Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • KKP Catat Ada 30.000 Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir Aceh

    KKP Catat Ada 30.000 Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap sekitar 30.000 hektare tambak budidaya perikanan rusak imbas banjir yang melanda Aceh.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap tambak rusak imbas banjir besar disertai longsor beberapa waktu lalu menimpa hampir seluruh wilayah Aceh.

    Trenggono menyampaikan tingkat kerusakan bervariasi. Tercatat, tambak yang mengalami kerusakan imbas banjir terjadi di 16 kabupaten/kota di Aceh.

    Adapun, Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah yang paling terdampak dengan luasan lebih dari 10.000 hektare. Selain itu, tambak yang terdampak juga mencapai 4,9 ribu hektare di Kabupaten Bireun dan 3,4 ribu hektare di Aceh Tamiang.

    “Kami sudah melakukan identifikasi. Tambak terdampak yang rusaknya sangat berat ada sekitar 300-an hektare, sisanya didominasi kerusakan ringan hingga berat,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Trenggono menambahkan, sejumlah tambak rusak berada di wilayah daratan dan juga pesisir dengan komoditas yang dikembangkan seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, serta patin. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kerusakan tambak bervariasi, mulai ringan hingga sangat berat. Kondisi tersebut mengakibatkan lebih dari 30.000 pembudidaya mengalami kerugian.

    “Tidak hanya di Pidie Jaya, yang dilaporkan seluruh Aceh ada sekitar 30.000 hektare,” tutup Zulhas.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, BOGOR — Retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin Selasa (6/1/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis dan penegasan arah kebijakan pemerintah pada awal 2026.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pertemuan yang berlangsung sekitar delapan jam itu difokuskan pada evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional.

    “Kurang lebih selama delapan jam, retreat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Dia mengungkap sejumlah menteri memaparkan capaian program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 166 lokasi. Pembangunan Sekolah Rakyat baru juga tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan berlanjut pada 2026.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan strategi penguatan ketahanan pangan, termasuk percepatan swasembada dan pemenuhan kebutuhan protein.

    Prasetyo menyebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak 2025 sesuai target APBN, yakni 600.000 barel per hari. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan produksi melalui eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang diharapkan mulai dilelang bulan depan.

    Untuk Kementerian ESDM, dia menyebut Presiden menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum terlistriki. Sepanjang 2025, pemerintah mengaliri sekitar 1.400 desa, dan diminta percepatan agar seluruh desa segera mendapatkan akses listrik.

    Selanjutnya Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan langkah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian. Sementara itu, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif stabil sepanjang 2025, serta langkah antisipasi pada 2026.

    Akselerasi hilirisasi

    Pada penutupan retret, Presiden menekankan percepatan pelaksanaan program strategis, terutama hilirisasi. Dari enam proyek yang siap groundbreaking pada Januari 2026, Presiden meminta percepatan agar total 18 proyek hilirisasi dapat mulai dikerjakan paling lambat Februari atau Maret mendatang.

    Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. “Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, cerdas, tidak normatif, dan mampu berpikir out of the box untuk menemukan terobosan,” kata Prasetyo.

    Keputusan retret lain ialah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua satgas ditunjuk Tito Karnavian Hendris, didampingi Wakil Ketua Hicak Tamboh Golon, dengan Dewan Pengarah dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Satgas difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan BNPB yang menangani masa tanggap darurat. Prioritas meliputi pembangunan hunian sementara serta perbaikan jalan dan jembatan. “Untuk target kerja Satgas tidak ditetapkan batas waktu tertentu, namun diminta secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

    Hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan Kementerian PUPR, dilibatkan dalam pendataan kerusakan serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.

  • Ngengg! Menteri KKP Datang ke Retret Kabinet di Hambalang Naik Motor Bebek

    Ngengg! Menteri KKP Datang ke Retret Kabinet di Hambalang Naik Motor Bebek

    Bisnis.com, BOGOR — Ada momen lucu yang terjadi jelang pelaksanaan Retret Kabinet Merah Putih di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (6/1/2026). 

