Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Ada Rolls-Royce Mangkrak dan Emas Batangan Tak Tertebus di Kemensos, Pemiliknya Tak Mau Ambil

    Ada Rolls-Royce Mangkrak dan Emas Batangan Tak Tertebus di Kemensos, Pemiliknya Tak Mau Ambil

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut terdapat mobil mewah Rolls-Royce yang terparkir di gudang Kementerian Sosial. Mobil itu mangkrak di Kemensos karena pemenang undian tidak mampu membayar pajak sekitar Rp 6 miliar.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, mobil mewah itu merupakan barang dari undian gratis berhadiah yang tidak bisa ditebus oleh pemenang undian. Biaya tebusannya mencapai seperempat dari harga mobil mewah itu.

    “Ada satu mobil Rolls-Royce di sini ya, belum ada yang membeli sekarang, mulai tahun berapa ini? Jadi ada undian, mobil Rolls-Royce, kemudian yang dapat itu harus bayar 25%. Mereka tidak mampu, maunya dijual saja,” kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, harga pasar mobil Roll-Royce saat ini mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar. Itu artinya pemenang harus membayar biaya penebusan sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar. Hingga saat ini, belum ada pihak yang membeli mobil tersebut.

    “Setelah dijual, tidak ada yang mau beli sampai sekarang,” jelasnya.

    Selain mobil Rolls-Royce yang berada Kemensos, Gus Ipul juga menyebut ada emas batangan yang juga tidak diambil oleh pemenang. Hal itu karena pemenang undian tak mampu menebusnya.

    “Jadi batangan-batangan emas juga ada di sini, masih terkumpul di gudangnya Kementerian Sosial,” katanya.

    Dia menjelaskan, uang tebusan undian gratis berhadiah itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Nantinya uang pajak atau setoran itu diperuntukkan menopang program-program Kemensos.

    “Bisa dibuat membantu pengadaan air bersih, bisa membuat rumah tidak layak huni, sesuai data-data yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan,” ujar Gus Ipul terkati mobil Rolls-Royce yang mangkrak di Kemensos.

  • Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf hendak mengatur regulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) agar memiliki batas tertentu. Mensos menyebut, aturan itu rencananya bakal dilakukan pada 2025.

    “Bahwa mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Gus Ipul baru mengetahui dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) jika ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos. Dia tak ingin hal itu terus terjadi lantaran menurutnya banyak keluarga yang sudah tergraduasi dari program itu.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin. Ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus yang diwisuda,” jelas dia.

    Dia bercerita, beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Lampung untuk menggraduasi keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, Gus Ipul menargetkan graduasi KPM semakin tinggi ke depannya.

    “Nah ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya. Minimal itu tergraduasi dan harapan kita ke sana,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan, selama ini Kemensos punya program paling besar di perlindungan sosial. Sementara itu program lain hanya dialokasikan sebanyak 20% seperti program pemberdayan.

    “Pogram kita itu di perlindungan 80%, itu diperlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp 70 triliun, yang namanya PKH saja Rp 28 triliun, bansos itu Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan,” ungkap Gus Ipul.

  • Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf hendak mengatur regulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) agar memiliki batas tertentu. Mensos menyebut, aturan itu rencananya bakal dilakukan pada 2025.

    “Bahwa mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Gus Ipul baru mengetahui dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) jika ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos. Dia tak ingin hal itu terus terjadi lantaran menurutnya banyak keluarga yang sudah tergraduasi dari program itu.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin. Ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus yang diwisuda,” jelas dia.

    Dia bercerita, beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Lampung untuk menggraduasi keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, Gus Ipul menargetkan graduasi KPM semakin tinggi ke depannya.

    “Nah ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya. Minimal itu tergraduasi dan harapan kita ke sana,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan, selama ini Kemensos punya program paling besar di perlindungan sosial. Sementara itu program lain hanya dialokasikan sebanyak 20% seperti program pemberdayan.

    “Pogram kita itu di perlindungan 80%, itu diperlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp 70 triliun, yang namanya PKH saja Rp 28 triliun, bansos itu Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan,” ungkap Gus Ipul.

  • Mensos Gus Ipul Ajak Jajarannya Saling Mengingatkan Hindari Korupsi

    Mensos Gus Ipul Ajak Jajarannya Saling Mengingatkan Hindari Korupsi

    Mensos Gus Ipul Ajak Jajarannya Saling Mengingatkan Hindari Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa
    Gus Ipul
    , mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) untuk saling mengingatkan dan tidak melakukan tindakan koruptif.
    Ajakan ini disampaikan dalam peringatan
    Hari Antikorupsi
    Sedunia (Hakordia) yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/12/2024) sore.
    “Setiap harinya kita harus
    fastabiqul khairat
    , saling mengingatkan satu sama lain agar terhindar dari perbuatan korupsi,” ujar Gus Ipul.
    Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.
    Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa salah satu cita-cita bangsa adalah melihat wong cilik bisa tersenyum.
    “Konsolidasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Sosial bersinergi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
    Gus Ipul juga menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai.
    Ia menilai Hakordia sebagai pengingat penting akan tugas bersama dalam menjaga
    integritas
    dan memberantas korupsi.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengajak jajarannya untuk mengangkat tangan dan berjanji agar nilai dalam Survei Penilaian
    Integritas
    (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meningkat, setidaknya sama dengan periode 2021 atau lebih baik dari tahun tersebut.
    “Tantangan yang dihadapi Kementerian Sosial semakin besar dengan meningkatnya jumlah belanja bantuan sosial. Hal ini menjadi fokus kita agar tidak terjadi korupsi atau penyimpangan,” tegas Gus Ipul.
    Ia menambahkan bahwa konsolidasi menjelang 2025 merupakan langkah awal dari agenda besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.
    “Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Konsolidasi ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakerwil PPP Jatim Bahas Kandidat Caketum, Ada Nama Gus Ipul dan Dudung

    Rakerwil PPP Jatim Bahas Kandidat Caketum, Ada Nama Gus Ipul dan Dudung

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di penghujung tahun 2024. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah peluang sejumlah tokoh nasional, termasuk Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum (Caketum) PPP pada Muktamar 2025 mendatang.

    Ketua DPW PPP Jatim, Nyai Mundjidah Wahab, menyatakan bahwa partainya terbuka untuk mendukung tokoh nasional di luar kader internal. Menurutnya, PPP membutuhkan transformasi besar untuk kembali ke masa kejayaannya.

    “Kami ingin PPP melakukan gebrakan besar agar kembali ke masa jayanya,” ujar Mundjidah di Surabaya, Jumat (27/12/2024).

    Mundjidah menambahkan bahwa semua tokoh nasional memiliki peluang yang sama untuk menjadi Ketua Umum PPP. Hal ini sejalan dengan keinginan DPW PPP Jatim untuk mendorong transformasi di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.

    “Untuk Ketua Umum tidak harus dari internal,” tegasnya.

    Agenda Muktamar PPP rencananya akan dilaksanakan setelah Idul Fitri atau sekitar April 2025. Salah satu agenda utama dalam Muktamar tersebut adalah menentukan nakhoda baru PPP. Sejumlah nama kini mulai mencuat di bursa calon Ketua Umum.

    Dari unsur internal, muncul nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Taj Yasin, serta kader PPP dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Sementara dari eksternal, ada dua nama kuat, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman.

    Mundjidah menyebutkan bahwa tokoh eksternal seperti Gus Ipul dan Jenderal Dudung memiliki peluang besar untuk menduduki posisi Ketua Umum PPP.

    “Kuncinya adalah kesepakatan bersama dalam forum Muktamar. Selain ketokohan, faktor usia muda juga perlu jadi pertimbangan dalam menentukan posisi strategis di partai,” imbuhnya.

    Meski demikian, DPW PPP Jatim belum menentukan sikap resmi terkait dukungan mereka. Rakerwil kali ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi tentang transformasi yang diinginkan partai.

    Wakil Ketua Umum PPP, Musyaffa Noer, turut menegaskan bahwa dinamika menjelang Muktamar merupakan hal yang wajar. Kemunculan berbagai nama potensial di bursa calon Ketua Umum menunjukkan bahwa PPP masih memiliki daya tarik dan regenerasi kader yang baik, baik dari internal maupun eksternal.

    “Ini menggambarkan bahwa PPP masih layak untuk dipertahankan sehingga tidak kehabisan kader dan stok baik internal maupun eksternal,” pungkas Musyaffa. [tok/beq]

  • Politikus PPP Nilai Perubahan Pimpinan Jadi Syarat untuk Jawab Tantangan Zaman – Halaman all

    Politikus PPP Nilai Perubahan Pimpinan Jadi Syarat untuk Jawab Tantangan Zaman – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perubahan kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai sebagai langkah strategis yang sangat diperlukan untuk memastikan partai ini tetap relevan dan dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. 

    Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPC Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat Herman Yunus atau yang akrab disapa Bung HY.

    Menurutnya, perubahan ini bukan hanya tentang pergantian figur, tetapi juga tentang memperkuat komitmen untuk membawa PPP menuju masa depan yang lebih progresif.

    Menurut Bung HY, kepemimpinan baru di PPP harus mampu menjawab tantangan zaman, dengan memperhatikan perubahan dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kritis dan aktif dalam kehidupan politik. 

    “Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah panjang dalam membangun bangsa, PPP harus mampu melakukan reformasi internal yang lebih inklusif, membuka ruang bagi berbagai aspirasi, serta memperkuat kapasitas partai dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” kata HY dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

    Bung HY juga menekankan pentingnya mengedepankan kolaborasi dan kebersamaan dalam internal partai, serta memperkuat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat. 

    “Kepemimpinan yang lebih adaptif dan visioner akan membuka peluang bagi PPP untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan menghadirkan solusi konkret terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata dia.

    Dengan semangat perubahan dan reformasi, dia berharap PPP dapat terus menjadi partai yang menjadi rumah bagi semua kalangan, serta berperan aktif dalam memajukan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. 

    “Perubahan ini adalah langkah penting untuk mewujudkan PPP yang lebih modern, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tandasnya.

    Sebagai informasi, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk membahas Muktamar.

    Adapun nantinya, Muktamar diagendakan berlangsung pada April 2025, dengan agenda menentukan kepemimpinan baru Partai berlambang Ka’bah ini.

    Bakal Calon Ketua Umum PPP

    Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025, gembar gembor soal pemilihan Ketua Umum PPP ramai diperbincangkan.

    Terdapat sejumlah tokoh masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP.

    Antara lain Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf; Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Taj Yasin; Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan mantan Menparekraf Sandiaga Uno.

     Menjajal peluang masing-masing tokoh, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy menggelar polling terbuka terkait Ketua Umum PPP.

    Polling yang dilakukan lewat akun isntagram Romahurmuzi pada Jumat (21/12/2024) itu pun ramai ditanggapi masyarakat, khususnya kader PPP.

    Mereka memilih sosok yang dianggap pantas memimpin PPP.

    Dalam voting, perolehan suara signifikan terlihat diraih Sandiaga Uno.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP itu meraih 65 persen dukungan.

    Sedangkan pada tempat kedua terdapat Tajyasin yang mendapatkan 21 dukungan.

    Sementara Jenderal Dudung Abdurrachman dan Saifullah Yusuf setara dengan 12 persen dukungan.

    “Di arena Musyawarah Kerja Nasional PPP pekan lalu (13-15 Desember 2024), sementara ini bergema 4 putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030,” tulis tulis Romahurmuziy lewat akun instagramnya @romahurmuziy dikutip Minggu (22/12/2024). 

    “Menurut rekan-rekan, siapa yang lebih mampu untuk membawa PPP kembali ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang ya?” tambahnya.

  • Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp5 miliar untuk korban banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel). Khusus Kota Makassar Rp1,2 miliar.

    Itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Manggala, Makassar pada Rabu (25/12/2024).

    “Kita mengucurkan lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota. Khusus untuk Makassar Rp1,2 miliar lebih,” kata Saifullah kepada jurnalis.

    Jumlah tersebut, kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu, berbeda dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda). Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

    “Disamping belum dukungan dari pak gubernur, bupati, walikota. Jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Ipul menjelaskan, bantuan yang dimaksud, tidak semuanya tunai. Ada yang berupa barang dan fasilitas.

    “Jadi kita berikan bantuan itu dalam bentuk natura, barang-barang tadi itu. Ada memang santunan jika ada yang meninggal, itu kita ada santunan, yang luka-luka juga kita ada santunan,” jelasnya.

    Secara teknis, bantuan barang dan fasilitas dimaksud berkenan dengan dukungan di masa darurat. Seperti tenda dan pakaian.

    “Mulai dari tenda, baik tenda pengusian maupun tenda keluarga. Pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama sama anak-anak, kemudian juga ada kasur ada juga dapur umum makan cepat saji juga ada,” terangnya.

    (Arya/Fajar)

  • Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran

    Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Hutomo Budi

    Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 13:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menggelar rapat terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (24/12/2024).

     

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya. Gus Ipul berharap nantinya program pemerintah akan lebih tepat sasaran.

     

    “Kami bersyukur dan bergembira seluruh proses yang dilakukan BPS berjalan lancar,” Ujar Mensos

     

    Gus Ipul menerangkan bahwa data tunggal itu nantinya akan bersifat dinamis karena akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya. 

     

    “Tapi standar untuk mengukur itu sudah lebih jelas. Lebih-lebih ini sama, kalau dulu kan kadang ukurannya beda-beda,” terangnya

     

    Dalam kesempatan itu Mensos juga memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.

     

    “Harapannya nanti kalau sudah selesai, benar-benar menjadi data tunggal sosial ekonomi yang ini tentu sesuai dengan harapan Presiden,” kata Mensos

     

    Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sampai saat ini pihaknya rutin berkoordinasi dengan kementerian terkait integrasi data tunggal. 

     

    Adapun targetnya, BPS dapat menghasilkan data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 seperti harapan dari Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Nantinya data tunggal ini yang menjadi basis data pada saat melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya,” Ujarnya. 

     

    Lebih lanjut kata Amalia, apabila data tunggal selesai diintegrasikan, maka tentunya tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial maupun program lainnya. 

     

    Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan diserahkan ke Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. 

     

    “Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data, sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat dalam data tunggal tersebut kira-kira akan sama dengan jumlah populasi Indonesia,” Ucap Amalia. 

     

    Sementara itu, empat tahapan dalam memproses data tunggal itu terdiri dari penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan cek ulang dengan data lain seperti data dari PLN sampai BPJS Kesehatan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PBNU Siap Jadi Mitra Dialog Eks Anggota JI Nasional 24 Desember 2024

    PBNU Siap Jadi Mitra Dialog Eks Anggota JI Nasional 24 Desember 2024

    PBNU Siap Jadi Mitra Dialog Eks Anggota JI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) menegaskan, siap menjadi mitra dialog bagi para eks anggota
    Jamaah Islamiyah
    (
    JI
    ). Ruang dialog dibuka agar mereka yang telah keluar dari kelompok tersebut, tidak membentuk kelompok baru yang berpotensi memiliki paham yang sama.
    “PBNU siap menjadi mitra dialog baik dengan eks JI, hal ini juga diminta, karena tentu mereka masih dalam pendampingan Densus 88, BNPT. Jadi PBNU siap menjadi mitra,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Selasa (24/12/2024).
    “Nantinya, mereka juga akan menjadi pihak yang akan menyadarkan saudara-saudara kita yang belum berubah cara berpikirnya untuk bisa diajak lagi bersama-sama,” tambahnya.
    Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial tersebut mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
    Menurutnya, mereka telah mampu melakukan pendekatan persuasif, sehingga para pimpinan JI dan para pengikutnya bersedia membubarkan diri dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Namun, kata Gus Ipul, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana membuat para eks anggota JI untuk dapat bersosialisasi kembali di tengah-tengah masyarakat seperti sedia kala.
    Hal itulah, menurut dia, yang membuat PBNU siap menjadi mitra dialog bagi para eks anggota JI, agar mereka bisa kembali ke masyarakat.
    Sebelumnya, sekitar 1.200 anggota JI berdeklarasi membubarkan diri dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).
    Ikrar setia ini juga diikuti oleh 6.800 anggota JI lainnya, yang mengikuti proses deklarasi itu secara daring dari berbagai daerah.
    Melansir
    Kompas.id
    , deklarasi kemarin menjadi deklarai yang paling banyak diikuti anggota JI, setelah lima bulan sebelumnya, pucuk pimpinan organisasi tersebut menyatakan deklarasi serupa.
    Pembacaan ikrar setia kepada NKRI itu disaksikan sejumlah pejabat negara, di antaranya Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri Inspektur Jenderal Sentot Prasetyo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono.
    Ada pula Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
    Pada kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan, Densus 88 Polri bersama BNPT telah menggelar 45 kali pertemuan dengan anggota JI, baik untuk sosialisasi maupun deklarasi pembubaran serta ikrar kembali ke pangkuan NKRI.
    Puluhan kali pertemuan itu disebutnya sebagai bagian dari pendekatan lunak yang dilakukan aparat kepada para anggota JI agar bersedia kembali mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
    ”Tentunya ini kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua,” kata Listyo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jatim Lantik Adi Wibowo Wali Kota Pasuruan, Ini Pesannya

    Pj Gubernur Jatim Lantik Adi Wibowo Wali Kota Pasuruan, Ini Pesannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo sebagai Wali Kota Pasuruan Sisa Masa Jabatan Hasil Pilkada Serentak  di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (23/12/2024).

    Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.34-902 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pasuruan.

    Diketahui, Adi Wibowo dilantik sebagai Wali Kota Pasuruan sisa masa jabatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, menggantikan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diangkat menjadi Menteri Sosial Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Dalam pelantikan ini, Pj. Gubernur Adhy berpesan kepada Adi Wibowo untuk melakukan akselerasi program pembangunan di Kota Pasuruan. Percepatan program pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, sosial, hingga program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

    “Kalau ada proyek infrastruktur yang bisa dipercepat, maka silakan dipercepat. Harus dimulai dari bulan ini atau awal Januari. Kalau bisa secepatnya,” ujarnya.

    Berkaitan dengan kesehatan, Adhy mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kota Pasuruan, khususnya soal layanan BPJS Kesehatan yang telah mengcover seluruh masyarakat di kota dengan julukan ‘Madina van Java’ itu.

    Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan berhasil menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dengan predikat utama pada Agustus 2024 lalu.

    “BPJS saya kira sudah sangat bagus, dan itu harus terus ditingkatkan dan berikutnya indikator kesehatan khususnya stunting itu juga perlu diperhatikan,” katanya.

    Selanjutnya Adhy juga mengingatkan terkait program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia mengimbau agar program tersebut dapat diimplementasikan sesegera mungkin kepada masyarakat.

    “Urusan makan bergizi gratis harus segera kita jalankan,” katanya.

    Adhy pun mengajak seluruh kepala daerah di Jatim, termasuk Wali Kota Pasuruan untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama membangun Jawa Timur yang maju, berkelanjutan dan mendunia.

    “Saya kira semua sudah on the track. Mari kita bersinergi bersama dan kami juga dari provinsi siap untuk bisa mendukung setiap program di kab/kota. Karena keberhasilan dari kab/kota juga keberhasilan dari provinsi,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan pelantikan Suryani Firdaus Adi Wibowo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pasuruan oleh Pj. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Pj. Ketua Dekranasda Jatim Isye Adhy Karyono. [tok/aje]