Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Soeharto Masuk 10 Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Alasannya ‘Tutup Rapat Aib Sejarah’?

    Soeharto Masuk 10 Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Alasannya ‘Tutup Rapat Aib Sejarah’?

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ramai dalam pemberitaan, gelombang kritik atas langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang hendak menjadikan Presiden ke-2 RI, Jenderal Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Apa sejatinya alasan dari pemerintah?

    Dari laman resmi Kemensos, terungkap bahwa Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sedang membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Ruang Rapat Menteri, Selasa, 18 Maret 2025 lalu, mengatakan bahwa dasar penentuan gelar kali ini selaras dengan semangat kerukunan dan kebersamaan.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata dia, dikutip pada Minggu, 23 Maret 2025.

    Adapun, istilah mikul duwur mendem jero secara harfiah dapat diartikan sebagai ‘menjunjung tinggi derajat orang tua, serta menutup rapat-rapat aib keluarga.’

    Semangat tersebut kemudian menjadi pedoman bagi anggota TP2GP yang terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional.

    Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Mensos Gus Ipul.

    10 Nama Masuk Daftar Usulan

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Berikut adalah beberapa tokoh yang diusulkan untuk penghargaan:

    Tokoh yang kembali diusulkan:

    K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur) Jenderal Soeharto (Jawa Tengah) K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur) Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah) Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh) K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)

    Tokoh baru yang diusulkan tahun ini:

    Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali) Deman Tende (Sulawesi Barat) Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara) K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

    Sebagai catatan, nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024 akan kembali diusulkan pada 2025, karena hingga saat ini belum ada keputusan dari Presiden terkait usulan tersebut.

    “Karena belum ada catatan apapun dari Presiden tentang usulan yang sudah dibuat oleh Menteri Sosial sebelumnya. Pastinya saya akan memberikan laporan agar pengangkatan gelar tahun ini bisa disertakan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Jadi ada dua (usulan) bila Presiden berkenan,” kata Mensos Gus Ipul.

    Dewan Gelar telah menyepakati nama-nama calon pahlawan untuk 2024, antara lain Andi Makasau, Letjen Bambang Sugeng, Rahma El Yunusiah, Frans Seda, Letkol Muhammad Sroedji, AM Sangaji, Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma, dan Sultan Muhammad Salahuddin. Pengusulan calon pahlawan ini dibatasi hingga 11 April 2025.

    Setelah verifikasi, TP2GP akan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Sosial untuk diteruskan ke Presiden. Proses ini dijamin transparan dan efektif, dengan komitmen memastikan calon pahlawan memiliki kontribusi besar bagi bangsa. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Kesibukan Seskab Teddy usai Huru-hara Kenaikan Pangkat dan Pengesahan UU TNI

    Ini Kesibukan Seskab Teddy usai Huru-hara Kenaikan Pangkat dan Pengesahan UU TNI

    PIKIRAN RAKYAT – Situasi dalam negeri berkecamuk belakangan disebabkan tudingan kembalinya dwifungsi ABRI, dimulai dengan jabatan ganda Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya disusul pengangkatan prematurnya dari Mayor ke Letkol, hingga pengesahan UU TNI yang penuh kontroversi.

    Hingga saat ini, Seskab Teddy belum memberikan tanggapan apa-apa terkait berbagai tudingan yang diarahkan padanya. Lalu apa yang saat ini tengah dilakukan Seskab sekaligus Letkol TNI itu?

    Bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Seskab Teddy ternyata tengah mempersiapkan infrastruktur dan kurikulum untuk sekolah rakyat yang direncanakan berada di 53 titik di Indonesia dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan sejumlah foto di akun resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Jumat, 21 Maret 2025, dengan imbuhan TIW dan tagar #CatatanSeskab yang merupakan unggahan pribadi dari Letkol Teddy Indra Wijaya.

    “Siang ini, menghadiri undangan rapat dari Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial. Rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo Priyono beserta jajaran Kemensos untuk membahas perkembangan persiapan sekolah rakyat,” ujar Seskab Teddy, dilihat Sabtu, 22 Maret 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa pemerintah telah memastikan kesiapan infrastruktur dan kurikulum untuk 53 sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025, yang akan mencakup tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan tujuan utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Presiden merinci bahwa 53 sekolah di antaranya akan segera diresmikan dalam tiga bulan mendatang.

    Kepala Negara menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan, sehingga hanya perlu dilakukan renovasi ringan. Sementara itu, 147 sekolah lainnya akan segera menyusul.

    Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahun, dengan harapan dalam lima tahun ke depan setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat berasrama.

    Tujuan dari pembangunan sekolah rakyat ini adalah untuk memutuskan siklus kemiskinan dan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak terperangkap dalam kondisi yang sama seperti orang tua mereka.

    Presiden menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pekerjaan sederhana, seperti pemulung, perlu diberdayakan agar mereka tidak mengikuti jejak orang tua mereka. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Seskab Teddy-Mensos persiapkan infrastruktur-kurikulum sekolah rakyat

    Seskab Teddy-Mensos persiapkan infrastruktur-kurikulum sekolah rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf tengah mempersiapkan infrastruktur dan kurikulum untuk sekolah rakyat yang direncanakan berada di 53 titik di Indonesia dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan sejumlah foto di akun resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Jumat (21/3), dengan imbuhan TIW dan tagar #CatatanSeskab yang merupakan unggahan pribadi dari Letkol Teddy Indra Wijaya.

    “Siang ini, menghadiri undangan rapat dari Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial. Rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo Priyono beserta jajaran Kemensos untuk membahas perkembangan persiapan sekolah rakyat,” tulis Seskab Teddy melalui keterangan foto dalam unggahan tersebut yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Teddy menjelaskan bahwa pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan kurikulum untuk 53 sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Presiden merinci sebanyak 53 sekolah di antaranya akan segera diresmikan dalam tiga bulan ke depan.

    Kepala Negara mengatakan Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan sehingga hanya memerlukan renovasi kecil. Sementara itu, 147 sekolah sisanya akan menyusul dalam waktu dekat.

    Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahun sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah rakyat berasrama.

    Tujuan dari pembangunan sekolah rakyat adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan orang tua mereka.

    Presiden menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pekerjaan sederhana, seperti pemulung, harus diberdayakan agar mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos laporkan penyaluran bansos dan sekolah rakyat kepada Presiden

    Mensos laporkan penyaluran bansos dan sekolah rakyat kepada Presiden

    Presiden menginginkan agar ke depan setiap kabupaten dan kota memiliki satu sekolah rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) dan persiapan sekolah rakyat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama soal sekolah rakyat dan yang kedua soal penyaluran bansos,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul saat tiba di Istana Kepresidenan RI.

    Gus Ipul mengemukakan bahwa penyaluran bansos melalui rekening penerima manfaat. Saat ini Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan kepada lebih dari 20 juta penerima manfaat melalui rekening mereka.

    Mengenai sekolah rakyat, Gus Ipul melaporkan bahwa saat ini telah ada lebih dari 200 titik yang siap mendukung penyelenggaraan program tersebut. Titik-titik ini terdiri atas aset milik Kementerian Sosial serta usulan dari gubernur, bupati, dan wali kota.

    Saat ini, kata dia, terdapat lebih dari 160 usulan dari daerah dengan 115 di antaranya berupa tanah seluas 5 hektare ke atas dan sisanya berupa aset yang perlu direvitalisasi.

    Gus Ipul menyebutkan 45 bangunan saat ini telah siap untuk tahap pertama penyelenggaraan sekolah rakyat.

    “Mungkin nanti kalau disetujui Presiden, usulan dari daerah yang 38 itu juga akan kami coba assessment, akan kami coba survei. Kalau cukup, nanti lebih dari 70 yang kami siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini,” kata dia.

    Menteri Sosial juga menegaskan bahwa tidak memprioritaskan daerah tertentu untuk pembangunan sekolah rakyat.

    Namun, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan agar ke depan setiap kabupaten dan kota memiliki satu sekolah rakyat.

    “Arahan Presiden diharapkan ke depan satu kabupaten satu sekolah rakyat, satu kota satu sekolah rakyat. Belum lagi nanti yang dimiliki oleh pemprov ya,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri dan direktur utama bank Himbara ke Istana, untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

    Menurut pantauan hadir di Istana termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang mungkin dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. 

    “Saya belum tau persis tapi tentu kami menyiapkan data data tentang penyaluran bansos program-progam, saya belum tauh pastinya belum tau detilnya,” ujar Gus Ipul.

    Dia menegaskan bahwa seluruh bansos dari Kementerian Sosial bakal disalurkan melalui rekening penerima. Saat ini, sekitar 20 juta lebih penerima manfaat telah memiliki rekening untuk menerima transfer langsung dari pemerintah.

    “Kalau kemensos udah reguler rutin kami mengirim sekitar 20 juta lebih penerima manfaat, jadi kami punya rekeningnya dan itu langung dikirim ke bank ke rekening” jelasnya.

    Namun, untuk mencapai target 30 juta penerima manfaat, Gus Ipul menyebut bahwa percepatan masih diperlukan.

    “Belum tahu saya, nanti makanya tunggu arahan [Presiden],” tambahnya.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan ini memang akan membahas keuangan inklusif.

    Terkait keterlibatan Dirut Himbara, dia menjelaskan bahwa pembahasan kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

    “Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Keuangan inklusif rekening,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengonfirmasi terkait dengan pembahasan adalah skema penyaluran bansos langsung ke rekening penerima. 

    “Iya, nanti kalau sudah selesai saya akan berbicara lebih lanjut,” pungkas Sri Mulyani saat ditanya mengenai rencana tersebut.

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Sosial Gus Ipul Serahkan Santunan ke 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Menteri Sosial Gus Ipul Serahkan Santunan ke 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan santunan untuk 1.000 anak yatim dan dhuafa dari berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) serta yayasan di DKI Jakarta. Kegiatan ini bukan sekadar momentum berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial.

    Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim. Ia menekankan pentingnya semangat dan ketekunan dalam menuntut ilmu agar memiliki masa depan yang cerah.

