Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berpeluang mendapat gelara Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Saat ini, kajian soal gelar Pahlawan Nasional masih dalam pembahasan dan ditargetkan rampung Mei 2025.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    “Sekali lagi Pak Harto dan Gus Dur punya peluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” sambungnya.

    Menurut dia, syarat-syarat terkait pengajuan gelar pahlawan nasional sudah selesai. Soeharto sendiri sudah dua kali diajukan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2010 dan 2015.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau (Soeharto) itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ucap Gus Ipul.

     

  • 1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bicara mengenai sosok calon Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) dari eksternal, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut,
    Anies Baswedan
    patut dipertimbangkan.
    Sebab, dia mengatakan, sebagian besar pemilih PPP dan
    Anies
    saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, saling menginginkan satu sama lain.
    “Nama-nama seperti Amran Sulaiman, Dudung Abdurrahman, Gus Ipul, Agus Suparmanto mengemuka. Tapi bila PPP ingin melenting sempurna, tak ada salahnya kembali mempertimbangkan Anies Baswedan,” kata Agung kepada
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    Menurut Agung, belajar dari Pemilu 2024, PPP harus mengevaluasi diri dengan mendengarkan akar rumput yang ternyata lebih condong ke Anies Baswedan.
    “PPP harus mulai lebih mengutamakan suara-suara
    grassroot
    di internal walaupun masukan-masukan eksternal juga penting, bila memang ingin lebih baik,” ujarnya.
    “Pembelajaran di Pilpres 2024 kemarin mahal. PPP mengabaikan suara
    grasroot
    dan terlalu dini memutuskan langkah politiknya. Akhirnya, salah memilih figur dan koalisi,” kata Agung lagi.
    Apalagi, dia mengatakan, PPP memiliki target untuk lolos parliamentary threshold dan kembali menjadi partai Parlemen pada Pemilu 2029.
    Lebih lanjut, Agung menyinggung soal titik tengah. Sebab, dalam pandangannya, Anies juga merupakan politikus.
    “Anies juga politisi. Mesti ada titik tengah,” ujarnya.
    Diketahui, PPP sempat memberi sinyal bakal mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Meskipun akhirnya, PPP memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
    Sementara itu, Anies hingga saat ini tidak tergabung dalam partai politik. Meskipun, dia pernah maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2025.
    Nama Anies Baswedan muncul dalam bursa calon
    Ketum PPP
    setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku bahwa dia pernah membujuk Anies untuk memimpin PPP pada akhir Desember 2024.
    “Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena ingin PPP kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada Pemilu 2029.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
    “Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujarnya lagi.
    Sementara itu, Muktamar PPP rencananya digelar sekitar bulan Agustus-September 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program tersebut.

    “Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan pemda-pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda,” kata Tito di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan keterlibatan pemda dalam Sekolah Rakyat dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, secara teknis tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan pemda.

    Tito mengungkapkan sejalan dengan arahan Presiden RI, direncanakan akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, akan diterapkan skema bottom-up, yang memungkinkan pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.

    Namun demikian, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.

    “Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” tambahnya.

    Dia menekankan Kemendagri bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

    Senada dengan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengaku optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Juri menekankan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan,” ujar Juri.

    Untuk diketahui, turut hadir pada rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!

    Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diusulkan oleh salah seorang tokoh gaek di DPW PPP Jatim untuk menjadi calon Ketua Umum PPP. Senior PPP Jatim, Mujahid Ansori mengatakan bahwa Khofifah sangat layak dipertimbangkan menjadi Ketum PPP ke depan.

    “Pertimbangannya, beliau adalah tokoh nasional, Ketua PBNU, dan Ketum Dewan Pembina Muslimat NU. Selain itu, Bu Khofifah pernah menjadi kader dan pengurus PPP. Nama yang beredar ada dari internal dan eksternal. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan dari Jatim adalah Bu Khofifah. Ini pendapat saya pribadi, belum jadi keputusan resmi DPW PPP Jatim,” kata tokoh gaek PPP Jatim ini kepada beritajatim.com, Jumat (16/5/2025).