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono tampak hadir di lokasi kegiatan dengan cara yang sederhana, yakni mengendarai sepeda motor jenis bebek.

    Menurut pantauan, terlihat Trenggono mengenakan pakaian dinas berwarna krem, mengendarai motor bebek saat memasuki kawasan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Di sekitarnya tampak pengamanan dan kendaraan dinas lain yang turut mengawal jalannya kegiatan retret kabinet.

    Kehadiran Menteri KKP menggunakan sepeda motor ini mencuri perhatian karena berbeda dari kebiasaan para pejabat negara yang umumnya menggunakan kendaraan dinas.

    Retret Kabinet Merah Putih sendiri merupakan forum pengarahan dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran menteri untuk membahas capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir, serta merumuskan langkah strategis ke depan.

    Selain membahas isu-isu strategis seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, pendidikan, serta penanganan bencana, retret ini juga menjadi ajang konsolidasi antar-menteri.

  • Menteri KKP kunjungi budi daya tematik ikan lele di Kabupaten Madiun

    Menteri KKP kunjungi budi daya tematik ikan lele di Kabupaten Madiun

    Dengan nilai produksi hingga Rp380 juta per tahun, maka ditargetkan mampu mendorong penguatan ekonomi lokal

    Madiun (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi tempat budi daya tematik ikan lele sistem bioflok di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

    “Budi daya tematik ikan lele sistem bioflok di Madiun ini berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penguat pasokan protein ikan bagi masyarakat. Program ini sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan daerah dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggandeng SPPG,” ujar Menteri Sakti Wahyu saat kunjungan kerja di Kabupaten Madiun, Rabu dengan didampingi Bupati Madiun Hari Wuryanto.

    Menurutnya, budi daya tematik tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi ikan, namun juga menjadi dasar penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menuju percepatan swasembada pangan.

    Program budi daya tematik ikan nila dan ikan lele di Jawa Timur menyasar 100 lokasi, di antaranya dilakukan di Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Situbondo.

    Khusus budi daya ikan lele di KDKMP Luworo Kabupaten Madiun, terdapat 24 kolam bioflok dengan padat tebar sekitar 2.000 ekor per kolam. Adapun untuk produksi, ditargetkan mampu mencapai sekitar 15 ton per tahun.

    “Dengan nilai produksi hingga Rp380 juta per tahun, maka ditargetkan mampu mendorong penguatan ekonomi lokal masyarakat desa setempat,” kata dia.

    Menteri Sakti menambahkan program tersebut juga telah disinkronkan dengan SPPG Desa Simo dan Desa Kenongorejo yang masing-masing membutuhkan sekitar 300 kilogram per minggu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ikan lele ini proteinnya bagus. Sudah dilakukan pengukuran dan hasilnya nilai proteinnya sama,” katanya.

    Selain di Kabupaten Madiun, Menteri KKP Sakti Wahyu juga meninjau budi daya ikan lele sistem bioflok di KDKMP Kauman, Kabupaten Ngawi dengan didampingi oleh Bupati Ngawi Ony Anwar. Lokasi tersebut diketahui telah mengembangkan usaha pembenihan dan pembesaran ikan lele sejak tahun 2008.

    Sesuai data, KDKMP Kauman Ngawi mampu memproduksi sekitar 0,3 persen dari total kebutuhan konsumsi ikan lele di Ngawi yang mencapai 4,9 ribu ton per tahun.

    Melalui budi daya tematik ikan lele sistem bioflok tersebut, KDKMP Kaumna bisa meningkatkan produksinya hingga 15 ton per tahun.

    “Hal itu selain menggerakkan ekonomi desa, sekaligus menjawab tingginya kebutuhan pangan masyarakat berbasis protein,” kata dia.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Udang, Ikan Asin dan Terasi RI Kini Diminta Bebas Radioaktif Cs-137

    Usai Udang, Ikan Asin dan Terasi RI Kini Diminta Bebas Radioaktif Cs-137

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kesiapan memenuhi permintaan sertifikat bebas Cesium-137 (Cs-137) untuk produk perikanan nonudang, seperti ikan asin kering dan terasi udang, di tengah tren pasar global yang memperketat standar keamanan pangan.

    Untuk diketahui, Cs-137 merupakan isotop radioaktif yang menjadi perhatian dalam pengawasan keamanan pangan internasional.

    Permintaan tersebut muncul dari tren pasar global yang mulai memperluas persyaratan bebas Cs-137, yang sebelumnya hanya berlaku untuk komoditas udang.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menuturkan, sinyal pasar ini telah diterima langsung dari pelaku usaha nasional.

    “Kami telah menerima laporan dari pelaku usaha di Indonesia bahwa buyer mereka di luar negeri sudah mulai minta sertifikasi bebas Cs-137 untuk komoditas perikanan nonudang dan hal tersebut sifatnya sukarela atau voluntary market demand,” kata Ishartini melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

    Sejumlah produk perikanan nonudang yang mulai dimintakan sertifikasi bebas Cs-137, antara lain ikan asin kering (dried salted fish), kerupuk udang, hingga terasi udang (shrimp paste).

    Adapun, produk-produk tersebut diekspor oleh salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Cirebon ke berbagai pasar utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

    Secara regulasi, Ishartini menuturkan, sertifikasi bebas Cs-137 sejatinya hanya diwajibkan untuk komoditas udang, khususnya yang diekspor ke Amerika Serikat dari UPI di Jawa dan Lampung sesuai Import Alert #99-52.

    Meski demikian, KKP menyatakan siap memfasilitasi sertifikasi untuk produk perikanan lainnya apabila dipersyaratkan oleh buyer luar negeri, sepanjang terdapat permohonan dari eksportir.

    Tak hanya dari Amerika Utara, perhatian serupa juga datang dari berbagai otoritas dan mitra dagang internasional.

    Dia mengungkap, Jepang, Uni Eropa, Malaysia, Kamboja, Filipina, Arab Saudi, hingga Korea Selatan turut aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan sertifikasi bebas Cs-137 pada produk perikanan Indonesia. Bahkan, permintaan juga datang dari buyer di Puerto Rico.

    Langkah pelaku usaha Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut dinilai sebagai strategi menjaga kepercayaan pasar dan memastikan keberlanjutan ekspor di tengah persaingan global yang makin ketat.

    Dia menyatakan KKP berkomitmen untuk mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan sekaligus mendorong kemudahan ekspor, seiring kesiapan kapasitas dan kompetensi sertifikasi bebas Cs-137 yang didukung SDM, sarana prasarana, serta sinergi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Gegana Polri.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kapasitas KKP sebagai competent authority (CE) dalam penyelenggaraan sertifikasi bebas Cs-137.

    Hal tersebut dibuktikan lewat ekspor perdana udang ke AS pada 3 November lalu, yang menandai pengakuan internasional terhadap sistem pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia.

  • 2 Kapal Ilegal Fishing yang Ditangkap KKP Tak Ditenggelamkan, Ini Nasibnya

    2 Kapal Ilegal Fishing yang Ditangkap KKP Tak Ditenggelamkan, Ini Nasibnya

    Jakarta –

    Kapal-kapal pelaku tangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tak lagi ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan kembali. Sebanyak dua kapal pelaku illegal fishing yang telah diamankan diserahkan ke Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

    “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pemulihan Aset, Kejati Sulut, serta Kejari Bitung atas sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kebijakan KKP untuk pemanfaatan kapal rampasan hasil tindak pidana perikanan,” ujar Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Proses penyerahan ini dilakukan bersama dengan Kejaksaan Agung ke Pemda Sulawesi Utara. Adapun dua kapal ikan yang diserahkan yakni FB. ST. BOBBY-01 berukuran 151 G dan FB. ST. MICHAEL-138 berukuran 66 GT.

    Kapal-kapal ini sebelumnya ditangkap oleh KP Orca 06 Ditjen PSDKP di perairan Samudera Pasifik pada 2024. Selanjutnya menjadi barang bukti proses hukum di Pengadilan Negeri Bitung hingga akhirnya diputus untuk negara.

    Ipunk menambahkan bahwa saat ini kebijakan KKP, dalam pemanfaatan kapal tangkapan illegal fishing menggunakan prinsip tangkap-manfaat, bagi kapal-kapal hasil tindak pidana perikanan yang telah inkrah.

    “Kapal-kapal tersebut tidak lagi dimusnahkan/tenggelamkan lagi, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yaitu diberikan kepada masyarakat tepatnya kepada Kelompok Nelayan dan/atau Koperasi Perikanan,” jelas Ipunk.

    Ia juga memaparkan bahwa perairan utara Sulawesi ini merupakan salah satu perairan yang rawan illegal fishing terutama dari nelayan Filipina. Kapal asing asal Filipina menggunakan kapal penangkap ikan yang modern, kapal terbuat dari besi, ukurannya besar, alat tangkap dan teknologinya modern.

    “Melalui pemanfaatan kapal-kapal tangkapan, setidaknya menjadikan nelayan kita dapat bersaing dengan nelayan-nelayan asing, sehingga kita mampu berdaulat diperairan kita sendiri,” tambah Ipunk.

    Selanjutnya Ipunk menyarankan kepada Pemda Sulut agar kapal ini bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan, dengan lebih dulu mengurus dokumen perizinan.

    “Kedua kapal yang diserahkan ini agar dikelola dimanfaatkan kepada penerima yang benar-benar siap dan mampu mengoperasikan, jangan justru malah nanti mangkrak. Pemda harus selektif dalam memilih penerima,” tegas Ipunk.

    Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan harus memberikan manfaat ekonomi bagi negara maupun masyarakat khususnya nelayan.

    Lihat juga Video Dor! KKP Hentikan Kapal Ikan Ilegal Bendera Malaysia di Selat Malaka

    (rea/ara)

  • Situbondo Ditetapkan jadi Lokasi Proyek Percontohan Budidaya Lobster

    Situbondo Ditetapkan jadi Lokasi Proyek Percontohan Budidaya Lobster

    Liputan6.com, Jakarta – Situbondo, Jawa Timur ditetapkan menjadi lokasi proyek percontohan zona budidaya lobster nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai 2026.

    Rencana zona budidaya lobster memakai keramba jaring apung (KJA) antara lain di perairan laut kawasan objek wisata Kampung Kerapu, Dusun Gundil, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit.

    “Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Dirjen Budidaya dan kami juga meminta dukungan pak Bupati Yusuf Rio Wahyu dan Ibu Wakil Bupati Ulfiyah,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono setelah meninjau budidaya ikan kerapu di Situbondo, Selasa (30/12/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Usai meninjau kondisi laut di kawasan objek wisata Kampung Kerapu itu, dia menilai sangat ideal dijadikan zona budidaya lobster.

    Menteri Sakti menuturkan, di proyek percontohan budidaya lobster di Situbondo akan dibangun sebanyak sekitar 20 ribu keramba jaring apung, dan luasannya sekitar 100 hektare.

    “Lautnya di sini ini sangat bagus dan ideal untuk budidaya lobster, bahkan lebih bagus dari Vietnam,” tutur dia.

    Rencana pilot project zona budidaya lobster nasional di Situbondo, menurut Menteri Sakti, seiring dengan raibnya benih lobster di Indonesia.

    “Sejak lama alam kita ini memproduksi benih lobster yang begitu melimpah, tapi itu raib entah ke mana, dan yang pasti ada negara lain, dan mereka budidaya sangat kuat, tapi mereka sebenarnya tidak punya benihnya,” ujar dia.

    Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku siap mendukung rencana zona budidaya lobster nasional tersebut yang nilai investasinya sekitar Rp 2 triliun.

    “Tentunya ini juga dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, dan diperkirakan menyerap sekitar 600 orang pekerja dari Situbondo,” ujar dia

    Bupati Rio menambahkan, dengan ditetapkannya Situbondo menjadi zona budidaya lobster nasional, nantinya ditargetkan pula menjadi sentra lobster terbesar di Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan negara produsen lobster di kawasan Asia Tenggara

  • Rampung Awal 2026, Kampung Nelayan di Purworejo Punya Fasilitas Selengkap Ini

    Rampung Awal 2026, Kampung Nelayan di Purworejo Punya Fasilitas Selengkap Ini

    Jakarta –

    Pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditargetkan selesai pada awal 2026. Saat ini, progres pembangunan kampung nelayan tersebut telah mencapai 70%-80%.

    Pembangunan KNMP itu tepatnya dibangun di Desa Kertojayan, Kecamatan Grabag, dan Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 40 miliar untuk pembangunan tersebut.

    Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan fasilitas yang diberikan untuk dua kampung nelayan itu akan sangat lengkap.

    “Fasilitas yang disiapkan lengkap sekali disini, ada gudang beku, sampai bengkel kapal juga. Ini nanti kalau sudah beroperasi harus benar-benar bisa dimanfaatkan ya,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas, dikutip dari keterangannya, Kamis (25/12/2025).

    Fasilitas perikanan yang disiapkan mulai dari kantor pengelola, kios perbekalan melaut, bengkel kapal, gudang beku, balai pelatihan, shelter coldbox, shelter perbaikan jaring, rumah genset, kios kuliner, hingga menyiapkan 10 unit kapal beserta mesinnya di masing-masing titik untuk membantu para nelayan.

    Selain itu, KNMP Jatimalang sudah terintegrasi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Di KNMP Jatimalang, KKP juga membangun pabrik slurry ice yang siap menghasilkan butiran es super halus untuk dibawa nelayan melaut.

    “Es jenis ini dibuat menggunakan air laut, dan dinginnya lebih kuat sehingga mutu ikan benar-bener terjaga selama nelayan berada di laut dari pagi hingga siang hari,” jelas Zulhas.

    Pembangunan di dua lokasi ditargetkan akan menyerap lebih dari 150 pekerja yang berasal dari warga sekitar serta pekerja konstruksi dari wilayah lain di Pulau Jawa.

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah juga menyiapkan fasiltas pelengkap yang dibutuhkan seperti mobil thermo king, peralatan bengkel, hingga alat-alat kantor seperti laptop dan printer yang akan digunakan oleh koperasi dalam mengelola fasilitas KNMP nantinya.

    “Kita ingin teman-teman nelayan ini punya hasil produksi yang maksimal sehingga ikan-ikan yang dihasilkan punya daya saing, dengan begitu penghasilan mereka juga meningkat. Dan program ini tidak sebatas meningkatkan produksi tapi mengajak teman-teman juga agar mampu meningkatkan skala usaha,” ungkap Trenggono.

    Beragam fasilitas perikanan yang disiapkan memang sangat diharapkan oleh nelayan setempat. Selama ini, nelayan mengandalkan es yang dibeli dari luar daerah saat akan melaut.

    Salah satu nelayan Kertojayan Jumari mengatakan biasanya hasil-hasil tangkapan langsung dijual meski harga sedang turun ketika musim tangkap datang. Jika ada cold storage ikan dapat disimpan lebih dulu tanpa khawatir kualitasnya menurun.

    “Insya Allah nanti desa ini bisa maju, ibaratnya di sini jadi bisa jalan semua, ada pabrik es, komplitlah. Ini bisa mencukup nelayan, kami pulang ada es ikan enggak busuk, ada pasarnya juga. Desa ini harapan kami bisa lebih maju, dan lebih ramai, apalagi jalan sekarang sudah bagus dibangun KNMP,” ungkap Jumari, nelayan Kertojayan.

    Senada disampaikan Warsito, nelayan di Desa Jatimalang. Menurutnya, nelayan selama ini punya keinginan untuk maju dan modern. Program KNMP diharapkannya menjadi pendukung tercapainya harapan tersebut.

    “Ke depannya kalau hasil tangkapan melimpah sudah aman karena ada cold storage. Kemarin-kemarin kami harus mencari es sampai keluar supaya ikan tetap bagus, tapi sekarang di sini sudah ada pabrik sendiri, cold storage sendiri jadi cepat penanganannya,” beber Warsito.

    (acd/acd)