Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • KKP Ragu Udang RI Terpapar Cs-137, Trenggono: Kita Tak Punya Bangunan Nuklir

    KKP Ragu Udang RI Terpapar Cs-137, Trenggono: Kita Tak Punya Bangunan Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meragukan laporan terkait udang Indonesia terpapar Cesium-137 (Cs-137), mengingat Indonesia tidak memiliki fasilitas nuklir maupun senjata nuklir.

    Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Menurut Trenggono, temuan Cs-137 terhadap produk udang dalam negeri mencerminkan persaingan ketat dalam perdagangan internasional, sehingga pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan.

    “Kita [Indonesia] tidak punya pembangun nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium [di udang]? Nah ini juga salah satu. Itulah persaingan di dalam perdagangan. Jadi saya kira kita tetap harus berhati-hati,” kata Trenggono.

    Namun ke depan, KKP berharap sudah tidak ada lagi keluhan dari pembudidaya terkait Cs-137.

    Di samping itu, KKP juga memastikan kelancaran distribusi produk udang ke depan. Trenggono menuturkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di bawah KKP telah berkomitmen untuk segera membeli seluruh produk udang yang dihasilkan pembudidaya. Dengan begitu, distribusi dan penyerapan hasil budidaya dapat berjalan lancar.

    Selain udang, KKP memastikan kualitas seluruh komoditas perikanan tetap terjaga. “Kami meyakini tidak hanya komoditi kita di sektor seafood, tapi juga banyak komoditi yang lain yang tentu juga harus kita jaga dengan baik,” tuturnya.

    Untuk diketahui, udang Indonesia kembali diterima masuk ke Amerika Serikat (AS) usai U.S. Food and Drug Administration (FDA) secara resmi menetapkan Badan Mutu KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cs-137 pada produk udang. 

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung mengatakan sertifikasi bebas Cs-137 merupakan persyaratan yang ditetapkan AS bagi produk udang yang diekspor ke negaranya.

    “Karena kita berdagang dengan Amerika atau negara manapun, tentu kita harus memenuhi persyaratannya. Dalam hal ini Amerika Serikat mensyaratkan sertifikat bebas cesium, dan kita penuhi,” ujar Saut.

    Saut menjelaskan, langkah awal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional tambak dan distribusi produk udang.

    Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait sertifikasi tersebut, mengingat Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir maupun bahan nuklir sehingga kewajiban sertifikasi dianggap membebani dari sisi biaya, waktu, dan tenaga.

  • Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku lega Amerika Serikat (AS) tetap mengimpor produk udang asal Indonesia usai terkena paparan radioaktif cesium-137. Hal ini sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai Certifying Entity (CE) menjadi satu-satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas cs-137.

    Sertifikat ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan AS agar udang asal Indonesia tetap bisa ekspor. Pria yang akrab disapa Trenggono mengaku sempat khawatir sebab banyak petambak yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Terlebih, AS menjadi pasar ekspor udang terbesar bagi Indonesia dengan nilai mencapai US$2 miliar.

    “Luasan tambak udang kita itu 247.803 hektare, dan itu tradisional. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” kata Trenggono saat acara Pelepasan Ekspor Udang RI Bersertifikat Bebas Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Jujur, pada waktu itu saya diskusi sama Ibu Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan). Gimana ya kalau kita benar-benar di-banned AS, seandainya begitu,” tambah Trenggono.

    Untungnya, AS tetap membutuhkan pasokan udang dari Indonesia, di tengah persaingan negara produsen udang terbesar, seperti Ekuador, China, India, bahkan Vietnam. Trenggono pun menegaskan, kepercayaan yang diberikan AS hari ini harus dijaga dengan kerja sama lintas lembaga.

    “Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, Alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” kata Trenggono.

    Namun, Trenggono tetap mengingatkan persaingan di pasar udang global semakin ketat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat industri nasional dari hulu hingga hilir, terutama revitalisasi tambak udang rakyat.

