnya. 

    “Kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” tuturnya.

    Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, KKP berencana mengundang para investor untuk berinvestasi di 9 zona lainnya. Dalam hal ini, KKP telah menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan investor untuk mendukung swasembada garam di 2027. 

    Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris menambahkan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

    “KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya telah melakukan kick off pembangunan K-SIGN di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada 3 Juni 2025.

    Pembangunan sentra garam ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam di 2027. Pembangunan K-SIGN sebagai modeling ekstensifikasi diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan garam industri melalui pengelolaan yang mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir. 

    Kabupaten Rote Ndao dipilih sebagai lokasi pembangunan K-SIGN karena memenuhi beberapa kriteria yang diperlukan seperti iklim dan sumber daya alam, sosial dan lingkungan, kemudahan konstruksi dan dukungan infrastruktur, dan juga lahan.

    “Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional,” ujar Menteri Trenggono, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Adapun, pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

    Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. 

    Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

  • KKP sebut 77 ribu pelaku usaha perikanan dapat kredit Rp1,85 triliun

    KKP sebut 77 ribu pelaku usaha perikanan dapat kredit Rp1,85 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur.

    “Kredit itu didominasi usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa.

    Tornanda merinci penerima kredit tersebut yakni kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,59 triliun untuk 32.337 debitur dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp256,61 miliar untuk 44.919 debitur.

    Penyaluran terbesar terdapat pada usaha budi daya 32,86 persen, penangkapan 30,35 persen, dan perdagangan hasil perikanan 22,67 persen, diikuti jasa perikanan 6,89 persen, pengolahan hasil perikanan 2,48 persen, dan pergaraman 0,37 persen.

    Ia menuturkan dibandingkan periode yang sama 2024 jumlah debitur meningkat 13,46 persen, meskipun nilai kredit mengalami perlambatan sebesar 7,85 persen.

    Kendati demikian, Tornanda tidak menyebutkan nilai kredit di periode sebelumnya.

    “Penyaluran kredit yang didominasi oleh usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan menunjukkan bahwa usaha ini menjadi tulang punggung ekonomi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan kontribusi terbesar berasal dari BRI (Rp1,17 triliun untuk 28.397 debitur), disusul Mandiri (Rp183,59 miliar), BSI (Rp427 miliar), dan BNI (Rp46,89 miliar).

    Di sektor ultramikro, PT PNM menjadi penyalur dominan dengan Rp248 miliar untuk 45.196 debitur, PT Pegadaian (Rp3,42 miliar), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp319 juta.

    Ia juga menekankan KUR menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP, seperti pada program Kampung Nelayan/Budi Daya Merah Putih.

    “Dengan skema pembiayaan yang tepat dan terintegrasi, transformasi ekonomi biru dapat lebih cepat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.

    KKP terus memperkuat integrasi data pelaku usaha perikanan melalui sistem KUSUKA ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan.

    Hal itu sejalan dengan amanat Permen KP Nomor 46 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya validasi data pelaku usaha sebagai upaya memberikan informasi awal kepada lembaga pembiayaan untuk menyalurkan KUR secara tepat sasaran dan berbasis sektor prioritas.

    Permen KP tersebut mengatur secara rinci kriteria penerima, jenis pembiayaan (modal kerja dan investasi), serta prioritas sektor perikanan yang meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, pergaraman rakyat, hingga wisata bahari.

    Skema pembiayaan tersebut juga membuka ruang bagi usaha pendukung seperti pembuatan pakan ikan, guna mendorong efisiensi dan produktivitas di seluruh rantai pasok perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ketersediaan akses pembiayaan yang merata dan inklusif merupakan kunci untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, pembiayaan yang merata dan inklusif bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga dalam memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP bersihkan Pantai Doom bersama generasi muda di Hari Laut Sedunia

    KKP bersihkan Pantai Doom bersama generasi muda di Hari Laut Sedunia

    Mari jaga laut dari sampah plastik demi keberlanjutan ekonomi biru Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong menggugah kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga laut melalui aksi bersih pantai di Pulau Doom, Papua Barat Daya.

    “Kegiatan memperingati Hari Laut Sedunia ini melibatkan 45 peserta, terdiri atas perwakilan LPSPL Sorong serta siswa-siswi SD Negeri 19 Doom dan SD YPK III Bethel Doom,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan World Ocean Day yang diperingati setiap 8 Juni merupakan momentum global untuk mengingatkan pentingnya laut sebagai sumber oksigen, keanekaragaman hayati dan pangan dunia.

    “Laut adalah masa depan bangsa. Melalui kolaborasi semua pihak, kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan pencemar. Mari jaga laut dari sampah plastik demi keberlanjutan ekonomi biru Indonesia,” ujarnya.

    Aksi bersih pantai dimulai dengan edukasi tentang bahaya sampah plastik terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia.

    Setelahnya, para peserta memungut sampah di pesisir menggunakan sarung tangan dan karung.

    Hasilnya, terkumpul 73 kg sampah plastik, terdiri dari 40 kg botol plastik dan 33 kg gelas plastik.

    Sampah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dipilah dan diangkut ke Sorong. Sampah plastik bernilai ekonomi dijual ke Bank Sampah, sementara sisanya dibuang di TPS resmi milik Pemkot Sorong di Halte Doom.

    Upaya ini sekaligus mengajarkan praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

    Ancaman sampah plastik tidak bisa dianggap remeh. Mikroplastik yang terbentuk dari limbah plastik dapat masuk ke rantai makanan laut dan berisiko bagi kesehatan manusia.

    Penelitian menunjukkan mikroplastik dapat membawa zat berbahaya seperti logam berat dan senyawa pengganggu hormon, yang memicu penyakit kronis.

    Pulau Doom sendiri, meski dikenal karena sejarah dan keindahan lautnya, juga menghadapi tantangan pencemaran plastik.

    “Kegiatan seperti ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga laut tetap bersih dan sehat, sebagai syarat penting menuju keberlanjutan,” imbuh Koswara.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pembangunan ekonomi biru berbasis kelestarian ekosistem laut, pengurangan pencemaran laut, serta pelibatan masyarakat sebagai ujung tombak dalam menjaga laut Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.