Tag: Saifullah Yusuf

Agus Salim dan Farhat Abbas Datangi Kemensos, Gus Ipul: Insyaallah Jadi Niat Baik

Jakarta, Beritasatu.com – Korban penyiraman air keras, Agus Salim, bersama kuasa hukumnya, Farhat Abbas mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memenuhi undangan pada Rabu (4/12/2024) untuk membahas masalah donasi sebesar Rp 1,5 miliar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pihaknya akan mengembalikan persoalan donasi yang terkait dengan pengobatan Agus. Ia menegaskan, permasalahan tersebut harus dikembalikan pada niat awal yang baik, yaitu untuk membantu pengobatan mata Agus.

Sebelumnya, Pratiwi Noviyanthi atau Teh Novi dan Denny Sumargo (Densu) mendatangi Kemensos terlebih dahulu guna menyerahkan persoalan uang donasi untuk Agus Salim yang berujung polemik di antara mereka.

“Alhamdulillah, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam. Niat baik ini akan menjadi dasar dari langkah kita, dan insyallah, hal ini juga akan diterima dengan baik oleh semua pihak terkait, baik Teh Novi maupun Mas Densu, yang sebelumnya sudah berbicara dengan kami mengenai niat baik ini. Selain itu kami juga menyadari, kita semua adalah saudara,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengingatkan, dalam hal pengumpulan donasi ada peraturan dan undang-undang yang mengaturnya, termasuk peraturan dari Kementerian Sosial. Menurutnya, setiap pengumpulan donasi, baik uang maupun barang, harus memperoleh izin yang sesuai.

“Perlu kami tegaskan, pengumpulan donasi harus mematuhi ketentuan yang berlaku, ada undang-undang mengenai pengumpulan uang dan barang, serta peraturan dari Kementerian Sosial. Setiap pengumpulan barang harus mendapatkan izin,” jelas Gus Ipul yang menyambut kedatangan Agus Salim datangi Kemensos.

Ia menjelaskan, untuk pengumpulan donasi di tingkat kabupaten atau kota, cukup dengan izin dari wali kota atau bupati. Namun, apabila cakupan pengumpulan donasi mencakup provinsi, maka harus mendapatkan rekomendasi dari wali kota, bupati, gubernur, dan Kementerian Sosial.

“Namun untuk cakupan provinsi, izin harus dari gubernur. Sedangkan untuk pengumpulan antarprovinsi, harus ada izin dari Kementerian Sosial dengan rekomendasi dari wali kota, bupati, dan gubernur. Kami sampaikan ini agar semua pihak memahami aturan yang berlaku terkait pengumpulan donasi,” tuturnya.

Sementara itu, Farhat Abbas mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang akan memfokuskan perhatian pada pengobatan Agus Salim.

“Kami mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang fokus pada pengobatan Mas Agus, karena ini adalah masa-masa penting yang sangat krusial. Kami mendukung segala upaya terbaik untuk pengobatan Agus,” kata Farhat.

Terkait dengan penggunaan uang donasi, Kemensos menegaskan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan niat awal, yaitu untuk membantu pengobatan. Untuk itu kedatangan Agus Salim ke Kementerian Sosial dapat meluruskan kembali niat awal Teh Novi yang ingin membantunya.

04/12/2024 15:08
HDI 2024, Angkie Yudistia Dukung 5 Agenda Kemensos Atasi Tantangan Disabilitas

loading…

Staf Khusus Presiden RI periode 2019-2024 Angkie Yudistia bersalaman dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam acara peringatan Hari Disabilitas Nasional di Jakarta, Selasa (3/12/2024). FOTO/IST

JAKARTA – Staf Khusus Presiden RI periode 2019-2024 Angkie Yudistia menyambut baik Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyiapkan lima agenda guna mengatasi tantangan dan masalah seputar penyandang disabilitas pada tahun yang akan datang. Menurutnya, pemaparan dari Mensos itu menjadi kabar baik bagi teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia.

Angkie mengatakan, dengan tahapan menuntaskan sinkronisasi dan validasi data guna mewujudkan data tunggal terpadu, yang nantinya juga memuat profil disabilitas secara utuh, ke depan akan terbuka jalan yang lebih mudah bagi teman -teman disabilitas.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Mensos bahwa data tersebut saat ini sedang dikonsolidasikan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Yang nantinya data tersebut menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk merencanakan program-program yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas,” kata Angkie kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pendiri Thisable Enterprise ini menjelaskan dengan dikeluarkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) secara bertahap pada tahun 2025, hal itu sesuai dengan mandat undang-undang guna memudahkan pemberian layanan. Ia mengatakan, yang harus dipastikan penyebaran dari KPD harua merata, kepada seluruh disabilitas yang memang berhak untuk mendapatkannya.

“Kebijakan strategis kedepan yang disampaikan Bapak Mensos ini sejalan dengan rencana KPD tersebut, pemerintah melalui Kemensos juga akan merintis platform digital, semacam e-loker, guna mempertemukan pemberi dan pencari kerja dari kalangan penyandang disabilitas. Platform tersebut nantinya akan memformulasikan mekanisme link and match antara kebutuhan pasar dan pendidikan vokasional penyandang disabilitas,” ujar Angkie.

Lebih lanjut Angkie menguraikan bahwa poin Keempat tahun mendatang dari Kemensos, yang dijelaskan Menteri Sosial secara langsung akan memperkuat kolaborasi, sinergi antar kementerian, lembaga, maupun pihak swasta, dalam rangka melaksanakan program bersama agar para penyandang disabilitas memperoleh lebih banyak kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masing-masing.

“Sangat baik, sesuai juga antara penyampaian Bapak Mensos dan Wapres kita terkait implementasi. Artinya, diperlukan sinergitas terhadap hal itu,” ucap Angkie.

Politisi Partai Perindo ini menyampaikan berhubungan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan ikut mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Konsesi dan Insentif bagi penyandang disabilitas, yang sudah memasuki tahap akhir, ini menjadi sebuah jawaban serta harapan dari teman-teman disabilitas.

“Terkait RPP ini ditunggu oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi beban pengeluaran penyandang disabilitas, saya setuju akan hal tersebut,” kata Angkie.

04/12/2024 09:08
Kemensos Bikin Platform e-Loker, Mudahkan Penyandang Disabilitas Cari Kerja

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menyiapkan platform digital, e-Loker untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mencari dan memberikan pekerjaan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan platform tersebut dibuat pemerintah untuk penyandang disabilitas dan memastikan negara hadir untuk membantu.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga menjelaskan bahwa platform e-loker nantinya bisa dimanfaatkan para disabilitas untuk mencari maupun memberikan kerja ke disabilitas lainnya.

“Platform ini juga akan memformulakan mekanisme link and match antara kebutuhan pasar dan pendidikan vokasional penyandang disabilitas,” tuturnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Tidak hanya itu, menurut Gus Ipul, pihaknya juga mengklaim tengah menyiapkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) untuk para penyandang disabilitas agar mudah untuk mendapatkan pelayanan.

“Kartu ini akan kami buat sesuai amanat dari Undang-Undang ya,” katanya.

Gus Ipul memastikan akan mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas yang saat ini sedang memasuki tahap akhir.

“RPP ini kan juga ditunggu oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi beban pengeluaran para penyandang disabilitas,” ujarnya.

04/12/2024 01:30
Kemensos Siap Tampung Pelaku Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak Jaksel – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan polisi terkait kasus anak bunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Gus Ipul menyatakan, Kemensos bakal menunggu keputusan pengadilan terkait jangka waktu penitipan terkait dengan waktu penitipan pelaku anak.

“(Kita) masih koordinasi sama polisi, masih koordinasi ya. Tentu kan dalam pengawasan polisi. Jadi memang yang anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang biasanya dititipkan di tempat kita,” kata Gus Ipul saat ditemui di Hari Disabilitas Internasional, Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (3/11/2024).

Menurut Gus Ipul, ada sejumlah tempat milik Kemensos yang bisa dijadikan lokasi penitipan terkait dengan kasus yang melibatkan pelaku anak. Semisal di Bambu Apus hingga Pasar Rebo.

“Memang ada beberapa tempat di Jakarta ini bisa di Bambu Apus, bisa di Bekasi, bisa di Pasar Rebo. Nanti kita lihat di mana yang ini ya pasti kita siapkan tempatnya pasti kita layani, sesuai dengan prosedur yang kita miliki,” jelas dia.

Gus Ipul memastikan, pihaknya siap untuk menampung pelaku anak yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya di Cilandak, Jakarta Selatan tersebut.

04/12/2024 01:11
Update Pernyataan Teh Novi, Pilih Walk Out dari Mediasi dengan Agus, Densu Sorot Donasi 7 Turunan

TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini pernyataan terbaru dari Teh Novi.

Teh Novi pilih walk out dari mediasi dengan Agus Salim.

Kisruh masalah donasi untuk Agus Salim dengan Pratiwi Noviyanthi terus berlanjut.

Terbaru, Novi ikut dipanggil oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Gus Ipul ingin masalah donasi Agus Salim segera diselesaikan karena sudah melebar ke mana-mana.

Sebelum pertemuan dengan Gus Ipul, Novi juga sempat menghadiri mediasi bersama Agus.

Mediasi itu bermaksud untuk mendamaikan kedua pihak karena masalahnya.

Pilih walk out

Novi memilih walk out karena merasa tak setuju dengan nota perdamaian yang diajukan oleh pihak Agus.

Novi juga merasa Denny Sumargo harus dilibatkan dalam pertemuan itu.

“Kalau untuk itu saat ini aku belum bisa jawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil dalam hati saya, makanya saya WO (walk out),” kata Novi.

Sementara Farhat Abbas, kuasa hukum Agus, mempertanyakan mengapa Denny Sumargo harus dilibatkan dalam perdamaian itu.

Garry Julian, kuasa hukum Novi, mengatakan Densu harus dilibatkan karena bertindak sebagai donatur yang pihak yang mengumpulkan donatur.

“Bang Densu itu sebagai penyelenggara harus dihadirkan. Saat itu deadlock-nya karena pihak Densu telepon dimatiin, kan itu. Dan poin-poin dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draf enggak diakomodir,” jelas Garry.

Klausul perdamaian

Agus Salim teriak nangis gagal damai sama Pratiwi Noviyanthi. (YouTube/Intens Investigasi)

Klausul perdamaian Agus Salim dan Novi menjadi sorotan lantaran dipertanyakan poin-poinnya oleh Denny Sumargo.

Salah satu yang Densu permasalahkan adalah donasi tujuh turunan.

Draf perdamaian itu dibuat oleh Brian Praneda yang sebelumnya bertindak sebagai kuasa hukum Novi sebelum mengundurkan diri.

“Jadi yang dimaksud itu adalah kenapa akan open donasi lagi ketika dananya habis,” kata Garry di Kementerian Sosial, Salemba.

Pihak Novi menilai poin tersebut tidak tepat karena bantuan sosial untuk Agus Salim sudah dipertimbangkan matang-matang.

“Kita sih ya so far oke-oke aja enggak ada masalah kalau itu mau dimasukin sama Om. Tapi kita sebenarnya dari yayasan sudah tahu habisnya akan berapa karena rencana tindakannya kan sudah kita pegang,” ucap Garry.

“Yang (pengobatan) di JEC itu kan sekitar Rp 100 – 200 juta aja,” timpal Novi.

Oleh sebab itu, Novi memilih walk out dari mediasi perdamaian dengan Farhat Abbas.

Kasus Agus Salim dan Novi

Ada pun kasus ini bermula dari Agus yang menceritakan nasib pilunya di podcast Denny Sumargo atas bantuan Novi.

Agus menjadi korban penyiraman air keras sehingga matanya tak bisa melihat.

Novi sendiri dikenal sebagai YouTuber yang kerap memberikan bantuan kepada orang membutuhkan.

Cerita Agus di podcast Densu membuat banyak warganet bersimpati hingga berdonasi.

Donasi terkumpul sekitar Rp 1,5 miliar. Namun, donasi itu ternyata tidak dimaksimalkan Agus untuk mengobati matanya, melainkan untuk membayar utang dan kebutuhan lain.

Novi akhirnya meminta uang itu dikembalikan agar dikelola yayasan dan dapat digunakan untuk pengobatan Agus.

Kondisi semakin parah ketika saling lapor polisi terjadi.

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

03/12/2024 07:55
Cak Imin: Bansos untuk Kelas Menengah Imbas PPN 12 Persen Masih Dibahas

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengatakan, bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah sebagai imbas dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, masih dibahas pemerintah.

Kebijakan PPN 12 persen yang akan diterapkan pada Januari 2025, telah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengusaha, pekerja termasuk partai politik.

“Sedang diproses, dibahas,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Prinsipnya, kata Cak Imin, bansos diterima oleh mereka yang membutuhkan, termasuk kelas menengah jika membutuhkan bansos untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12 persen.

“Bansos yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan. Namun, untuk kelas menengah mungkin PPN 12 persen itu dipilih beberapa kebutuhan yang tidak dikenakan, misalnya bahan pokok pangan, kemudian kesehatan, itu enggak,” jelas Cak Imin

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merespons soal wacana kelas menengah mendapatkan bansos imbas rencana kenaikan PPN 12 persen. Menurut Gus Ipul, pihaknya belum dapat memastikan kalangan mana saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, saat ini pematangan data masih terus dilakukan.

02/12/2024 16:27
5 Gibran Bagi-bagi Bansos "Bantuan Wapres Gibran", Mensos: Tak Masalah, yang Penting Manfaatnya Nasional

Gibran Bagi-bagi Bansos “Bantuan Wapres Gibran”, Mensos: Tak Masalah, yang Penting Manfaatnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) bertuliskan “Bantuan Wapres
Gibran
” oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak masalah.
Gus Ipul menyebut, yang terpenting adalah manfaat dari bansos itu sendiri.
“Ya menurut saya tidak ada masalah ya. Nanti… Semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang penting manfaatnya itu yang utama. Untuk masyarakat yang penting,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Gus Ipul menjelaskan, bansos bisa diberikan oleh siapa saja, lantaran itu berasal dari pemerintah.
Dia menyebut semua kementerian juga bisa memberikan bansos.
“Ya bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja, itu kan bansosnya pemerintah. Gitu saja. Dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Pantauan
Kompas.com
, bantuan itu sampai di pengungsian warga yang bertempat di SDN 01-02 Kampung Melayu sekitar pukul 15.00 WIB.
Sembako itu ditaruh dalam tas kain warna biru bergambar Istana Wakil Presiden warna putih dan bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.
Para pengungsi pun menunggu giliran dipanggil sebelum akhirnya mendapat satu tas isi sembako itu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2024 15:25
Top 3 News: Mensos Gus Ipul Bakal Turun Tangan Temui Agus Salim, Buntut Kisruh Donasi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akan turun tangan menemui Agus Salim untuk mencari solusi atas kisruh donasi yang terjadi saat ini. Itulah top 3 news hari ini.

Hal tersebut disampaikan usai Mensos menerima kunjungan YouTuber Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthi di kantornya. Gus Ipul berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dengan mendalami masalah-masalah dan mengidentifikasi poin-poin penting untuk mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai.

Menurut Gus Ipul, kekisruhan yang terjadi adalah buah dari kesalahpahaman dan ketidakmengertian yang kemudian menimbulkan diskusi di ruang publik. Oleh karena itu, Mensos mengajak semua pihak yang terlibat agar duduk bersama dan mencarikan solusi terkait kisruh donasi ini.

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotan partai, yakni lantaran Effendi berkomunikasi intens dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagoskoro mengatakan, saat kader bertemu serta berkomunikasi, dan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai. Seno kembali mengingatkan berbagai kritikan hingga dosa yang dialamatkan kepada Jokowi yang dinilai mengganggu demokrasi.

Oleh karena itu, Seno menegaskan PDIP tidak bisa berkompromi atas langkah Effendi yang melakukan kongkalingkong dengan Jokowi.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang memastikan para santri juga akan mendapatkan makan bergizi gratis.

Dia mengatakan program Makan Bergizi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar saat meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu 30 November 2024. Nasaruddin Umar melihat langsung proses simulasi pemberian makan siang gratis bagi sekitar 200 santri.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 1 Desember 2024:

Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyampaikan, pihaknya mulai menjalankan program virtual police atau polisi virtual sebagai salah satu target capaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di 100 hari pertama masa jabatannya.

02/12/2024 08:00
Kumpulkan Pengurus Wilayah se-Indonesia, Gus Yahya Tolak Wacana MLB PBNU

Surabaya, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf mengumpulkan seluruh pengurus PWNU se-Indonesia di Surabaya. Dalam acara yang dikemas rapat koordinasi (rakor) itu, seluruh pengurus sepakat menolak adanya wacana muktamar luar biasa (MLB) PBNU yang bakal digelar pada Desember mendatang.

Gus Yahya mengakui salah satu yang dibahas dalam rakor itu ialah penolakan terhadap MLB PBNU, yang digaungkan oleh pihak lain dan diwacanakan digelar pada Desember 2024 ini.

Dalam forum itu, para pengurus PWNU se-Indonesia bersepakat menolak rencana MLB itu. Ia sendiri mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLB itu terus didorong oleh segelintir kelompok.

“Sebetulmya sampai sekarang kita masih belum cukup yakin, (MLB PBNU) ini orang beneran atau cuma iseng. Karena kelihatannya enggak ada apa-apa kok tiba-tiba ada MLB, itu juga enggak ada hujan enggak ada angin,” kata Gus Yahya, Sabtu (30/11/2024).

Gus Yahya mengatakan, dalam forum itu para pengurus PWNU se-Indonesia juga menyatakan penolakannya terhadap rencana MLB karena dianggap akan mengganggu integritas organisasi.

“Namun, PWNU-PWNU tadi mengatakan bahwa apa pun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB,” ucapnya.

Menurutnya, integritas organisasi yang telah dicapai selama ini, adalah upaya bersama selama tiga tahun terakhir dan hasilnya bisa dirasakan seluruh jajaran NU.

“Ini kerja keras dari jajaran seluruh kepengurusan, tentu saja tidak mau kerja keras ini lalu diganggu oleh siapa pun,” ujar dia.

Sementara itu, salah satu perwakilan pengurus yang hadir dalam forum itu, yakni Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan jajaran PWNU se-Indonesia sepakat menolak MLB.

“PWNU se-Indonesia juga menyatakan menolak dengan tegas rencana MLB NU yang digagas dan dipropagandakan oleh segelintir orang yang ingin merongrong dan memecah belah keutuhan NU,” kata Gus Rozin.

Gus Rozin mengatakan, sepanjang catatan sejarah upaya MLB PBNU tak pernah berhasil dilakukan. Pasalnya, hal itu tak sejalan dengan ajaran ahlussunnah wal jamaah,

Diketahui, wacana MLB NU awalnya muncul dari kesepakatan hasil Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur pada Minggu (18/8/2024) lalu.

Para kiai dan ulama berkumpul untuk menyikapi persoalan seputar kondisi PBNU. Hasil pertemuan ini berupa kesepakatan yang disebut ‘Amanah Bangkalan’.

Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Bisa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) Abdussalam Shohib atau Gus Salam memastikan agenda Pramuktamar Luar Biasa NU siap dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Desember 2024 ini.

“Pra-MLB sendiri, insyaallah akan dilaksanakan pada Desember, di Surabaya; titik juang para pahlawan. Pra MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili,” kata Gus Salam dalam keterangannya, Jumat (1/112024).

Gus Salam bercerita selama dua pekan belakangan ini para presidium PO & MLB NU berbagi tugas melakukan silaturahmi dan konsolidasi kepada ulama, kiai sepuh, masyayikh, tokoh, dan para senior NU.

Ia mengatakan pada momen itu turut memohon doa restu dan dukungan atas gerak langkah menjalankan ‘Risalah Amanat Bangkalan’ untuk penyelamatan organisasi dan rencana MLB PBNU.

Gus Salam mengeklaim ada kesamaan pandangan dari para ulama-kiai sepuh NU yang merasakan ada sesuatu yang salah dari penyelenggaraan jamiyah NU untuk sehingga perlu digelar MLB PBNU.

01/12/2024 16:54
Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos)
Saifullah Yusuf
mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan data masyarakat yang berhak menerima
bantuan sosial
(Bansos).
Hal itu disampaikan Mensos saat ditanya mengenai wacana pemerintah menyiapkan bansos untuk masyarakat yang terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
“Kita sedang mematangkan data-datanya. Nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan siapa yang tidak,” ujar Saifullah kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Menurut Saifullah, penyaluran bansos untuk masyarakat
kelas menengah
tidak dapat sembarang dilakukan tanpa ada kepastian data para penerimanya.

Pasalnya, tak semua masyarakat masuk turun kelas ketika kebijakan
PPN 12 persen
diberlakukan.
“Ya kita lihat kan masuk atau tidak, kan nanti akan terlihat itu kan. Nanti ada kriteriannya, dan yang membuat kriteria adalah BPS,” kata Saifullah.
“Nanti ada ukuran-ukurannya, siapa yang masuk kelas menengah dan, turun, mana yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas. Jadi dinamis sekali data itu,” ujar dia.
Dia pun enggan berspekulasi soal memungkinkan atau tidaknya wacana bansos untuk kelas menengah tersebut bisa direalisasikan.
Mensos hanya menegaskan bahwa hal terpenting adalah mematangkan data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.
“Saya belum berani beranda-anda ya Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu, setelah itu baru kita susun intervensinya. Tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga bersama Kementerian dan lembaga yang lain,” kata Saifullah.
“Jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita angan-angan kita. Tapi benar-benar berdasarkan data-datanya ini, sekarang sedang digodok oleh BPS Sabar dulu ya,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggelontorkan bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Meski begitu, Cak Imin menyebut pemerintah masih dalam proses merumuskan teknis kebijakan itu, utamanya melihat kondisi kelas menengah dan masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan.
“Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya (bansos), misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,
on-going process
,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 16:06