Tag: Saifullah Yusuf

  • Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    menyampaikan, upaya penyaluran
    Bantuan Langsung Tunai
    atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.
    “Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.
    Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.
    “Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas,” ujar dia.
    “Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.
    Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
    “Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.
    Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
    Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.
    “Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.
    Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.
    Sebelumnya,
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.
    Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).
    “Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini,” ujar Budiman.
    “Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO Terkait Wacana Pemulangan Hambali dari Guantanamo, Kemensos Siap Berikan Rehabilitasi – Halaman all

    VIDEO Terkait Wacana Pemulangan Hambali dari Guantanamo, Kemensos Siap Berikan Rehabilitasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka wacana untuk memulangkan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin, dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo, Kuba.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan pihaknya siap memberikan rehabilitasi jika Hambali dipulangkan ke Indonesia.

    Gus Ipul mengatakan selama ini proses deradikalisasi berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Sementara itu, Kementerian Sosial bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial.

    “Kalau deradikalisasinya berada di BNPT, rehabilitasi sosialnya di kami. “

    “Tentu, pada saat rehabilitasi sosial, kami juga didampingi oleh Densus 88 dan BNPT, supaya bisa memonitor dan mengevaluasi mereka yang selama ini menjadi bagian dari rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia mengatakan, selama ini rehabilitasi sosial untuk mantan narapidana terorisme telah dijalankan.

    Meski begitu, ada prosedur yang harus dijalankan dalam proses rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana terorisme.

    “Ya, saya kira itu sama. Jadi, yang pulang tidak hanya Pak Hambali. Banyak sekali yang kembali, seperti yang tadi disinggung.”

    “Nah, setiap ada yang kembali, itu ada prosedur. Ada tahapan-tahapan yang semuanya harus diikuti oleh mereka. Nah, itu yang akan kami ikuti, prosedur itu,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, selama ini pihaknya sudah banyak melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter yang pulang dari luar negeri.

    “Nanti, kita akan tentukan langkah-langkah terbaik untuk mereka, warga negara Indonesia yang sebenarnya juga korban paham-paham radikal terorisme,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pemulangan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

    Diberitakan Indonesia sedang mencari cara untuk memulangkan Hambali yang ditahan di penjara militer AS di Guantanamo, Kuba.

    Hambali dituduh sebagai otak serangan bom Bali tahun 2002, serangan teror paling mematikan di Indonesia.

    Selain serangan bom Bali, ia juga dituduh terlibat dalam berbagai serangan teror di Asia Tenggara.

    Mantan pemimpin jaringan militan Asia Tenggara, Jemaah Islamiyah itu ditangkap pada tahun 2003 dalam operasi yang dipimpin AS di Thailand, sebelum dipindahkan ke Teluk Guantanamo pada tahun 2006.

    Mantan Presiden George W Bush ketika itu menyebut Hambali sebagai salah satu teroris paling mematikan di dunia. 

    Bom Bali 2002 menewaskan lebih 200 orang, sebagian besar wisatawan asing yang sedang berlibur.

    Hambali juga dituduh terlibat dalam pengeboman Hotel Marriott di Jakarta pada tahun 2003.

    Menko Yusril: Ini Masalah Sensitif

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kepada kantor berita Reuters, Indonesia sedang mencari cara untuk memulangkan Hambali.

    “Bagaimanapun juga, Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapapun salahnya dia, kita harus peduli padanya,” kata Yusril.

    “Pemerintah Indonesia menyadari sensitivitas masalah ini dan akan bertindak hati-hati,” ucapnya.

    Indonesia sebelumnya telah berupaya mendapatkan akses untuk menginterogasi Hambali, tetapi AS menolak memberikan akses terhadapnya.

    AS juga menuduh Hambali terlibat dalam serangan 11 September.

    Belum jelas apakah Hambali telah mengakui atau membantah sebagian tuduhan terhadapnya.

    Jemaah Islamiyah, Kelompok Teror Paling Ditakuti di Asia

    Pada puncaknya, Jemaah Islamiyah merupakan salah satu jaringan ekstremis yang paling ditakuti di Asia, dengan sel-sel di Malaysia, Singapura, dan Filipina.

    Namun, pengaruh dan dukungannya kemudian memudar setelah banyak pentolannya ditangkap di Indonesia dan dijebloskan ke penjara.

    Sebagian besar anggota Jemaah Islamiyah juga ikut dalam program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia.

    Anggota senior Jemaah Islamiyah pada bulan Juni tahun lalu menyatakan jaringan tersebut sudah dibubarkan.

    Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak merespons permintaan kantor berita Reuters untuk menanggapi isu ini.

