Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • 10 Seskab Teddy: Percayalah, Sekolah Rakyat Dibuat untuk Anak-anak Lebih Sejahtera Nasional

    10 Seskab Teddy: Percayalah, Sekolah Rakyat Dibuat untuk Anak-anak Lebih Sejahtera Nasional

    Seskab Teddy: Percayalah, Sekolah Rakyat Dibuat untuk Anak-anak Lebih Sejahtera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol
    Teddy Indra Wijaya
    menegaskan
    Sekolah Rakyat
    dibangun untuk membuat kehidupan anak-anak lebih sejahtera ke depannya.
    Hal tersebut Teddy sampaikan saat meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Handayani Kemensos, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).
    Turut hadir Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PU Dody Hanggodo, hingga orang tua calon siswa Sekolah Rakyat di lokasi tersebut.
    “Percayalah, bahwa Sekolah Rakyat ini dibuat, dirancang oleh Bapak Presiden melalui
    Kementerian Sosial
    , dalam hal ini Pak Gus Ipul, menterinya. Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu,” ujar Teddy.
    Teddy menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, rencana Sekolah Rakyat telah dimatangkan. Dia mengeklaim pembangunan Sekolah Rakyat sejauh ini berjalan dengan lancar.
    “Ini memang kita tidak terlalu banyak (siswa yang bersekolah) di sini. Tapi saya yakin, dari hal yang di tempat ini, nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa, ya tadi, yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera untuk anak-anak semua,” jelasnya.
    Sementara itu, Teddy menekankan pemerintah memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera.
    Dia berharap seluruh bangunan Sekolah Rakyat aman dan membuat anak-anak lebih terlindungi.
    Diketahui, Sekolah Rakyat dijadwalkan akan dimulai pada 14 Juli 2025 mendatang.
    Pada tahap awal ini, 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang akan beroperasi terlebih dahulu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi

    Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua 2025 dan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Dalam situs resmi Kemensos dijelaskan pencairan bansos PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Untuk tahap pertama dilakukan pada Januari-Maret, lalu tahap pada April-Juni, tahap ke tiga pada Juli-September, dan terakhir tahap keempat pada Oktober-Desember.

    Prosedur pemberian bansos ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Pasalnya, penerima bansos ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos yang sekarang juga sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mengetahui siapa saja yang terdaftar dalam DTKS Kemensos, masyarakat bisa memeriksanya melalui aplikasi ataupun laman web resmi Kemensos melalui HP. Dengan begitu yang bersangkutan dapat mengetahui apakah dirinya merupakan penerima bansos atau bukan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    1. Buka browser di smartphone, kemudian kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan data-data terkait dengan wilayah tempat tinggal individu yang ingin diperiksa. Data ini terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa/kelurahan.

    3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan ejaan di KTP.

    4. Masukkan kode captcha yang tertera.
    Klik tombol “Cari Data”.

    5. Tunggu hingga aplikasi menampilkan informasi terkait dengan penerima bantuan PKH.

    Sebagai catatan, sistem Cek Bansos Kemensos ini akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diisi. Karenanya pengisian sendiri harus sesuai dengan KTP dan lokasi penerima.

    Besaran Bansos yang Dicairkan

    Besaran dana bansos program PKH yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar. Misalkan saja pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000 per tahap pencairan atau per tiga bulan.

    Kemudian pada komponen pendidikan, bansos PKH untuk anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tahap.

    Sementara nilai Bantuan program sembako atau BPNT diberikan sebesar Rp 200.000,00 per KPM per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang disalurkan secara tunai dan/atau non tunai oleh Bank/Pos Penyalur.

    KPM Program Sembako dapat diberikan Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial. Waktu penyaluran Program Sembako dilaksanakan setiap periode atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penyaluran Program Sembako dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial.

    Kendala Penyaluran Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan salah satu kendala atau penyebab gagal salur bansos sekarang di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Alhamdulillah ini terus diperbaiki, dan hasilnya ada tambahan berhasil salur dari yang sebelumnya gagal salur,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6) kemarin.

    Beberapa hal yang masih dalam proses perbaikan antara lain, rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, rekening beda nama dan pasif, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, dan kartu belum terbit. Hal-hal tersebut yang menyebabkan terjadinya gagal transfer.

    Kemensos terus berupaya melakukan perbaikan data dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Hasilnya untuk kartu-kartu yang bermasalah, Bank Himbara dalam hal ini BRI, Mandiri dan BSI sudah melakukan konfirmasi nomor kartu yang aktif.

