Tag: Saifullah Yusuf

  • Punya Sekolah Bibit Unggul, Pemkot Surabaya Siap Buka Sekolah Rakyat Pertengahan Tahun 2025

    Punya Sekolah Bibit Unggul, Pemkot Surabaya Siap Buka Sekolah Rakyat Pertengahan Tahun 2025

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemkot Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026.

    Namun berbeda dengan konsep dengan pemerintah pusat, ada beberapa modifikasi ide yang akan dilakukan Pemkot Surabaya.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok ekonomi rentan ekonomi dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan melakukan beberapa modifikasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Tujuannya sama, yakni tetap memberikan pendidikan gratis kepada seluruh siswa.

    Saat ini, Pemkot Surabaya telah menggratiskan pendidikan siswa bagi seluruh sekolah SD-SMP negeri di Kota Pahlawan.

    “Kalau bicara pendidikan gratis, Surabaya sudah gratis dari SD hingga SMP. Bahkan, untuk SMA juga demikian melalui intervensi dari pemerintah provinsi,” kata Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu (16/3/2025).

    Selain itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial juga telah lebih dahulu meluncurkan program Sekolah Bibit Unggul.

    Bukan hanya menjangkau pendidikan hingga tingkat SMA seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Bibit Unggul juga menjangkau siswa kurang mampu untuk disekolahkan hingga perguruan tinggi.

    Namun, berbeda dengan Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif, Sekolah Bibit Unggul merekrut siswa dari keluarga miskin untuk bersekolah di sekolah umum.

    Setelah sekolah, mereka tinggal di asrama yang disiapkan pemkot.

    “Sebab menurut kami, kalau pendidikan bagi siswa rentan ini harus dipisahkan dengan siswa yang lain, justru akan membuat peserta didik semakin tidak percaya diri,” kata Cak Eri yang juga peraih gelar Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Airlangga Surabaya ini.

    “Karenanya, mereka tetap bersekolah di sekolah umum, seperti dengan siswa pada umumnya, namun biayanya ditanggung pemkot. Termasuk, dengan memberikan perlengkapan sekolah dan akomodasi lainnya,” katanya.

    Tantangan lainnya, Pemkot Surabaya tak memiliki cukup lahan untuk membuka sekolah baru.

    Mengingat, luasan lahan yang dibutuhkan mencapai 5 hektare untuk tiap sekolah seperti yang disyaratkan pemerintah provinsi.

    “Untuk lahan di perkotaan, luas tersebut tentu cukup besar,” katanya.

    Karenanya, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait usulan tersebut.

    “Kami akan instruksikan Dinas Sosial untuk mendata jumlah kelompok rentan (miskin) serta berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A-PPKB) untuk mematangkan konsep ini,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

    Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin, menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mendata target keluarga rentan ekonomi dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Kami akan cocokkan dengan data Dinas Pendidikan untuk mengetahui mana yang masuk usia SD, SMP, dan seterusnya,” kata Anna saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (16/3/2025).

    Nantinya, pihaknya juga akan melaporkan evaluasi program Sekolah Bibit Unggul yang saat ini sudah berlangsung di UPTD Kampung Anak Negeri (KANRI).

    Total, ada 164 orang yang telah mendapat intervensi untuk pendidikan hingga perguruan tinggi.

    “Pada prinsipnya, kami siap untuk melaksanakan Sekolah Rakyat sesuai dengan arahan pemerintah pusat, namun dengan sedikit modifikasi seperti petunjuk bapak wali kota. Kami akan menambahkan beberapa yang belum ada di program pemkot,” kata Anna.

    Satu di antara penyesuaian lainnya ada pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.

    “Kami sudah bertemu dengan Menteri Sosial juga terkait teknis Sekolah Rakyat ini. Termasuk, satu di antaranya terkait dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai Pancasila,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

    “Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul sebelumnya.

    Indikator kemiskinan yang digunakan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama, tetapi tetap memungkinkan orang tua untuk menengok anaknya, terutama bagi siswa tingkat SD.

    Pemerintah juga akan menjamin sekolah ini sepenuhnya gratis, termasuk asrama, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan lainnya.

  • Mensos Sebut 60.000 Pengajar Bakal Disaring Lagi, untuk Sekolah Rakyat

    Mensos Sebut 60.000 Pengajar Bakal Disaring Lagi, untuk Sekolah Rakyat

    Mensos Sebut 60.000 Pengajar Bakal Disaring Lagi, untuk Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan, dari 60.000 guru penggerak yang telah lolos seleksi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), akan disaring lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tim pengajar di
    Sekolah Rakyat
    .
    “Iya disaring lagi, kita kan enggak (membutuhkan) sebanyak itu juga,” kata Mensos yang karib
    Gus Ipul
    usai Rapat Tingkat Menteri bersama 43 menteri/lembaga di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14/3/2025).
    Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas terkait dengan kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat.
    “Sekarang lagi bahasan, mereka lagi rapat terus mungkin minggu depan lah, dari yang 60.000 itu, ada dulu. Nanti akan disiapkan,” ujar Gus Ipul.
    Sebelumnya, sebanyak 60.000 guru penggerak telah diseleksi sebagai tim pengajar Sekolah Rakyat.
    “Artinya nanti dipilihkan dari sekian ribu guru yang sudah lulus seleksi itu. Untuk guru penggerak itu, kan ada 60.000 lebih itu,” kata Gus Ipul sebelumnya.
    Gus Ipul mengatakan bahwa proses seleksi ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kemendikdasmen.
    “Gurunya sudah disiapkan di Dikdasmen, tinggal diseleksi ulang,” ujar Gus Ipul.
    “Artinya, dari ribuan guru yang sudah lulus seleksi sebelumnya, akan dipilih yang paling sesuai untuk mengajar di Sekolah Rakyat,” katanya lagi.
    Adapun mekanisme Sekolah Rakyat berbentuk
    boarding school
    . Teknisnya akan mirip dengan pesantren di mana siswa laki-laki dan perempuan dipisah.
    “Sendiri-sendiri, yang laki sendiri, yang perempuan sendiri,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat

    Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. Rapat dilakukan bersama kementerian yang menjadi bagian penanganan kemiskinan.

    Muhaimin mengatakan bahwa rapat membahas pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Hal ini juga dalam rangka menyiapkan pelaksanaan Inpres Penanggulangan Kemiskinan.

    Dia menjelaskan salah satu isu penting yang diprioritaskan tersebut adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan APBN terdistribusikan dengan efektif dan efisien.

    “Sehingga APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran,” kata Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin.

    Penyaluran bantuan tepat sasaran

    Cak Imin menyinggung terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kaitannya pengentasan kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa faktor lain yang dapat diintegrasi untuk pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan mengkonsolidasikan dana umat.

    Ia meyakini, jika DTSEN digunakan dalam penyaluran bantuan dari lembaga keagamaan, maka target pengentasan kemiskinan diharapkan bisa segera tercapai.

    “Selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada Rp500 triliun lebih, kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, terutama badan amal zakat, Baznas, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin memungkasi.

    Dalam rilis Kemenko PM, rapat pengentasan kemiskinan pada lintas kementerian ini meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Targetkan Bangun 200 Sekolah Rakyat Tahun Ini

    Mensos Targetkan Bangun 200 Sekolah Rakyat Tahun Ini

    Jakarta

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar pertemuan dengan kepala daerah se-Jawa Barat (Jabar) di Cibinong, Bogor. Salah satu pembahasannya adalah terkait sekolah rakyat.

    “Yang kita laporkan adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini khusus untuk mereka yang miskin atau miskin ekstrem. Kalau dalam data tunggal sosial ekonomi, dia berada di desil 1 dan 2. Jadi dalam data itu semua penduduk Indonesia ada,” kata Gus Ipul, kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (13/3/2025).

    Data kemiskinan akan digunakan untuk melakukan intervensi program sekolah rakyat tersebut. Termasuk untuk memilih dalam perekrutan siswanya.

    “Sekolah ini berasrama, gratis mulai dari baju, peralatan sekolah, keperluan lainnya ditanggung pemerintah. Lalu ke depan diharapkan jenjang pendidikannya SD, SMP, dan SMA,” imbuhnya.

    “Akan dialokasikan 300-350 murid perjenjang. Kira-kira 1.000 itu nanti satu sekolah. Akan dimulai tahun ini melihat situasi dan kondisinya,” lanjut Gus Ipul.

    Dia mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah. Harapannya, kepala daerah yang memiliki aset tanah atau bangunan, bisa dilaporkan.

