Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]

  • DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

    Mensos: DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat memberdayakan masyarakat untuk keluar dari bantuan sosial (bansos) karena dapat menyajikan data keluarga penerima manfaat (KPM) secara lebih akurat.   

    Gus Ipul menyampaikan tersebut saat melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga lain. 

    “Itu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM), misalnya mereka punya usaha dan usahanya masuk kecil-menengah, bisa ke UMKM. Kalau dia punya usaha di bidang industri kreatif, bisa ikut ke Kementerian Ekonomi Kreatif, kalau dia bergerak di dunia koperasi, bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan begitu seterusnya,” katanya.

    Ia menegaskan, apabila KPM tidak memiliki usaha dan ingin bekerja, maka bisa disalurkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Jadi nanti kita bekerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian-kementerian lain yang punya program untuk peningkatan kapasitas keterampilan dari mereka yang selama ini menjadi penerima manfaat dari Kemensos,” ujar dia. 

    Gus Ipul mengemukakan, program-program akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan target penurunan kemiskinan ekstrem nol persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita punya target-target untuk menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nanti DTSEN itu, kita akan mempelajari, kita akan uji petik di lapangan, dan sekaligus kemudian nanti kita akan periksa lebih jauh tentang profil-profil yang selama ini telah menerima bansos dari pemerintah,” paparnya. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengemukakan pentingnya proses graduasi masyarakat penerima manfaat dari bansos pemerintah agar penerima bantuan sosial tidak terus-menerus ketergantungan.  

    “Salah satunya kita ingin agar yang telah menerima bantuan terus-menerus ini naik kelas, setiap rapat kita telusuri data per data dan bersyukur dengan semakin tuntasnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, semakin jelas para penerima manfaat juga KPM untuk terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” kata Muhaimin.

    Selain itu, lanjut dia, Kemenko PM juga akan terus berusaha dengan seluruh efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan prioritas pada program-program atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, salah satunya bansos untuk masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa efektivitas penyaluran program perlindungan sosial disebut menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, kata Luhut, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diminta komentarnya mengenai pernyataan Luhut tersebut. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang antara lain program perlindungan sosial.

    “Saya belum mengerti betul maksud dari Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa, 11 Februari 2025.

    “Bantuan untuk bantuan sosial sama PKH itu? 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT POS,” kata dia.

    Meski demikian, Gus Ipul bilang apa yang disampaikan oleh Luhut menjadi bahan evaluasi ke depannya. Di sisi lain, dia mengatakan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sehingga intervensi yang dilakukan efektif dan hasilnya bisa diukur dengan baik.

    Oleh sebab itu, selama 3 bulan terakhir ini melakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan ditargetkan mulai dipergunakan pada triwulan II-2024.

    “Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat,” katanya.

    Mengenai progres DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan saat ini masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

    “Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan perdoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya,” katanya.

    Pengoptimalan digitalisasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan mengatakan selama lima tahun terakhir batuan perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos yang digelontorkan, tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cek Kesehatan Gratis, Gus Ipul Minta Lansia dan Disabilitas Segera Daftar

    Cek Kesehatan Gratis, Gus Ipul Minta Lansia dan Disabilitas Segera Daftar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau masyarakat khususnya lansia dan disabilitas agar memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang telah diluncurkan perdana pada Senin, 10 Februari 2025.

    “Nah kita semua turut mensukseskan, khususnya kalau di bidang kementerian sosial ya mendorong keluarga penerima manfaat, mendorong para lansia, penyandang disabilitas,” kata dia di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

    Masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ulang tahun yang diluncurkan pada Senin kemarin. Gus Ipul mendorong agar program tersebut dapat dimaksimalkan masyarakat.

    “Kita dorong lansia, ya juga penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat ya. Yang kemarin ulang tahun itu, kemarin itu tanggal 10 itu lebih dari 460 ribu. Jadi yang berulang tahun pada hari kemarin itu kita lihat data ini, data sementara 400 ribu lebih lah,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa penting agar masyarakat memiliki kesadaran membiasakan diri untuk melakukan deteksi dini dari penyakit kronis.

    “Orang umumnya datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang cukup serius. Kalau kanker biayanya sudah stadium 4. Maka ini adalah menurut saya suatu program strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekaligus menjadi bagian dari programnya Pak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Target Cek Kesehatan Gratis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Masyarakat yang berulang tahun pada Januari hingga Maret dapat mengikuti program Cek Kesehatan Gratis tersebut sampai dengan April 2025.

