Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • DPR dukung Menteri Trenggono ajukan tambahan anggaran untuk KNMP

    DPR dukung Menteri Trenggono ajukan tambahan anggaran untuk KNMP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV DPR RI mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

    “Komisi IV DPR RI mendukung program strategis KKP untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan meminta anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2,2 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal ini menyusul anggaran KKP yang diblokir, yakni sebesar Rp1,63 triliun, dinilai tidak mencukupi untuk pembangunan 100 KNMP yang ditargetkan selesai tahun ini.

    Menteri Trenggono pun mengatakan pihaknya telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 KNMP, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan.

    “Kami usulkan. Anggarannya, ini program strategis, tahun ini kami ingin kerjakan 100 kampung nelayan. Itu sekitar Rp2,2 triliun,” kata Trenggono saat ditemui usai raker.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan ini dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” kata Trenggono.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar RP22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga 2027.

    “Totalnya, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda.

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek 100 Kampung Nelayan Butuh Tambahan Rp 2,2 T, Begini Respons DPR

    Proyek 100 Kampung Nelayan Butuh Tambahan Rp 2,2 T, Begini Respons DPR

    Jakarta –

    Pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) jadi program prioritas pemerintah tahun ini. Namun anggaran yang tersedia dinilai belum cukup. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (2/7/2026). Dalam rapat tersebut, Trenggono awalnya meminta pembukaan blokir anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp 1,65 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan 100 kampung nelayan.

    “Terkait dengan pembukaan blokir anggaran KKP tahun 2025, KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan seratus kampung nelayan merah putih yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, pencipta lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan serta mendukung program koperasi desa atau kelurahan merah putih yang menjadi prioritas Bapak Presiden,” kata Trenggono.

    Namun, anggaran tersebut dinilai belum cukup. Dengan estimasi kebutuhan Rp 22 miliar per lokasi, total kebutuhan anggaran untuk 100 kampung nelayan mencapai Rp 2,2 triliun. Untuk itu, DPR pun mendorong agar KKP mengajukan tambahan ke Kemenkeu.

    “Jadi, begini ada dua hal berbeda. Rp 1,6 triliun sekian itu sudah kita bahas programnya sekian waktu itu. Lalu karena diblokir, pak Menteri mengajukan dukungan untuk membuka blokir, kita setuju,” ujar Abdul Kharis.

    “Kedua, ada program strategis dari pemerintah Rp 22 miliar per lokasi jumlahnya 100 lokasi, kita dukung juga kan. Kita setuju dua-duanya. Yang satu blokirnya, kita setuju. Yang satu, upaya mendapatkan tambahan berkoordinasi Kemenkeu, kita setujui juga,” tambahnya.

    Sebagai informasi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 KNMP hingga 2027. Sebagai tahap awal, 100 kampung akan dibangun dalam waktu empat bulan pada tahun 2025.

    (rea/rrd)

  • KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan produksi perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh 2,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi perikanan berdasarkan angka sementara, hingga 30 Maret 2025 mencapai 5,58 juta ton. Jika dilihat secara mendalam pada triwulan I tahun 2025, tumbuh sebesar 2,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, tren positif ini ditopang oleh produksi ikan budidaya sebesar 3,0 persen, diikuti produksi rumput laut sebesar 2,2 persen, dan produksi perikanan tangkap yang tumbuh sebesar 0,7 persen.

    Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, rata-rata nilai tukar nelayan (NTN) pada bulan Mei 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen dibandingkan pada bulan Mei 2024.

    Sementara, rata-rata nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi) bulan Mei 2025 juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 1,4 persen jika dibandingkan pada bulan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Keduanya menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya,” kata dia.

    Menteri Trenggono mengatakan, tren positif juga ditunjukkan dari kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan. Nilai ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024.

    “Volume ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen dibandingkan triwulan I tahun lalu,” ujar Trenggono.

    Terakhir, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP sampai dengan Juni tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan dengan perolehan sampai dengan Juni tahun 2024.

    Pada Juni 2024, perolehan PNBP KKP adalah senilai Rp861,76 miliar, sementara pada Juni tahun ini adalah sebesar Rp975,74 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tetap menjadi salah satu prioritas dalam usulan penggunaan anggaran KKP Tahun 2025.