    Tahun lalu, AS memulangkan dua tahanan Malaysia dari Teluk Guantanamo, yang telah mengaku bersalah atas berbagai tindak pidana.(*)

     

  • Kemensos perkuat rehabilitasi eks napiter, gandeng BNPT

    Kemensos perkuat rehabilitasi eks napiter, gandeng BNPT

    Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan keterangan kepada awak media usai melakukan rapat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto Rizky Rian Saputra

    Kemensos perkuat rehabilitasi eks napiter, gandeng BNPT
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial RI (Kemensos) melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dan integrasi kembali bagi mantan narapidana terorisme (napiter) dan korban terorisme.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memperkuat layanan dan program yang dimiliki oleh kedua institusi tersebut.

    “Sepanjang 2016 hingga sekarang sudah ada banyak sekali para eks Napiter dan korban terorisme kita lakukan rehabilitasi sosial, kembali ke keluarga, dan hidup berdampingan dengan masyarakat,” kata Gus Ipul kepada awak media usai melakukan rapat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih adaptif dan terintegrasi.

    Sebab menurutnya, proses deradikalisasi yang ditangani oleh BNPT dan proses rehabilitasi yang ditangani oleh Kemensos memiliki keterkaitan satu sama lain.

    “Kerja sama yang sudah kita jalin selama ini terutama meningkatkan kerja sama yang baik dalam bentuk program-program rehabilitasi dan reintegrasi para eks napiter dan korban aksi terorisme” tambah Gus Ipul.

    Sekedar informasi, Kemensos telah melajukan program rehabilitasi sosial dengan melayani 409 mantan napiter. Penanganannya dilakukan oleh beberapa unit pelaksana teknis Kemensos melalui layanan terapi psikososial, terapi fisik, terapi mental-spiritual, social care dan family support, terapi penghidupan, advokasi sosial serta pemenuhan hidup layak mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan beserta pendidikan. 

    “Untuk yang sudah terpapar (paham radikalisme), dilakukan rehabilitasi sosial. Setelah itu baru tahap pemberdayaan,” ucap Gus Ipul. 

    Sehingga, Kemensos memiliki peran dalam reintegrasi sosial yang diawali dengan menyiapkan kapasitas finansial mantan napiter melalui program usaha ekonomi produktif dan akses terhadap lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan guna menjamin hak dasar para eks Napiter tetap terpenuhi dan mendukung proses reintegrasi, sehingga eks Napiter dapat diterima kembali di masyarakat.

    “Saat ini lebih dari 400 eks napiter telah dilakukan pemberdayaan dan telah kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi masyarakat yang turut melakukan pencegahan di lingkungannya masing-masing,” tambah Gus Ipul.

    Dengan kolaborasi yang bentuk antara Kemensos dan BNPT diharapkan dapat mempersiapkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih mumpuni untuk mangan Napiter, termasuk masyarakat yang terafiliasi dan terpapar paham radikal.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

    Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    “Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

    Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

    Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Menteri fokus ke pelindungan-pemenuhan hak korban konflik

    2 Menteri fokus ke pelindungan-pemenuhan hak korban konflik

    Mensos Saifullah Yusuf rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Jakarta, Selasa (21/1/2025).  Foto: Humas Kemensos RI

    2 Menteri fokus ke pelindungan-pemenuhan hak korban konflik
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji akan memerhatikan pelindungan terhadap korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara.

    “Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat,” ujar Mensos usai rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Dalam konteks HAM, lanjut Gus Ipul, Kemensos terfokus pada pelindungan sosial. Implementasinya berupa pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hak-hak penyandang disabilitas turut menjadi perhatian.

    Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti pelindungan sosialnya.

    “Hubungan antara Kementerian HAM dan Kemensos memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab bersama,” ujar Menteri HAM Natalius Pigai dikutip dalam keterangan tertulis.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa negara tentunya akan membantu memenuhi, remedial, rehabilitasi, dan restitusi kelompok yang harus mendapatkan perhatian negara. Misalnya, korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok disabilitas.

    Natalius menilai urusan Kemensos sangat terkait dengan HAM. Kemensos memiliki sasaran program yang dikategorikan dalam 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Sementara itu, Kementerian HAM memiliki 27 kategori kelompok.

    “Mereka harus diberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan oleh negara,” kata Natalius.

    Natalius mencontohkan sejumlah kasus yang perlu ditangani dua kementerian ini, di antaranya konflik di Timor Leste yang berdampak terhadap 300 ribu orang.

    “Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu supaya mereka mendapat perhatian negara,” katanya. 

