Mensos Sebut 60.000 Pengajar Bakal Disaring Lagi, untuk Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (
Mensos
) Saifullah Yusuf mengatakan, dari 60.000 guru penggerak yang telah lolos seleksi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), akan disaring lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tim pengajar di
Sekolah Rakyat
.
“Iya disaring lagi, kita kan enggak (membutuhkan) sebanyak itu juga,” kata Mensos yang karib
Gus Ipul
usai Rapat Tingkat Menteri bersama 43 menteri/lembaga di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14/3/2025).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas terkait dengan kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat.
“Sekarang lagi bahasan, mereka lagi rapat terus mungkin minggu depan lah, dari yang 60.000 itu, ada dulu. Nanti akan disiapkan,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, sebanyak 60.000 guru penggerak telah diseleksi sebagai tim pengajar Sekolah Rakyat.
“Artinya nanti dipilihkan dari sekian ribu guru yang sudah lulus seleksi itu. Untuk guru penggerak itu, kan ada 60.000 lebih itu,” kata Gus Ipul sebelumnya.
Gus Ipul mengatakan bahwa proses seleksi ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kemendikdasmen.
“Gurunya sudah disiapkan di Dikdasmen, tinggal diseleksi ulang,” ujar Gus Ipul.
“Artinya, dari ribuan guru yang sudah lulus seleksi sebelumnya, akan dipilih yang paling sesuai untuk mengajar di Sekolah Rakyat,” katanya lagi.
Adapun mekanisme Sekolah Rakyat berbentuk
boarding school
. Teknisnya akan mirip dengan pesantren di mana siswa laki-laki dan perempuan dipisah.
“Sendiri-sendiri, yang laki sendiri, yang perempuan sendiri,” ujar Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Saifullah Yusuf
-
/data/photo/2025/03/10/67ce9942b2fae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos Sebut 60.000 Pengajar Bakal Disaring Lagi, untuk Sekolah Rakyat
-

Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat
PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. Rapat dilakukan bersama kementerian yang menjadi bagian penanganan kemiskinan.
Muhaimin mengatakan bahwa rapat membahas pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Hal ini juga dalam rangka menyiapkan pelaksanaan Inpres Penanggulangan Kemiskinan.
Dia menjelaskan salah satu isu penting yang diprioritaskan tersebut adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan APBN terdistribusikan dengan efektif dan efisien.
“Sehingga APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran,” kata Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin.
Penyaluran bantuan tepat sasaran
Cak Imin menyinggung terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kaitannya pengentasan kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa faktor lain yang dapat diintegrasi untuk pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan mengkonsolidasikan dana umat.
Ia meyakini, jika DTSEN digunakan dalam penyaluran bantuan dari lembaga keagamaan, maka target pengentasan kemiskinan diharapkan bisa segera tercapai.
“Selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada Rp500 triliun lebih, kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, terutama badan amal zakat, Baznas, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin memungkasi.
Dalam rilis Kemenko PM, rapat pengentasan kemiskinan pada lintas kementerian ini meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Mensos-Menag Teken MoU Sukseskan Entaskan Kemiskinan Sekaligus Sekolah Rakyat
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) guna menyukseskan program Sekolah Rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan menandatangani nota kesepahaman.
“Kehadiran kita di sini untuk koordinasi dalam rangka memperkuat kerja sama, khususnya dalam menjalankan tugas kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa 11 Maret, disitat Antara.
Ia menjelaskan, sinergi antara kementerian yang dipimpinnya dan Kemenag sangat penting lantaran arah kerja Kemensos selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.
Di sisi lain, dalam penanganan fakir miskin juga mencakup ranah spiritual. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bentuk penanganan fakir miskin mencakup pengembangan potensi diri berupa bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan, yang mana di dalamnya terdapat nilai spiritual erat kaitannya dengan bidang tugas dari Kemenag.
“Nah yang jarang dikutip oleh banyak pihak adalah pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Jadi ada spiritualnya, maka itu kehadiran saya di sini dalam rangka mengembangkan intervensi di bidang spiritualnya dan harus dengan Kemenag,” ucap Mensos.
Ia menambahkan, selain isu kesejahteraan sosial, kerja sama yang dijalin dengan Kemenag juga mencakup rencana pendirian Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga miskin.
“Jadi kami ditugaskan oleh Presiden untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang siswa-siswinya itu berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Mensos.
Ia menegaskan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk negara memuliakan warga miskin serta memfasilitasi kebangkitan wong cilik.
“Sebab selama 100 tahun Indonesia merdeka, tanpa ada kebangkitan wong cilik dan kebangkitan keluarga miskin, maka kesejahteraan sosial tidak akan tercapai,” tuturnya.
Bertolak dari landasan ini, negara lantas menyediakan akses pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep asrama dan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.
Mensos menuturkan secara faktual terdapat transmisi kemiskinan antargenerasi pada masyarakat Indonesia. Banyak orangtua berpendidikan rendah yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki anak dengan pendidikan rendah di masa depan.
Atas dasar itulah sekolah rakyat nantinya berfungsi sebagai pemutus mata rantai transmisi kemiskinan.
“Kita ingin menghadirkan lulusan yang cerdas, intelektual yang tangguh karakternya dan kuat mentalnya. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan jika diberikan kesempatan, maka akan menjadi anak tangguh,” kata Mensos.
Ia memberi gambaran jika setiap tahunnya terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan kapasitas seribu siswa yang bisa dibangun, maka selama lima tahun akan ada 500 ribu anak miskin yang menjadi agen perubahan untuk mengubah taraf hidup keluarganya.
“Inilah nanti cara kita memutus transmisi kemiskinan melalui proses pendidikan Sekolah Rakyat,” katanya.
Ia mengatakan, peran Kemenag sangat vital dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi madrasah dan sekolah agama yang dinaungi oleh Kemenag.
“Seperti kemarin diusulkan madrasah rakyat. Jadi nanti kalau ada Sekolah Rakyat, di Kemenag nanti ada Madrasah Rakyat,” ucap Mensos.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama dari sektor pendidikan.
Dia mengatakan Kemenag memiliki 42 ribu madrasah/sekolah agama yang dapat dioptimalkan guna mendukung Sekolah Rakyat, sebagai program prioritas Presiden.
“Sekolah Rakyat yang paling riil itu adalah madrasah. Dari 42 ribu sekolah itu, 60 persennya adalah madrasah yang dikelola oleh umum/masyarakat yang butuh dikembangkan lagi lewat Program Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Ia menilai madrasah sangat layak dijadikan sebagai Sekolah Rakyat mengingat keberadaannya yang sudah mengakar di masyarakat.
Hasil pertemuan dan penandatanganan MoU antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar akan ditindaklanjuti oleh masing-masing tim teknis yang akan berkolaborasi menyukseskan program pengentasan kemiskinan melalui intervensi bidang pendidikan, yaitu Sekolah Rakyat.
-

50-an Sekolah Rakyat Sudah Siap Memulai KBM Juli 2025, Gus Ipul: Makan, Seragam, Semua Gratis – Halaman all
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat 50 sekolah rakyat yang sudah siap menjalankan aktivitas pembelajaran.
Tayang: Selasa, 11 Maret 2025 05:41 WIB
Tribunnews.com/Fahdi
SEKOLAH RAKYAT – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh usai rapat mengenai Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada tahun ajaran ini, Gus Ipul memastikan biaya sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama tersebut, gratis. (Fahdi Fahlevi)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat 50 sekolah rakyat yang sudah siap menjalankan aktivitas pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar (KBM).
Sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Termasuk menyiapkan tenaga pendidik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU,” katanya.
Ia mengatakan program Sekolah Rakyat ini dijalankan dengan melibatkan kerja sama dari sejumlah kementerian.
Ia memastikan biaya sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama tersebut, gratis.
“Makan, seragam, semua gratis,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat tersebut akan dimulai pada Juli tahun ini berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran 2025/2026.
“Ya kurang 3 bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026,” pungkasnya.
“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}Berita Terkini
-

Layanan 12 PAS Tetap Optimal di Tengah Efisiensi
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menangani kesejahteraan sosial dari seluruh lapisan masyarakat rentan. Masyarakat yang membutuhkan tersebut dikategorikan dalam 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial).
Terdapat 12 PAS yang menjadi tugas dan fungsi Kemensos untuk melayani kelompok tersebut, yaitu:
– Anak-anak rentan
– Difabel
– Lansia terlantar
– Masyarakat berpendapatan rendah
– Korban bencana
– Masyarakat dengan afirmasi khusus
– Warga binaan
– Korban kekerasan
– Korban NAPZA dan HIV/ AIDS
– Masyarakat yang bermasalah sosial
– Perempuan rentan
– Fakir miskin“Inilah bagian dan tugas dari Kementerian Sosial untuk melayani Pemerlu Atensi Sosial yang kita rumuskan dalam 12 Pas,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, dalam program acara Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Senin, 10 Maret 2025.
Kemensos memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas dalam bentuk berbagai program mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Kemensos juga bertanggung jawab terhadap lansia terlantar.
“Banyak sekali orang tua usia 70 tahun ke atas hidup sendiri karena anaknya bekerja di daerah lain atau misalnya tidak sanggup untuk merawat orang tua karena berpendapatan rendah. Layanan yang disediakan oleh kementerian dan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan yang masuk ke dalam kategori itu,” kata Gus Ipul.
Untuk mendukung layanan, Kemensos memiliki sentra yang menyiapkan fasilitas untuk 12 PAS berupa rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.
“Ada yang residensial ada yang tinggal di sentra, ada pula kami yang mendatangi rumah atau tempat mereka,” katanya.
Layanan untuk 12 PAS sangat bermanfaat. Namun, apakah layanan ini terdampak efisiensi? Gus Ipul menegaskan bawa efisiensi tidak memotong anggaran untuk 12 PAS. Bahkan akan ada penambahan layanan.
“Dipastikan layanan tidak ada yang dikurangi. Seperti biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan malah ditambah seperti terapi yang kita buka di setiap sentra sehingga melayani siapapun yang membutuhkan layanan-layanan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ROS)
-

Pemerintah Bentuk Sekolah Rakyat, PDIP: Ini Proyek Apa Lagi?
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli mengkritik wacana pembentukan sekolah rakyat.
Dia lebih menyarankan agar sekolah yang sudah ada saat ini diperbaiki, bukan malah membangun sekolah baru.
“Mengapa tidak perbaiki saja kualitas sekolah-sekolah yang ada, kalau kurang, bangun & tambahin,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025).
Sekolah rakyat itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Alasan ini kata dia kurang mendukung, mengingat pendidikan saat ini sudah gratis.
“Dan bukannya pendidikan juga sudah gratis? Tidak ada alasan tidak mampu tidak sekolah. ‘Sekolah Rakyat’ ini proyek apa lagi?,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri untuk membahas sekolah rakyat.
Sekolah Rakyat rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 ini.
“Ya, dalam bulan ini, akhir bulan ini atau bulan depan sudah dimulai. Kalau nanti memang sudah artinya disetujui oleh Presiden perencanaan kita ini. Semuanya tergantung arahan Presiden,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Senin, (10/3/2025).
Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school (asrama).
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan, pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk pembangunan satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 50 sekolah rakyat yang sudah dapat dibuka.
“Anggaran tergantung perkembangan. Nanti, Pak Mensos lebih detail. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” jelas Cak Imin.



