Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Tren KaburAjaDulu, Gus Ipul: Lihat Sisi Positifnya, Mereka ke Luar Negeri Cari Pengalaman – Halaman all

    Tren KaburAjaDulu, Gus Ipul: Lihat Sisi Positifnya, Mereka ke Luar Negeri Cari Pengalaman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat menanggapi positif tren anak muda Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan karena sulitnya mereka mencari pekerjaan di negeri sendiri. 

    Hal itu memunculkan tagar #KaburAjaDulu menggema di berbagai platform media sosial. Gus Ipul mengatakan, sudah banyak warga negara Indonesia mencari nafkah di luar negeri. 

    “Mari kita berpikir positif saja. Yang dimaksud dengan “kabur aja dulu” itu apa? Banyak warga kita yang ke Jepang, misalnya, karena di sana ada peluang kerja,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia juga berpendapat, mobilitas orang begitu tinggi dan akses antarnegara sudah begitu mudah. Karenanya, tren #KaburAjaDulu hanya istilah biasa. 

    “Sekarang ini, mobilitas sangat tinggi. Akses sudah terbuka. Jadi, kita lihat sisi positifnya. ‘Kabur aja dulu’ itu hanya istilah saja,” kata Gus Ipul. 

    Warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri, menurut Gus Ipul, dapat memberikan manfaat untuk negara. 

    Gus Ipul mengajak masyarakat melihat tren #KaburAjaDulu ini secara positif.

    “Banyak orang keluar negeri untuk bekerja, lalu pulang dengan membawa pengalaman dan ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa,” tutur Gus Ipul. 

    “Jadi, mari kita berpikir positif. Mereka ke luar negeri dalam rangka belajar, mencari pengalaman, lalu kembali dan berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya. 

    Kampanye Protes dn Perlawanan Anak Muda ke Pemerintah

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kampanye tanda pagar #KaburAjaDulu di media sosial merupakan bentuk protes sekaligus perlawanan anak muda karena minimnya lapangan kerja di Indonesia.

    “Kabur Aja Dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda, oleh anak-anak muda yang sudah sekolahnya mahal, capek-capek belajar. Tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja setelah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia,” kata Said Iqbal kepada awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Said Iqbal menilai, informasi bursa tenaga kerja yang lemah. Ia lalu mempertanyakan peran dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Kemenaker kemana saja? Maka mereka (anak muda) mencari pekerjaan ke luar negeri, beberapa negara memang kekurangan tenaga kerja,” terangnya.

    “Malaysia saja, untuk industri tertentu, kekurangan tenaga kerja. Singapura juga sudah mulai kekurangan tenaga kerja. Jepang sudah mulai membuka (lapangan pekerjaan). Korea Selatan sudah membuka. Eropa dan bahkan di Amerika, sepanjang mereka legal, kesempatan kerja lebih tinggi,” jelasnya.

    Bekerja di luar negeri, tentu karena mengejar upah yang lebih tinggi.

    “Upah kita terlalu murah buat kawan-kawan yang kerja lulusan sarjana. Orang lulus S1, UI, ITB, IPB, UGM, upahnya minimum. Kan kurang ajar. Sekolahnya sudah capek. Apalagi yang swasta,” terangnya.

    Atas fenomena #KaburAjaDulu, ditegaskannya bahwa ini merupakan sebuah perlawanan.

    “Perlawanan secara diam-diam oleh netizen dan anak muda terhadap negara yang tidak berpihak kepada mereka dalam penyediaan lapangan kerja,” jelasnya.

    Menteri Tenaga Kerja Tak Pedulikan Tren #KaburAjaDulu

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebeneze (Noel) enggan merespons soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.

    Noel bilang Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperdulikan tagar atau seruan itu.

    Dia mempersilahkan kepada WNI yang ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.

    “Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi, hihihi,” kata Noel di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa.

     

  • Mutasi Pegawai Kemensos, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Suap-Menyuap – Page 3

    Mutasi Pegawai Kemensos, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Suap-Menyuap – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Terkait upaya tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan agar tidak terjadi praktik suap menyuap dalam proses mutasi pegawai.

    Gus Ipul menyampaikan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan prinsip right man in the right place, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

    “Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam apel di halaman kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).

    Gus Ipul menegaskan bahwa dalam proses mutasi, Kemensos juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun, mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap.