    Keputusan resmi PPP Jatim, lanjut Mujahid, diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir Mei 2025. DPW akan mengumpulkan seluruh DPC se-Jatim. Muktamar PPP sendiri akan digelar sekitar Agustus dan September 2025.

    Apa jawaban Khofifah terkait namanya diwacanakan bakal diusulkan jadi Caketum PPP?

    “Dengan segala hormat, masih banyak kader-kader yang punya kesempatan untuk bisa memimpin PPP ke depan. Jadi, mereka bagus kalau diberikan kesempatan memimpin PPP ke depan. Saya ini Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU nggak boleh memimpin partai,” kata Khofifah kepada beritajatim.com di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (16/5/2025).

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum (Ketum) PPP yang muncul dari tingkat pusat dan daerah. Rommy mengatakan, beberapa di antaranya adalah eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman.

    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah 8 nama yang muncul: 3 internal, 5 eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

    “Internal adalah Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” pungkasnya. (tok/but)

  • Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

    Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kabupaten Probolinggo tengah menjadi perhatian pemerintah pusat akibat tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan daerah ini mencapai 69,9 persen.

    Data tersebut menempatkan Probolinggo sebagai kabupaten keempat termiskin di Jawa Timur. Kondisi ini dibahas langsung dalam forum diskusi “Pilar-Pilar” yang digelar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta ratusan pendamping bantuan sosial dari berbagai kecamatan. Dalam forum itu, berbagai strategi pengentasan kemiskinan dibahas secara terbuka.

    Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, mengakui tingginya angka kemiskinan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. “Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dan kerja nyata,” ujarnya dalam sambutan.

    Haris menilai bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

    “Banyak warga kita yang sudah terlalu nyaman dengan bantuan, padahal mereka harus kita dorong untuk lebih berdaya,” kata Haris.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa anggaran bansos untuk Probolinggo sangat besar, mencapai Rp532,8 miliar bagi 142.559 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ditambah lagi, ada dana Rp321,9 miliar untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi lebih dari 638 ribu jiwa.

    “Penduduk miskin di Probolinggo tercatat sebanyak 175.231 jiwa. Kecamatan Krucil paling tinggi, disusul Tiris dan Gading,” ungkap Saifullah Yusuf dalam forum tersebut.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program yang sudah ada. “Kita tidak perlu program baru, yang penting optimalisasi dan validasi data DTSEN dan DTKS agar tepat sasaran,” ujarnya.

    Bupati Haris menyambut baik hal itu dan menyatakan verifikasi data akan menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menambahkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi akar persoalan kemiskinan di Probolinggo.

    “Padahal kita punya potensi besar di sektor pariwisata. Hanya saja sektor industri masih lemah dan perlu penguatan,” jelas Haris.

    Ia mengungkap bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor. Harapannya, akan terbuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda.

    “Kita ingin anak-anak muda punya masa depan di tanah sendiri, bukan merantau karena tak ada pilihan,” pungkasnya. (ada/ian)

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Siap Berjalan di Pasuruan Juli Mendatang

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Siap Berjalan di Pasuruan Juli Mendatang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna memastikan Sekolah Rakyat (SR) berjalan sesuai instruksi Presiden, Mentri Sosial, Saifullah Yusuf melakukan sidak di gedung yang akan digunakan SR. Gedung itu sendiri merupakan gedung bekas pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Hayam Wuruk Kota Pasuruan.

    Dalam kunjungannya Mensos Saifullah Yusuf melihat kondisi langsung dalam gedung SR. Banyak kondisi yang perlu di lakukan perbaikan mulai dari atapnya, hingga bagian dalam ruangan yang akan dibuat ruang kelas.

    Selain memastikan kondisi ruangan, Gus Ipul sapaan akrabnya juga memastikan terkait rekruitmen guru dan kepala sekolah yang akan mengajar. Sehingga pada bulan Juli mendatang saat dilakukan peluncuran semua elemen sudah siap.

