Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Mensos Gus Ipul Dorong Sekolah Rakyat di Banten, Upaya Bangkitkan Wong Cilik Regional 20 Maret 2025

    Mensos Gus Ipul Dorong Sekolah Rakyat di Banten, Upaya Bangkitkan Wong Cilik Regional 20 Maret 2025

    Mensos Gus Ipul Dorong Sekolah Rakyat di Banten, Upaya Bangkitkan Wong Cilik
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    mendorong
    Sekolah Rakyat
    yang menjadi gagasan Presiden
    Prabowo Subianto
    hadir di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
    Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri acara Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (19/3/2025).
    “Kami harapkan kabupaten kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Nanti Pak Gubernur (Andra Soni) juga memiliki Sekolah Rakyat juga,” kata Gus Ipul.
    Gus Ipul berharap ada Sekolah Rakyat di Provinsi Banten yang dapat memulai kegiatan belajar mengajar secara bertahap pada tahun ajaran 2025-2026.
    “Kalau bisa tahun ini atau tahap kedua tahun depan, kita lihat saja mana yang paling mungkin. Sekarang ini kan kalau kurang tiga bulan sudah pendek waktunya, tetapi di Banten ini akan ada 1 atau 1 yang mulai,” ujar dia.
    Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat didirikan dengan tujuan menyediakan, membuka seluas-luasnya akses
    pendidikan gratis
    berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    “Ini adalah ide, gagasan dari Pak Presiden Prabowo sebagai usaha untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik,” kata dia.
    Gus Ipul menambahkan, syarat siswa bisa belajar di Sekolah Rakyat adalah memiliki keinginan besar untuk berprestasi dan mendapatkan izin tinggal di asrama.
    Adapun fokus pendidikan yang akan diberikan ialah pendidikan formal dan pendidikan karakter.
    “Lulusannya kami harapkan cerdas intelektual, bermental tangguh, berkarakter kuat, dan lahirnya agen-agen perubahan setiap keluarga miskin serta memutuskan rantai kemiskinan,” harap dia.
    “Negara hadir untuk memuliakan orang miskin,” tutur Gus Ipul.
    Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik Sekolah Rakyat dengan menyiapkan enam titik lahan untuk mendukung gagasan Presiden Prabowo.
    “Saya sudah mengajukan lima titik provinsi, ditambah tadi Lebak 1 hektar,” kata Andra.
    Andra menjelaskan, ada dua pola yang dipersiapkan, yakni membangun unit sekolah baru yang dibantu oleh Kemensos, PUPR, atau pihak yang lainnya.
    Pola kedua adalah memaksimalkan sekolah yang memiliki lahan yang luas.
    “Yang kedua, memaksimalkan sekolah-sekolah kami yang
    existing
    . Ada sekolah kami yang luasnya 7 hektar, tetapi menampung sedikit karena bangunan,” ujar Andra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Rakyat, Pemprov Banten Ajukan 6 Lokasi ke Kemensos Regional 20 Maret 2025

    Sekolah Rakyat, Pemprov Banten Ajukan 6 Lokasi ke Kemensos Regional 20 Maret 2025

    Sekolah Rakyat, Pemprov Banten Ajukan 6 Lokasi ke Kemensos
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Banten
    Andra Soni
    telah mengusulkan enam lokasi yang akan dijadikan
    Sekolah Rakyat
    .
    Nantinya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dapat menempuh pendidikan secara gratis.
    “Saya sudah mengajukan lima titik lokasi Sekolah Rakyat, ditambah tadi Lebak 1 hektar,” kata Andra kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (18/4/2025).
    Namun, Andra tidak menyebutkan di mana saja lima lokasi yang akan dibangun Sekolah Rakyat.
    Andra menjelaskan, ada dua konsep yang dipersiapkan Pemprov Banten untuk merealisasikan gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
    Pertama, membangun unit sekolah baru yang anggarannya dari Kemensos, Kementerian PUPR, atau pihak lainnya.
    Adapun konsep kedua ialah memaksimalkan sekolah-sekolah yang memiliki lahan yang luas.
    “Yang kedua memaksimalkan sekolah-sekolah kami yang
    existing
    , ada sekolah kami yang luasnya 7 hektar, tetapi menampung sedikit karena bangunan,” ujar Andra.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    mengatakan, Sekolah Rakyat yang menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto hadir di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
    “Kami harapkan kabupaten kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Nanti Pak Gubernur (Andra Soni) juga memiliki Sekolah Rakyat juga,” kata Gus Ipul.
    Gus Ipul berharap, Sekolah Rakyat di tanah para jawara dapat memulai kegiatan belajar mengajar secara bertahap dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
    “Kalau bisa tahun ini atau tahap kedua tahun depan, nanti kita lihat saja mana yang paling mungkin. Sekarang ini kan kalau kurang tiga bulan sudah pendek waktunya, tetapi di Banten ini akan ada satu atau dua yang mulai,” ujar dia.
    Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat didirikan dengan tujuan menyediakan, membuka seluas-luasnya akses
    pendidikan gratis
    berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    “Ini adalah ide, gagasan dari Pak Presiden Prabowo sebagai usaha untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik,” kata dia.
    Gus Ipul menambahkan, syarat siswa bisa belajar di Sekolah Rakyat adalah memiliki keinginan besar untuk berprestasi dan mendapatkan izin tinggal di asrama.
    Adapun fokus pendidikan yang akan diberikan ialah pendidikan formal dan pendidikan karakter.
    “Lulusannya kami harapkan cerdas intelektual, bermental tangguh, berkarakter kuat, dan lahirnya agen-agen perubahan setiap keluarga miskin dan memutuskan rantai kemiskinan,” harap dia.
    “Negara hadir untuk memuliakan orang miskin,” ucap Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Gus Ipul Dorong Sekolah Rakyat di Banten, Upaya Bangkitkan Wong Cilik Regional 20 Maret 2025