    “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

    Menurut Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos, Serimika Br. Karo, terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi, tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

    “Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

  • Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Pagi itu,
    Adi Wibowo
    bersama
    Mokhamad Nawawi
    menyempatkan untuk menikmati ikan bandeng Jelak sebelum berangkat menjalani pemeriksaan tes kesehatan dalam persiapan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan di Jakarta.
    Dengan wajah bahagia, Adi yang memakai kaus putih terlihat terus mengipas suguhan bandeng khas Kota Pasuruan itu.
    Sesekali, ia menceritakan bahwa perjalanan politik hingga menjabat Wali Kota Pasuruan memang butuh proses. Harus sabar, istiqomah, dan tetap menghormati lawan politik, kata dia.
    Istiqomah artinya sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Kata istiqomah berasal dari bahasa Arab
    istiqama, yastaqimu, istiqamah,
    yang artinya tegak lurus.
    “Jangan membuat lawan politik itu meradang. Karena semua kawan atau saudara,” kata dia, Minggu (16/2/2025) kemarin.
    Karier Adi Wibowo, yang menjabat Wali Kota Pasuruan sejak 24 Desember 2024 menggantikan Saifullah Yusuf terbilang
    moncer
    .
    Di usia yang terbilang muda, ia sudah menjabat Wakil Wali Kota pada tahun 2020.
    “Saya juga pernah gagal
    kok
    di Pemilu 2019. Tapi saya terus mengabdi di parpol dan tidak putus asa,” sambung dia.
    Istri dari Suryani Firdaus ini juga mengaku, untuk berproses di politik memerlukan kesabaran dan kerja keras.
    Di Partai Golkar, Adi pernah menjabat sebagai Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Jawa Timur.
    Di organisasi kemahasiswaan, pemuda asal Temanggung itu juga pernah menjadi pengurus PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
    “Selain di parpol, saya belajar banyak di organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan,” ujarnya sambil terus mengipas bandeng.
    Dengan pengalaman menjadi Wakil Wali Kota selama satu periode, intensitas komunikasi dengan partai politik terus dirawat.
    Hasilnya, pada perhelatan Pilkada 2024, seluruh partai politik di Kota Pasuruan mengusungnya bersama Mokhamad Nawawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melawan kotak kosong.
    “Ibarat pelangi, koalisi yang kami bangun pada Pilkada lalu sangat sempurna. Banyak warna dan menyatu,” ujar dia.
     
    Belajar dari kakak kandungnya, Aminurokhman, yang pernah menjabat Wali Kota selama dua periode (2000-2010), Nawawi mengikuti jejaknya dengan terjun sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan.
    Pasang surut di dunia politik pernah dirasakan Nawawi. Ia pernah gagal duduk sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan berkali-kali, sejak pencalonannya pada Pemilu 2009.
    Kegagalan terjadi pada periode pertama 2009–2014, 2019–2024, dan pada
    Pemilu 2024
    menjadi caleg terpilih, namun harus mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil wali kota.
    “24 tahun silam, pernah mimpi setelah melihat kakak saya jadi Wali Kota, saya juga mengenakan PDU (Pakaian Dinas Umum) warna putih dan sedang dilantik, dan sekarang terealisasi,” kata Nawawi.
    Pada saat proses Pilkada 2024, Nawawi mengaku dalam hatinya merasakan kegalauan. Karena saat itu ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan, di sisi lain ia mendapat tugas dari PKB untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    “Coba bayangkan, saya sudah menjadi anggota DPRD terpilih dan hanya menunggu pelantikan, sementara ada tugas partai untuk maju sebagai cawawali.”
    ”
    Ambekan durung mari, suruh perang lagi
    (bernafas belum selesai, diminta bertanding lagi),” kata dia sambil tertawa.
    Berkat dukungan moral dari keluarganya, Nawawi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, dan memilih untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    Dalam keputusan KPU Kota Pasuruan, paslon nomor urut 1 Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi ditetapkan sebagai paslon terpilih mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara 79.814 suara atau 81,6 persen.
    Partisipasi pemilih hanya 67 persen atau turun delapan persen jika dibandingkan Pilwali tahun 2020 lalu. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS sebanyak 103.228 suara dari jumlah total DPT 153.678 pemilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Pastikan Mutasi PNS Kemensos Bebas Praktik Suap dan Sogok

    Gus Ipul Pastikan Mutasi PNS Kemensos Bebas Praktik Suap dan Sogok

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti agar jangan sampai ada praktik suap dalam proses mutasi, serta mengedepankan prinsip right man in the right place.

    “Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Pada apel di halaman kantor Kemensos, ia menjelaskan proses mutasi juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap.

    “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengingatkan mutasi harus dimaknai sebagai kesempatan berkembang, bukan sekadar upaya mendekatkan diri ke tempat tinggal atau keluarga inti.