    Komitmen implementasi program-program strategis pemerintah itu, menurut Trenggono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, didukung dengan akan dibukanya blokir anggaran KKP tahun 2025.

    “KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Trenggono.

    Adapun pembangunan KNMP, lanjut dia, memiliki sejumlah kriteria minimal. Pertama, mayoritas penduduk (lebih dari 80 persen) diutamakan berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.

    Lebih lanjut, memiliki potensi sumber daya ikan (SDI), budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan (social engineering).

    Selanjutnya, adalah ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi (>1 ha); dan kampung terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan itu dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” katanya.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar Rp22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Ia meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar usulan itu dapat segera disetujui.

    “Seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Trenggono.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang.

    “Ya kan totalnya sudah tahu, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda, Senin (16/6).

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Trenggono kerahkan kapal pengawasa bantu warga Pulau Enggano

    Menteri Trenggono kerahkan kapal pengawasa bantu warga Pulau Enggano

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memerintahkan jajarannya agar mengerahkan Kapal Pengawas (KP) Orca 05 untuk membantu warga Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu yang aktivitas terganggu akibat pendangkalan alur masuk dan keluar di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

    “Pengerahan KP Orca 5 ke Pulau Enggano merupakan solusi langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Jakarta pada Selasa (24/06),” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ipunk mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sebelumny itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan siap membantu pengangkutan secara temporer masyarakat Enggano yang akan ke Bengkulu.

    Ia menuturkan hal itu diputuskan Menteri Tenggono karena transportasi kapal niaga tidak dapat menjangkau Pulau Enggano dikarenakan pendangkalan alur masuk dan keluar Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

    “KP Orca 05 telah bergerak dan tiba di perairan Enggano untuk membantu warga Enggano,” ujar Ipunk.

    Ipunk menjelaskan, KP Orca 05 tiba di perairan Enggano sekitar perairan Pelabuhan Malakoni sejak Sabtu (28/06). Setibanya di perairan Enggano, Nakhoda KP Orca 05 telah melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah setempat.

    Hal itu, lanjut Ipunk, ditandai dengan kehadiran⁠ ⁠⁠Camat Enggano beserta jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) di KP Orca 05.

    “Tim kami di lapangan untuk saat ini telah berkoordinasi terkait dukungan KP. Orca 05 untuk membantu warga Enggano dan menunggu skenario dari Pemprov Bengkulu,” ucap Ipunk.

    KP Orca 05 merupakan salah satu kapal pengawas terbesar milik KKP dengan panjang 63,37 meter, tonase 741 ton dan berkapasitas maksimal 29 orang awak kapal pengawas.

    KP Orcq 05 memiliki jarak tempuh sampai dengan 5.000 mil laut atau mampu bertahan hingga 25 hari di laut. Kapal itu beroperasi di Zona IV Penangkapan Ikan Terukur tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572 dan 573 Samudera Hindia, Laut Sawu dan Laut Timor.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Bidik Peningkatan Ekspor Perikanan dari Sulawesi Tenggara

    KKP Bidik Peningkatan Ekspor Perikanan dari Sulawesi Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik pertumbuhan ekspor sektor perikanan dari Sulawesi Tenggara, seiring dengan besarnya potensi yang belum dimanfaatkan dari kawasan tersebut.

    Pada Januari–Mei 2025, devisa Sulawesi Tenggara dari sektor perikanan telah mencapai Rp25,45 triliun. Adapun potensi produksi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 & 714 diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, tetapi realisasi hasilnya baru 275 ton.

    Komitmen ini dikemukakan KKP seiring dengan pelepasan ekspor sebanyak 98 ton produk perikanan senilai Rp28 miliar dari Bumi Anoa, Kendari, Sulawesi Tenggara ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Thailand.

    Kepala Badan Mutu KKP Ishartini menyatakan ekspor menjadi langkah awal untuk membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, sehingga menjadi sumber ekspor berkualitas dari timur Indonesia.

    Secara terperinci, Ishartini menjelaskan ekspor dari Kendari kali ini terdiri atas komoditas perikanan seperti gurita beku, sotong beku, dan produk pasteurized crab meat yang nilainya mencapai Rp28 miliar.

