Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Masyarakat Kini Bisa Koreksi Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Caranya

    Masyarakat Kini Bisa Koreksi Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Caranya

    Surabaya (beritajatim.com) – Masyarakat kini bisa terlibat dalam evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Jika menemukan adanya penyaluran bansos tak tepat sasaran, masyarakat kini bisa mengusulkan evaluasi penerimanya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) kini membuka jalur partisipasi bagi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam memastikan distribusi bansos berjalan lebih adil dan transparan.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembaruan data bansos yang sering kali dinamis.

    “Ada jalur partisipasi yang jarang diketahui masyarakat. Di aplikasi ini, siapa saja bisa mengusulkan penerima baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak,” ujar Gus Ipul, ditulis Kamis (2/1/2025).

    Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) ini mengatakan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melampirkan bukti, seperti foto rumah, kondisi keluarga, hingga pelanggan listrik. Semua data yang masuk akan diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Gus Ipul juga memastikan keamanan data masyarakat yang menyanggah. “Yang penting bukan siapa yang melapor, tapi fakta dan bukti yang disampaikan. Identitas pelapor juga kami jamin aman,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem bansos agar lebih tepat sasaran. Presiden juga menginstruksikan konsolidasi data dengan BPS untuk menghasilkan data tunggal pertama sejak Indonesia merdeka.

    “Dengan data tunggal, seluruh program bansos bisa lebih terarah, mengurangi potensi salah sasaran,” tambahnya.

    Saat ini, lanjutnya, proses finalisasi data bansos saat sudah berjalan selama dua bulan dan sampai di tahap akhir. Meski begitu, Kemensos terus memantau dinamika data karena adanya perubahan, seperti warga yang meninggal, pindah tempat tinggal, atau perubahan kondisi ekonomi.

    Dia juga mengakui adanya kasus salah sasaran di masa lalu. Salah satunya, sebuah keluarga di Surabaya yang seharusnya masih layak menerima bantuan tetapi justru terputus dari program.

    “Keluarga ini memiliki tiga anak difabel dan hidup di rumah kontrakan. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya perbaikan data secara menyeluruh,” tuturnya.

    Melalui pembaruan data berbasis partisipasi ini, pemerintah berharap bansos benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan fitur usul dan sanggah di aplikasi “Cek Bansos” agar keadilan sosial dapat terwujud. [asg/beq]

  • Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat secara mendalam. Salah satu contohnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang selektif untuk barang mewah, sambil memberikan stimulus ekonomi senilai lebih dari Rp38 triliun.

    Stimulus ini mencakup bantuan beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan dukungan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kebijakan ini harus dilihat secara utuh. Presiden telah memikirkan semuanya agar ekonomi kita terus membaik. Kami optimistis target-target ekonomi dapat tercapai secara bertahap,” ujar Gus Ipul sapaan lekatnya ditemui di Surabaya, (1/1/2024).

    Gus Ipul menambahkan salah satu fokus utama pemerintah adalah memperbaiki sistem data untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Presiden Prabowo, lanjutnya, telah memberikan arahan kepada Kementerian Sosial untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan data tunggal nasional.

    Data ini akan mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk Indonesia, yang diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program-program pemerintah.

    “Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita akan memiliki data tunggal yang dikoordinasikan oleh BPS. Data ini akan menjadi dasar bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial,” jelas mantan Wagub Jatim ini.

    Selain itu, lanjutnya, Kementerian Sosial juga mengupayakan proses pembaruan data yang dinamis melalui dua jalur. Jalur resmi dilakukan melalui mekanisme di tingkat kelurahan hingga pusat, sedangkan jalur partisipasi memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.

    Dalam aplikasi ini, warga dapat melaporkan kondisi penerima manfaat dengan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto rumah atau geotagging lokasi.

    “Semua laporan aman, identitas pelapor tidak akan terungkap. Yang penting adalah fakta dan bukti yang disampaikan, agar data lebih akurat dan program bantuan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, proses finalisasi data ini sudah berlangsung selama dua bulan dan hampir selesai. Nantinya, data baru yang disajikan BPS akan menjadi dasar untuk program bantuan sosial tahun 2025, menggantikan DTKS yang saat ini digunakan.