    “Jadi terus kita akan tingkatkan. Kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247 ribu,” tambah dia.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (rea/kil)

  • Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku sempat terheran produk udang asal Indonesia terkena paparan radioaktif cesium-137 (Cs-137). Padahal Indonesia tidak mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maupun senjata nuklir.

    “Kita tidak punya pembangkit nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium-137?” ujar pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara pelepasan ekspor udang bebas cs-137 ke AS, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2025).

    Namun, Trenggono menilai hal ini menjadi salah satu persaingan dalam perdagangan. Untuk itu, ia menyebut pemerintah tetap harus waspada dan menganggap pasar merupakan raja.

    “Selalu kita harus menganggap bahwa pasar itu adalah raja. Kita harus melayani pasar dengan baik supaya di belakangnya turunannya itu bisa berjalan dengan lancar,” tambah Trenggono.

    Senada, Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung berharap syarat sertifikasi bebas cs-137 ini tidak berlaku selamanya karena menjadi beban biaya bagi petambak maupun pembudidaya. Menurutnya, Indonesia tidak mempunyai reaktor serta bahan nuklir.

    “Nah tentu nanti kita akan evaluasi ya kan sertifikasi ini, karena beberapa pertimbangan, pertama kita tidak ada reaktor nuklir, kita tidak ada bahan-bahan nuklir gitu kan. Nah lalu kenapa kita harus dikenakan kewajiban, ini kan beban biaya, waktu, tenaga kan gitu kan,” ujar Saut kepada awak media.

    “Kita akan lihat kemudian lagi, apakah memang beralasan kita ini selanjutnya dikenakan dengan sertifikasi ini, karena tidak ada sumber-sumbernya, kan. Tentu kita nanti akan mengarah pada waktunya yang pas, kita harus keluar dari daftar kuning atau yellow list, itu wajib sertifikasi,” tambahnya.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (kil/kil)

  • Prabowo Panggil Bahlil hingga Purbaya Bahas Subsidi LPG

    Prabowo Panggil Bahlil hingga Purbaya Bahas Subsidi LPG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri urusan ekonomi di Kabinet Merah Putih sore ini ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Salah satu pembahasannya adalah soal penambahan subsidi LPG.

    Hal ini dibenarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saat tiba di Istana, Bahlil menyatakan subsidi LPG menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat sore ini.

    “Salah satu di antaranya itu,” katanya singkat ketika dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan dirinya dipanggil ke Istana untuk membahas soal subsidi LPG.

    “Kelihatannya ada yang berhubungan dengan LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujar Purbaya yang juga hadir ke Istana.

    Dari informasi yang beredar rapat yang sama akan membahas soal formulasi upah minimum juga. Namun, hingga berita ini ditulis Menteri Ketenagakerjaan Yassierli selaku pemangku kepentingan teknis urusan pengupahan nampak belum datang.

    Sementara itu, Purbaya menepis kabar sore ini akan rapat membahas upah minimum. “Sepertinya nggak, saya nggak tahu sih,” katanya singkat.

    Beberapa menteri lain yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Kepala BP BUMN Doni Oskaria.

    Tonton juga video “Menteri PKP: Rumah Subsidi Ciptakan Ekosistem Lapangan Pekerjaan”

    (hal/fdl)

  • Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen Nasional 26 November 2025

    Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen Nasional 26 November 2025

    Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Laporan disampaikannya saat Kepala Negara memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11/2025), untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai perkembangan pembangunan
    Kampung Nelayan
    Merah Putih.
    “Soal progres
    Kampung Nelayan Merah Putih
    yang kami laporkan kepada Bapak Presiden,” kata Trenggono, usai bertemu
    Prabowo
    .
    Kampung Nelayan merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
    Trenggono menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo.
    “Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45 persen,” ungkap Trenggono.
    Sebagai informasi, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya.
    Tidak hanya melalui penyediaan hunian layak dan tertata modern, tetapi juga dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan serta akses layanan publik yang memadai dan mudah dijangkau.
    Beragam fasilitas penunjang produktivitas disiapkan pemerintah, seperti
    cold storage
    , tempat pelelangan ikan modern, dermaga tertata, serta pusat logistik perikanan yang menopang rantai nilai sektor kelautan dari hulu hingga hilir.
    Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis laut, mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama pasokan protein bagi masyarakat Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri KKP Lapor Prabowo: Progres Kampung Nelayan Merah Putih Capai 45%

    Menteri KKP Lapor Prabowo: Progres Kampung Nelayan Merah Putih Capai 45%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Merdeka pada Rabu (26/11/2025)

    Usai pertemuan, Trenggono menyampaikan bahwa dirinya melaporkan langsung perkembangan pembangunan kampung nelayan yang menjadi salah satu program prioritas sektor kelautan dan perikanan.