    Selanjutnya untuk perecepatan pembukaan rekening baru, bank akan melakukan identifikasi KPM yang sudah mempunyai rekening. Untuk rekening yang tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya, dan untuk rekening yang namanya berbeda akan dilakukan penggantian nama sesuai nama rekening.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Kamis (26/6) siang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial.

    Gus Ipul menyampaikan digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.

    “Kita akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.

    Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika saat ini terdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya.

    Gus Ipul menegaskan penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga ada yang layak atau tidak berhak menerima. Adapun KPM yang tidak berhak menerima akan dialihkan ke KPM yang berhak menerima.

    Gus Ipul berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun nantinya pematangan digitalisasi bansos juga segera dilakukan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Jakarta –

    Kementerian sosial mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Apa alasannya bansos dicabut?

    Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memaparkan dari 1,9 juta KPM yang namanya dicabut dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Kemudian 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.

    “Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana ada 1,9 juta lebih yang disebut inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers Menteri Usai Ratas Terkait Stimulus Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) lalu.

    Penyebab Pencabutan Bansos

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penyebab pencabutan bansos untuk 1,9 juta KPM dari daftar penerima bansos dilakukan setelah karena yang bersangkutan diduga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan.

    “Kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” paparnya.

    “Dengan demikian dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” ucap Amalia lagi.

    Sehingga untuk penyaluran bansos pada triwulan II 2025 ini seluruh mengacu pada DTSEN yang sudah diverifikasi pihaknya. Di mana jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.

    Solusi Mendapatkan Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di cek bansos PKH. Berikut ini adalah cara daftar PKH yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP seperti yang dilakukan pada tahap 1 cara cek bansos PKH
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Bansos Sempat Gagal Salur

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan dari 768.381 KPM yang sempat mengalami gagal salur Bansos karena ada kendala rekening. Dari jumlah itu, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan.

    Ia mengatakan gagal salur bansos ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6/2025) kemarin.

    Sementara untuk penebalan bansos sebesar Rp 200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta KPM, ia menjelaskan diproses bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga progresnya sama.

    “Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” paparnya.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan:

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan:

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Bantuan Bahan Baku Batik Dorong Kreativitas Perajin Disabilitas di Blitar

    Bantuan Bahan Baku Batik Dorong Kreativitas Perajin Disabilitas di Blitar

    JAKARTA – Kain batik bukan sekadar warisan budaya, tapi juga jendela harapan bagi para penyandang disabilitas di Blitar, Jawa Timur. Dengan dukungan bahan baku membatik, para perajin di Rumah Kinasih menunjukkan keterbatasan fisik atau mental tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi.

    Bahan pewarna, canting, kain mori, hingga peralatan penunjang lainnya menjadi modal penting yang tidak hanya membangkitkan semangat, tapi juga membuka jalan bagi kemandirian hidup.

    Mengutip ANTARA, sebanyak 25 perajin disabilitas yang tergabung dalam Rumah Kinasih menerima bantuan bahan baku membatik senilai lebih dari Rp37 juta. Bantuan ini disalurkan melalui program rehabilitasi sosial oleh lembaga pemerintah dan diserahkan langsung oleh perwakilan organisasi wanita kementerian serta lembaga sosial terkait.

    Bantuan tersebut tidak hanya sekadar dukungan material, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan terhadap kelompok rentan yang kerap terpinggirkan. Dengan adanya akses terhadap alat produksi, para perajin batik disabilitas didorong untuk terus produktif dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

    “Ini dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung keberlangsungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan, termasuk para penyandang disabilitas,” kata Penasihat I DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf, seperti dikutip ANTARA.

    Rumah Kinasih, yang berdiri sejak 2017, berfungsi sebagai ruang pelatihan sekaligus tempat tinggal bagi para penyandang disabilitas dari berbagai daerah seperti Blitar, Jombang, Surabaya, hingga Kalimantan. Fokus utamanya adalah membatik ciprat teknik membatik yang memungkinkan ekspresi bebas dan spontan, serta dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan fisik.

    Edi Cahyono, pendiri Rumah Kinasih, menyampaikan lebih dari 50 penghuni aktif mengikuti pelatihan rutin di bidang membatik, kebersihan lingkungan, ibadah, dan pengembangan diri. Sekitar 20 orang di antaranya tinggal penuh waktu karena tidak memiliki keluarga atau tempat kembali.

    “Lebih dari 20 orang tinggal menetap di Rumah Kinasih karena tidak memiliki keluarga yang merawat,” ujarnya.

    Dalam sehari, setiap perajin mampu menghasilkan lima hingga enam lembar kain batik ciprat. Meski penghasilan tidak tetap, banyak dari mereka telah mencapai kemandirian finansial. Beberapa bahkan mampu menabung, membeli kendaraan pribadi, dan berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga.

    Salah satu contoh adalah Yuni, penyandang disabilitas daksa, yang berhasil membeli sepeda motor secara tunai dan memiliki simpanan pribadi. Sementara itu, Harianto, perajin lainnya, mampu membantu merenovasi rumah keluarganya berkat penghasilan dari membatik.

    Menurut Edi, transformasi ini sangat berarti, terutama karena banyak dari penghuni sebelumnya dianggap sebagai beban oleh keluarganya. Kini, mereka menunjukkan mereka mampu menjadi pribadi yang produktif dan berharga.

    Produk batik ciprat dari Rumah Kinasih mencakup kain, busana, dompet, hingga tas, dan telah dipasarkan ke berbagai daerah. Edi menekankan masyarakat diharapkan membeli produk ini bukan karena empati semata, melainkan karena kualitas dan keunikan karya tersebut.

    Sebagai bentuk pengakuan terhadap karya para perajin, sebuah kebijakan juga telah diberlakukan di lingkungan lembaga sosial untuk mengenakan batik ciprat pada hari tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat mengenal dan mengapresiasi hasil karya penyandang disabilitas.

    Dalam kunjungan lapangan, para pengurus organisasi wanita dan lembaga sosial juga meninjau langsung proses pembuatan batik. Mereka memberikan apresiasi terhadap ketekunan para perajin, termasuk yang menyandang disabilitas mental, yang berhasil menghasilkan karya seni bernilai tinggi.

  • 8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi siswa
    Sekolah Rakyat
    tidak akan mendapatkan bantuan lewat
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP).
    Bernard mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para orangtua calon murid Sekolah Rakyat mengenai kelanjutan bantuan KJP bila anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
    “Beberapa (orangtua) menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada,” kata Bernard dalam acara dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2026).
    “Otomatis, karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan,” ujar dia melanjutkan.
    Bernard menuturkan, segala kebutuhan itu bakal ditanggung karena Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang menerapkan sistem asrama atau 
    boarding school
    .
    Kebutuhan itu mencakup seragam, buku, hingga tempat tinggal dan makan sehari-hari yang membuat orangtua
    siswa Sekolah Rakyat
    tidak perlu mengeluarkan biaya.
    “Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” ujar Bernard melanjutkan.
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    menambahkan, peserta Sekolah Rakyat juga akan dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial
    Program Keluarga Harapan
    (PKH).
    “Semua yang memang bantuan untuk pendidikan (dicabut). Misalnya, bantuan yang untuk SD-SMP kan ada dari PKH itu Rp225.000 per 3 bulan untuk anak SD, untuk ongkos sekolah,” ujar Saifullah.
    “Untuk bantuan-bantuan yang lain ya memang harusnya begitu. Nanti sistem yang akan menghentikan,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, para guru
    Sekolah Rakyat
    nantinya akan diangkat menjadi pegawai
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) dan bakal mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan tersebut.
    “Nanti ada SK dari Kementerian Sosial. Mereka akan menjadi
    pegawai Kemensos
    , dan itu ada masa transisinya,” kata Saifullah di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para
    guru Sekolah Rakyat
    nantinya akan mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
    Sementara, mereka yang menjabat sebagai kepala sekolah Sekolah Rakyat bakal berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
    Menurut dia, pemberian status tersebut sudah dibicarakan dengan matang bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    Gus Ipul melanjutkan, sudah ada 1.500 calon guru Sekolah Rakyat yang terjaring dalam proses seleksi.
    Selama tahap seleksi tersebut, para calon guru juga diberikan informasi mengenai status dan lokasi penempatan mereka bila resmi menjadi guru Sekolah Rakyat.
    Gus Ipul pun tidak masalah ketika ada sekitar 100 orang calon guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur karena merasa ditempatkan terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
    “Kalau mereka yakin, silakan lanjut. Kalau masih ragu, boleh mundur. Kita tidak mau memaksa sebelum ada SK,” ujar Gus Ipul.
    Kemensos menargetkan merekrut 1.544 guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025-2026 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Meski
    Sekolah Rakyat
    disebut-sebut diminati banyak calon siswa, ternyata ada juga peserta yang memilih mengundurkan diri di awal proses pendaftaran.
    Hal itu disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan,
    Bernard Tambunan
    , di hadapan
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf di acara Dialog Menteri Sosial dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    “Awal kami pendataan, ada saja yang mengundurkan diri. Mungkin mereka belum tahu, atau ada alasan lainnya,” ujar Bernard.
    Meski demikian, Bernard menekankan bahwa para orang tua dan siswa yang kini telah bergabung merupakan bagian dari kelompok yang beruntung karena mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang didesain khusus untuk keluarga kurang mampu.
    “Yang kami harapkan, yang sekarang sudah ada di ruangan ini tidak ada lagi yang mengundurkan diri. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung, yang dapat kesempatan,” tambahnya.
    Terkait pertanyaan orang tua mengenai bantuan pendidikan seperti
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP), Bernard menjelaskan bahwa karena seluruh kebutuhan pendidikan sudah ditanggung oleh Sekolah Rakyat, maka kemungkinan besar bantuan tersebut tidak akan diberikan secara terpisah.
    “Beberapa menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tetap ada? Tidak, karena Bapak Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Itu mungkin akan ditiadakan karena tidak ada lagi yang perlu dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat, menurut Bernard, dirancang untuk memberi solusi menyeluruh, tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga pendekatan pendidikan yang membentuk karakter dan disiplin siswa.
    Dia menegaskan bahwa salah satu harapan besar dari hadirnya Sekolah Rakyat adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menjauhkan siswa dari aktivitas negatif seperti tawuran.
    “Minimal, Pak Menteri, anak-anak kami ini sudah tidak ada lagi yang mengajak tawuran. Karena kami percaya, di Sekolah Rakyat ini mereka akan diajari, termasuk soal bela negara,” tegas Bernard.
    Ia juga mengajak para siswa untuk mengikuti proses belajar dengan semangat hingga selesai, demi masa depan yang lebih cerah dan untuk bisa membantu keluarga mereka kelak.
    “Anak-anak kami ini harus semangat sampai selesai. Ke depannya, mereka bisa membantu orang tua dan menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
    Sebelumnya, Mensos menyebut bahwa Sekolah Rakyat ramai peminat.
    Mengutip keterangan resmi Kemensos, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program berkelanjutan yang menjadi komitmen negara.
    “Melihat besarnya minat masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah, ini akan menjadi salah satu percontohan nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang Nasional 24 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran
    bantuan sosial
    atau bansos terhadap
    Keluarga Penerima Manfaat
    (KPM) terus meningkat, jumlah KPM yang gagal salur pun berkurang.
    “Hasilnya hingga hari ini, dari 768.000 KPM yang gagal salur, sebanyak 405.000 lebih KPM berhasil diproses salur,” ujar
    Gus Ipul
    di kantornya, Selasa (24/6/2025).
    Sementara itu, sekitar 363.000 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan, terutama terkait kendala administrasi.
    Semua penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    “Gagal transfer ini banyak sebabnya, mulai dari perubahan nama, NIK, hingga ketidaksesuaian administrasi. Ini semua sedang diperbaiki bersama perbankan,” jelasnya.
    Penyaluran bansos tahap II mencakup program reguler dan penebalan bansos, yang dikombinasikan dengan jumlah penerima yang sama.
    Dia menegaskan bahwa setiap KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan menerima Rp 1 juta yang terdiri dari Rp 600.000 bantuan reguler dan Rp 400.000 penebalan (Rp 200.000 masing-masing untuk Juni dan Juli).
    “Total lebih dari 14 juta KPM telah menerima BPNT reguler. Untuk PKH, penyaluran telah mencapai 80,43 persen, sementara BPNT 82,95 persen,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, proses pembukaan rekening baru masih berjalan.
    Saat ini, 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dalam proses pembukaan rekening.
    Kemudian, sebanyak 2.723.515 KPM sembako (14,9 persen) dalam proses serupa.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.705 KPM PKH dan 3.502 KPM sembako telah memiliki rekening aktif.
    “Kami terus berkoordinasi agar proses ini berjalan cepat dan akurat. Setiap ada
    feedback
    dari bank, kami langsung tindak lanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu melangsungkan rapat terbatas ini usai rapat terbatas mengenai Sekolah Garudapada di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    “Selain rapat terbatas untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, beserta jajaran terkait untuk membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah makin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambung Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” pungkas Teddy.