Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Monyet Bukan Saya Amanatkan untuk Guru Tua

    Monyet Bukan Saya Amanatkan untuk Guru Tua

    GELORA.CO – Gus Fuad Plered memilih meminta maaf atas kontroversi ucapan monyet terkait usulan Guru Tua alias Habib Idrus bin Salim Aljufri sebagai calon pahlawan nasional. Hal itu setelah Pengurus Besar (PB) Alkhairaat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengintruksikan kepada seluruh komisariat wilayah (komwil) dan komisariat daerah (komda), untuk melaporkan Gus Fuad Plered ke kepolisian.

    “Merespons para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Balawi dan pihak-pihak lain terkait yang memperkuat mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua, Idrus bin Salim Al Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu, saya perlu klarifikasi,” katanya melalui akun channel Youtube Gus Fuad Channel dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

    Dalam klarifikasinya, Gus Fuad Plered menjelaskan maksud pernyataan kontroversialnya ketika ia mengetahui Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006, namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik. Hal itu juga berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) M Alfan Alfian, karena status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat.

    “Kemudian saya juga membaca berita, Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul, saya curiga walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetapi akan diangkat sebagai pahlawan nasional,” ucap Gus Guad Plered.

    Jika sampai hal itu terjadi, Gus Guad Plered menganggap, sangat berbahaya sekali bagi kewibawaan pemerintah. Menurut dia, jika sampai Guru Tua diangkat sebagai pahlawan nasional, walaupun tidak memenuhi syarat maka jelas tidak bisa dibenarkan.

    “Dan saya menganggap upaya itu sebagai sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Alquran bahwa orang Yahudi menyiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya, akhirnya Tuhan mengatakan, jadilah kalian semua monyet yang hina,” kata Gus Guad Plered.

    Merujuk firman Allah tersebut, Gus Fuad Plered menegaskan, ucapan monyet itu itu bukan diamanatkan untuk guru Tua, tapi ditujukan kepada sekelompok-sekelompok orang yang berusaha menyiasati aturan. Padahal, kata dia, Guru Tua yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional, namun bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasonal karena dicarikan celah aturan.

    “Walaupun kemudian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina, kepada pihak-pihak yang terkait saya menyatakan memohon maaf, semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama pahlawan yang telah berjuang kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia,” ujar Gus Fuad Plered.

    Dia pun hanya menyampaikan klarifikasi sebagaimana deskripsi yang dibacakan. Gus Fuad Plered mengajar masyarakat bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanat yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita.

    “Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Salam Pancasila, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” kata Gus Fuad Plered.

  • Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Sejumlah pejabat yang membayar zakatnya yakni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo menyerahkan zakat didampingi oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad. Presiden juga terlihat membaca niat zakat pada proses penyerahan zakat tersebut.

    Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Usai Presiden dan wapres, sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Baznas.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peran zakat dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Presiden menilai bahwa banyak saudara sebangsa yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kondisi yang kurang baik.

    “Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita,” ucap Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyampaikan zakat juga menjadi sarana berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan meringankan beban hidup mereka.

    Zakat disebut sebagai cerminan semangat gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus wujud keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Prabowo berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadhan serta meningkatkan ketakwaan.

    “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadhan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Kepala Negara.

    Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penerimaan tahun ini telah mencapai Rp41 triliun.

    Menurutnya, dengan perhitungan yang ada, kemiskinan absolut dapat dihapuskan dengan dana sekitar Rp30 triliun.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrem. Berarti saudara-saudara peran dari Baznas sangat penting, sangat strategis,” ucap Presiden.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan bahwa pada tahun ini potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun pihaknya hingga saat ini baru bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp41 triliun.

    Adapun para pembayar zakat atau muzaki juga terus meningkat. Dia menyampaikan bahwa pada 2021 jumlah muzaki sebesar 10 juta orang. Namun pada 2024 jumlahnya bertambah menjadi 28,1 juta orang.

    Noor menilai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama.

    “Jadi artinya masyarakat Indonesia masyarakat yang luar biasa, yang Insya Allah tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang ditujukan kepada saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

    “Alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya,” sambung dia.

    Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar hingga KPU sebut PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan duta besar dan pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Negara harus ambil tindakan tegas atas serangan KKB di Anggruk

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan negara harus mengambil tindakan tegas atas penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap tenaga pendidik di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

    “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan. Negara tidak boleh diam, tindakan tegas harus segera dilakukan untuk menumpas kelompok ini,” kata Hasanuddin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut ia, serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan itu merupakan bentuk teror yang bertujuan menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia di Papua.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Baleg DPR setujui RUU Perkoperasian jadi RUU usul inisiatif

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menjadi usul inisiatif DPR RI

    “Apakah hasil penyusunan RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

    Sejumlah menteri, seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar

    “Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. KPU RI: PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu satu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan tiga untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun dari 24 daerah tersebut, terdapat empat daerah yang telah lebih awal dilakukan PSU, yaitu pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, yakni Kabupaten Siak (Provinsi Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Magetan (Jawa Timur).