    Ribuan Orang Kaya Banten Terima Bansos Sembako, Gus Ipul: Temuan Kami seperti Itu Regional 20 Maret 2025

    Ribuan Orang Kaya Banten Terima Bansos Sembako, Gus Ipul: Temuan Kami seperti Itu
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 334.415 warga di Provinsi Banten menerima
    bantuan sosial
    (
    bansos
    ) sembako dari pemerintah.
    Namun, ada 4.386 orang di antaranya masuk kategori mampu atau orang kaya.
    “Banyak penduduk Banten yang masuk desil (kelompok sejahtera) 10 jadi penerima bansos. Desil 10 ini kan sudah paling kaya. Temuan pertama kami seperti ini,” kata
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (19/3/2025).
    Seharusnya, kata Menteri yang akrab disapa
    Gus Ipul
    itu, penerima manfaat bansos masuk kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah.
    Sementara itu, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas yang tak pantas menerima bantuan.
    Selain itu, Gus Ipul menemukan masih banyak warga usia produktif (15-50 tahun) yang mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.
    Ada juga, lanjut Gus Ipul, sebanyak 45.355 orang yang menerima bantuan sudah lebih dari 10 tahun, bahkan 13.133 di antaranya telah menerima sejak tahun 2013.
    “Kami harus jujur ada data yang salah. Perintah Presiden perbaiki data itu agar ke depan tepat sasaran,” ujar dia.
    Untuk memperbaiki data tersebut, Kemensos saat ini sedang melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Namun, Gus Ipul mengakui progres verifikasi lapangan saat ini masih 25 persen.
    Kecilnya capaian tersebut disebabkan kondisi medan di Provinsi Banten yang sulit, ditambah saat ini sedang bulan Ramadhan.
    “Nanti setelah puasa, kami harapkan Mei 2025 semua selesai 100 persen,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Siaga Modus Penipuan Berkedok Link Pendaftaran Bansos

    Video: Siaga Modus Penipuan Berkedok Link Pendaftaran Bansos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul mewanti-wanti maraknya link palsu dengan iming-iming dapat bantuan sosial dengan mendaftar di link tertentu. Imbauan ini diberikan sang menteri menjelang Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025 mendatang.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/03/2025) berikut ini.

  • Pemerintah Jabar Bakal Bangun 30 Sekolah Rakyat, untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

    Pemerintah Jabar Bakal Bangun 30 Sekolah Rakyat, untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

    Rakor dan diseminasi Sekolah Rakyat dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.

    Saifullah Yusuf mengungkapkan, saat ini Kementerian sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.

    “Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaallah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” kata Yusuf.

    Yusuf mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” sebut Yusuf.

    Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu.

    “Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara,” ujar Yusuf.

  • Soeharto hingga Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Soeharto hingga Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Presiden ke 2 Jenderal Purn Soeharto dan Presiden ke 4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masuk dalam daftar 10 tokoh yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Soeharto dikenal sebagai tokoh penuh kontroversi. Pada era kekuasaannya yang berlangsung selama 32 tahun, Soeharto menerapkan sensor yang sangat ketat terhadap media, bahan bacaan, hingga dugaan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Sementara itu, Gus Dur adalah presiden pertama yang memimpin Indonesia pasca Pemilu 1999. Gus Dur dikenal sebagai bapak toleransi dan memulai proses transisi demokratisasi dari era otoritarianisme Orde Baru warisan Soeharto.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengemukakan bahwa pihaknya bersama dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Rabu (19/3/2025).