    Targetnya di tahap awal, 200 sekolah bisa terbangun. “Yang ditargetkan ini seluruh Indonesia nanti 200 tahun ini dan tahun depan. Jawa Barat nanti tergantung usulan mana yang paling mungkin. Saya berharap di atas 30. Kita asumsikan 1 kabupaten kota 1. Nanti provinsi punya sendiri 1 atau 2,” tuturnya.

    (rdh/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

    Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

    JABAR EKSPRES – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis.

    Kemensos menggelar rapat sosialisasi dan pembentukan sekolah rakyat di Gedung Serba Guna, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (13/3).

    Sekolah rakyat akan berkonsep asrama (boarding school), mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

    BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

    “Nanti kita lihat situasi dan kondisinya, sekarang kita sedang berkonsolidasi dengan bupati wali kota dan gubernur,”ujarnya.

    Pembangunan sekolah rakyat tersebut, kata Gus Ipul, akan dibangun diaset maupun tanah milik pemerintah daerah (Pemda) yang diusulkan kepada kementerian sosial.

    Sebelum dibangun di wilayah, Kemensos akan memverifikasi terlebih dahulu mana saja yang memenuhi kriteria, jika sudah layak akan dibangun tahun ini.

    “Kita mohon kepada Bupati, Wali Kota yang memiliki aset maupun tanah, aset merupakan bangunan ataupun tanah itu bisa nanti diusulkan kepada kementerian sosial,” katanya.

    BACA JUGA: Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Penerimaan peserta didik pada sekolah rakyat akan mendasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memetakan masyarakat berkategori miskin ekstrem dan miskin.

    “Sekolah rakyat ini khusus untuk mereka yang miskin atau miskin ekstrem. Kalau dalam data tunggal sosial ekonomi dia berada di desil 1 dan desil 2,” jelasnya.

    Kementerian Sosial terus mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

    “Semua seluruh indonesia yang ditargetkan nanti 200 untuk tahun ini dan tahun depan,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Hadirkan BTP dan Konsultan, Pemkot Bogor Kaji Jalan Amblas di Batutulis

    Gus Ipul melanjutkan, untuk kouta sekolah rakyat di Provisi Jawa Barat itu tergantung dari usulan pemerintah daerah masing-masing kota dan Kabupaten.

    “Saya berharap di atas 30, saya berharapnya. Misalnya ada diatas 30 dari kabupaten kota.
    Kita asumsikan sekarang 1 kabupaten 1 (sekolah rakyat) aja misalnya,” pungkasnya.

  • Mensos Gus Ipul dan Kepala Daerah Jateng Matangkan Rencana Sekolah Rakyat

    Mensos Gus Ipul dan Kepala Daerah Jateng Matangkan Rencana Sekolah Rakyat

    Jakarta

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) fokus mempersiapkan program Sekolah Rakyat, salah satunya di wilayah Jawa Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan tahapan persiapan Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini akan mulai beroperasi.

    “Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita akan buka. Memang ini cepat sekali, persiapannya juga kita harus lembur terus,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (12/3).

    Dalam kesempatan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul hadir bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Persiapan tersebut mencakup pendalaman konsep, penyusunan instruksi presiden, peraturan presiden, cetak biru, serta penetapan tim formatur.

    Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran calon peserta didik juga sudah mulai diproses. Selain sosialisasi program, Gus Ipul dan kepala daerah berdiskusi tentang rancangan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

    Para bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan potensi lahan serta aset yang bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah. Pembentukan Sekolah Rakyat dapat menggunakan tiga pendekatan, pertama menggunakan aset gedung yang telah ada.

    Aset-aset ini akan diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pendekatan ketiga melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5-10 hektare. Sesuai arahan Presiden, pembangunan ini akan dimulai tahun ini dengan target 200 sekolah.

    “Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak,” terang Gus Ipul.

    Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini. Para kepala daerah yang hadir menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan.

    Mereka juga mengusulkan beberapa daerah prioritas yang memiliki angka kemiskinan tinggi untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pertama di Jateng. Gus Ipul juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya.

    Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan yang kondusif. Kurikulumnya mengkombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.

    Selain itu, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Gus Ipul menegaskan pembiayaannya 100% gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi merespons penjelasan Gus Ipul dengan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini. Ia menyambut baik gagasan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jateng.

    “Kami sangat menerima baik program ini karena sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam hal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” ujar Luthfi.

    Senada, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengatakan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di Jateng, terutama bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi.

    Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pendampingan pasca kelulusan, memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses yang lebih baik ke dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mensos-Menag Teken MoU Sukseskan Entaskan Kemiskinan Sekaligus Sekolah Rakyat

    Mensos-Menag Teken MoU Sukseskan Entaskan Kemiskinan Sekaligus Sekolah Rakyat

    JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) guna menyukseskan program Sekolah Rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan menandatangani nota kesepahaman.

    “Kehadiran kita di sini untuk koordinasi dalam rangka memperkuat kerja sama, khususnya dalam menjalankan tugas kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa 11 Maret, disitat Antara.

    Ia menjelaskan, sinergi antara kementerian yang dipimpinnya dan Kemenag sangat penting lantaran arah kerja Kemensos selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

    Di sisi lain, dalam penanganan fakir miskin juga mencakup ranah spiritual. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bentuk penanganan fakir miskin mencakup pengembangan potensi diri berupa bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan, yang mana di dalamnya terdapat nilai spiritual erat kaitannya dengan bidang tugas dari Kemenag.

    “Nah yang jarang dikutip oleh banyak pihak adalah pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Jadi ada spiritualnya, maka itu kehadiran saya di sini dalam rangka mengembangkan intervensi di bidang spiritualnya dan harus dengan Kemenag,” ucap Mensos.

    Ia menambahkan, selain isu kesejahteraan sosial, kerja sama yang dijalin dengan Kemenag juga mencakup rencana pendirian Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga miskin.

    “Jadi kami ditugaskan oleh Presiden untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang siswa-siswinya itu berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Mensos.

    Ia menegaskan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk negara memuliakan warga miskin serta memfasilitasi kebangkitan wong cilik.

    “Sebab selama 100 tahun Indonesia merdeka, tanpa ada kebangkitan wong cilik dan kebangkitan keluarga miskin, maka kesejahteraan sosial tidak akan tercapai,” tuturnya.

    Bertolak dari landasan ini, negara lantas menyediakan akses pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep asrama dan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.

    Mensos menuturkan secara faktual terdapat transmisi kemiskinan antargenerasi pada masyarakat Indonesia. Banyak orangtua berpendidikan rendah yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki anak dengan pendidikan rendah di masa depan.

    Atas dasar itulah sekolah rakyat nantinya berfungsi sebagai pemutus mata rantai transmisi kemiskinan.

    “Kita ingin menghadirkan lulusan yang cerdas, intelektual yang tangguh karakternya dan kuat mentalnya. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan jika diberikan kesempatan, maka akan menjadi anak tangguh,” kata Mensos.

    Ia memberi gambaran jika setiap tahunnya terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan kapasitas seribu siswa yang bisa dibangun, maka selama lima tahun akan ada 500 ribu anak miskin yang menjadi agen perubahan untuk mengubah taraf hidup keluarganya.

    “Inilah nanti cara kita memutus transmisi kemiskinan melalui proses pendidikan Sekolah Rakyat,” katanya.

    Ia mengatakan, peran Kemenag sangat vital dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi madrasah dan sekolah agama yang dinaungi oleh Kemenag.

    “Seperti kemarin diusulkan madrasah rakyat. Jadi nanti kalau ada Sekolah Rakyat, di Kemenag nanti ada Madrasah Rakyat,” ucap Mensos.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama dari sektor pendidikan.

    Dia mengatakan Kemenag memiliki 42 ribu madrasah/sekolah agama yang dapat dioptimalkan guna mendukung Sekolah Rakyat, sebagai program prioritas Presiden.

    “Sekolah Rakyat yang paling riil itu adalah madrasah. Dari 42 ribu sekolah itu, 60 persennya adalah madrasah yang dikelola oleh umum/masyarakat yang butuh dikembangkan lagi lewat Program Sekolah Rakyat,” ucapnya.

    Ia menilai madrasah sangat layak dijadikan sebagai Sekolah Rakyat mengingat keberadaannya yang sudah mengakar di masyarakat.

    Hasil pertemuan dan penandatanganan MoU antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar akan ditindaklanjuti oleh masing-masing tim teknis yang akan berkolaborasi menyukseskan program pengentasan kemiskinan melalui intervensi bidang pendidikan, yaitu Sekolah Rakyat.

  • Mensos Gus Ipul: 53 Lokasi Sudah Siap Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Rakyat  – Halaman all

    Mensos Gus Ipul: 53 Lokasi Sudah Siap Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Rakyat  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

    “Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujar Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/3025).

    Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. 

    “Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ungkapnya.

    Gus Ipul menambahkan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. 

    Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

    “Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi lah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” katanya.

    Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. 

    Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

    “Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang,” pungkasnya.

  • 50-an Sekolah Rakyat Sudah Siap Memulai KBM Juli 2025, Gus Ipul: Makan, Seragam, Semua Gratis – Halaman all

    50-an Sekolah Rakyat Sudah Siap Memulai KBM Juli 2025, Gus Ipul: Makan, Seragam, Semua Gratis – Halaman all

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat 50 sekolah rakyat yang sudah siap menjalankan aktivitas pembelajaran. 

    Tayang: Selasa, 11 Maret 2025 05:41 WIB

    Tribunnews.com/Fahdi

    SEKOLAH RAKYAT – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh usai rapat mengenai Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada tahun ajaran ini, Gus Ipul memastikan biaya sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama tersebut, gratis. (Fahdi Fahlevi) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat 50 sekolah rakyat yang sudah siap menjalankan aktivitas pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar (KBM). 

    Sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Termasuk menyiapkan tenaga pendidik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

    “Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU,” katanya.

    Ia mengatakan program Sekolah Rakyat ini dijalankan dengan melibatkan kerja sama dari sejumlah kementerian. 

    Ia memastikan biaya sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama tersebut, gratis.

    “Makan, seragam, semua gratis,” kata Gus Ipul.

    Sekolah Rakyat tersebut akan dimulai pada Juli tahun ini berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran 2025/2026.

    “Ya kurang 3 bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Layanan 12 PAS Tetap Optimal di Tengah Efisiensi

    Layanan 12 PAS Tetap Optimal di Tengah Efisiensi

    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menangani kesejahteraan sosial dari seluruh lapisan masyarakat rentan. Masyarakat yang membutuhkan tersebut dikategorikan dalam 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial).
     
    Terdapat 12 PAS yang menjadi tugas dan fungsi Kemensos untuk melayani kelompok tersebut, yaitu:
     
    – Anak-anak rentan
    – Difabel
    – Lansia terlantar
    – Masyarakat berpendapatan rendah
    – Korban bencana
    – Masyarakat dengan afirmasi khusus
    – Warga binaan
    – Korban kekerasan
    – Korban NAPZA dan HIV/ AIDS
    – Masyarakat yang bermasalah sosial
    – Perempuan rentan
    – Fakir miskin

    “Inilah bagian dan tugas dari Kementerian Sosial untuk melayani Pemerlu Atensi Sosial yang kita rumuskan dalam 12 Pas,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, dalam program acara Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Senin, 10 Maret 2025.
     

    Kemensos memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas dalam bentuk berbagai program mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Kemensos juga bertanggung jawab terhadap lansia terlantar.
     
    “Banyak sekali orang tua usia 70 tahun ke atas hidup sendiri karena anaknya bekerja di daerah lain atau misalnya tidak sanggup untuk merawat orang tua karena berpendapatan rendah. Layanan yang disediakan oleh kementerian dan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan yang masuk ke dalam kategori itu,” kata Gus Ipul.
     
    Untuk mendukung layanan, Kemensos memiliki sentra yang menyiapkan fasilitas untuk 12 PAS berupa rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. 
     
    “Ada yang residensial ada yang tinggal di sentra, ada pula kami yang mendatangi rumah atau tempat mereka,” katanya.
     
    Layanan untuk 12 PAS sangat bermanfaat. Namun, apakah layanan ini terdampak efisiensi? Gus Ipul menegaskan bawa efisiensi tidak memotong anggaran untuk 12 PAS. Bahkan akan ada penambahan layanan.
     
    “Dipastikan layanan tidak ada yang dikurangi. Seperti biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan malah ditambah seperti terapi yang kita buka di setiap sentra sehingga melayani siapapun yang membutuhkan layanan-layanan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)