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Ungkap 2 Opsi Guru Sekolah Rakyat: Dari ASN atau Bersertifikat

    Mensos Ungkap 2 Opsi Guru Sekolah Rakyat: Dari ASN atau Bersertifikat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan pemerintah akan segera merekrut guru untuk sekolah rakyat. Ada dua opsi yang disiapkan, pertama guru direkrut dari ASN, kedua guru yang memiliki sertifikasi.

    “Nah ini lagi dimatangkan ini. Ya sementara masih ada beberapa pilihan. Dari ASN, penugasan ASN gitu. Atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat, yang lulus apa itu pendidikan profesi guru. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” kata Saifullah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, nantinya proses perekrutan guru untuk sekolah rakyat akan dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

    Sementara untuk kurikulum sekolah rakyat disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kemendikdasmen

    Gus Ipul memastikan tidak ada kesenjangan terkait tata kelola pendidikan antara sekolah rakyat dengan sekolah lainnya. semua pihak akan dilibatkan.

    “Ya nanti kan kita akan berbagi tugas karena di sini kan tidak hanya kementerian sosial ya. Jadi Dikti juga, Kementerian Diksasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu, yang penyelenggaranya pemerintah jadi kita keroyokan,” ujarnya.

    Gus Ipul menambahkan saat ini terdapat 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi. Selain itu, ada 82 sekolah rakyat lainnya yang sedang menjalani asesmen dari segi bangunan hingga tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Tetapi sekarang yang dalam proses asesmen tahap awal ini adalah ada sekitar 82 baik bangunan maupun tanah yang siap untuk dimanfaatkan lewat sedikit renovasi maupun juga pembangunan baru di tahun 2025. Yaitu jumlahnya sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh PU,” tutupnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 2025 untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Sekolah rakyat memiliki konsep boarding school untuk jejang SD, SMP dan SMA, sehingga seluruh siswa akan tinggal di asrama.

    “Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini. Kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama,” ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Presiden menekankan program ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

    Dalam rencana tahap awal, sebanyak 53 sekolah akan segera diresmikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang dapat digunakan, sehingga pembangunan bisa dipercepat dengan hanya melakukan renovasi.

    Sementara itu, pembangunan 147 sekolah lainnya akan menyusul. Pemerintah menargetkan sekitar 1.000 murid per sekolah rakyat.

  • Gus Ipul Pastikan Rekrut Guru Bersertifikat dan ASN untuk Mengajadi di Sekolah Rakyat

    Gus Ipul Pastikan Rekrut Guru Bersertifikat dan ASN untuk Mengajadi di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa status guru yang bakal mengajar di sekolah rakyat akan menarik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang telah memiliki sertifikasi. 

    “Sementara masih ada beberapa pilihan. Dari ASN, penugasan ASN gitu atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat, yang lulus apa itu pendidikan profesi guru. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” katanya kepada waratawan di Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PBNU menyampaikan bahwa perencanaan proses perekrutan guru telah pada tahap final yang satgasnya dipimpin oleh Mendikdasmen. 

    “Kemudian gurunya juga kita sudah memfinalkan perencanaan untuk merekrut guru, di mana ketua satgasnya di sini yang memimpin adalah Dikdasmen. Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikti dan Dikdasmen,” imbuhnya. 

    Kendati demikian, Gus Ipul menekankan bahwa dengan bekerja sama melalui lintas Kementerian, maka turut meminimalisir potensi akan adanya kesenjangan dalam tata kelola pendidikan di Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya.

    “Ya nanti kan kita akan berbagi tugas karena di sini kan tidak hanya Kementerian Sosial ya. Jadi Dikti juga, Kementerian Dikdasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah jadi kita keroyokan,” ucapnya. 

    Di sisi lain, dia juga memastikan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat bakal diresmikan pada tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Juli 2025. 

    “Ya nanti InsyaAllah di tahun ajaran baru ya. Sekarang kita matangkan, mudah-mudahan bisa lebih dari 50. Nanti kalau asesmennya beres yang 82 ini disitu akan kita ketahui kira-kira berapa semuanya,” pungkas Gus Ipul.

  • Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

    Sejumlah menteri, seperti Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar

    “Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Muhaimin atau akrab disapa Gus Imin menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah yang nantinya akan menyediakan lahan maupun bangunan untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan para kepala daerah juga telah mengajukan lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sejumlah hal yang akan dilaporkan pada Presiden Prabowo, yakni kesiapan sarana dan prasarana, hingga rekrutmen guru dan siswa.

    Saifullah mengatakan bahwa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terus meningkat dan hingga kini terdapat lebih dari 200 sekolah.

    “Baik itu berupa bangunan, maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita assesment dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 (sekolah) yang siap ya. Yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial,” kata Saifullah.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Prabowo menambahkan bahwa sebanyak 53 sekolah diantaranya akan segera diresmikan dalam tiga bulan ke depan.

    Kepala Negara mengatakan Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan sehingga hanya memerlukan renovasi kecil. Sementara itu, 147 sekolah sisanya akan menyusul dalam waktu dekat.

    Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahun sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah rakyat berasrama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tahap Pertama Dilaksanakan di 45 Titik – Page 3

    Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tahap Pertama Dilaksanakan di 45 Titik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan saat ini sudah ada 211 titik diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dia menyebut, dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar tahap pertama.

    “Per hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa,” kata Gus Ipul usai rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya, dikutip Senin (24/3/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, dari total 211 titik tersebut, 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah. Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kementerian Sosial. 

    “Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof. Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi,” ungkap dia.

    Namun Gus Ipul mengatakan, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Per hari ini sudah ada 211, nanti Insya Allah akan ada tambahan-tambahan,” yakin Sekjen PBNU ini.

    Gus Ipul melanjutkan, saat Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.

    “Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu,” dia menandasi

     

  • Kemensos Siapkan 60 Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin Ekstrem

    Kemensos Siapkan 60 Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin Ekstrem

    Solo, Beritasatu.com – Kementerian Sosial (Kemensos) berencana membangun sekolah rakyat di tiap kabupaten/kota, termasuk Kota Solo. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pihaknya kini sedang mempersiapkan pembangunan 60 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    “Sekolah rakyat ini seperti yang disampaikan presiden ini adalah ide gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin utamanya dalam memotong mata rantai kemiskinan,” ungkap Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam acara Safari Ramadan Mensos di Masjid Jami’ Baiturrahman, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Minggu (23/3/2025). 

    Ia menjelaskan, sekolah rakyat akan dibangun dengan tiga jenjang yakni sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Saat ini pihaknya telah mempersiapkan hingga 60 sekolah yang siap menjadi pilot project tersebar di Pulau Jawa, Aceh, Lampung, Kalimantan, dan Papua. 

    Sekolah tersebut untuk menampung anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, khususnya yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin yang masuk Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

    “Sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Siapa yang bisa sekolah di situ yakni putra-putri dari keluarga miskin ekstrem maupun miskin di desil 1 desil 2. Kalau enggak ada baru di desil 3,” ungkapnya. 

  • Safari Ramadan, Mensos Ingatkan KPM Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukan

    Safari Ramadan, Mensos Ingatkan KPM Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukan

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan sosial (bansos) sesuai dengan peruntukannya. Yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

    “Mari sukseskan program Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan setiap bantuan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Hal ini ia katakan saat berdialog dengan 300 KPM di Masjid Jami Baiturrahmah, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, hari ini.

    Ia mengungkapkan, selama setahun Kementerian Sosial telah mengalokasikan Rp 153,337 miliar bagi 42.561 KPM di Kota Surakarta. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

    “Jadi ekonominya bisa meningkatkan, tapi juga guyub rukun, semangat kebersamaannya tinggi, dan yang terakhir semakin dekat ke Gusti Allah,” imbuhnya.

    Melihat kondisi ini, ia meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan pendampingan lebih lanjut agar para KPM dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan beranjak dari program bansos. Salah satu langkahnya adalah dengan mengarahkan mereka ke program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing.

    “Dengan bertemu mereka, kita jadi lebih tahu profilnya sekaligus ingin memotivasi agar mereka semangat, agar mereka bisa naik kelas. Tidak ikut dalam program penerimaan bansos, tapi naik ke usaha produktif bagi yang usia produktif,” ujar Gus Ipul.

    Selain menekankan penggunaan bansos yang tepat, Gus Ipul juga mengajak KPM mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

    Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan pendidikan akademik dan karakter bagi anak-anak keluarga miskin agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengajak masyarakat ikut serta.

    “Ibu-ibu sudah akan dibuatkan Sekolah Rakyat untuk SD, SMP, SMA dan gratis. Tapi saya butuh komitmen dari bapak-ibu di sini, agar anak-anaknya diasuh oleh negara, oleh Pak Menteri. Ngoten nggih?” ajak Respati pada seluruh warga yang hadir.

    Sebagai wujud dukungan, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat guna memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini