Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Halal Bi Halal di Rumah Muhaimin Iskandar, Ma’ruf Amin Ingatkan Pemerintah Bekerja Keras – Halaman all

    Halal Bi Halal di Rumah Muhaimin Iskandar, Ma’ruf Amin Ingatkan Pemerintah Bekerja Keras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin menyampaikan pesan ke Kabinet Merah Putih dalam menghadapi tantangan pemerintahan.

    Menurut Ma’ruf seluruh anggota kabinet harus bekerja keras dan kompak dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

    Hal itu disampaikan Ma’ruf usai menghadiri acara Halal Bihalal di rumah dinas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    “Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-bain saja, karena itu harus bekerja keras, harus bersatu,” kata Ma’ruf.

    Ia juga berpesan kepada pemerintah untuk mengambil langkah terbaik, serta memprioritaskan kepentingan rakyat.

    “Harus mengambil langkah-langyang terbaik, lebih mengutamakan mana yang prioritaskan terdahulu. saya kira gitu,” tuturnya.

    Sebelumnya sejumlah tokoh menghadiri Halal Bihalal Lebaran 1446 H yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Acara itu berlangsung di kediaman Ketua Umum (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    Tampak sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani, serta mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Wakil Menteri Kementerian/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Anggota Komisi IV DPR RI Mulan Jameela.

    Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Rafi Ahmad yang hadir sebagai utusan presiden, juga terlihat dalam acara Halal Bihalal tersebut.

  • Zulhas Optimistis Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026, Swasembada di Depan Mata – Halaman all

    Zulhas Optimistis Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026, Swasembada di Depan Mata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar menggembirakan datang dari sektor pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras hingga tahun depan.

    Pernyataan ini disampaikan Zulhas menjelang acara Halalbihalal dan Pengumuman Pengurus DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, hasil serapan beras nasional sejauh ini sudah sangat menjanjikan. Hingga April 2025, serapan beras nasional sudah mencapai 1,5 juta ton dan ditargetkan tembus 2 juta ton pada akhir tahun ini.  

    “Saya barusan ditelepon Mentan, Mentan lagi di Makassar sana. Wamentan besok ada di Sukabumi. Mentan melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta (ton) beras yang baru. Baru sampai April nih,” kata Zulhas.

    Zulhas menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa swasembada pangan bukan lagi mimpi. 

    Ia menyebut, jika dengan capaian 1,5 juta ton saja kebutuhan dalam negeri bisa tertutupi, maka tambahan hingga 2 juta ton di akhir tahun akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri pangan.

    “Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya,” ujarnya.

    MENKO ZULKIFLI HASAN – Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada acara halal bihalal DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). Ia mengatakan Indonesia tidak akan impor beras sampai tahun depan. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

    Ia menambahkan, keberhasilan ini tak lepas dari sejumlah langkah strategis, seperti pemangkasan birokrasi yang menghambat, hingga distribusi pupuk yang lebih merata dan efisien.

    “Insya Allah di akhir tahun, produksi kita akan meningkat lagi. Ini bukti pelayanan yang baik, dan arah kebijakan pangan yang semakin jelas,” tutup Zulhas.

    Prabowo target Swasembada Pangan 2025, Impor Beras hingga Gula Dihentikan

    Apa yang disampaikan Zulhas juga sejalan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam mulai tahun 2025.

    “Kalau swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun keempat,” kata Prabowo saat meresmikan puluhan proyek strategis bidang ketenagalistrikan di Sumedang, Jawa Barat, pada 20 Januari 2025 lalu.

    “Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi. Energi saya kira dengan kemampuan kita menuju swasembada energi dalam waktu tidak lama,” tambah Prabowo.

    Bahkan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa perintah untuk menghentikan impor pangan adalah mandat langsung dari Presiden Prabowo-Gibran.

    “Ini target namanya perintah (dari Prabowo) nih, kita tidak boleh impor beras di tahun ini 2025. Tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi,” kata Sudaryono usai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, 20 Januari 2025.

     

  • Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat Surabaya 19 April 2025

    Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat Surabaya 19 April 2025

    Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk berkoodinasi tentang program
    sekolah rakyat
    pada Sabtu (19/4/2025).
    Tokoh yang kerap disapa Gus Ipul ini menyampaikan pesan Presiden, program sekolah rakyat bertujuan menjadi salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan di semua provinsi se-Indonesia.
    “Target nasional pembentukan sekolah rakyat sebanyak 200 sekolah, semoga Kabupaten Situbondo masuk dalam gelombang pertama,” kata Gus Ipul di Situbondo, Sabtu (19/4/2025).
    Dia juga menyampaikan, untuk di Provinsi Jawa Timur akan ada 30 sekolah rakyat yang akan dibangun. Persebarannya sudah ditentukan dan hanya menunggu proses validasi.
    “Sekolah ini untuk mereka yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem, bupati atau walikota mengusulkan 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, SMA dan semua dibiayai oleh pemerintah dari APBN,” kata dia.
    Data yang diajukan menjadi siswa di sekolah rakyat harus akurat. Tidak boleh dimanupulasi keberadaannya. Siswa harus benar-benar dari keluarga yang miskin dan tidak mampu.
    “Ketika data sudah akurat dan sudah lengkap maka program ini akan segera dimulai,” ucapnya.
    Bupati Situbondo
    , Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan kebijakan ini langkah yang bagus dan berdasarkan data.
    “Saya kira itu menjadi cara untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Yusuf.
    Pemkab Situbondo juga telah menyiapkan sejumlah lahan untuk dibangun sekolah rakyat. Namun ada juga bangunan yang siap untuk dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat.
    “Permintaan dari kementerian minimal 5 hektare, namun kami telah menyiapkan 6 hektare, lokasinya masih ada beberapa opsi tinggal menunggu dipilih saat di Jakarta,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Persiapan 200 Sekolah Rakyat, Mensos Minta Pemda Siapkan Tanah

    Persiapan 200 Sekolah Rakyat, Mensos Minta Pemda Siapkan Tanah

    Situbondo, Beritasatu.com- Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahun 2025 ada sekitar 100 hingga 200 Sekolah Rakyat (SR) dibuka, dipersiapkan untuk di seluruh Indonesia. 

    “Itu untuk seluruh Indonesia ya,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, saat berkunjung ke Kabupaten Situbondo, Jawa Timur,  Sabtu, (19/4/2025).

    Menurut Gus Ipul saat ini, sudah ada 280 pemerintah daerah (pemda) mengajukan tanah ke Kemensos dan sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut. Diketahui, untuk Provinsi Jawa Timur sendiri sudah ada sekitar 30 daerah lebih yang mengajukan.

    Gus Ipul mengungkap, Kemensos meminta pemda untuk menyiapkan tanah yang akan ditempati pembangunan gedung SR.

    Diketahui, selama kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, Mensos Gus Ipul berkoordinasi pembangunan sekolah rakyat dan berdialog bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

    “Saya minta setiap pendamping bisa punya target 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahunnya untuk lepas (graduasi) dari kepesertaan PKH,” pungkas Gus Ipul singkat. 

    Keberadaan ratusan sekolah rakyat (SR) ini, sebagai upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia lewat pendidikan. 
     

  • Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat Surabaya 18 April 2025

    Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat Surabaya 18 April 2025

    Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Kabupaten
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi pelopor beroperasinya program
    sekolah rakyat
    yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    saat kunjungan kerja di
    Banyuwangi
    untuk mensosialisasikan sekolah rakyat yang rencananya akan mulai dioperasikan pada tahun ajaran 2025.
    “Diharapkan Banyuwangi bisa menjadi pelopor (beroperasinya sekolah rakyat) dan kami berharap ini bisa signifikan dalam mendorong penurunan
    kemiskinan
    ,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Pendopo Sabha Swasta Blambangan, Jumat (18/4/2025).
    Bukan tanpa alasan, Kabupaten Banyuwangi disebutnya memiliki rekam jejak yang baik dalam penurunan angka kemiskinan, yang diharapkan dapat terus ditekan dengan beroperasinya sekolah rakyat.
    Gus Ipul menjelaskan, Banyuwangi menjadi satu dari 200 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi target pengalokasian sekolah rakyat, dan saat ini telah memasuki tahap verifikasi.
    Pemerintah daerah mendapatkan bagian untuk menyediakan tanah yang akan menjadi tempat berdirinya sekolah rakyat.
    Dari syarat minimum tanah 6 hektar, Banyuwangi telah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektar.
    “Ini berarti Banyuwangi sudah mencukupi (syarat), nantinya di sana ada tiga jenjang yaitu SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru, fasilitas lengkap. Sekarang sudah diverifikasi tim dari berbagai kementerian,” tambahnya.
    Selain tanah, rekrutmen guru nantinya juga akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kemensos.
    Spesifikasinya adalah ASN, PPPK penuh. Apabila tidak ada, akan merekrut PPPK paruh waktu, dan jika seluruhnya tidak ada, maka jalan terakhir adalah mempertimbangkan rekrutmen PPG.
    Sementara untuk kriteria murid adalah siswa yang masuk desil 1, atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen terendah secara nasional.
    Kelompok ini biasanya dianggap sebagai rumah tangga miskin.
    “Desil 1 ada 9 juta KPM (keluarga penerima manfaat) di seluruh Indonesia,” tuturnya.
    Apabila memenuhi syarat secara keseluruhan, Banyuwangi dapat memulai pembelajaran pada tahun 2025 ini dengan kuota yang menyesuaikan.
    Untuk mengawali, dapat dimulai dengan dua rombongan belajar (rombel), masing-masing rombel terdiri dari 25 siswa.
    Dan apabila fasilitas memenuhi, bisa mencapai empat rombel atau 100 siswa.
    “Yang jelas alokasi 1.000 siswa untuk SD, SMP, SMA,” tambahnya.
    Nantinya, seluruh biaya sekolah, makan minum, hingga alat belajar, seluruhnya akan ditanggung pemerintah.
    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipul Fiestiandani mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua lokasi beroperasinya sekolah rakyat.
    Yaitu di rusunawa Klatak, Kalipuro, dan balai diklat di Kecamatan Licin, dan dia menyerahkan sepenuhnya pilihan yang tepat menurut Kemensos.
    “Saat ini masih tahap awal, perlu diverifikasi layak tidaknya. Semoga tempat menjadi tempat yang layak,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos BPNT Tahap 2 Rp600 Ribu Siap Cair

    Bansos BPNT Tahap 2 Rp600 Ribu Siap Cair

    JABAR EKSPRES – Pemerintah kembali menyalurkan Bansos BPNT tahap kedua untuk tahun 2025. Kali ini, bantuan senilai Rp600 ribu siap dicairkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ada kabar penting yang wajib diketahui masyarakat: daftar penerima kini banyak berubah, seiring dengan diberlakukannya sistem data baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial ini terjadi setelah pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai Mei atau Juni 2025, semua jenis bansos, termasuk BPNT, akan mengacu penuh pada data DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa data penerima bansos akan terus diperbarui setiap tiga bulan oleh BPS. Artinya, tidak semua orang yang sebelumnya rutin menerima bantuan dijamin akan terus mendapatkannya.

    “Sekarang tidak ada lagi jaminan bansos akan diterima sepanjang tahun. Bisa jadi hanya untuk satu periode, tergantung hasil verifikasi terbaru dari BPS,” ungkap Gus Ipul.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai dasar hukum penerapan DTSEN.

    BPNT tahap kedua mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025. Penyalurannya kini dilakukan setiap tiga bulan sekali, bukan lagi setiap bulan. Dengan demikian, KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 sekaligus (Rp200.000 x 3 bulan).

    Namun hingga pertengahan April 2025, belum tampak adanya pergerakan saldo baru di rekening para penerima. Jika ada dana masuk, kemungkinan besar itu adalah sisa dari tahap pertama yang sebelumnya tertunda.

    Masyarakat diminta untuk bersabar dan terus memantau rekening atau aplikasi e-wallet resmi yang terhubung dengan program BPNT.

    Di sisi lain, berita gembira datang dari Kabupaten Badung, Bali. Pemerintah daerah setempat menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp2 juta per keluarga bagi lebih dari 81.000 Kepala Keluarga (KK) beragama Hindu dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan pada 23 April 2025.

  • Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN

    Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (9/4/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa sejak awal proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 telah ditegaskan bahwa pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    “Ketentuan ini penting sebagai bentuk komitmen pelamar terhadap pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis, merespons sebanyak 714 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 yang mengundurkan diri dari proses pengadaan ASN.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 653 peserta mengundurkan diri secara resmi, sementara 61 peserta dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) hingga batas waktu yang telah ditentukan.

    “Pengunduran diri ini didominasi oleh alasan yang berkaitan dengan lokasi penempatan, kesehatan, urusan keluarga, maupun institusi tempat mereka ditugaskan,” ujarnya.

    Rini menyampaikan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta ketentuan teknis lainnya, peserta yang mengundurkan diri dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti seleksi CASN pada periode berikutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Panitia Seleksi Nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait akan memperkuat sistem pengadaan ASN secara menyeluruh.

    Penguatan akan mencakup semua tahapan mulai dari pengumuman, pelaksanaan seleksi berbasis computer assisted test (CAT), hingga proses pengangkatan.

    Sumber : Antara

  • PHK Massal Akibat Tarif Impor Trump, Bansos Kemensos Tunggu Data BPS

    PHK Massal Akibat Tarif Impor Trump, Bansos Kemensos Tunggu Data BPS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, bantuan sosial (bansos) untuk korban PHK massal akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa asal diberikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, pihaknya masih menunggu update data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Soal angka kemiskinan, kita berangkat dari data. Data itu diperbarui setiap tiga bulan,” jelasnya, Senin (14/4/2025).

    Gus Ipul juga menyebut, bansos untuk korban PHK massal terdampak tarif impor Trump baru bisa disalurkan jika calon penerima sudah terverifikasi dalam DTSEN, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, yang mencakup masyarakat miskin dan rentan miskin.

    “Tidak bisa tiba-tiba ngomong, terus langsung kasih bantuan. Harus masuk data dahulu, dan datanya resmi dari BPS,” tegas Gus Ipul.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi pekerja yang terdampak kebijakan tarif timbal balik impor dari Presiden Donald Trump, yang memicu gelombang PHK massal di sektor-sektor tertentu.

  • Prabowo Akan Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Mensos: Kami Sudah Siap

    Prabowo Akan Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Mensos: Kami Sudah Siap

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia tengah bersiap evakuasi warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan evakuasi ini bersifat sementara, bukan relokasi permanen.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan sejumlah aset negara yang dapat difungsikan sebagai lokasi penampungan sementara. Namun, langkah konkret masih menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

    “Pada dasarnya, kami semua yang menjadi bagian dari kabinet presiden tentu siap menjalankan langkah-langkah jika evakuasi benar-benar dilakukan,” ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga mengapresiasi langkah Prabowo yang dinilainya sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam aksi kemanusiaan. Ia menegaskan kesiapan pemerintah tidak hanya administratif, tetapi juga dalam aspek perlindungan sosial.

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan rencana evakuasi 1.000 warga Gaza murni kemanusiaan, bukan relokasi. Para korban akan dipulangkan kembali ke Gaza jika situasi di sana membaik.

    “Tidak, tidak, tidak (relokasi). Ini murni untuk membantu,” tegas Prabowo seusai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 di Turki.

    Rencana ini masih dalam tahap koordinasi dengan pemimpin Palestina dan negara Timur Tengah lain. Indonesia, melalui berbagai jalur, telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, termasuk pengiriman kapal rumah sakit, obat-obatan, hingga tim medis.

    Gelombang pertama evakuasi direncanakan akan menampung 1.000 orang, di antaranya korban luka, anak-anak yatim piatu, dan penyintas trauma akibat konflik.

    Langkah Prabowo terkait evakuasi warga Gaza ini diharapkan mampu memperkuat peran Indonesia dalam misi kemanusiaan global dan menjadi bukti solidaritas terhadap Palestina.

  • 53 Daerah Siap Selenggarakan Sekolah Rakyat Tahun Ini

    53 Daerah Siap Selenggarakan Sekolah Rakyat Tahun Ini

    Mojokerto, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan sebanyak 53 daerah siap menyelenggarakan sekolah rakyat.

    Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul saat meninjau rumah aman anak di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (13/4/2025). Lokasi ini direncanakan akan difungsikan sebagai sekolah rakyat.

    Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas bangunan yang berada di kompleks Panti Werdha milik Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, baik dari segi sarana maupun prasarana pendukung penyelenggaraan sekolah rakyat.

    “Seperti arahan presiden, kita ingin setiap sekolah rakyat mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Termasuk pula penyediaan asrama dan perumahan guru, sehingga dibutuhkan lahan yang luas,” ujar Gus Ipul.

    Mantan wali kota Pasuruan ini juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota yang ingin mengajukan program sekolah rakyat di daerahnya, wajib menyediakan lahan minimal seluas lima hektare.

    “Secara nasional, lebih dari 250 daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada kami. Saat ini, seluruh usulan tengah dalam proses verifikasi. Ada yang menawarkan lahan seluas 5 hektare hingga 10 hektare. Khusus gedung atau bangunan yang sudah tersedia, tetap akan diverifikasi lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa dari total usulan tersebut, sebanyak 53 daerah telah dipastikan akan memulai penyelenggaraan sekolah rakyat pada tahun ini.

    “Hari ini, sudah ada 53 daerah yang dinyatakan siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Sementara lebih dari 80 daerah lainnya masih dalam tahap survei. Beberapa di antaranya kemungkinan besar akan mulai berjalan tahun ini, termasuk di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.