    Target sasaran program ini menjangkau untuk bayi baru lahir, balita, dewasa, hingga lansia.

    Pendaftaran cek kesehatan gratis dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat mobile, menghubungi chatbox WhatsApp di nomor 081110500567, ataupun datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP dan KK sebagai proses pendaftarannya.

    Program cek kesehatan gratis menjadi program dengan target terbesar 280 juta orang ditargetkan dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut. Anggaran yang digelontorkan buat pelaksanaan program ini sebesar Rp4,7 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Nilai Sinyal Reshuffle Kabinet Bertujuan untuk Menyatukan

    Mensos Nilai Sinyal Reshuffle Kabinet Bertujuan untuk Menyatukan

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang sinyal reshuffle kabinet Merah Putih yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyatukan.

    Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, adanya reshuffle kabinet atau tidak, dan siapa nanti yang akan diganti itu merupakan hak dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle tersebut untuk menyatukan tujuan kabinet Merah Putih agar semua satu barisan, mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ungkap Gus Ipul seusai menghadiri acara Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (11/2/2025). 

    Namun, Gus Ipul enggan berbicara banyak mengenai adanya sinyal reshuffle kabinet ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu haknya presiden, kita tunggu saja,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih agar para menteri tetap satu visi. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bisa saja menyingkirkan menteri tidak bekerja untuk rakyat.  

    “Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!” ujar Prabowo dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam WIB.

    Pernyataan itulah yang kemudian memunculkan sinyal kalau Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang tidak sejalan dengannya.

  • Efisiensi Anggaran Rezim Prabowo Subianto, Menteri Sosial Jamin Bantuan Sosial Tidak Masalah

    Efisiensi Anggaran Rezim Prabowo Subianto, Menteri Sosial Jamin Bantuan Sosial Tidak Masalah

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berimbas pada pemangkasan dana pada kementerian dan lembaga. Tidak terkecuali Kementerian Sosial.

    Kendati begitu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf memastikan dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tidak masuk dalam efesiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jika bisa anggaran bansos bisa ditambah. Namun, hal itu akan melihat jumlah penerima bantuan.

    “Tidak ada masalah (efesiensi bansos) kalau penyaluran bansos dan segala macam sekarang sudah disalurkan. Sudah proses penyaluran,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya di Universitas Surabaya (Unesa), Senin (10/2).

    “Kalau memang diperlukan presiden akan nambah (dana bansos), itu arahan presiden itu,” imbuh dia.

    Saat ini, kata Gus Ipul, Kemensos sedang merapikan data masyarakat yang berhak menerima bansos. Nantinya, setiap tiga bulan sekali akan selalu diperbarui.

    “Sekarang kam sudah dalam proses untuk menuntaskan data. Itu dulu sekarang ini. Nanti kalau sudah datanya selesai, ya artinya lebih sesuai dengan kenyataan, setiap tiga bulan kami update,” jelasnya.

    Maka dari itu, dia meminta masyarakat untuk memaklumi jika awalnya namanya masuk dalam penerima bansos kemudian tidak dapat.

    “Mohon maklum ya, nanti di triwulan pertama ini dapat, bisa jadi di triwulan kedua tidak dapat karena kami terus melakukan pemutakhiran data. Jadi, data yang eror-eror itu kami atasi. Sasarannya itu cepat,” pungkas Gus Ipul. (fajar)

  • 5 Tahun, Gus Ipul Optimis Kemiskinan Ekstrim Turun di Bawah 5 Persen

    5 Tahun, Gus Ipul Optimis Kemiskinan Ekstrim Turun di Bawah 5 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia hingga 0% dalam waktu dekat, dan di bawah 5% dalam lima tahun.

    “Itu target yang sangat optimis. Tidak hanya pemerintah dan pemda, tapi juga perguruan tinggi, swasta, kita harapkan semua bisa mengambil peran,” kata Gus Ipul usai Penandatanganan MoU Kemensos RI dan Forum Rektor Indonesia di Graha Unesa, Senin (10/2/2025).

    Gus Ipul mencatat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 52,54% penduduk miskin ada di Pulau Jawa, dengan 16,19% berada di Jawa Timur. Karena itu, Kemensos menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim hingga nol persen dalam waktu dekat dan di bawah 5% dalam lima tahun ke depan.

    Sebagai upayanya, Kemensos menggandeng perguruan tinggi dalam rangka berkolaborasi membangun sinergi dan saling memperkuat antara pemerintah dengan PTN dan PTS untuk menjawab persoalan kemiskinan.

    “Kita ingin, egosektoral, jalan sendiri-sendiri itu dihilangkan ke depan. Supaya langkah-langkah itu terukur berdasarkan kajian akademis,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membantu masyarakat.

    Perguruan tinggi diharapkan memberikan kajian yang mendalam dan solusi berbasis riset untuk mengatasi masalah kemiskinan, bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan treatment yang tepat.

    “Kajian dari berbagai sisi itulah yang dikerjakan perguruan tinggi yang nanti bisa diimplementasikan di masyarakat,” katanya.

    Sedangkan Rektor Unesa, Nurhasan, menyatakan bahwa riset dan inovasi perguruan tinggi dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, sehingga menjadikannya lebih terukur dan efektif.

    Cak Hasan juga meyakini bahwa kolaborasi ini dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur dan Indonesia. “Kerja sama ini tidak hanya penting, tetapi juga sangat vital dan strategis dalam menghadirkan solusi berkelanjutan,” tandasnya. [ipl/kun]

  • Dampingi Prabowo, Gibran Hadir di Acara Kongres Muslimat NU ke-XVIII

    Dampingi Prabowo, Gibran Hadir di Acara Kongres Muslimat NU ke-XVIII

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ke-XVIII yang digelar di Gedung JX International Convention Exhibition Surabaya Jawa Timur.

    Berdasarkan keterangan resmi pada Senin (10/2/2025), Gibran mengenakan seragam kemeja batik coklat, bercelana bahan hitam dan kopiah hitam serta sepatu hitam. 

    Ketika tiba di lokasi acara tersebut, Gibran berada di belakang Presiden Prabowo Subianto dan disambut oleh ribuan kader Muslimat NU yang sudah menunggunya sejak pagi.

    Gibran dan Prabowo menyalami satu per satu kader Muslimat NU yang hadir hingga tiba di panggung acara diiringi salawat.

    Tampak beberapa pejabat ikut hadir di dalam acara tersebut, di antaranya adalah Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Menteri Agama Nasarudin Umar serta Seretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Terpantau juga hadir Ketua Umum dan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu KH Yahya Kholil Staquf dan Gus Ipul.

  • Buntut Kasus Pencabulan di Surabaya, Mensos Bakal Tutup Panti Asuhan Ilegal

    Buntut Kasus Pencabulan di Surabaya, Mensos Bakal Tutup Panti Asuhan Ilegal

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan akan memberikan sanksi tegas terkait kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di sebuah panti asuhan di Surabaya.

    Gus Ipul menyebutkan bahwa panti asuhan yang terlibat dalam kasus ini harus ditutup dan tidak lagi dapat beroperasi.

    “Ini akan kita sanksi, dan kita harap ditutup. Sebelumnya kan di Tangerang, sekarang di Surabaya. Jadi, jangan sampai panti asuhan jadi kedok untuk melakukan kekerasan seksual,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (10/2/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa. Gus Ipul meminta agar semua pemerintah daerah melakukan asesmen ulang terhadap panti asuhan di wilayah masing-masing.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa panti asuhan beroperasi sesuai dengan peraturan dan tidak disalahgunakan sebagai tempat untuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

    “Semua akan kita minta untuk dicek lagi, dipastikan izinnya, perjalanan operasinya, selama mereka berdiri, dideteksi ulang. Kita ingin masyarakat ikut mengawasi, juga pemerintah daerah, supaya kita bisa mencegah kejadian seperti ini,” tambahnya.

    Gus Ipul juga menegaskan bahwa sanksi tegas berupa penutupan panti asuhan yang terbukti melanggar akan diberlakukan. “Panti asuhan yang terlibat pasti akan ditutup. Hal ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi, kalau sudah ada kasus-kasus seperti itu tidak bisa ditoleransi, kita harus tutup,” tegasnya.

    Kasus dugaan pencabulan ini menambah daftar panjang kasus serupa yang terjadi di beberapa panti asuhan di Indonesia. Terbaru di Surabaya. Sebelumnya, kejadian serupa juga ditemukan di Tangerang. Gus Ipul berharap, melalui tindakan tegas ini, kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

    Pemerintah berharap agar masyarakat turut serta dalam mengawasi panti asuhan dan memastikan tempat-tempat tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. [ipl/aje]