    “Ingat ya, mutasi PNS seharusnya menjadi langkah strategis untuk pengembangan karier dan dapat berkontribusi lebih baik, bukan sekadar mutasi mendekati keluarga, tapi keluarga yang dimaksud bukan suami, istri, anak atau mutasi dengan alasan mendekat dengan tempat tinggal, mutasi seperti itu belum dapat disetujui kecuali kebutuhan organisasi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos Serimika Br. Karo menambahkan terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi. Akan tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

    “Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

    Hingga saat ini, kata dia, mutasi telah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada Desember 2024 terdapat 20 pegawai. Tahap kedua pada Januari 2025 sebanyak 57 pegawai, serta tambahan 23 pegawai yang dimutasi atas kebutuhan organisasi. Namun, sekitar 200 pegawai belum disetujui mutasinya karena masih dibutuhkan di satuan kerja saat ini atau tidak sesuai dengan peta jabatan. Selain itu, 17 permohonan mutasi ditolak karena adanya hubungan keluarga dalam satu satuan kerja yang akan dituju.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Dia mengatakan bahwa data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program
    bantuan sosial
    dan
    pemberdayaan masyarakat
    .
    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).
    “Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambah dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.
    Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.
    Dia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
    Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.
    “Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos,” ujar dia.
    “Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” tambahnya.
    Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator
    Pemberdayaan Masyarakat
    untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering).
    Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.
    “Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul.
    “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar Tepat Sasaran, Gus Ipul Minta Inpres DTSEN Jadi Pedoman bagi Penyaluran Bansos – Page 3

    Agar Tepat Sasaran, Gus Ipul Minta Inpres DTSEN Jadi Pedoman bagi Penyaluran Bansos – Page 3

    Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kemensos tengah mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.

    “Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi, selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos, itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” ungkapnya.

    Gus Ipul mengatakan, bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial.

    “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” katanya.

     

    (*)

  • Bekasi Berkebaya Digelar, Fatma Gus Ipul: Buka Peluang Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas – Page 3

    Bekasi Berkebaya Digelar, Fatma Gus Ipul: Buka Peluang Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas – Page 3

    Fatma meminta kepada semua pihak agar membuka ruang kolaborasi dengan para penyandang disabilitas yang memiliki potensi di bidang fesyen.

    “Sebagai Penasihat DWP Kemensos yang memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan para penyandang disabilitas, saya berharap para desainer hebat IMF ini dapat berkolaborasi dan membina potensi penyandang disabilitas yang menjadi bagian sasaran program dari Kemensos,” ujarnya.

    “Seperti baju yang saya pakai saat ini, adalah batik ciprat buatan sahabat kami penyandang disabilitas, lalu di-desain dengan sangat bagus oleh desainer mbak Elok Re Naspio, sehingga karya dari penyandang disabilitas bisa dinikmati dan diharapkan bisa naik kelas, saya senang sekali karena bagi saya ini adalah karya yang luar biasa,” jelas Fatma.

     

    (*)

  • Bansos BPNT 2025 Segera Cair! Buruan Cek Bansos Kemensos

    Bansos BPNT 2025 Segera Cair! Buruan Cek Bansos Kemensos

    Jakarta –

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) termasuk bantuan sosial (bansos) yang masih disalurkan pada 2025. Bansos yang juga disebut Kartu Sembako ini cair pada awal tahun ini.

    Kapan bansos BPNT 2025 cair? Simak jadwal pencairan bansos BPNT 2025 dalam artikel ini, lengkap dengan nilai bantuan yang diterima, dan cara mengecek penerimanya.

    BPNT 2025 Periode Januari-Maret Mulai Disalurkan

    Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini mulai menyalurkan bansos BPNT 2025 dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran disalurkan sesuai data di Cek Bansos Kemensos.

    BPNT yang disalurkan pemerintah adalah untuk periode Januari-Maret 2025. Detikcom mencoba mengecek beberapa nama di sejumlah daerah pada situs tersebut. Hasilnya, terlihat pada kolom BPNT dan PKH tertulis keterangan “PROSES BANK HIMBARA/PT. POS”.

    Artinya, nama tersebut sudah terdaftar sebagai penerima bansos BPNT. Penerima cukup menunggu hingga bansos BPNT ditransfer ke rekening dan bisa dicairkan. Waktu pencairan tiap penerima mungkin berbeda namun tidak lebih dari periode bansos.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Kemensos merampungkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Hal ini dijelaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rilis di situs Kemensos.

    “Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Adapun DTSEN adalah integrasi dari tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Gabungan data ini kemudian diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri sehingga lebih akurat.

    Penerima BPNT Dapat Apa?

    Berdasarkan data Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako atau BPNT disalurkan kepada 20 juta KPM. Setiap keluarga menerima Rp 200 ribu per bulan.

    Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun. Jika awal tahun 2025 KPM mendapatkan bantuan Januari-Maret 2025, maka yang akan diterima adalah Rp 600 ribu.

    Cara Cek Penerima Bansos BPNT 2025

    Detikers bisa mengecek sendiri bansos BPNT 2025 apakah sudah cair lewat Cek Bansos Kemensos.go.id lewat HP. Cukup gunakan browser yang sudah tersedia di HP, seperti Chrome atau Safari. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke alamat situs Cek Bansos Kemensos.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggalmu.Masukkan nama kamu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi 4 huruf kode captcha ke dalam kotak yang disediakan. Jika kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan kode baru.Tekan tombol ‘Cari Data’.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’. Jika terdaftar, maka akan muncul nama, usia, dan jenis-jenis bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

    Jika muncul beberapa nama penerima yang sama, kamu bisa melihat pada kolom usia. Pada setiap jenis bantuan terdapat kolom status yang berisi tulisan YA atau TIDAK. Jika kamu penerima manfaat BPNT, maka pada kolom BPNT akan tertulis YA dan periode pemberiannya.

    (bai/row)

  • Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

    Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

    Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, ke depan, semua program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada
    Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
    (
    DTSEN
    ).
    Hal tersebut dipastikan usai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional resmi diterbitkan pada Rabu (5/2/2025).
    “Sekarang sudah final, sudah ada Inpresnya,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/2/2025).
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
    Meski sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPS terus melakukan pemutakhiran secara berkala untuk memastikan data tetap valid.
    Gus Ipul mengatakan langkah selanjutnya setelah Inpres DTSEN turun, Kemensos akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
    “Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” katanya.
    Ia juga memastikan Kemensos dan BPS akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN tiap tiga bulan. Kemensos juga akan membentuk satuan tugas (Satgas), menyiapkan
    hotline
    , monitoring dan mengevaluasi.
    “Di Satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan,” tutur Gus Ipul.
    Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui
    standar operating procedure
    (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS.
    “Kita buat protokolnya,” katanya.
    Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (Bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos.
    “Karena adanya pemutakhiran tersebut,” ujarnya.
    Gus Ipul pun merespons soal adanya Bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
    “Maka sejak awal presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu,” katanya.
    Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut.
    “Kita setuju bahwa digitalisasi dalam
    penyaluran Bansos
    maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka,” ujar
    Mensos Gus Ipul
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

    Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

    GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsar Pandjaitan yang mengatakan dari Rp500 triliun anggaran bantuan sosial (bansos), hanya setengahnya yang sampai ke masyarakat.

    Gus Ipul mengaku belum mengetahui pasti maksud dari Luhut. Namun dia mengatakan bakal evaluasi data penerima bansos.

    “Tentu itu kita jadikan bahan evaluasi ya. Kita belum tahu yang dimaksud secara pasti dari pernyataan Pak Luhut itu. Belum tahu persis, tapi kira-kira itu adanya ketidaktepatan sasaran itu menjadi pekerjaan rumah kita berjamah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk memperbaiki data penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini data tersebut kata dia dipastikan sudah sesuai.

    “Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu,” kata dia.

    “Sekarang sudah final, sudah ada inpres nya, dan tentu langkah berikutnya kita akan melakukan uji-petik. Di lapangan kita akan kerjasama dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memastikan bahwa data kita ini sesuai di lapangan. Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” sambungnya.

    Untuk memastikan keakuratan data penerima Bansos, Gua Ipul menyampaikan setiap tiga bulan BPS melakukan verifikasi bersama Kementerian Sosial.

    “Setiap tiga bulan BPS atas masukan-masukan dari berbagai pihak itu akan melakukan verifikasi dan validasi bersama kementerian sosial. Jadi setiap tiga bulan, setiap tiga bulan akan kita lakukan seperti itu. Pemutahiran seperti itu sehingga nanti tentu bisa jadi pada triulan pertama orang dapat, triulan kedua bisa jadi gk dapat Karena adanya pemutahhiran tersebut,” tuturnya.

    Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan data penerima bansos pada masa kepemimpinan sebelumnya. Dia kembali menegaskan akan terus mengevaluasi data-data tersebut.

    “Dan tentu Pak Luhut berdasarkan fakta-fakta sebelumnya ya, tentu ada historinya itu kita akan nanti sampaikan pada Pak Luhut. Tapi kita mungkin memerlukan informasi lebih lanjut. Dan kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sampaikan,” tegas dia.

    Diketahui, Bansos yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).

    Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

    Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.

    “Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik,” tulisnya.

    Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.

    “Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.