    “Sebanyak 42,4 ton gurita beku dan 10 ton sotong beku senilai Rp6,1 miliar, serta 45,6 ton produk pasteurized crab meat senilai Rp21,9 miliar, siap dikirimkan ke Amerika Serikat dan Thailand,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (28/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa ekspor yang dilepas dari Kendari pada 24 Juni 2025 telah memenuhi semua persyaratan, mulai dari Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

    Lebih lanjut, Ishartini memastikan KKP akan terus meningkatkan ekspor hasil perikanan dengan menjamin mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan sesuai standar global.

    Di samping itu, Badan Mutu KKP juga siap melakukan penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Badan Mutu KKP merupakan lembaga quality assurance komoditas perikanan di sepanjang rantai produksi (dari hulu hingga ke hilir), diversifikasi komoditas, dan negara tujuan ekspor.

    Wahyu juga menyatakan dukungan KKP terhadap program pemerintah dalam penyediaan pangan sehat asal ikan untuk mengangkat martabat masyarakat perikanan di daerah dan mencapai kesejahteraan.

  • Indonesia Ekspor Rp28 Miliar Gurita Beku Cs ke AS dan Thailand

    Indonesia Ekspor Rp28 Miliar Gurita Beku Cs ke AS dan Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor sebanyak 98 ton produk perikanan senilai Rp28 miliar dari Bumi Anoa, Kendari, Sulawesi Tenggara ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Thailand.

    Kepala Badan Mutu KKP Ishartini mengatakan 98 ton produk perikanan yang diekspor ke Negara Paman Sam dan Negeri Gajah Putih itu terdiri dari gurita beku, sotong beku, dan produk pasteurized crab meat yang nilainya mencapai Rp28 miliar.

    “Sebanyak 42,4 ton gurita beku dan 10 ton sotong beku senilai Rp6,1 miliar, serta 45,6 ton produk pasteurized crab meat senilai Rp21,9 miliar, siap dikirimkan ke Amerika Serikat dan Thailand,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (28/6/2025).

    Ishartini menyatakan ekspor ini menjadi langkah awal untuk membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, sehingga menjadi sumber ekspor berkualitas dari timur Indonesia.

    Dia menjelaskan bahwa ekspor yang dilepas dari Kendari pada 24 Juni 2025 telah memenuhi semua persyaratan, mulai dari Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

    Lebih lanjut, Ishartini memastikan KKP akan terus meningkatkan ekspor hasil perikanan dengan menjamin mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan sesuai standar global.

    Di samping itu, Badan Mutu KKP juga siap melakukan penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

    Pada Januari–Mei 2025, devisa Sulawesi Tenggara dari sektor perikanan telah mencapai Rp25,45 triliun. Adapun potensi produksi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 & 714 diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, tetapi realisasi hasilnya baru 275 ton.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Badan Mutu KKP merupakan lembaga quality assurance komoditas perikanan di sepanjang rantai produksi (dari hulu hingga ke hilir), diversifikasi komoditas, dan negara tujuan ekspor.

    Wahyu juga menyatakan dukungan KKP terhadap program pemerintah dalam penyediaan pangan sehat asal ikan untuk mengangkat martabat masyarakat perikanan di daerah dan mencapai kesejahteraan.

  • Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan

    Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) menandatangani nota kesepakatan sinergi program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).ANTARA/HO: Prokopim Pemkab Bekasi.

    Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 13:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merevitalisasi tambak guna memperkuat investasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas pertambakan Tanah Air. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyambut baik kolaborasi lintas pemerintahan ini sekaligus menegaskan komitmen penuh dalam mendukung agenda strategis nasional tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

    “Revitalisasi tambak adalah program penting yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat pesisir. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah dengan garis pantai yang luas di bagian utara Jawa Barat tentu memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan bersama,” katanya di Cikarang, Kamis.

    Ia mengatakan Kabupaten Bekasi memiliki kawasan perairan laut dan tambak yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya. Dengan dukungan teknologi, pembiayaan serta tata kelola yang lebih baik melalui program ini, diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

    “Kami siap mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP dalam mendukung revitalisasi sektor perikanan. Kami optimistis keberhasilan program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta budi daya ikan lokal,” katanya.