    Adapun usulan itu akan diseleksi dan digodok oleh anggota TP2GP yang terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional. Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. 

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Mensos Gus Ipul.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Adapun tokoh yang kembali diusulkan, antara lain:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
    2.Jenderal Soeharto (Jawa Tengah)
    3. K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur)
    4. Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah),
    5. Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
    6 K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    4 tokoh yang baru diusulkan tahun ini:

    1. Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
    2. Deman Tende (Sulawesi Barat)
    3. Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
    4. K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Sekolah Rakyat, Pemprov Banten Ajukan 6 Lokasi ke Kemensos Regional 20 Maret 2025

    Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat

    Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anak-anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis dan pemulung yang selama ini hidup terlunta-lunta di jalanan kini punya kesempatan menimba ilmu lewat program
    Sekolah Rakyat
    yang digagas pemerintah Presiden
    Prabowo Subianto
     
    Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang mengatakan, Sekolah Rakyat bakal menampung masyarakat yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan maupun pendataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya para anak jalanan di atas.
    “Jadi benar-benar rakyat yang paling bawah, yang mungkin selama ini kita lihat hidup di jalanan. Mereka lahir di lingkungan yang tidak stabil dan akhirnya mewarisi kemiskinan dari orangtua mereka,” ujar Nanik di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Ia mengingatkan, Sekolah Rakyat ditujukan tidak hanya untuk masyarakat miskin pada umumnya, tetapi juga masyarakat miskin ekstrem serta mereka yang selama ini tak terdata. 
    Oleh karena itu, BP Taskin bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan berbagai pihak lainnya untuk mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau sistem administrasi.
    “Kalau yang miskin ekstrem mungkin sudah masuk dalam data, tapi ada banyak yang belum terdaftar sama sekali,” ujar Nanik.
    Ia mencontohkan, menurut laporan sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), terdapat sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia (belum diverifikasi), di mana 50 persen di antaranya tidak memiliki KTP.
    BP Taskin akan terus melakukan verifikasi terhadap data tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memproses administrasi kependudukan bagi mereka yang belum memiliki identitas resmi.
     
    “Tapi ada banyak ternyata yang kita temukan dia itu pemulung dan ini masih laporan sementara kita mesti verifikasi,” ujar Nanik.
    “Nah ini berarti nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak ber-KTP, atau yang nggak punya KTP nanti kita proses,” kata dia melanjutkan.
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebutkan, anak-anak miskin yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga bakal diberikan pekerjaan di proyek-proyek strategis pememrintah ketika mereka lulus kelak.
    “Bagi yang lulus, kami sepakat untuk melakukan inkubasi dan menyalurkan mereka ke program-program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, penyediaan makanan bergizi gratis, dan program prioritas lainnya,” kata Budiman, Selasa.
    Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang layak serta akses langsung ke dunia kerja.
    “Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi jembatan bagi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Budiman.
     
    Kendati demikian, Budiman juga tetap mendorong lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi.
    Ia menyatakan, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta untuk mendukung pendanaan pendidikan maupun membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
    “Kami sepakat bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di SMA. Mereka yang berbakat dan berminat akan didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara yang siap bekerja akan disalurkan ke program strategis pemerintah,” ujar Budiman.
    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal mempunyai satu Sekolah Rakyat.
    “Harapan Presiden, ke depan setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
    “Namun, tentu ini dilakukan secara bertahap,” ujar dia.
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menargetkan Sekolah Rakyat bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
     
    Saat ini, Kementerian Sosial tengah mengidentifikasi jumlah sekolah yang siap beroperasi dalam tahap awal program ini.
    “Mudah-mudahan di tahun ajaran 2025-2026 bisa kita mulai. Sekarang sedang kita matangkan, kita identifikasi berapa sekolah yang bisa memulai program ini,” kata Gus Ipul.
    Ia menyebutkan bahwa pemerintah membuka berbagai opsi untuk mendanai pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dukungan dana dari pihak swasta.
    Namun, pendanaan dari perusahaan swasta harus seizin Presiden Prabowo.
    “Kalau tadi disebut oleh BP Taskin, bahwa pihak swasta bisa berpartisipasi, tentu semua harus mendapat persetujuan dari Presiden,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PKP Maruarar Minta KPK Kawal Program Pembangunan 3 Juta Rumah – Page 3

    Menteri PKP Maruarar Minta KPK Kawal Program Pembangunan 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiamn (PKP), Maruarar Sirait meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Ia menyebut, program unggulan Presiden Prabowo itu telah tercatat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

    Hal itu Ara ungkap usai melakukan audiensi bersama dengan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/3/2025).

    “Sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan. Karena target pertumbuhan ekonomi 8% itu sektor perumahan banyak sekali beririsan contoh industri yang menyangkut soal semen, pasir, kayu, aluminium, bahkan sampai kepada pekerjaannya kepada pengusaha UMKM dan tenaga kerja dan sebagainya itu banyak sekali berpengaruh,” ucap Ara kepada wartawan.

    “Jadi kita ingin menggerakkan ekonomi juga dari situ pengangguran bisa dikurangi melalui sektor perumahan ini jadi itu yang tadi saya sampaikan,” sambung dia.

    Menurut Ara dalam program ini, pemerintah harus betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima, diantaranya masyarakat kategori miskin extreme dan kategori miskin rentan harus menjadi prioritas. Belum lagi, Ara mengklaim program 3 juta rumah ini banyak diminati dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

    “Dengan arahan tadi kami bisa memegang program-program untuk bisa kami jalankan dengan adanya kepastian hukum dengan adanya kepastian data by name dan by address, itu sangat penting,” tegas dia.

     

  • KPK Siap Kawal Program 3 Juta Rumah dan Bansos agar Bebas Korupsi

    KPK Siap Kawal Program 3 Juta Rumah dan Bansos agar Bebas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kunjungan ini membahas pencegahan korupsi dalam program pembangunan 3 juta rumah serta penyaluran bantuan sosial (bansos).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan lembaganya siap mengawal pelaksanaan program agar berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.

    “KPK ingin memastikan program pembangunan 3 juta rumah serta bansos tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Menurut Tanak, pengawasan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Data Akurat Kunci Keberhasilan

    Ara menegaskan validasi data sangat penting dalam penyaluran bantuan agar program berjalan sesuai sasaran, seperti dalam audiensi dengan KPK. Dia mengaku, masalah data masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diperbaiki.

    “Dengan arahan dari KPK, kami bisa menjalankan program dengan kepastian hukum dan kepastian data by name by address,” jelas Ara.

    Sementara itu, Gus Ipul menambahkan Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk mengonsolidasikan data penerima bansos agar lebih akurat. “Ke depan, bansos akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Perkuat Kerja Sama Antikorupsi

    Kemensos juga telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak 2020 untuk memperkuat pencegahan korupsi. Gus Ipul berharap kerja sama ini dapat diperpanjang hingga tahun-tahun mendatang.

    “Dengan adanya kerja sama ini, kinerja Kemensos dalam pencegahan korupsi terus meningkat,” tutupnya.

    Melalui sinergi antara pemerintah dan KPK, diharapkan program pembangunan dan bantuan sosial dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi.

  • Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi terkait ground check atau uji petik untuk memastikan keakuratan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejauh ini ground check baru terekam pada 25 persen dari keseluruhan data.

    “Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi dalam rangka agar yang kita lakukan ya, data ini kita sedang ground check ini bisa kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada istilahnya itu ada sedikit kelambatan lah. Sampai sekarang baru 25 persen ya, yang mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kita percepat lagi,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025.

    Gus Ipul mengatakan tantangan memastikan keakuratan di lapangan misalnya medan yang sulit. Sejauh ini ground check di lapangan menunjukkan sebagian besar datanya cocok, meski belum dapat disimpulkan secara pasti.

    “Belum bisa disimpulkan. Tapi memang sebagian besar cocok. Sebagian besar cocok dengan data yang kita punya. Dari DTSEN itu sebagian besar cocok,” kata Gus Ipul.

    Dia berharap pada Mei mendatang ground check sudah bisa tuntas 100 persen. Nantinya data tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan II.

    “Itu akan kita jadikan perdoman nanti. Nah tapi sebelum itu kan ada satu tahap yang kita lewati, yaitu ground check untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali,” kata Gus Ipul.

    Kemensos dan BPS melakukan ground check untuk memastikan keakuratan DTSEN. Pengecekan lapangan itu melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinsos di seluruh Indonesia.

    Dalam pemutakhiran DTSEN, mereka akan melakukan pengecekan meliputi melengkapi variabel data, memeriksa keberadaan KPM/PM aktif atau tidak aktif, serta melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS.

    Para pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, dan memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data tersebut tetap akurat dan relevan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News