Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, yang terganggu akibat pendangkalan atau sedimentasi.

    Menanggapi hal itu, Trenggono menyampaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengirimkan bantuan berupa kapal agar masyarakat dapat mengakses dari dan menuju Pulau Enggano.

    “Kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, Trenggono menyebut bahwa pemerintah berencana membangun kampung nelayan di Pulau Enggano. Rencana itu sudah didiskusikan bersama Gubernur setempat.

    Nantinya dengan adanya kampung nelayan di pulau tersebut, pemerintah akan membangun dermaga. Dengan begitu, kapal-kapal dapat bersandar di kolam pelabuhan Enggano.

    “Kalau ada dermaga tentu kan kapalnya bisa menyandar juga,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyebut bahwa layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, tetap berjalan.

    Kendati begitu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan bahwa pola pelayanannya dilakukan secara khusus melalui embarkasi dan debarkasi di luar kolam pelabuhan menggunakan skema Rede Transport. 

    Hal tersebut didukung oleh kapal-kapal negara milik KSOP Kelas III Pulau Baai  bersama mitra/instansi terkait antara lain TNI AL, Basarnas, Polairud, serta bantuan dari kapal nelayan.

    Untuk mengatasi kondisi ini, Masyhud menyebut bahwa pihaknya telah menugaskan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 untuk melakukan pengerukan alur pelayaran yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025. 

    Dia menuturkan, pengerukan dilakukan berdasarkan SK KSOP Kelas III Pulau Baai dengan target kedalaman -4 meter LWS dan total volume 99.000 m³ yang saat ini sudah mencapai 95 persen dari total pekerjaan. 

    Kemudian untuk menjamin kualitas layanan, akan dilanjutkan dengan pengerukan lanjutan untuk mencapai kedalaman -6,5 meter LWS dengan volume 701.000 m³.

    “Kami berupaya keras agar pengerukan ini selesai tepat waktu dan menjadi prioritas. Kami memahami kebutuhan masyarakat Enggano dan ini menjadi prioritas pemerintah,” ujar Masyhud dalam keteranganya, dikutip Rabu (25/6/2025).

  • Pulau Kecil Tak Boleh Dijual, Akan Diawasi Satelit

    Pulau Kecil Tak Boleh Dijual, Akan Diawasi Satelit

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan. Guna mencegah penjualan pulau kecil ini, KKP akan melakukan pengawasan ketat.

    Salah satunya dengan pemasangan satelit di pulau-pulau kecil, agar memonitoring pulau mana saja yang bisa digunakan untuk pariwisata laut dan mana yang tidak boleh diganggu sebagai kawasan konservasi.

    detikers juga boleh lho cek-cek berita paling update lainnya cuma di 20Detik.

  • KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam mengelola proyek revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Agrinas Jaladri Nusantara diharapkan dapat menjadi operator untuk kegiatan on-farm dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat.

    “Agrinas Jaladi diharapkan nanti sebagai operator disini untuk kegiatan on-farm. Kemudian produksinya, industrialisasi, bisa dilakukan oleh semua pelaku swasta yang ada,” kata Trenggono dalam agenda talkshow di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Untuk diketahui, komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi ini yakni nila salin. Nilai salin dipilih lantaran sifatnya yang tahan akan penyakit dan pertumbuhannya yang cepat.

    Trenggono mengatakan, saat ini ada sekitar 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan nila salin. Sayangnya, kapasitas industri-industri yang ada masih rendah lantaran bahan baku yang masih minim.

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya keterlibatan Agrinas Jaladri Nusantara dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat. 

    KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 20.000 hektare tambak ini diperkirakan sekitar Rp26 triliun.

    Untuk mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, persiapan pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jawa Barat akan dimulai tahun ini dan akan mulai dibangun pada 2026. Lahan tambak revitalisasi nantinya akan mencakup area budi daya, area pendukung, dan area penghijauan.

    Selain itu, KKP juga akan memberikan dukungan pembangunan fasilitas hulu dan hilir perikanan budi daya. 

  • Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan berinvestasi pada program revitalisasi 20.000 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk merevitalisasi 20.000 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dibutuhkan investasi sekitar Rp26 triliun. 

    “Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp26 triliun,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyebut, Danantara akan masuk untuk membiayai revitalisasi 20.000 hektare tambak di keempat kabupaten di Jawa Barat itu.

    “Investasi dari Danantara,” ujar Trenggono.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, untuk pelaksanaan program tahap awal seperti pembersihan lahan, akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar. 

    “Rp8 miliar-Rp10 miliar dari APBN [untuk tahap awal],” ujar Tb.

    Untuk diketahui, KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Guna mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.

    Pemerintah mengharapkan, pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tambak yang sebelumnya tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan.

  • Pulau Indonesia Heboh Dijual di New York AS, Menteri Trenggono Buka Suara – Page 3

    Pulau Indonesia Heboh Dijual di New York AS, Menteri Trenggono Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa ditemukan praktik jual beli pulau Indonesia ke negara lain. Salah satu penjualan yang ditemukan berada di New York, Amerika Serikat.

    Sebagai informasi, jual beli pulau merupakan praktik yang ilegal di Indonesia.

    “Belakangan dijual dan ditawarkan di New York, jadi heboh,” ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyampaikan, pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan, selama mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pulau kecil tidak bisa diperjualbelikan, dimanfaatkan boleh, jual beli tidak boleh,” tegasnya.

    Lebih lanjut Menteri KKP menuturkan, Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pulau-pulau di dalam negeri, salah satunya melalui pengawasan digital dengan menggunakan satelit. Hal ini untuk memonitor penggunaan pulau-pulau tersebut.

    “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita bisa install pengawasan digital melalui satelit sehingga kita bisa monitor pulau mana yang bisa digunakan untuk pariwisata dan mana yang tidak boleh,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara memastikan tidak ada regulasi yang mengatur penjualan pulau maupun pulau kecil di Indonesia.

     

  • Bareng Dedi Mulyadi, Menteri Trenggono Benahi 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Bareng Dedi Mulyadi, Menteri Trenggono Benahi 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Jawa Barat resmi menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) terkait revitalisasi tambak kurang produktif di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat pada Rabu, 25 Juni 2025.

    MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    MenKP Trenggono mengungkapkan bahwa penandatangan ini menjadi langkah penting dimulainya revitalisasi tambak di Pantura, yang nantinya akan menjadi salah satu titik proyek strategis nasional untuk peningkatan ekonomi biru.

    Pada tahap awal, revitalisasi akan menyasar 20.413 hektare tambak di empat kabupaten, yaitu Bekasi (8.188 Ha), Karawang (6.979 Ha), Subang (2.369 Ha), dan Indramayu (2.875 Ha).

    “Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare yang akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang berdedikasi langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ungkap Trenggono dalam pidatonya di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    “Untuk Jawa Barat, saya punya keyakinan kita akan bisa membenahi ini dengan baik,” ucapnya.

    Trenggono pun menyoroti lima komoditas utama sumber daya laut Indonesia bernilai tinggi, yaitu nila salin, kepiting, rumput laut, udang, dan lobster.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perubahan fokus masyarakat terhadap laut. Tak hanya sebagai sumber ekonomi, laut juga menjadi sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga.

    “Laut merupakan kekayaan alam Indonesia yang paling besar. Tetapi sampai hari ini, fokus berpikir kita masih di darat. Masih berputar cari rejeki di darat dan hampir melepaskan laut yang luas,” ujar Dedi.

    Untuk dua tahun ke depan, Dedi menargetkan agar tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai dan pendangkalan muara akibat sedimentasi.

     

  • Danantara Bakal Gelontorkan Rp 26 T buat Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak

    Danantara Bakal Gelontorkan Rp 26 T buat Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak

    Jakarta –

    Pemerintah berencana memugar seluas 20 ribu hektar tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) tahun ini. Untuk menggarap proyek itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 26 triliun.

    Pria yang akrab disapa Trenggono menyebut anggaran tersebut akan bersumber dari investasi dari Danantara dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, porsinya akan banyak dari Danantara.

    “Investasi dari Danantara. APBN-nya sedikit ya,” kata Trenggono dalam acara Talkshow with Media, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menjelaskan APBN akan digunakan untuk tahap awal pembangunan revitalisasi tambak, seperti pemetaan. Rencananya, Danantara akan menyuntik dana secara bertahap sesuai dengan klaster tambak yang akan direvitalisasi.

    “Per klaster. Luasannya 20 ribu hektare. Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp 26 triliun,”imbuh Trenggono.

    Menurut Trenggono, proyek tersebut dapat menciptakan multiplayer efek ke depannya, termasuk membuka lapangan kerja hingga lebih dari 100 ribu orang. Di sisi lain, proyek ini tidak hanya mengembangkan budidaya perikanan, tapi juga memperbaiki ekositem laut di Pantura.

    “Bayangkan Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budi daya yang sangat bernilai,” jelas Trenggono

    Selain itu, dari program tersebut akan diciptakan hilirisasi perikanan, mulai dari hulu hingga hilir sehingga menciptakan kawasan industri. Menurut Trenggono, hilirisasi di program tersebut banyak diminati oleh swasta, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

    “Hilirisasinya nanti akan dilakukan oleh para swasta. Banyak sekali swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin terlibat disini untuk menampung seluruh hasil daripada budidaya yang akan kita kembangkan ini,” tambah Trenggono.

    Sebagai informasi, rencana revitalisasi tambak Pantura yang akan dilaksanakan hingga dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    Tonton juga Video: Gelombang Penolakan Pembangunan Tambak Udang di Sukabumi

    (rea/rrd)

  • Sudah Bisik-Bisik ke Dedi Mulyadi, KKP Bakal Bangun Kampung Nelayan di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Sudah Bisik-Bisik ke Dedi Mulyadi, KKP Bakal Bangun Kampung Nelayan di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana untuk membangun kampung nelayan di wilayah pantai selatan dan pantai utara Jawa Barat.

    Kabar itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (25/6). Ia mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait rencana pembangunan kampung nelayan tersebut.

    Trenggono mengatakan, pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu langkah pemerintah mengoptimalkan budi daya sumber daya laut di wilayah Pantura.

    “Tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), kota ingin bangun kampung nelayan di pantai selatan dan juga di pantai utara,” ungkap Trenggono di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    “Revitalisasi menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting untuk budidaya. Bayangkan Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak,” terangnya.

    Trenggono menambahkan, pihaknya juga tengah menjajaki peluang investasi yang dapat mendukung revitalisasi wilayah pesisir Pantura.

    Tidak hanya yang lima di sini yang akan kita turunkan investasi yang besar. Tapi juga daerah-daerah pesisir di selatan dan pesisir di pantai utara.

    Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk tahun 2025.

    Beberapa waktu lalu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP, Trian Yunanda mengungkapkan bahwa pembangunan 100 KNMP tersebut akan rampung dalam kurun waktu empat bulan.

    “100 lokasi dari asumsi tim kami dalam waktu empat bulan dengan perencanaan betul-betul matang. Proses seleksi ini secara paralel kita penyiapan pra-desaign,” kata Trian, dalam kegiatan Morning Sea-Kampung Nelayan Modern’, di kantor KKP, Jakarta, Senin (16/6).

     

  • Danantara Bakal Gelontorkan Rp 26 T buat Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak

    KKP-Pemprov Jabar Bakal Revitalisasi 20 Ha Tambak di Pantura

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi hari ini. Penandatanganan ini terkait sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budidaya dalam rangka mendukung revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Rencana revitalisasi tambak Pantura yang akan dilaksanakan hingga dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    MKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan program tersebut dapat membuka lapangan kerja lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Selain itu, dengan program tersebut berpotensi menciptakan industri baru.

    Selain menandatangani dengan Gubernur Jabar, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga menandatangani nota kesepakatan dengan Bupati Bekasi, Bupati Subang, Bupati Karawang, serta Bupati Indramayu.

    “20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang yang dedicated langsung sudah tidak kurang dari 40 ribu orang. Dan itu harus bisa dipenuhi dari masyarakat Jawa Barat. Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan 5 Bupati di Jawa Barat,” kata Trenggono saat acara Penandatangan MoU di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jabar seperti secercah harapan bagi masyarakat Jabar. Sebab, program tersebut dapat mengatasi garis pantai yang selama ini telah abrasi. Nantinya, di sana akan diubah menjadi area budidaya.

    Menurut Dedi Mulyadi, budidaya tidak hanya mengembangkan ikan saja. Namun, juga membangun ekosistem pantai serta dapat membuka lapangan kerja hingga 120 ribu tenaga kerja.

    “Kemudian anak-anak muda yang dididik secara baik bagaimana mengembangkan budidaya yang berdasarkan hitungannya tadi hampir 120 ribu tenaga kerja, ditunjang oleh sistem transportasi laut dan transportasi darat yang terkoneksi, jaringan informasi yang terkoneksi, sarana pendidikan yang saya tekankan tadi, sekolah-sekolah kelautan atau SMA yang memiliki kelas khusus kelautan,” kata Dedi.

    Dedi menerangkan melalui program tersebut, masyarakat dapat melihat hamparan pantai yang indah ke depannya. Dia pun optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan MKP Sakti Wahyu Trenggono dapat mengerek pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

    “Saya yakin di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan di era kepemimpinan Bapak Menteri KKP, kita bisa melihat hamparan pantai dari Babelan, Pakis, Jaya, sampai dengan Blanakan, sampai dengan Eretan, adalah hamparan garis pantai yang indah dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang memadai. Disinilah kita memulai, hari ini kita memulai menanda tangani dan saya ucapkan terima kasih,” imbuh Dedi.

    (rea/rrd)

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Hampir Rampung, Kapan Beroperasi?

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Hampir Rampung, Kapan Beroperasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih akan rampung pada Agustus 2025 dan bakal langsung beroperasi.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat terbatas secara tertutup yang dilangsungkan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Senin (23/6/2024).

    “Oh saya [dan menteri lainnya membahas] koperasi, InsyaAllah kopdes dalam waktu satu bulan setengah selesai semuanya,” kata Zulhas kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan setidaknya ada 12 menteri yang mengikuti rapat meski tidak membeberkan detailnya. Namun, turut hadir dalam rapat itu Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan Dan Perikanam Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa pembahasan difokuskan pada kelanjutan tahap kedua program Kopdes Merah Putih, yakni pembangunan fisik dan pengoperasian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

    “Ya, betul saya diundang untuk rapat di Hambalang membicarakan perwujudan pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih,” kata Budi kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (23/6/2025).

    Menurutnya, tahap pertama yang mencakup pembentukan kelembagaan koperasi telah selesai dilakukan sesuai target. Total sebanyak 80.133 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.

    “Iya, sudah dibentuk semua sesuai target. Tinggal pembangunan dan pengoperasian. Jadi ada tiga tahap. Satu, tahap pembentukan. Kedua, pembangunan dan pengoperasian. Ketiga, monitoring dan evaluasi,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah akan bergerak cepat dan tidak akan setengah hati dalam menjalankan program ini.

    “Pemerintah akan bergerak cepat dan trengginas untuk urusan rakyat. Kami tidak mau main-main untuk urusan rakyat. Program Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini harus kita jaga kredibilitasnya,” ujarnya.

    Budi menambahkan, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tonggak penting bagi kemandirian ekonomi rakyat.

    “Saatnya rakyat membuat sejarah dengan membentuk Lembaga Usaha Rakyat yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Budi.