    “Selain persiapan sarana dan prasarana, kami juga memastikan persiapan pengajar dan pegawai untuk SR di Kabupaten Pasuruan. Semua komponen itu masuk dalam satgasnya masing-masing ada satgas sarana prasarana, satgas recruitmen guru, satgas recruitmen siswa, satgas pengawas, dan satgas kepegawaian,” ungkap Gus Ipul, Rabu (14/5/2025).

    Gus Ipul juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Pasuruan sendiri 6 rombel. Dimana satu rombelnya nanti akan diisi sekitar 25 siswa dan saat ini Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi kuota untuk SR yang akan ada di Hayam Wuruk.

    “Untuk calon siswanya sudah sangat mencukupi, dan saat dilaunching nanti akan ada sekitar enam rombel setiap rombelnya akan diisi 25 siswa. Dan untuk tenaga pengajarnya kami sarankan untuk pegawai ASN dulu, jika tidak ada pegawai P3K, sehingga semuanya terakomodir dengan baik,” lanjutnya.

    Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kementrian Sosial untuk melihat langsung gedung SR. Menurutnya persiapan gedung yang digunakan untuk SR ini sudah siap dikarenakan Pemkab hanya menyediakan lahan yang dihibahkan.

    Tak hanya itu, Mas Rusdi sapaannya juga menyetorkan beberapa nama untuk menjadi tenaga pengajar. Ada tiga nama guru yang nantinya akan diseleksi untuk mengajar di SR. “Kami sudah menyetorkan tiga nama guru untuk menjadi pengajar. Tiga orang ini nantinya akan mengisi di tingkat SMP, kalau yang SMA nanti akan langsung diusulakan oleh provinsi,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik

    Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik

    Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hingga awal Mei 2025, sudah lebih dari 8.000 calon siswa yang mendaftar ke
    Sekolah Rakyat
    .
    Seiring dengan antusiasme tersebut, jumlah lokasi penyelenggaraan pun ditambah dari semula 53 menjadi 65 titik.
    “Sekarang sudah lebih dari 8.000 calon siswa. Lokasinya juga bertambah, dari 53 sekarang sudah 65 titik,” ujar Gus Ipul di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses rekrutmen siswa dilakukan secara aktif oleh tim Kementerian Sosial bersama kementerian lain dan pemerintah daerah.
    Mereka bahkan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk mendata kondisi sosial dan ekonomi keluarga, termasuk melengkapi data dengan dokumentasi rumah.
    Meski antusiasme tinggi, proses seleksi tetap dilakukan dengan ketat. Mensos menegaskan bahwa prioritas utama penerima manfaat adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Verifikasi data dilakukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi syarat.
    “Jadi seleksi awal adalah memastikan mereka dari keluarga miskin. Ada proses administrasi, cek kesehatan, dan lain-lain,” jelasnya.
    Program ini menggunakan dua skema dalam pembangunan fasilitas sekolah. Pertama, merevitalisasi gedung yang sudah ada untuk mulai digunakan tahun ini. Kedua, membangun sekolah baru di lahan yang disiapkan, dengan target selesai tahun depan.
    Sementara itu, untuk proses kelayakan bangunan disurvei oleh Kementerian PUPR, dan jika memenuhi syarat, renovasi segera dilakukan.
    “Jadi Kementerian PUPR yang menentukan layak tidaknya gedung yang diajukan itu untuk menjadi penyelenggaraan sekolah. Jadi disurvei dulu kelayakannya,” lanjut dia.
    Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pengajar juga terus berlangsung. Gus Ipul menyebut, rekrutmen kepala sekolah sudah berjalan cukup jauh, sementara guru masih dalam tahap proses.
    Dia menegaskan bahwa para pengajar akan direkrut dari kalangan ASN, P3K, dan bila diperlukan, lulusan PPG akan menjadi opsi tambahan.
    “Targetnya, akhir Juni proses rekrutmen guru sudah selesai,” katanya.
    Meskipun sebagian anak calon siswa ikut bekerja untuk membantu orang tua, Mensos mengaku proses berjalan lancar tanpa hambatan besar. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan keluarga, yang sejauh ini mendapatkan respons positif.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bantah Akan Buat Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos – Page 3

    Dedi Mulyadi Bantah Akan Buat Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos – Page 3

    Dedi mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna meminta dukungan.

