Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Urologi, Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa vasektomi tidak akan memengaruhi fungsi hormon atau seksual pria. 

    Sebagai prosedur kontrasepsi permanen, vasektomi melibatkan pemutusan atau penutupan saluran sperma, yang akan mencegah sperma masuk ke air mani. 

    Meskipun tindakan ini bersifat permanen, Andika menegaskan bahwa pria yang menjalani vasektomi tidak akan mengalami gangguan seksual atau menjadi impotens.

    “Vasektomi tidak mengganggu hormon, tidak membuat impotensi, dan fungsi seksual tetap normal. Dokter akan memberikan penjelasan terkait prosedur, manfaat, serta efek samping yang mungkin terjadi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

    Pernyataan ini hadir di tengah rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” ujar Dedi di Bandung, Senin (28/04/2025).

    Kebijakan ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam perencanaan keluarga.

    Dedi mencontohkan biaya persalinan yang tinggi, yang dapat mencapai Rp 25 juta untuk operasi sesar, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan rumah.

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi bantuan dan mengendalikan angka kelahiran. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Persiapan Sebelum Melakukan Vasektomi

    Andika Afriansyah menekankan pentingnya edukasi yang jelas terkait vasektomi sebelum pria memutuskan untuk menjalani prosedur ini.

    “Banyak ketakutan dan stigma keliru tentang vasektomi, seperti takut tidak jantan atau tidak bisa beraktivitas seksual normal. Semua itu mitos,” tegasnya.

    Langkah pertama adalah edukasi yang diberikan kepada pria yang ingin menjalani prosedur ini.

    Kemudian, konsultasi dengan dokter urologi dan persetujuan bersama antara suami dan istri sangat penting, mengingat vasektomi adalah keputusan jangka panjang.

    Syarat dan Prosedur Vasektomi

    Pria yang ingin menjalani vasektomi harus dalam keadaan sehat dan tidak mengalami infeksi di area reproduksi.

    Selain itu, pasangan suami istri juga harus sudah sepakat untuk tidak ingin menambah anak lagi. Persetujuan dari istri yang berusia lebih dari 25 tahun juga menjadi salah satu syarat.

    Masyarakat yang mengikuti program KB, khususnya melalui metode vasektomi, akan memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, sambungan listrik baru, dan bantuan sosial lainnya.

    Kontroversi dan Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi

    Wacana ini mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menilai kebijakan ini tidak beretika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Yogi mengungkapkan, “Prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kontrak yang jelas dan prosedur yang aman,” ujarnya.

    Kaji Ulang Usulan Kebijakan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyatakan pihaknya sedang mempelajari lebih lanjut usulan Gubernur Dedi Mulyadi.

    Gus Ipul mengapresiasi ide terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa.

  • Kemensos Bakal Pugar Makam Mohammad Yamin di Sawahlunto

    Kemensos Bakal Pugar Makam Mohammad Yamin di Sawahlunto

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra RI, Andre Rosiade, menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) akan memugar makam pahlawan nasional Mohammad Yamin di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Anggaran yang akan dikucurkan sekitar Rp 4 miliar.

    Andre mendapat kepastian itu saat bertemu dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada acara Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Gus Mensos di Kota Padang, Selasa (29/5).

    Andre hadir bersama Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto untuk menyerahkan proposal pemugaran makam M. Yamin kepada Mensos.

    “Ini proposal pemugaran atau rehab kuburan makamnya pahlawan nasional kita Mohammad Yamin. Insyaallah Pak Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf akan membantu Pemko Sawahlunto untuk menanggarkan renovasi kembali kuburan M. Yamin. Terima kasih Pak Menteri,” kata Andre Rosiade yang mendampingi Mensos pada acara di Auditorium Gubernuran Sumbar itu, seperti dalam rilis yang diberikan, Kamis (1/5/2025).

    Andre Rosiade mengatakan, Pemkot Sawahlunto sudah lama merencanakan pemugaran makam M. Yamin di Desa Talawi Mudik. Pemugaran penting dilakukan demi pendidikan sejarah kepada generasi muda.

    “Renovasi ini diharapkan dapat mengingatkan generasi muda tentang jasa-jasa Moh. Yamin dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perumusan teks Sumpah Pemuda dan kontribusinya dalam BPUPKI,” katanya.

    “Alhamdulillah, dengan telah diserahkannya proposal itu, kita berharap makam pahlawan nasional yang juga sastrawan dan mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia itu bisa segera direhab. Agar tokoh Sawahlunto ini bisa terus dikenang oleh masyarakat Sawahlunto, Sumbar, dan Indonesia,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mensos merehab kembali makam pahlawan nasional dari Sawahlunto itu.

    (aik/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 53 Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Ini, Begini Pesan Prabowo

    53 Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Ini, Begini Pesan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program sekolah rakyat. Presiden meminta agar program ini bisa segera dilaksanakan pada tahun ini.

    “Tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang,” kata Gus Ipul, usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Rabu (30/4/2025).

    Meski, masih ada kemungkinan penambahan beberapa titik lagi untuk pembangunan sekolah rakyat. Saat ini lokasinya masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, meski ia belum bisa membeberkan berapa penambahannya.

    Diketahui, sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim, keluarga kurang mampu, dan keluarga yang berada di desil satu. Menurut Gus Ipul, presiden juga berpesan agar rekrutmennya dijauhkan dari berbagai penyimpangan.

    “Presiden berharap agar Kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang Tidak semestinya itu harus Benar-benar dihindari,” katanya.

    Selain itu menurut Gus Ipul, target yang diberikan presiden untuk bisa membangun sekolah rakyat di 200 titik hingga tahun 2026.

    “Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat di tahun ini pula Di 200 titik. Di Kabupaten, kota atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat. Mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain,” tuturnya.

    (fsd/fsd)

  • Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal

    Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal

    Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    berpeluang mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    pada tahun ini. Setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.
    Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    akan diumumkan pada November 2025
    “Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian. Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
    Gus Ipul lantas mengungkapkan, syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Soeharto kali ini sudah diselesaikan.
    Oleh karena itu, Mensos menyebut, Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada 2025.
    “Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
    Dia pun menjelaskan bahwa pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Akan tetapi, nama Soeharto sudah dicabut dari TAP MPR tersebut pada September 2024. Sehingga, tidak ada lagi kendala bagi Soeharto memeroleh gelar Pahlawan Nasional.
    “Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan. Sekarang, TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.
    Diketahui, Nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
    Mensos mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
    Selain itu, ada syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Namun, tak berhenti pada persyaratan. Sebab, nama yang berhasil masuk dalam daftar usulan akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.
    Sebagaimana diketahui, tidak hanya Soeharto yang disebut-sebut masuk dalam daftar usulan, ada sembilan nama lainnya yang tengah dikaji.
    Berikut 10 nama calon yang diusulkan masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional termasuk asal daerah pengusul:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Targetkan Keputusan soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bulan Depan

    Mensos Targetkan Keputusan soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bulan Depan

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih terus dibahas. Gus Ipul menuturkan keputusan mengenai pemberian gelar itu akan diambil pada Mei mendatang.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang, mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Gus Ipul mengatakan syarat-syarat terkait itu sudah rampung. Termasuk TAP MPR 11/1998 terkait KKN yang mencantumkan nama Soeharto kini juga sudah dicabut.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua. Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut,” katanya.

    Gus Ipul sebelumnya menyatakan siap mendengar masukan hingga keberatan terkait usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dia mengatakan Kemensos akan mengikuti aturan.

    “Ya semuanya kita dengar ya. Pasti kita dengar usulan-usulan keberatan, pasti kita dengar. Tetapi pedoman kita adalah normatifnya,” kata Gus Ipul di gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

    “Kemudian juga kita timbang tentang kebaikannya. Kebaikannya juga harus diingat. Bung Karno juga sudah jadi pahlawan nasional. Jadi kita ingat kebaikan-kebaikannya,” katanya.

    Gus Ipul mengatakan usulan siapa saja yang akan diajukan menjadi pahlawan nasional datang dari masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diteruskan ke pemerintah provinsi hingga Kemensos.

    (fca/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025

    Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025

    Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai pemberian
    gelar Pahlawan
    Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia,
    Soeharto
    , akan diumumkan pada bulan November tahun ini.
    “Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Gus Ipul mengatakan, proses pengajuan
    gelar pahlawan
    untuk Soeharto saat ini sedang dibahas oleh tim
    Kementerian Sosial
    (Kemensos).
    Ia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut sudah diselesaikan.
    Soeharto, lanjut dia, telah diajukan dua kali untuk mendapatkan gelar pahlawan, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.
    “Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
    Dia pun menjelaskan pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
    Akan tetapi, saat ini TAP MPR itu sudah dicabut. Maka itu, Sekretaris Jenderal PBNU ini menyebut pemberian gelar pahlawan bisa diberikan ke Soeharto.
    “Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” ungkapnya.
    Diketahui, wacana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
    Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
    Dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Soeharto haruslah dinilai memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat di 53 titik direncanakan secara matang dan tepat sasaran.

    “Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang dan perencanaannya baik sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik,” ujar Saifullah saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Ditegaskan bahwa perencanaan tersebut harus dilakukan dengan matang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.

    Selain 53 titik awal, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, terdapat kemungkinan penambahan lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan survei terhadap beberapa titik tambahan yang berpotensi masuk dalam program tahun ini.

    Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat untuk keluarga miskin, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau berada di Desil 1.

    “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” kata Gus Ipul.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik pada tahun ini.

    Lokasi-lokasi tersebut, kata dia, berada di kabupaten, kota, atau provinsi yang memenuhi syarat seperti ketersediaan lahan, basis kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan pendukung lainnya.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat pada tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ini. 

    Ia menegaskan bahwa proses sertifikasi lahan sekolah rakyat akan dipercepat, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

    “Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelas Nusron Wahid.

    Sementara itu, sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

  • Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk membahas sekolah rakyat.

    Saifullah akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.

    “Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Disebutkan bahwa sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.

    Selain itu, kata dia, terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.

    Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.

    “Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ucap dia.

    Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

    “Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut.

    “Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata dia.

    Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) masih memproses  Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto sebelumnya disebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar tersebut.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa 29 April 2025 di Jakarta.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah administrasi untuk dilengkapi agar Presiden RI ke-2 H.M Soeharto bisa segera mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia.

    “Sedang dalam proses ya,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga mengatakan bahwa peluang Presiden RI ke-2 Soeharto sangat besar untuk diberi gelar pahlawan nasional tahun ini.

    “Peluangnya terbuka lebar untuk Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Presiden RI ke-2 H.M Soeharto memenuhi semua persyaratan untuk diberi gelar pahlawan nasional. Sayangnya, Gus Ipul belum membeberkan apa saja syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan gelar tersebut.

    “Dalam proses,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).