    “Kita akan koreksi secara bertahap agar data baru ini benar-benar akurat. Harapannya, program yang dirancang bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Mensos Resmikan Lumbung Sosial Berisi Kebutuhan Darurat Senilai Rp 486 Juta di Kediri

    Mensos Resmikan Lumbung Sosial Berisi Kebutuhan Darurat Senilai Rp 486 Juta di Kediri

    Mensos Resmikan Lumbung Sosial Berisi Kebutuhan Darurat Senilai Rp 486 Juta di Kediri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    meresmikan
    lumbung sosial
    di Balai Desa Belimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/1/2025).
    Lumbung ini merupakan gudang kebutuhan darurat bagi masyarakat jika suatu saat terjadi
    bencana
    di sekitar wilayah tersebut.
    “Ada 730 titik lumbung sosial (di seluruh Indonesia), ini adalah ke-730 (titik).
    Alhamdulillah,
    mudah-mudahan ini lumbung sosial bisa dimanfaatkan dengan baik jika terjadi bencana, mudah-mudahan tidak terjadi bencana,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Rabu.
    Pria yang karib disapa Gus Ipul itu menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) memiliki 730 titik lumbung sosial dengan anggaran sebesar Rp 42 miliar di seluruh Indonesia.
    Adapun di Provinsi Jawa Timur terdapat 53 titik lumbung sosial dengan anggaran Rp 18 miliar.
    Lalu, untuk Kabupaten Kediri terdapat dua titik lumbung sosial yang baru diresmikan di Kabupaten Kediri dengan nominal Rp 486 juta.
    “Jadi (lumbung sosial) ada di dua desa (di Kabupaten Kediri), satu di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, dan satu di Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Dari dua tempat itu, nilainya Rp 486 juta, jadi satu tempat bisa Rp 200 juta lebih,” kata Gus Ipul.
    Adapun rincian barang di lumbung sosial terdiri dari 1.000 paket makanan siap saji, 200 paket
    kids ware,
     130 selimut A2023, 70 lembar selimut 2024, 150 paket
    family kit,
     dan 200 lembar kasur.
    Kemudian, 16 paket peralatan dapur keluarga 2022, 84 peralatan dapur keluarga 2024, 10 unit tenda keluarga portabel, 100 paket sandang bayi, dan 100 lembar tenda gulung.
    Gus Ipul menekankan bahwa lumbung sosial hanya bisa digunakan saat terjadi bencana, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
    Penggunaan lumbung sosial harus melalui prosedur yang berlaku, yakni penetapan daerah bencana oleh kepala daerah.
    “Kalau terjadi bencana, kemudian Pak Bupati menetapkan daerah sini adalah daerah bencana, baru di sini ada masa kedaruratan, baru ini (lumbung sosial) bisa keluar,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
    Selain meresmikan lumbung sosial, Gus Ipul menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat kebakaran yang terjadi di Desa Templek, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Kamis (19/12/2024).
    “Kebakaran yang terjadi di Kecamatan Purwoasri mengakibatkan almarhumah meninggal, maka Kemensos memberikan santunan sebesar Rp 15 juta. Bila ada yang luka, dibantu juga nilainya Rp 5 juta. Jadi itu bagian dari paket santunan yang dimiliki Kemensos,” kata Gus Ipul.
    Hendri Cahyono (43), ahli waris korban kebakaran mengaku bersyukur atas santunan dan paket sembako yang diberikan langsung oleh Gus Ipul.
    “Beribu terima kasih untuk Kemensos, sudah memberikan santunan. Semoga bantuan ini bisa untuk meringankan beban atas musibah yang terjadi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Akan Perketat Regulasi agar Panti Asuhan Tak Jadi Kedok Pedofil

    Kemensos Akan Perketat Regulasi agar Panti Asuhan Tak Jadi Kedok Pedofil

    Kemensos Akan Perketat Regulasi agar Panti Asuhan Tak Jadi Kedok Pedofil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memperketat regulasi yang mengatur operasional lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau panti asuhan.
    Menteri Sosial Saifullan Yusuf mengatakan, aturan itu mesti diperbaiki guna merespons dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk kasus pelecehan terhadap warga panti oleh pengurusnya.
    “Kita bikin regulasi yang lebih ketat, bagaimana LKS atau biasa disebut panti asuhan itu beroperasi dengan menggunakan standar-standar yang dibutuhkan,” ujar kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
    Saifullah menegaskan, panti asuhan tidak boleh menjadi tempat bagi para pengurusnya untuk mengumpulkan uang maupun pelampiasan nafsu bejat.
    Ia berharap, pengelolaan panti asuhan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya aturan tersebut.
    “Tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk mencari uang, mengumpulkan uang oleh pengurusnya, maupun jadi kedok untuk para pedofil,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.
    Selain regulasi terkait LKS, Kemensos saat ini telah memperbaiki regulasi pengumpulan uang dan barang, atau biasa disebut pengumpulan donasi.
    Gus Ipul menuturkan, pengumpulan donasi sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021.
    Namun, pengawasan terhadap pengumpulan donasi masih sangat lemah hingga saat ini.
    Kemensos lantas memperbaiki sejumlah ketentuan sehingga penyelewengan pengumpulan donasi bisa disanksi.
    “Sanksi administratif sampai sanksi pidana. Jadi semuanya nanti akan kita perbaiki regulasi-regulasi dalam rangka memperbaiki kualitas layanan dari LKS kita,” tutur Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data Tunggal Sosial Ekonomi Kunci Penyaluran Bansos 2025