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan, KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Gubernur Jawa Barat.

    Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

    “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ucapnya.

    Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bansos harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki.

    “Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” katanya.

     

  • Wisma Haji Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat di Indramayu

    Wisma Haji Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat di Indramayu

    Jakarta –

    Menteri Sosial RI (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Wisma Haji Indramayu, Jawa Barat. Lokasi ini diusulkan menjadi awal pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Indramayu. Gus Ipul mengatakan gedung Wisma Haji ini bakal direvitalisasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ini.

    “Alhamdulillah, kita menemukan aset yang luar biasa ya, bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Sekarang kita akan mencoba meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera bisa mensurvei tempat ini,” ungkap Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    “Lalu nanti dihitung (biaya) renovasinya, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dimulai renovasi,” sambungnya.

    Gus Ipul menjelaskan seiring dengan hal tersebut, tim Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa. Perekrutan ini nantinya melibatkan pemerintah daerah.

    “Nanti yang melakukan rekrutmen itu terdiri dari berbagai lembaga. Satu, Kementerian Sosial; dua, Kementerian Dikdasmen; tiga, nanti ada juga dari Pak Bupati atau Pemerintah Daerah,” jelas Gus Ipul.

    “Ada dari BPS, kemudian tentu nanti dibantu Pak Bupati oleh Dinsos daerah sama (ketua) RT, RW, lurah, Kades, dan camat setempat,” lanjutnya.

    “Sebagaimana arahan Presiden, makanya yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang masuk dalam statistik, istilahnya itu miskin ekstrem atau miskin. Mereka yang berada di bawah, yang mungkin belum bisa mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada atau putus sekolah,” ungkap Gus Ipul.

    “Jadi ini semua dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan, terutama buat keluarga miskin,” imbuhny.

    “Mungkin jumlah yang direkrut nanti murid-muridnya sekitar 200-an orang dari keluarga yang sangat tidak mampu, supaya bisa disekolahkan, boarding juga di sini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Insyaallah bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kesempatan untuk bisa lebih maju,” jelas Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pihaknya berjanji akan mengebut proses persiapan Sekolah Rakyat di Indramayu. Menurut Lucky, program ini akan dikejar persiapannya dalam hitungan hari alih-alih minggu.

    “Maka akan turun alat-alat berat di sini untuk beresin yang di luarnya. Terus nanti akan diasesmen, untuk dilihat berapa kira-kira estimasi biayanya untuk renovasi ini dan tentu nanti dari Kementerian PU akan hadir juga,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai wacana prosedur vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    Klarifikasi dari pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu datang setelah programnya tentang vasektomi bagi penerima bansos viral dan menuai kecaman.

    Gagasan tersebut dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan vasektomi.

    Kini, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa penerima bansos tidak diwajibkan untuk menjalani prosedur vasektomi.

    Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap menyarankan agar penerima bansos untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB).

    “Apa artinya sih, bantuan beasiswa, rumah rehab miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (6/5/2025).

    “Kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya,” sambungnya.

    Disebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 900 ribu anak yang lahir.

    Dedi Mulyadi berharap agar yang melakukan KB adalah suami misalnya dengan memakai alat kontrasepsi atau metode lain untuk mencegah/menunda kehamilan.

    “Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB, dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri,” papar Dedi Mulyadi.

    “Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, penginnya apa, kan bisa pakai pengaman,” imbuhnya.

    Tanggapan Mensos

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos perlu dikaji sebelum diterapkan

    “Seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Saifullah saat ditemui di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (5/5/2025).

    “(Jika) itu ditambahi dengan syarat-syarat di luar rancangan program ini, ya harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” lanjutnya.

    Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur medis yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi.

    Adapun prosedur ini dapat dikembalikan atau disambungkan kembali yang disebut sebagai Vasektomi Reversal/Rekanalisasi.

    Prosedur itu dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jabar pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB bagi pria berupa vasektomi.

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar)