Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Rusman PPP Klaim Romahurmuziy Ajak Tokoh Jadi Caketum demi Kebesaran Partai – Page 3

    Rusman PPP Klaim Romahurmuziy Ajak Tokoh Jadi Caketum demi Kebesaran Partai – Page 3

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy mengaku telah membujuk berbagai tokoh untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Diantaranya adalah Jenderal Dudung Abdurachman hingga Anies Baswedan. 

    Namun, Rommy mengaku saat ini nama Menteri Pertanian RI atau Mentan, Andi Amran Sulaiman yang paling mencuat untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar September mendatang.

     

    “Saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya, maupun ke-tauke-an nya. Karenanya, nama nama yg muncul berendeng mulai Pak Sandi Uno, Gus Ipul, Pak Dudung, Pak Marzuki Alie, Pak Agus Suparmanto, sampai Pak Amran. Bahkan Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” kata Rommy.

    Rommy menyebut, target kembali ke Senayan memerlukan logistik yang tak sedikit, maka ia mencari tokoh dan tauke seperti Amran yang merupakan pengusaha besar.

    “Untuk kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029 memang mencari tokoh yang sekaligus tauke. Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya” kata dia.

  • Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

    Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

    Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga calon siswa
    Sekolah Rakyat
    di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar keluarga miskin dan
    miskin ekstrem
    , sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Herman, seorang
    kuli bangunan
    dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan.
    Herman tinggal bersama istrinya, Fitri, dan keempat anak mereka di sebuah rumah kecil yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU).
    “Kita berkunjung ke rumah Pak Herman, kuli bangunan yang punya empat anak. Ini contoh keluarga miskin ekstrem yang jadi sasaran utama Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
    Dari empat anak Herman, satu anak mereka bernama Hepi yang baru lulus SD akan mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada Juli mendatang.
    “Sementara satu dulu, yang sudah lulus SD mau masuk SMP. Nanti akan diasesmen lagi oleh pendamping PKH dan Dinsos Kabupaten Bandung,” jelas Gus Ipul.
    Tiga anak lainnya masih menunggu proses seleksi dan pendataan lanjutan. Pemerintah belum bisa memastikan kapan ketiganya dapat bergabung, karena kuota sekolah terbatas dan masih dalam tahap penyusunan sarana prasarana.
    Gus Ipul menyampaikan bahwa orang tua seperti Herman dan Fitri juga akan diberdayakan, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
    “Konsepnya, anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Kalau mereka ingin usaha akan dilatih dulu, lalu diberi modal,” katanya.
    Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki rumah keluarga peserta Sekolah Rakyat. Namun dalam kasus Herman, renovasi rumah tidak memungkinkan karena bangunan berdiri di atas lahan milik Dinas PU. Oleh karena itu, solusi yang dipertimbangkan adalah relokasi ke tempat yang lebih layak.
    “Dengan rumah sekecil ini ditinggali oleh enam orang, tentu sangat memprihatinkan. Karena tanahnya bukan milik pribadi, kemungkinan harus direlokasi,” ucap Gus Ipul.
    Meski antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat sangat tinggi, Gus Ipul mengakui bahwa alokasi dan kapasitas saat ini masih terbatas. Pemerintah masih menyesuaikan kemampuan fasilitas yang tersedia dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat.
    “Banyak sekali yang berminat. Tapi karena alokasinya terbatas, belum semua bisa direkrut. Kita sesuaikan dengan sarana-prasarana yang kita miliki,” ujar dia.
    Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh orang tua telah memahami bahwa anak mereka akan tinggal di asrama dan menyetujui sepenuhnya keputusan tersebut.
    “Orang tua sudah tahu dan sudah menandatangani kesediaan. Jadi mereka tidak mengeluh. Mereka justru mendukung penuh,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

    Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

    Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    mengatakan, asesmen untuk calon siswa
    sekolah rakyat
    dilakukan oleh banyak pihak agar tepat sasaran.
    Masyarakat yang pura-pura miskin dipastikan tidak bisa lolos untuk ikut sekolah rakyat.
    “Jadi (dalam program sekolah rakyat) semua rumah didatangi, kayak diassess, dilihat, disurvei, apakah layak atau tidak,” kata Gus Ipul, Kamis (29/5/2025).
    “Jadi, kalau misalnya dia pura-pura (miskin) enggak akan bisa itu. Enggak bisa lulus karena yang menentukan satu pihak ini ada BPS, ada Dikdasmen, dan banyak lagi,” ujarnya.
    Gus Ipul menegaskan, tugas Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan memang berat, tapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tentu akan mempercepat proses tersebut.
    “Berat, tapi karena ini tugas bersama jadi enak. Kalau sendiri enggak sanggup, karena ini tugas bersama. Banyak yang dukung, banyak yang bantu, pemerintah daerah juga, kementerian lain, jadi enak ya,” tegasnya.
    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengatakan, calon siswa sekolah rakyat itu harus berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Pihaknya akan menghubungi keluarga yang masuk dalam kategori tersebut dan melakukan asesmen dari berbagai pihak.
    Jika sudah lulus seleksi, akan dilakukan cek kesehatan.
    “Kalau cek kesehatannya sudah lulus, maka tentu nanti akan ada tindak lanjut dengan melakukan wawancara khusus untuk mengetahui kemampuan siswa,” lanjutnya.
    Gus Ipul menegaskan, dalam hal ini tidak ada tes akademik.
    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jika anak-anak yang melakukan tes kesehatan mengalami penyakit menular, maka akan dilakukan perawatan terlebih dahulu.
    “Sesuai arahan Presiden, jika pada saat cek kesehatan ditemukan penyakit menular, arahan Presiden harus supaya disembuhkan dulu,” jelas dia.
    “Setelah disembuhkan, dia bisa kembali lagi untuk sekolah. Jadi pada prinsipnya selama dia memenuhi syarat, tidak ada yang ditolak di sekolah rakyat,” tegasnya.
    Adapun jumlah siswa yang direkrut di
    Bandung
    sejumlah 150 orang, dengan 6 rombongan belajar, masing-masing 25 orang per rombel.
    Sekolah rakyat
    ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
    Di Bandung, terdapat 3 sekolah rakyat yang rencananya akan memulai pendidikan di tahun ajaran baru 2025.
    Di antaranya, Wisma Atlet Jalak Harupat sebagai asrama sementara, lalu di Cisarua, dan di Sentra Wyataguna.
    “Ini yang dimulai tahun ajaran 2025, dengan menggunakan gedung yang memang layak untuk digunakan rintisan sekolah rakyat,” ujar dia.
    Mendekati tahun ajaran baru, Gus Ipul memastikan bahwa proses seleksi dan rekrutmen sekolah rakyat hampir tuntas.
    Dia yakin sekolah rakyat bisa mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang.
    “Ya secara simultan kita jalan. Sekarang ini soal rekrutmen sekolah sudah hampir tuntas. Rekrutmen guru juga sedang proses,” ujar dia.
    “Kepala sekolah sudah selesai seleksi. Tinggal dipilih saja untuk kepala sekolahnya, dan juga nanti pada saat yang sama kita juga sudah menuntaskan kurikulum. Jadi semua sudah simultan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Siapkan 11 Lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat

    Mensos Siapkan 11 Lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat

    Bandung, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan 11 lokasi di Jawa Barat telah siap menggelar Program Sekolah Rakyat tahun ini. Program ini ditujukan untuk mendukung keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah agar memperoleh akses pendidikan.

    “Sebanyak 1.150 siswa akan mengikuti program ini di 11 titik di Jawa Barat,” ujar Saifullah Yusuf saat kunjungan di Kabupaten Bandung, Kamis (29/5/2025) dikutip dari Antara.

    Secara nasional, saat ini terdapat 65 titik yang tengah direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Renovasi tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang. Jika semua berjalan sesuai rencana, total titik rintisan Sekolah Rakyat dapat mencapai 100 lokasi.

    Untuk wilayah Kabupaten Bandung, Sekolah Rakyat sementara akan menggunakan fasilitas Wisma Atlet di kompleks Stadion Si Jalak Harupat.

    “Gedung ini hanya digunakan selama satu tahun. Sementara gedung permanen sedang disiapkan pemerintah daerah,” tambahnya.

    Setelah pemakaian selesai, fasilitas wisma akan dikembalikan ke fungsi awal atau digunakan untuk mendukung pelayanan dasar di bidang pendidikan.

    Mensos juga menyebutkan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan berbagai aspek pendukung, termasuk perekrutan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan calon siswa.

    “Bukan hanya gedung yang disiapkan, tetapi juga kurikulum, tenaga pengajar, dan sistem rekrutmen agar Sekolah Rakyat benar-benar bisa berjalan optimal,” ujar Saifullah Yusuf.

  • 1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) pada triwulan kedua tahun 2025.
    Hal ini diumumkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai bagian dari proses pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSN
    ) demi memastikan bantuan tepat sasaran.
    “Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima,” kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Jadi ini ada pengalihan setelah dengan adanya DTSEN ini,” tambah Gus Ipul.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penghapusan 1,8 juta KPM tersebut dilakukan karena mereka tergolong dalam kelompok masyarakat di atas Desil 5, atau bukan termasuk kategori miskin dan rentan berdasarkan pemetaan data terbaru.
    Desil adalah pengelompokan masyarakat dengan perhitungan 10%. Angka 0 sampai 10% masuk Desil 1, angka 11 sampai 20% masuk Desil 2, dan seterusnya.
    Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Sementara, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas.
     
    “Yang 1,8 juta ini sudah pasti KPM yang tidak perlu lagi menerima bansos. Karena sasaran utama kita adalah Desil 1, yakni kelompok miskin ekstrem. Kalau tidak ada di Desil 1, baru ke Desil 2, dan seterusnya,” jelasnya.
    Langkah ini dilakukan agar anggaran bansos benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah “inclusion error” atau kesalahan penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak layak menerima.
    Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak namun tidak lagi terdata sebagai
    penerima bansos
    masih bisa mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek
    Bansos
    .
    “Kalau BPS menyatakan bahwa ini layak menerima, maka akan kita berikan bantuannya pada tiga bulan berikutnya. Jadi memang ada proses,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data versi terbaru juga menemukan banyak data yang tidak lagi valid.
    Ini termasuk 785.000 warga yang sudah meninggal, di mana sekitar 500.000 di antaranya masih tercatat dalam data versi lama.
    “Itu semua langsung kami bersihkan di versi 2. Karena dalam beberapa bulan bisa saja ada yang meninggal, lahir, atau pindah rumah. Itu semua akan terekam di DTSN yang baru,” kata Amalia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa bantuan sosial tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat menuju graduasi dari kemiskinan.
    “Presiden ingin bansos ini ada tindak lanjutnya. Tidak hanya bantuan, tapi juga pemberdayaan. Kalau sudah mandiri, penghasilan di atas UMK, maka mereka akan keluar dari daftar penerima,” tutup Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) resmi mulai menyalurkan
    bantuan sosial
    (bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.
    Penyaluran ini dilakukan setelah data penerima bansos diperbarui dan divalidasi melalui
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
    (DTSEN) yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” lanjut dia.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa data DTSEN yang lebih akurat mampu meminimalisasi inclusion error, yakni penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan.
    “Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini bersifat dinamis.
    Data penerima terus diperbarui karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan domisili.
    Untuk menjaga akurasi data ke depan, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran, di antaranya jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan nama baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
    “Kalau pemutakhiran dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, Insya Allah data bansos kita akan semakin akurat dan program semakin tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan penerima bansos adalah masyarakat yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dengan pengeluaran per bulan Rp 400.000 bagi masyarakat miskin ekstrem, dan Rp 600.000 bagi masyarakat miskin.
    “Yang miskin itu sekitar 24 juta atau 8,57 persen (dari total penduduk Indonesia). Indikator yang kita pakai, mereka pengeluarannya per bulan per kapitanya itu Rp 600.000,” kata Agus Jabo di Jakarta, tadi.
    “Yang ekstrem, itu sekitar 1,13 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sekitar 3,57 juta jiwa. Itu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp 400.000 ke bawah,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memerangi kemiskinan. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan secara daring kepada lebih dari 2.000 pendamping PKH dari seluruh Indonesia.

    “Pendamping PKH adalah penjaga harapan di ujung negeri. Kalian bukan hanya pencatat data, bukan sekadar pengantar bantuan. Kalian adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

    Menurutnya, kehadiran negara tidak cukup hanya lewat kebijakan, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

    “Di tangan kalian, negara hadir bukan dalam janji, tapi dalam aksi,” ujarnya.

    Gus Ipul juga menegaskan bahwa pendamping adalah agen perubahan sosial dan penulis sejarah perubahan. Setiap langkah pendamping, mulai dari kunjungan ke pelosok hingga input data dalam sistem, menurut Gus Ipul merupakan bagian penting dari proses perubahan.

    “Jangan pernah anggap kecil apa yang kalian lakukan, sebab perubahan besar selalu lahir dari tindakan konsisten dan tulus,” katanya.

    “Mengatasi kemiskinan dengan DTSEN. Kita tidak bisa lagi melawan kemiskinan dengan asumsi. Harus lawan kemiskinan dengan ilmu dan data,” kata dia.

    Ia menjelaskan bahwa data bukan hanya soal angka, tetapi cerminan nyata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi langsung atau ground checking bukan formalitas administratif semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada para penerima manfaat.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menggambarkan Sekolah Rakyat sebagai peluang masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

    “Sekolah Rakyat jalan terang dari rumah ke harapan, dan cara menciptakan masa depan baru untuk anak-anak yang selama ini tak terjangkau cahaya pendidikan,” kata Gus Ipul.

    Menilik betapa pentingnya program ini, Gus Ipul meminta proses rekrutmen siswa sekolah rakyat dilakukan secara ketat sehingga program tepat sasaran untuk anak-anak dari keluarga miskin.

    “Rekrutmen siswa harus dilakukan secara serius dan tepat sasaran. Jangan hanya melihat data di atas kertas. Datangi rumahnya, lihat wajah ayah ibunya, rasakan denyut kehidupan mereka. Pastikan anak-anak itu benar-benar dari desil 1 DTSEN,” ulas Gus Ipul.

    Menutup arahannya, Gus Ipul menyampaikan tiga pesan kunci: DTSEN sebagai cahaya yang menuntun langkah, Sekolah Rakyat sebagai pintu menuju masa depan, dan pilar-pilar sosial sebagai tangan harapan yang terus menanam kebaikan.

    “Teruslah melangkah, wahai para pendamping. Karena negeri ini butuh kalian lebih dari yang kalian kira,” tuturnya.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
    Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
    Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
    tokoh eksternal
    ke lingkar kepemimpinan.
    Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
    “Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
     
    Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
    Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
    “Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
    presidential threshold
    dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
    “Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
    Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
    Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
    Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
    “Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
    Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
    Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
    “Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
    PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
    Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
    “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
    Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

    1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

    Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    )
    Ade Irfan Pulungan
    menilai Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
    Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
    Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
    Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
    parliamentary threshold
    (PT) sebesar 4 persen.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya, dibutuhkan
    extraordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum? Nasional 28 Mei 2025

    Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum? Nasional 28 Mei 2025

    Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade
    Irfan Pulungan
    , mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP untuk menjadikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP.
    Hal ini disampaikan Irfan menanggapi bursa calon
    ketua umum PPP
    yang memunculkan sejumlah nama eksternal.
    “Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan menjelang
    Muktamar PPP 2025
    .
    Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
    Namun, Irfan menilai, nama Jokowi adalah yang paling sempurna untuk memimpin PPP karena punya pengalaman politik yang panjang.
    Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level.
    Jokowi punya pengalaman sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.
    “Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari Wali Kota dua periode, Gubernur, lalu Presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
    Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP.
    Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR RI jika dipimpin oleh Jokowi.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi
    Ketua Umum PPP
    , itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP. Insya Allah, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.