    Dia menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo.

    “Soal progres Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45 persen,” ujar Trenggono.

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah terus menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat pesisir melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

    Menurutnya, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya, tidak hanya melalui penyediaan hunian layak dan tertata modern, tetapi juga dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan serta akses layanan publik yang memadai dan mudah dijangkau.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir. Beragam fasilitas penunjang produktivitas disiapkan, seperti cold storage, tempat pelelangan ikan modern, dermaga tertata, serta pusat logistik perikanan yang menopang rantai nilai sektor kelautan dari hulu hingga hilir.

    Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis laut, mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama pasokan protein bagi masyarakat Indonesia.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026. Prabowo menuturkan selama hampir delapan dekade kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi lautnya yang luas, padahal sekitar tiga perempat wilayah Indonesia merupakan perairan.

    “Pada dasarnya kita sangat beruntung karena tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut. Namun, hal yang menyedihkan adalah kita belum benar-benar memanfaatkan anugerah ini dengan baik,” ujar Prabowo dalam sesi dialog bersama Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk The World Pivot, di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Program ini, menurutnya, mampu menjadi langkah strategis untuk memberdayakan komunitas nelayan yang selama ini belum tersentuh program pembangunan secara efektif.

    Dia melanjutkan bahwa dalam proyek percontohan yang telah berjalan, pemerintah menyiapkan berbagai infrastruktur dasar seperti dermaga, pabrik es, cold storage, dan panel surya untuk mendukung aktivitas nelayan.

  • KKP perkuat tata kelola data geospasial dorong layanan publik akurat

    KKP perkuat tata kelola data geospasial dorong layanan publik akurat

    Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen memperkuat tata kelola data geospasial melalui transformasi digital yang menghasilkan informasi lebih akurat, transparan, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

    “Inovasi ini menjadi langkah penting kami dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan, berkat komitmen itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mencatat prestasi melalui penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) pada ajang Bhumandala Award 2025.

    Penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diberikan atas inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui Portal Data”.

    Menurut Trenggono, capaian itu mencerminkan komitmen kuat kementerian dalam memperkuat tata kelola data berbasis informasi geospasial.

    Penghargaan diserahkan dalam acara penganugerahan di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, dan diterima oleh Inspektur Jenderal sebagai perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan.

    “Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan,” ujar Trenggono.

    Ia menegaskan, platform digital yang dikembangkan tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

    “Dengan diraihnya Bhumandala Kanaka, KKP akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan data geospasial yang lebih maju, akurat, dan mudah diakses,” tutur Trenggono.

    Ia menambahkan, capaian itu menjadi penanda KKP berada pada jalur yang tepat dalam memanfaatkan Informasi Geospasial untuk perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat peran kementerian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP ingatkan nelayan waspadai siklon tropis FINA demi keselamatan

    KKP ingatkan nelayan waspadai siklon tropis FINA demi keselamatan

    untuk mencegah kecelakaan para nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa saat demi keselamatan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan seluruh nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memprioritaskan keselamatan saat melaut di tengah cuaca ekstrem siklon tropis FINA yang diprediksi masih terus berlangsung di kawasan Indonesia Timur.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif meminta para nelayan dan pemilik kapal perikanan agar mematuhi standar operasional kapal perikanan atau tidak melaut dalam beberapa waktu hingga cuaca kembali normal.

    “Seperti kita tahu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tentang potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan gelombang tinggi di kawasan Laut Arafuru,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Latif juga meminta jajarannya, para syahbandar di pelabuhan perikanan untuk tidak mengeluarkan persetujuan berlayar apabila cuaca masih belum kembali normal.

    “Risiko melaut sangat tinggi, sehingga untuk mencegah kecelakaan para nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa saat demi keselamatan bersama,” imbuhnya.

    Dia mengajak seluruh pelaku usaha dan nelayan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya petugas di pelabuhan perikanan, namun juga BMKG untuk terus memantau kondisi cuaca.

    Selain itu, Latif juga terus mengingatkan pemilik kapal agar menjamin perlindungan sosial untuk awak kapal perikanan melalui asuransi ketenagakerjaan yang sifatnya wajib dimiliki seluruh pekerja di atas kapal perikanan.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan berbagai jaminan sosial harus diberikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

    Hal itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

    Menurut penjelasan di laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), siklon tropis adalah badai kuat yang memiliki jangkauan cukup luas, dengan radius rata-rata sekitar 150–200 km.

    Fenomena ini terbentuk di lautan lepas yang memiliki suhu permukaan air hangat, biasanya di atas 26,5 °C. Di bagian pusatnya, angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam.

    Secara ilmiah, siklon tropis merupakan sistem tekanan rendah berskala sinoptik yang muncul di perairan hangat, disertai kumpulan awan konvektif.

    Kecepatan angin maksimumnya harus mencapai minimal 34 knot di lebih dari setengah area yang mengelilingi pusat badai dan bertahan setidaknya enam jam.

    Pada beberapa siklon tropis, terbentuk bagian tenang di tengah yang dikenal sebagai mata siklon. Area ini memiliki angin yang relatif lemah dan hampir tanpa awan. Ukuran mata siklon bervariasi, mulai dari 10 hingga 100 km.

    Mata ini dikelilingi oleh dinding mata zona berbentuk cincin dengan ketebalan mencapai sekitar 16 km yang menjadi lokasi angin terkuat dan hujan paling intens.

    Siklon tropis umumnya bertahan antara 3 hingga 18 hari. Karena sumber energi-nya berasal dari perairan hangat, fenomena ini akan perlahan melemah saat memasuki perairan yang lebih dingin atau saat bergerak ke daratan.

    Istilah untuk siklon tropis berbeda-beda tergantung wilayah pembentukannya. Jika terjadi di Samudra Pasifik Barat, dikenal sebagai typhoon atau topan. Di sekitar wilayah India dan Australia disebut cyclone, sedangkan di Samudra Atlantik lebih dikenal dengan nama hurricane.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trenggono: Progres Kampung Nelayan Merah Putih capai 40 persen

    Trenggono: Progres Kampung Nelayan Merah Putih capai 40 persen

    ANTARA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Minggu (23/11), menjelaskan soal progres Kampung Nelayan Merah Putih. Ia mengatakan progres sudah mencapai 40 persen  pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan akan rampung pada akhir Desember. (Putri Hanifa/Cahya Sari/Arif Prada/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Jadi Negara Pertama dengan Sistem Ketertelusuran Berstandar Global Sektor Perikanan

    Indonesia Jadi Negara Pertama dengan Sistem Ketertelusuran Berstandar Global Sektor Perikanan

    Sebagai informasi, standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST) adalah protokol internasional yang dikembangkan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan di industri perikanan dunia.

    Standar ini menetapkan parameter dan format Key Data Elements (KDE) yang harus dipenuhi agar sistem ketertelusuran dapat diakui secara global, seperti lokasi tangkapan, metode penangkapan, izin kapal, data pendaratan, dan sertifikasi.

    Ke depan, KKP akan memperluas implementasi STELINA ke berbagai wilayah sentra perikanan di Indonesia serta mendorong integrasi sistem ini untuk memperkuat daya saing produk nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar KKP dalam mendorong hilirisasi perikanan, memastikan keterlacakan produk, dan meningkatkan nilai tambah di setiap rantai pasok.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen menjalankan program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekologi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah nyata KKP adalah memastikan kegiatan penangkapan dan budi daya perikanan di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.