Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Mojokerto Mulai Bangun Sekolah Rakyat, Fokus untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

    Mojokerto Mulai Bangun Sekolah Rakyat, Fokus untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke UPT Pesanggrahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur.

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian verifikasi dan survei lokasi yang telah diajukan sebagai calon titik pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Insya Allah tahun ini kita mulai dari dua rombongan belajar dulu di Mojokerto. Gedungnya sudah cukup memadai untuk tahap awal. Ini akan jadi model sekolah berasrama, di mana siswa tinggal, makan, dan belajar ditanggung negara,” ujar pria disapa akrab gus Ipul, Minggu 13 April 2025.

    Penyediaan lahan

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan kesiapan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dari aspek penyediaan lahan.

    “Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare dan akan kami maksimalkan menjadi 6 hektare di daerah Dawarblandong. Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMA secara gratis, bahkan dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” katanya.

    Pemkab Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat.

    Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan dua rombongan belajar setingkat SMP, masing-masing berisi 25 siswa. Nantinya, skala akan diperluas mencakup semua jenjang pendidikan.

    Gus Ipul menegaskan program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

    “Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di desil 1 dan 2. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Negara hadir sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, memberi akses pendidikan dan kehidupan layak,” katanya.

    Pihak UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana ini. Mutoharoh, kepala UPT Pesanggrahan Majapahit, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk menjadi bagian dari solusi pendidikan di Mojokerto.

    “Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar. Ke depannya, bila Sekolah Rakyat ini terealisasi, tentu akan sangat membantu warga Mojokerto yang tidak mampu agar bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA. Kami dari pihak UPT mendukung penuh kegiatan dimaksud, dan siap menyediakan tempat belajar bagi calon siswa,” ujarnya.

    Dengan dimulainya Sekolah Rakyat di Mojokerto tahun ini, diharapkan akan terbuka jalan baru bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk menggapai masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas dan inklusif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan?
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Pemerintah menghapus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (
    DTKS
    ) sebagai acuan data penerima
    bantuan sosial
    (
    bansos
    ).
    Penghapusan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) pada 5 Februari 2025.
    Dengan terbitnya Inpres tersebut, maka pemerintah akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima bansos.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab dipanggil Gus Ipul, mengatakan bahwa penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos secara efektif akan dilakukan antara Mei atau Juni 2025.
    Lantas, dengan tidak lagi mengacu pada DTKS dan akan menggunakan DTSEN, apakah masyarakat terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya akan dihapus?
    Perubahan Dalam Daftar Penerima Bansos
    Gus Ipul mengatakan, akan ada perubahan dalam daftar penerima bansos karena Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima.
    Penerima bansos sebelumnya bisa saja tidak akan lagi terdaftar sebagai
    Keluarga Penerima Manfaat
    (
    KPM
    ).
    Sebaliknya, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos bisa saja kemudian terdaftar sebagai KPM bansos.
    Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan data, seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan data KPM bansos untuk dihimpun dalam DTSEN.
    Gus Ipul menyebutkan, bahwa perubahan data dilakukan melalui jalur formal dari pemerintah daerah, dan jalur partisipasi masyarakat.
    Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk memvalidasi seluruh data tersebut.
    Penyesuaian baru daftar masyarakat penerima bansos ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya akurasi data agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.
    Selain itu, penyesuaian ini juga sebagai langkah perubahan paradigma kebijakan sosial dari social protection menjadi empowerment heavy agar masyarakat bisa naik kelas.
    Bagi masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos, dapat melakukan cek ulang apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos setelah DTSEN efektif digunakan.
    Adapun cara untuk mengecek data penerima bansos dapat dilakukan melalui website cekbansos.kemensos.go.id.
    Apabila masyarakat masuk dalam kriteria penerima bansos, namun tidak terdaftar sebagai penerima, maka dapat menghubungi RT/RW setempat untuk diajukan sebagai penerima bansos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Rakor terbats di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Foto: Biro Humas Kemensos RI

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial mengaku siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha.

    Kesiapan ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta,  untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (10/4/2025).

    “Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama, mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan kedua, mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

    “Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi,” katanya.

    Selain sebagai anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM graduasi yang potensial sebagai penyedia produk di koperasi. Tercatat klaster usaha KPM graduasi tahun 2024 meliputi 1.686 KPM di bidang jasa dan perdagangan, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 284 di bidang pertanian, serta 214 di bidang peternakan.