    “Anak-anakku sekalian yang punya kesempatan hadir di sini (untuk) lebih semangat belajar, lebih semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti menjadi orang-orang tangguh, menjadi generasi kuat, generasi yang akan memimpin Indonesia ke depan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Hal ini disampaikan dalam acara Buka Puasa Bersama Seribu Anak Yatim dan Dhuafa di Masjid Al Hikmah, Kementerian Sosial RI pada Kamis (20/3/2025) petang.

    Gus Ipul mengatakan agar jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah SWT. Sebab, banyak tokoh besar yatim-piatu yang sukses, salah satunya Nabi Muhammad SAW.

    Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

    Gus Ipul menegaskan Kementerian Sosial melalui Program Yatim Piatu (YAPI) telah menyalurkan bantuan kepada 300 ribu anak yatim piatu di seluruh Indonesia, dengan nominal bantuan Rp200 ribu per bulan. Namun, ia menyadari dukungan pemerintah saja belum cukup, sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi hal yang sangat penting.

    “Saya berterima kasih kepada para pengusaha muda dari REI, HIPMI, dan komunitas lainnya yang begitu peduli kepada yatim-piatu. Karena dukungan dari pemerintah yang saya sebut jumlahnya tadi masih tentu belum cukup untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan yatim-piatu. Tapi paling tidak apa yang kita berikan itu sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial untuk anak-anak yatim-piatu,” ungkap Gus Ipul.

    “Kami juga diberi pesan oleh Presiden untuk memperhatikan kelompok-kelompok rentan. Yatim-piatu termasuk kelompok rentan yang memang mendapatkan atensi secara khusus dari Presiden dengan memberikan dukungan lewat regulasi dan berbagai program yang menyentuh mereka secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengungkapkan kegiatan ini telah menjadi tradisi tahunan yang terus berlanjut. Tahun ini adalah kegiatan ke-27 memberikan santunan kepada seribu anak yatim.

    “Penghargaan dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Kemensos yang telah memberikan dukungan penuh dengan fasilitas penggunaan Masjid Al-Hikmah,” paparnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum Forum CSR, Mahir Yahya Bayasud, menegaskan program santunan anak yatim-piatu akan terus berlanjut.

    “Insyaallah ini akan terus berlanjut dan mohon doanya insya Allah, teman-teman para pengembang menjadi berkah usahanya,” ucapnya.

    Salah satu peserta dari Yayasan Nurul Falah Sunter Jakarta Utara, Raka (15) mengungkapkan kegembiraannya saat mengikuti kegiatan ini.

    “Senang, lucu tadi ada Cepot, ada ceramah juga. Senang ketemu Pak Menteri. Dapat makanan, snack, tas dan peralatan sekolah,” katanya.

    Sebagai informasi, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan hadrah dan marawis dari berbagai yayasan yang hadir dilanjutkan pembacaan ayat suci Alquran oleh Yanti Susanti dan Muhammad Najmi Alvaro.

    Ada juga penampilan tausiah menarik ustaz Raja dan Cepot (Rapot) dari Aksi Indosiar. Lalu selawat bersama jelang berbuka dipandu oleh Habib Muchsin, dilanjutkan salat magrib berjamaah.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gus Ipul: Penerima Bansos Produktif Akan Dialihkan ke Program UMKM

    Gus Ipul: Penerima Bansos Produktif Akan Dialihkan ke Program UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) akan dievaluasi setelah menerima bantuan maksimal selama lima tahun. Setelah periode itu, para penerima manfaat yang masuk kategori usia produktif diharapkan dapat berpindah ke program pemberdayaan ekonomi.

    “Penerima bansos maksimal akan mendapatkan bantuan selama lima tahun. Setelah itu akan kita proses lagi dan pelajari. Bagi yang usia produktif itu akan kita evaluasi karena mestinya sudah harus pindah ke program pemerintah yang lain, yaitu program pemberdayaan,” ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa bansos diprioritaskan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Sementara itu, bagi warga usia produktif, Kementerian Sosial akan mendorong mereka mengikuti program pemberdayaan yang mencakup pemberian bantuan modal hingga penciptaan akses pasar.

    “Kalau dia punya usaha, maka programnya adalah bantuan modal, penciptaan pasar, atau mendorong untuk mendapatkan bahan baku. Kalau tidak punya usaha, maka mereka kami carikan tempat untuk berusaha. Itu menjadi bagian dari program pemerintah,” tutur Gus Ipul.

    Ia menambahkan, bagi penerima manfaat yang memilih bekerja, Kementerian Sosial juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut mencakup pelatihan keterampilan agar para peserta dapat memasuki pasar tenaga kerja.

    “Kalau mereka ingin bekerja, bukan berusaha, maka kita kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar mereka memperoleh pendidikan keterampilan untuk bisa masuk bursa kerja. Jadi, penerima bansos ini harus kita evaluasi dan periksa. Kita anggap lima tahun itu waktu yang cukup untuk dilakukan evaluasi,” ujar Gus Ipul.