    Ia memastikan Kemensos dan Kementerian HAM akan mengidentifikasi identitas mereka yang menjadi korban konflik sosial. Lalu, sesuai keputusan pengadilan akan diberikan kompensasi.

    Perhatian yang sama juga diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kementerian HAM memastikan akan mengeluarkan peraturan demi memastikan perhatian dan dukungan bagi kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas. 

    “Pemasungan terhadap kelompok disabilitas mental berpotensi terhadap ketidakadilan,” ucap Natalius.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Akan Beri Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Konflik Sosial

    Pemerintah Akan Beri Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Konflik Sosial

    loading…

    Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan kepada media di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pemerintah bakal memberikan kompensasi , rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban konflik sosial . Utamanya bagi korban konflik sosial yang telah memenangkan gugatan di peradilan.

    “Ada peristiwa-peristiwa konflik sosial, saya tidak perlu sebut secara detail, yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial ya, pelakunya siapa? enggak, enggak, enggak. Konflik sosial yang peristiwa terjadi sudah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan,” kata Pigai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Pigai menjelaskan, konflik sosial yang dimaksud bukan disebabkan oleh individu, melainkan suasana politik yang memicu terjadinya konflik. Beberapa korban bahkan masih berada di pengungsian hingga saat ini. Oleh karena itu, Kementerian HAM bersama dengan Kementerian Sosial akan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima kompensasi tersebut.

    “Konflik sosial yang dimaksud itu sudah kita lihat dulu, ada di daerah-daerah yang dua puluhan tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial ada yang sampai sekarang berada, waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka adukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami,” kata Pigai.

    Selain itu, Pigai juga menegaskan, pemerintah berkomitmen memperhatikan korban peristiwa-peristiwa konflik sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kementerian Sosial, menurut Pigai, telah siap untuk bekerja sama dalam memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi kepada para korban.

    “Lalu yang berikut kami juga akan memberi perhatian, kerja sama dengan Kementerian Sosial sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan peraturan menteri (Permen HAM) yang akan memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok disabilitas. Pigai menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok disabilitas, terutama disabilitas mental.

    “Lalu apa yang nanti saya lakukan, kami lakukan? Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas,” kata Pigai.

  • Selama Ramadan, BGN Siapkan Makan Bergizi Gratis yang Bisa Dibawa ke Rumah   – Halaman all

    Selama Ramadan, BGN Siapkan Makan Bergizi Gratis yang Bisa Dibawa ke Rumah   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan, mendatang.

    Hal itu disampaikan Dadan menanggapi pertanyaan wartawan terkait skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan di Kantor Pusat PBNU, Matraman, Jakarta Timur, Senin (20/1/2025). 

    “Kami akan memberikan makanan yang bisa dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis). Karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan.

    Dadan menjelaskan bagi para santri di pondok pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka akan menerima makanan saat berbuka puasa.

    “Nah, terkait dengan perlaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka (puasa),” terangnya.


    Dia menambhakan, saat ini terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. 

    Dadan pun memastikan jika terget tersebut akan dipenuhi secara bertahap di tahun 2025, ini.

”Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai,” jelas Dadan.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Pusat PBNU, Matraman, Jakarta Timur, Senin (20/1/2025). 

    Dalam pertemuan itu, turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Ketua PBNU Alissa Qotrunnada Wahid dan sejumlah pengurus lainnya.

    Adapun, sejumlah hal dibahas diantaranya terkait program makan bergizi gratis hingga realisasinya di Pondok Pesantren.

    Usai pertemuan secara tertutup, Dadan menyampaikan bahwa NU merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, dan partner yang bisa digandeng Badan Gizi Nasional untuk terus meningkatkan pelayanan dan sukseskan program makan bergizi. 

    Apalagi, dia menyebut saat ini ada kurang lebih 5 juta santri di seluruh Indonesia yang menjadi bagian penerima manfaat yang sudah dimasukkan di dalam program. 

    “Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerjasama antar lembaga kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis,” kata Dadan.

     

     

     

  • Gus Ipul jadikan Puskesos pusat pemutakhiran data kemiskinan

    Gus Ipul jadikan Puskesos pusat pemutakhiran data kemiskinan

    Mensos Gus Ipul berdialog dengan warga saat tinjau layanan Puskesos Barokah di Kab. Bantul Jum`at 17/1/2025 (Foto : Humas Kemensos RI)

    Gus Ipul jadikan Puskesos pusat pemutakhiran data kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 18 Januari 2025 – 14:26 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang ada di seluruh Indonesia akan dijadikan pusat pemutakhiran data kemiskinan.

    “Saya berharap puskesos menjadi salah satu tempat untuk updating atau untuk pemutakhiran data. Jadi lewat puskesos ini, kita juga bisa mengusulkan atau mengoreksi data,” kata Gus Ipul usai meninjau layanan Puskesos Barokah Kalurahan Guwosari di Kec. Pajangan, Kab. Bantul pada Jum’at (17/1/2025) petang. 

    Selain untuk updating, Gus Ipul juga mengatakan bahwa Puskesos ialah wadah yang strategis untuk merespon berbagai keluhan warga. 

    Pada kesempatan ini, Gus Ipul sempat berdialog bersama beberapa warga Kalurahan Guwosari yang mengadukan masalahnya. Salah satunya ialah Saginem (52). Ia mengadukan kesulitan biaya sekolah anaknya, Dwi Ananto (17).
     
    Selain Saginem dan Anjah, Gus Ipul juga mendengarkan berbagai macam keluhan. Ada yang tidak bisa menebus ijazahnya, ada yang kesulitan biaya kuliah, ada pula yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS. 

    Puskesos menampung semua, menyelesaikan keluhan tersebut dengan cara berkolaborasi dengan dinas atau instansi terkait.

    Seluruh layanan yang dilaksanakan oleh Puskesos tersebut juga merupakan sebuah upaya agar bantuan sosial bisa tepat sasaran. 

    Untuk itu, guna menunjang kinerja Puskesos Barokah Yogyakarta dalam melayani masyarakat Kelurahan Guwosari, Gus Ipul juga menyerahkan bantuan berupa komputer, laptop dan printer.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Namanya Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Ini Kata Gus Ipul – Page 3

    Namanya Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Ini Kata Gus Ipul – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi mengaku saat ini DPP PPP hendak mempersiapkan Muktamar X yang akan dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2025.

    Rusli mengaku, persoalan nama calon ketua umum hingga saat ini belum terdengar di kalangan internal. Bahkan, dalam Mukernas II PPP tidak ada satu pun perwakilan daerah yang membahas terkait nama calon ketua umum.

    “Kita fokus persiapan Muktamar X. Saya sebagai Waketum yang hadir secara langsung di Mukernas II kemarin memang belum ada yang menyebut nama calon ketum. Sebab, kami fokus penguatan untuk reformasi PPP,” ujar Rusli, Rabu (18/12/2024).

    Rusli menyebut, jika di berbagai media terdapat narasi soal calon ketua umum itu merupakan pendapat pribadi. Bukan lah pendapat seluruh DPW atau yang merupakan peserta Mukernas II.

    “Yang beredar di media justru entah dari mana munculnya nama tersebut karena bukan aspirasi dari peserta Mukernas II. Justru kalau sejujurnya beberapa DPW menyebut nama Pak Mardiono. Lagipula, soal ketum akan dipilih nanti saat Muktamar oleh peserta muktamirin yang memiliki hak suara,” ungkapnya.

  • Respon Gus Ipul saat Namanya Masuk Bursa Calon Ketua Umum Jelang Muktamar PPP

    Respon Gus Ipul saat Namanya Masuk Bursa Calon Ketua Umum Jelang Muktamar PPP

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menanggapi santai terkait namanya yang terus santer di bursa pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu tak kaget sebab merasa hampir setiap Muktamar PPP namanya selalu masuk bursa. 

    Sebagai informasi, Muktamar dalam PPP merupakan forum tertinggi untuk menentukan nakhoda partai. Rencananya, Muktamar PPP akan digelar pada April mendatang.

    “Sejak dulu, kalau mau Muktamar nama saya memang selalu disebut-sebut,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor PWNU Jatim, Kamis (16/1/2025). 

    Pada bursa calon ketua umum, nama Gus Ipul memang cukup santer dibicarakan. Sebab, PPP membuka peluang kandidat diluar internal kader.

    Total ada empat nama yang berpeluang menjadi Ketua Umum.

    Selain Gus Ipul, juga ada nama Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman sebagai kandidat dari tokoh eksternal 

    Sementara di kalangan internal, ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. Gus Ipul mengakui, belum ada komunikasi intens saat ini.

    Namun, saat ditanya mengenai kesiapan seandainya diminta menjadi ketua umum, Gus Ipul hanya menjawab diplomatis dan melempar senyum. 

    Dia menyebut namanya di bursa calon ketua umum merupakan hal biasa.

    Hanya saja, dia mengaku agak bingung lantaran kali ini belum ada nama Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dalam bursa calon ketua umum PPP. 

    “Karena biasanya saya disebut-sebut juga bersama Bu Khofifah,” ungkap Gus Ipul.