    “Produk dari KPM akan bisa dijual di koperasi-koperasi Merah Putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ucap Gus Ipul.

    Kemensos juga mencatat sebanyak 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu tahun 2024 yang dinilai potensial untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

    Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Kemensos juga siap menyediakan sumber daya manusia dari pilar-pilar sosial yang ada.

    “Kami punya 33 ribu pendamping PKH, kalau misalnya nanti diminta untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

    Selain pendamping PKH, Kemensos juga memiliki 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang siap dilibatkan.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kesiapan Kemensos memberikan dukungan bagi pendirian koperasi desa merah putih. Zulhas menyebut rapat pada hari ini merupakan langkah awal menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi dengan dukungan dari berbagai kementerian.

    “Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Menteri Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri BPKP, dan yang lainnya,” Ujarnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Inpres Pengentasan Kemiskinan Atur Sinkronisasi Bansos Nasional 10 April 2025

    Inpres Pengentasan Kemiskinan Atur Sinkronisasi Bansos Nasional 10 April 2025

    Inpres Pengentasan Kemiskinan Atur Sinkronisasi Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    mengungkapkan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem turut mengatur sinkronisasi penyaluran bantuan sosial.
    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Inpers itu mengatur bansos bakal disinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penerimanya akan diberdayakan.
    “Di situ (Inpres) nanti ada sinkronisasi integrasi program lewat bansos dan juga pemberdayaan,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
    Ia menjelaskan, penerima bansos harus diberdayakan agar tidak selamanya menerima bantuan dari negara.
    Oleh karena itu, masyarakat yang menerima bansos akan dipindahkan ke program pemberdayaan apabila mereka telah mampu hidup mandiri.
    “Jadi ada pemberdayaan, perkuatan, bagaimana mempercepat pemberdayaan ini, setelah dia masuk data, diberi bansos, dalam jangka waktu tertentu dia pindah ke program pemberdayaan,” kata Gus Ipul.
    Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem telah terbit.
    Inpres ini menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya terpadu, terarah, dan terintegrasi mengentaskan kemiskinan.
    Salah satu program unggulan dalam Inpres ini adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.
    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemensos sedang merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan.
    Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Jakarta –

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rancangan Keputusan Presiden Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres 9/2025 pada Rabu kemarin. Pihaknya segera mengagendakan untuk rapat begitu Inpres tersebut dirilis.

    “Jadi kopdes itu kooperasi milik pemerintah desa, itu kira-kira intinya. Milik masyarakat desa,” kata Zulhas, dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Zulhas mengatakan, rakor segera digelar sebagai tidak lanjut untuk mempercepat pembentukan kopdes. Pemerintah juga bersiap untuk membentuk satuan tugas (satgas).

    “Nanti akan ditambah dengan satgas sekaligus satgas yang akan bertugas harian. Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan, pembentukan kopdes akan dipercepat. Harapannya, administrasi pembentukan badannya bisa rampung pada akhir Juni.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun demikian, Budi belum dapat merincikan terkait dengan pendanaan pembangunan kopdes tersebut. Sedangkan menyangkut pembentukan satgas sendiri, Budi mengatakan, posisi ketua satgas akan diisi oleh Zulhas.

    Sebagai informasi, rakor digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga (KL), antara lain Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar.

    Kemudian ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Ruddyard.

    Lalu ada juga hadir Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (acd/acd)

  • Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional 10 April 2025

    Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional 10 April 2025

    Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat
    , yang dijadwalkan mulai pada tahun ajaran 2025-2026.
    Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh daerah di Indonesia.
    “Kami mendukung
    akselerasi Sekolah Rakyat
    dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Menteri Rini dalam siaran persnya, Kamis (10/4/2025).
    Menteri Rini menjelaskan, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.
    Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.
    Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.
    Sementara itu, dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.
    Pada kesempatan itu, Mensos Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
    Gus Ipul menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
    “Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespon dengan cepat apa yang harus kami kerjakan. Salah satu diantaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini,” kata Gus Ipul.
    “Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini,” ungkapnya.
    Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program Sekolah Rakyati terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
    Gus Ipul juga menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
    “Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik,” kata Gus Ipul
    “Lalu, disamping tata kelola kami berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain,” tambahnya.
    Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
    Program tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Telah Terbit Nasional 10 April 2025

    Mensos: Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Telah Terbit Nasional 10 April 2025

    Mensos: Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Telah Terbit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait Optimalisasi
    Pengentasan Kemiskinan
    Ekstrem telah diterbitkan.
    Dalam Inpres tersebut, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama untuk program
    Sekolah Rakyat
    yang menjadi instrumen penting dalam
    pengentasan kemiskinan
    .
    “Inpres Nomor 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” kata Saifullah Yusuf, yang karib dikenal Gus Ipul, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (10/4/2025).
    Gus Ipul menuturkan, Inpres tersebut mengatur tugas Kemensos dan Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum, dan peserta didik.
    “Dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu,” kata Gus Ipul.
    Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, guru yang nantinya mengajar di Sekolah Rakyat tidak terikat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
    “Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” ucap Mu’ti.
    Mu’ti menambahkan, kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi agar bisa mengajar
    full-time
    di Sekolah Rakyat.
    “Yang pertama ia harus full-time, harus, dan harus disampaikan di awal. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran,” imbuhnya.
    Sementara itu, kata Mu’ti, jumlah kepala sekolah tergantung jumlah muridnya.
    Satu kepala sekolah bisa mengisi tiga jenjang sekolah. “Bisa di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA. Untuk BNBA dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara hingga posisi PDI Perjuangan berada di luar koalisi pemerintahan.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo bertolak ke UAE awali lawatan lima negara di Timur Tengah

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu dini hari, untuk mengawali rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Pesawat Kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. Waktu antara Jakarta dan Abu Dhabi terpaut tiga jam dengan lebih dulu Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

    Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PDIP ungkap Megawati dan Prabowo sudah berencana bertemu sejak lama

    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

    Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4) malam. Adapun pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panglima TNI kirim 1.090 prajurit jalankan misi perdamaian di Lebanon

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengirimkan 1.090 prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, Rabu.

    Ke-1.090 pasukan yang terdiri dari berbagai korps itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) Unifil Tahun Anggaran 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Menteri PANRB dan Mensos bahas akselerasi pembangunan sekolah rakyat

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.

    Adapun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertemu Menteri Dikdasmen, Mensos Bahas Kurikulum Sekolah Rakyat

    Bertemu Menteri Dikdasmen, Mensos Bahas Kurikulum Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, kurikulum sekolah rakyat yang akan dibuka di tahun ajaran 2025/2026. Hal sejalan dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim yang telah diterbitkan.

    Hal itu diungkapkan Mensos Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menyatakan kehadirannya kali ini sekaligus mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum dan peserta didik.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.

    “Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” kata Abdul Mu’ti.

    “Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” katanya.

    Terkait kepala sekolah, menurutnya, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa di satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA.

    Abdul Mu’ti juga mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

    “Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit,” katanya.

    Dia mengatakan nantinya setiap siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing.

    “Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” ujar Abdul.

    Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.

    “Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” tutupnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekolah Rakyat 2025, Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Sekolah Rakyat 2025, Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Sekolah Rakyat 2025 memberikan kesempatan bagi siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan dan makan bergizi gratis.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekolah Rakyat 2025 memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik yang terdaftar, dimulai dari saat kegiatan belajar mengajar.

    Program ini ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas dengan dukungan gizi yang memadai.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa pemberian makan bergizi akan otomatis diberikan pada setiap siswa yang terdaftar saat kegiatan belajar mengajar dimulai.

    “Otomatis nanti kalau sudah jalan, nanti ada satu makan siangnya itu ikut program MBG. Kita sudah koordinasi,” ujar Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Kementerian Sosial (Kemensos) akan bertanggung jawab penuh sebagai koordinator dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Menurut Gus Ipul, Kemensos akan mengelola dan mengawasi kegiatan pendidikan tersebut, meskipun berbagai kementerian lainnya juga terlibat dalam program ini.

    Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 300 Daerah

    Sekolah Rakyat 2025 akan melibatkan lebih dari 300 pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

    Program ini menawarkan bantuan berupa tanah di atas lima hektare serta gedung-gedung yang perlu direvitalisasi.

    Gus Ipul menambahkan bahwa lebih dari 300 pemerintah daerah telah mengajukan partisipasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Penerimaan Peserta Didik dan Rekrutmen Tenaga Pendidik

    Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan pendaftaran yang dimulai pada bulan April 2025.

    Proses seleksi peserta didik akan melibatkan beberapa tahapan, antara lain seleksi administratif, tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, dan pemeriksaan kesehatan.

    Pendaftaran Siswa Berdasarkan Kriteria Sosial-Ekonomi

    Calon siswa yang dapat mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan, sehingga bisa mencetak generasi masa depan yang lebih baik.

    Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan bahwa pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala masalah ekonomi.

    Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan makan bergizi gratis.