    Data Tunggal Sosial Ekonomi Kunci Penyaluran Bansos 2025

    loading…

    Mensos Saifullah Yusuf Data menyatakan tunggal sosial ekonomi bakal menjadi kunci penyaluran bansos tepat sasaran pada 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Data tunggal sosial ekonomi yang direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2025 bakal menjadi kunci penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

    “Ya tahun depan pasti digunakan, tetapi sekarang ini sedang tahap finalisasi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipuldi Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Minggu lalu telah melakukan komunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data tunggal sosial ekonomi akan memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.

    “Minggu yang lalu, Kepala BPS beserta jajaran sudah melakukan komunikasi ke sini, menyampaikan laporannya tentang hal-hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial setelah nanti data itu selesai,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan diperkirakan bahwa dalam akhir tahun ini data tunggal sudah selesai sehingga secara keseluruhan bisa digunakan pada Januari 2024.

    Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Dalam perkiraan untuk akhir tahun ini datanya sudah selesai, artinya secara keseluruhan sudah bisa dikatakan, bisa dikonsolidasikan, direkonsiliasi. Tetapi untuk perangkingan itu Insya Allah pada bulan Januari tahun depan. Itu perkiraannya seperti itu. Tapi sekarang sudah memasuki tahap akhir,” paparnya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menunggu Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk penerapan data tunggal dalam rangka penyaluran program sosial salah satunya bansos.

    “Kira-kira begitu dan setelah itu tentu akan ditetapkan melalui Inpres. Nah, kemudian akan jadi pedoman kita bersama,” sebutnya.

    (shf)

  • Menilik Rolls Royce ‘Hantu’ di Kemensos yang Tidak Laku-laku

    Menilik Rolls Royce ‘Hantu’ di Kemensos yang Tidak Laku-laku

    Jakarta –

    Rolls-Royce Ghost, atau yang memiliki arti hantu tidak laku-laku dilelang Kementerian Sosial. Kenapa ya, mobil mewah itu susah lakunya?

    Rolls-Royce ini sejatinya sudah menjadi simbol kemewahan bagi para pemilik kantong berkocek tebal. Sudah kencang, mobil ini juga dibekali fitur-fitur premium.

    Material joknya menggunakan finishing kulit yang dilengkapi lumbar support di bagian kursi pengemudi dan penumpang. Mobil ini juga sudah menggunakan suspensi udara adaptif di keempat sudut, yang bertugas ‘menjinakkan’ roda dengan diameter pelek 19 inci berwarna silver.

    Bicara fitur, Rolls-Royce Ghost sudah dilengkapi sistem ABS, driveline traction control, navigation system, dan parking assist. Beberapa fitur lainnya meliputi front air conditioning, dual zone automatic, rear air conditioning with separate controls, SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan Radio, 1st row LCD monitor, keyfob (all doors) remote keyless entry, heated mirrors, dan windshield wipers – rain sensing.

    Urusuan jantung pacu, Rolls-Royce Ghost ini menggendong mesin 6.600 cc, V12, dikombinasi sistem transmisi otomatis 8 percepatan dan sistem penggerak roda belakang.

    Soal performa, mesin itu mampu menghasilkan tenaga puncak 562 dk di 5.250 rpm dan torsi 780 Nm pada 1.500 rpm. Dengan tenaga sebesar itu, Rolls-Royce Ghost Series bisa berakselerasi dari 0-100 km hanya dalam 5 detik dan bisa meraih kecepatan maksimum hingga 250 km/jam.

    Hadiah dari maskapai penerbangan

    Dalam catatan detikOto, Batik Air yang berada di bawah naungan Lion Air Group mengundi hadiah utama berupa mobil mewah Rolls-Royce bagi pelanggan setia. Tapi, sayangnya si pemenang tak bisa dihubungi sehingga Batik Air menyerahkan hadiah Rolls-Royce ke Kementerian Sosial.

    Mobil Rolls-Royce ini merupakan grand prize dari program undian Batik Air yaitu ‘Pergi dengan Batik Air, Pulang Bawa Rolls-Royce’ yang berlangsung dari Agustus 2015 hingga Januari 2016 dengan hadiah bulanan 2 unit Honda Jazz dan 1 unit Mercedes-Benz.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejatinya mobil tersebut diberikan kepada pemenang namun harus membayar sekitar 25 persen dari harga mobil.

    “Ada satu mobil Rolls-Royce di sini ya, belum ada yang membeli sekarang, mulai tahun berapa ini? Jadi ada undian, waktu itu harganya mobil Rolls-Royce, kemudian yang dapat itu harus bayar 25%. Mereka nggak mampu, maunya dijual aja,” kata Gus Ipul dalam sambutannya di acara peluncuran aplikasi SIM UGB-PUB di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

    Tidak laku-laku, mau dilelang lagi

    Gus Ipul mengatakan mobil mewah Rolls-Royce dari undian yang tak bertuan sudah dua kali dilelang. Namun, mobil itu tak kunjung laku.

    “Rolls-Royce ini sudah dua kali mengalami pelelangan, yang pertama adalah di Rp 6 miliar tetapi belum ada peminat, tahun 2020 kemarin sudah Rp 3,6 miliar, tetapi belum ada peminat dan ini akan segera dilakukan pelelangan kembali,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Senin (30/12/2024) dikutip dari detikNews.

    (riar/din)

  • Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024) siang.

    Kehadiran Prabowo disambut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Dalam acara tersebut, hadir berbagai petinggi negara, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Hadir pula mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selain hadir di lokasi, puluhan pemerintah daerah dan pimpinan lembaga juga hadir melalu video conference di acara tersebut.

    Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Forum Ini digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan efektif.

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta, Senin, (30/12/2024).

    Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang hadir sekitar pukul 14.08 WIB. Sementara, Gibran hadir sekitar pukul 13.55 WIB. 

    Kehadiran Prabowo disambut oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Presiden langsung menyalami para pejabat yang hadir saat tiba di lokasi acara.

    Kehadiran Prabowo dan Gibran menandakan dimulainya acara Musrenbang.

    Adapun para pejabat yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Kemudian ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. 

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga hadir di acara tersebut.

  • Hadiri Perayaan Natal Nasional, Ossy Dermawan: Semoga Beri Semangat Optimisme Terhadap Pembangunan – Halaman all

    Hadiri Perayaan Natal Nasional, Ossy Dermawan: Semoga Beri Semangat Optimisme Terhadap Pembangunan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    Satu di antaranya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan.

    Ossy mengungkapkan, pelaksanaan Natal tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan aman, tertib, dan dalam penuh kerukunan, penuh suasana kekeluargaan.

    “Saya merasa senang malam ini berada di perayaan Natal secara nasional juga sebagaimana di sampaikan oleh bapak Presiden Prabowo tadi menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada dan perayaannya sungguh berlandaskan semangat persatuan, kesatuan dan keberagaman,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/12/2024).

    Dia berharap, semangat Natal tahun ini akan memberikan semangat optimisme terhadap pembangunan di Indonesia.

    “Semoga semangat Natal tahun ini memberikan semangat optimisme terhadap pembangunan di Indonesia,” ucapnya.

    Dalam perayaan Natal Nasional 2024 turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo mengatakan tradisi perayaan Natal ini merupakan momen untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang dicintai.

    “Tradisi dalam merayakan Natal adalah bagi kita sekalian selalu kembali berkumpul dengan keluarga dgn orang-orang yang kita cintai,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini mengaku sangat mengerti makna dari perayaan Natal karena dia lahir dari rahim seorang umat kristiani.

    “Saya mengerti hal ini karena keluarga saya banyak yang beragama umar kristiani, saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama kristiani, jadi bisa dikatakan bahwa saya ini bukti lahir dari seorang pancasila, buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden RI,” ucap Prabowo.

    Dia pun berbicara terkait makna Bhineka Tunggal Ika sebagai kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia. Di mana meski berbeda suku maupun agama namun tetap bisa rukun dan damai.

    “Saudara-saudara, perayaan Natal hari ini di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian, penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik kita saya mengajak kita sekalian marilah kita bersyukur, kita bersyukur bahwa kita msh hidup dalam keadaan yang sejuk, baik, yang aman kita merayakan Natal,” ucapnya.

    Dalam kegiatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun terlihat hadir.

    Mereka yang terlihat hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menko PMK, Pratikno; Menteri Koordinataor Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf; Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

    Lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Menteri Kesehatan (Menkes), Budi G. Sadikin; Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

    Selanjutnya, Seskab, Mayor Teddy Indra Wijaya; Mensesneg, Prasetyo Hadi hingga Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

  • Jelang Muktamar 2025, PPP Butuh Sosok Pemimpin Lincah sebagai Pembaharu

    Jelang Muktamar 2025, PPP Butuh Sosok Pemimpin Lincah sebagai Pembaharu

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghangat seiring rencana pelaksanaan Muktamar sekitar April tahun 2025 mendatang.

    Melalui forum tersebut, partai berlambang Ka’bah itu akan memilih ketua umum sebagai nakhoda untuk periode ke depan. 

    Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai Muktamar PPP 2025 mendatang berpotensi terjadi pertarungan hebat. 

    Mengingat, PPP akan menghadapi banyak tantangan. Apalagi, pada Pemilu 2024 lalu, PPP mengalami hasil yang terlempar dari Senayan. 

    “PPP membutuhkan banyak faktor pengungkit untuk bisa kembali eksis dikancah politik nasional. Salah satu faktor kepemimpinan yg dibutuhkan dalam konteks itu adalah faktor kelincahan (agile) ketum. Pemimpin yang tidak sekadar bisa adaptif tetapi bergerak cepat dan kolaboratif,” kata Surokim, Minggu (29/12/2024). 

    Sebagai partai yang telah lama malang melintang di perpolitikan Indonesia, PPP dinilai butuh gebrakan. Jenis pemimpin yang lincah dianggap penting bagi PPP saat ini.

    Dalam kacamata Surokim, PPP seolah kehilangan relevansinya dengan kebutuhan era kini. Sehingga, butuh daya dorong untuk merevitalisasi partai ke depan. 

    “Ketum tidak bisa lagi mengandalkan dukungan tradisional saat ini, tetapi harus lebih ekspansif agar bisa merata di tanah air. Wilayah wilayah yang selama ini PPP masih lemah harus diberi perhatian lebih, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Surokim yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC). 

    Sejauh ini, sudah muncul sejumlah nama dalam bursa calon ketua umum. Setidaknya, ada empat nama. Yakni, dua nama dari kalangan internal kader. 

    Sedangkan dua sisanya merupakan tokoh dari eksternal. Hal ini mengingat PPP membuka peluang masuknya tokoh eksternal atau non kader untuk menjadi calon Ketua Umum. 

    Dari unsur internal sudah muncul nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. Sedangkan, dua nama dari eksternal adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

    Menurut Surokim, PPP butuh tokoh kelas nasional yang punya kemampuan menarik ceruk baru.

    “PPP butuh corak pemimpin baru untuk keluar dari memorabilia kejayaan partai masa lalu atau zaman dulu. PPP butuh visi baru sebagai partai pembaharu yang relevan sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini dan ke depan,” tandasnya. 

    Harapan terhadap ketua umum periode mendatang sebelumnya disampaikan oleh DPW PPP Jawa Timur.

    Mereka menginginkan agar Ketua Umum periode mendatang bisa mengembalikan kejayaan partai. Salah satunya, bisa kembali membuat PPP lolos parlemen pada Pemilu lima tahun mendatang. 

    Keinginan ini disampaikan Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab saat ditanya tentang kriteria calon Ketua Umum yang akan didukung pada ajang Muktamar X tahun 2025. Agenda Muktamar merupakan forum tertinggi untuk menentukan nakhoda PPP ke depan. 

    “Ke depan, kami ingin ke depan yang bisa membawa PPP lebih maju dan meningkat. Serta bisa membawa ke Senayan. Itu PR ketua umum yang akan datang,” kata Mundjidah saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (27/12/2024). 

    Pada Pemilu 2024 lalu, untuk pertama kalinya, PPP harus hengkang dari Senayan lantaran perolehan suara mereka tidak memenuhi ambang batas parlemen DPR RI. Padahal, partai berlambang Ka’bah tersebut merupakan partai yang telah lama berkiprah di politik sejak berdiri tahun 1973. 

    Mundjidah berharap pada Pemilu mendatang PPP bisa kembali lagi memperoleh kursi DPR RI dan menempatkan kadernya di Senayan. Sehingga, melalui momentum Muktamar ke depan, PPP Jatim ingin hal tersebut menjadi atensi dalam menentukan pemimpin partai ke depan.