    Menurut dia program revitalisasi tambak di wilayah pantai utara Jawa dirancang tidak hanya dari aspek fisik dan infrastruktur tambak melainkan juga mencakup perbaikan sistem manajemen, integrasi rantai pasok industri perikanan serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

    Dirinya berharap masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan berbasis sumber daya laut yang berkelanjutan dan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup mereka melalui program tersebut.

    “Dengan pendekatan menyeluruh ini, revitalisasi tambak akan mendorong transformasi sektor perikanan ke arah yang lebih modern, efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan posisi sebagai mitra aktif dalam upaya pemerintah pusat menuju pembangunan kelautan dan perikanan yang tangguh serta inklusif melalui keikutsertaan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

    Diketahui, Bupati Ade Kuswara Kunang turut menandatangani nota kesepakatan sinergi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perikanan budidaya dalam mendukung program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Direktorat Jenderal Perikanan serta sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat sektor perikanan budidaya nasional sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan serta produktivitas tambak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

    Program revitalisasi ini dirancang untuk menjangkau luas lahan tambak sekitar 20.413,25 hektare yang tersebar di sepanjang wilayah Pantura Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • MA Batalkan Aturan Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP Bilang Begini

    MA Batalkan Aturan Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan pemerintah tak boleh lagi melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

    Menanggapi putusan tersebut, Trenggono memastikan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan yang berlaku, termasuk Putusan No.5P/HUM/2025 itu.

    “Kalau itu kita kan harus patuhi,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Namun demikian, pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai putusan tersebut. Pasalnya, informasi mengenai putusan ini baru diketahui oleh Trenggono pada Kamis (26/6/2025).

    Kendati begitu, dia memastikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melaksanakan dengan kementerian/lembaga terkait menyusul adanya larangan ekspor pasir laut.

    MA dalam Putusan No. 5P/HUM/2025 mengabulkan permohonan uji materiil PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Permohonan uji materiil diajukan oleh akademisi dan dosen hukum Muhammad Taufiq. Putusan MA ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dimungkinkan melalui PP 26/2023.  

    “Menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32,” tulis MA dalam putusan No. 5 P/HUM/2025 yang dikutip Kamis (26/6/2025).

    Oleh karena itu, MA juga menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) dalam PP tersebut tidak berlaku untuk umum sekaligus memerintahkan pemerintah selaku termohon untuk mencabut aturan tersebut. 

    Permohonan uji materi ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa beleid tersebut membuka celah bagi legalisasi penambangan pasir laut dengan dalih pengelolaan sedimentasi, yang dinilai bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang (UU) No.32/2014 tentang Kelautan.

    Pemohon juga menilai kebijakan ini berpotensi merusak lingkungan laut dan pesisir, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam hukum lingkungan. 

    Dalam dalil permohonannya, Taufiq menyebut bahwa PP No.26/2023 telah menyimpangkan makna sedimentasi laut menjadi pembenaran bagi eksploitasi pasir laut yang bernilai ekonomis, padahal sedimentasi laut (lumpur) dan pasir laut memiliki perbedaan substansial secara ekologis dan geologis.

  • Video: KKP Targetkan Udang hingga Tilapia Jadi Andalan Produksi 2025

    Video: KKP Targetkan Udang hingga Tilapia Jadi Andalan Produksi 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah target strategis untuk memperkuat sektor perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan bahwa fokus utama pemerintah adalah mempertahankan produksi perikanan tangkap dan mengakselerasi pengembangan perikanan budidaya.

    Sejumlah komoditas unggulan yang menjadi fokus diantaranya udang vaname, lobster, rumput laut, kepiting, dan tilapia. Menurut Trenggono, kelima komoditas tersebut merupakan produk strategis dengan nilai ekonomi tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Sejalan dengan program makan bergizi gratis, KKP juga memastikan bahwa ketersediaan protein dari ikan menjadi bagian integral dari kebijakan pangan nasional. Trenggono mengatakan bahwa ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang sangat layak menjadi pilihan utama.Saksikan dialog Andi Shalini bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Economic Update 2025 di Program Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (26/06/2025).