Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
“Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
“Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
“Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
ketum PPP
menjelang muktamar.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman
, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Saifullah Yusuf
-

Mensos: Jatim Provinsi dengan Populasi Lansia Terbanyak di Indonesia
Jember, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi warga lanjut usia (lansia) terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 6 juta jiwa.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri peringatan Hari Lansia Nasional 2025 bersama dengan 4.000 warga lansia di Alun-alun Jember Nusantara, Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025).
Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait, Gus Ipul menegaskan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia.
Salah satunya lewat peringatan Hari Lansia yang difokuskan untuk membangun kebahagiaan dan kesehatan bersama, sekaligus menyukseskan berbagai program kesejahteraan khusus bagi lansia. Program-program ini mencakup rehabilitasi sosial dan medis yang sangat dibutuhkan.
Gus Ipul mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan lansia terbanyak di Indonesia dan Kabupaten Jember menyumbang angka tertinggi lansia di Jawa Timur dengan jumlah 415.000 lansia.
“Sesuai data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jember memiliki persentase penduduk miskin 9,39% dari lebih dari 2,5 juta jiwa penduduknya. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Gus Ipul menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 21 miliar untuk berbagai kebutuhan lansia di Jember, meliputi sembako, pelayanan kesehatan, serta sarana, dan prasarana kewirausahaan guna mendukung kemandirian ekonomi mereka.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan penting adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup lansia.
“Kami harap dan optimistis 5 tahun ke depan insyaallah angka kemiskinan ekstrem di Jember kami tekan sehingga bisa berkurang signifikan,” ujarnya.
-

Kita Ingin Mereka Tersenyum Bukan Tersingkir
Jakarta –
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan negara akan selalu hadir untuk lansia. Dia menjelaskan dengan berbasis data tunggal, intervensi yang diberikan akan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2025 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur.
“Lansia bukan beban bangsa, kita ingin lansia menua dengan bahagia bukan air mata, kita ingin mereka tersenyum bukan tersingkirkan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).
Gus Ipul menegaskan negara yang besar adalah negara yang menghormati mereka yang berusia lanjut. Perhatian negara kepada lansia tergambar nyata dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Kemensos. Di antaranya program PKH menjangkau lebih dari 5 juta lansia, program BPNT menjangkau 8 juta lebih lansia, program bantuan ATENSI lansia yang telah disalurkan kepada 156.042 lansia, serta beberapa program lainnya.
“Tentunya program-program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujarnya.
Ia mengatakan sesuai Inpres 4/2025, semua bantuan sosial mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program dapat terukur dan terarah.
“Tentu sesuai arahan Presiden, kita terus tingkatkan program-program untuk lansia, terutama yang memerlukan bantuan dan dukungan kita seperti lansia yang kurang mampu, lansia terlantar,” katanya.
Kabupaten Jember dipilih menjadi lokasi peringatan puncak HLUN 2025 karena merupakan wilayah prioritas dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah lansia di Jember mencapai 415.353 jiwa, dan sebanyak 1.723 tercatat sebagai penerima program permakanan lansia per April 2025.
Kegiatan puncak HLUN di Alun-alun Kabupaten Jember dimulai sejak pagi hari, meliputi gerak jalan lansia, senam massal, dan pelayanan kesehatan terpadu. Gus Ipul meninjau langsung berbagai layanan, salah satunya layanan administrasi kependudukan dan pameran kreativitas lansia. Hadir pula pada acara ini Bupati Jember, Muhammad Fawait.
“Hari ini jember dengan jumlah kemiskinan kedua terbanyak di Jawa Timur, tapi pak Menteri datang ke sini, diperintahkan pak Presiden Prabowo, untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan, memastikan warga Indonesia yang ada di Jember bisa sejahtera, termasuk lansia,” kata Fawait.
Dia mengatakan pihaknya bakal serius untuk menekan angka kemiskinan di Jember dalam 5 tahun mendatang.
“Kita ketahui Jember mempunyai angka kemiskinan kedua tertinggi di Jawa Timur, dengan sinergi antara Kemensos dan Pemerintah Jember, kita sama-sama entaskan kemiskinan di Jember,” tutupnya.
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos
Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih empat ribu orang lanjut usia (lansia) senam sehat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025).
Saifullah didampingi istrinya Fatma Saifullah Yusuf dan Bupati Jember Muhammad Fawait beserta istri Gyta Eka Puspita dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tersebut.
“Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orangtua kita. Dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta,” kata Saifullah.
Selain berfokus pada kuantitas lansia yang terus meningkat, Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas mereka.
“Kemensos akan terus bekerja. Kami akan bergerak dari data ke tindakan dari kebijakan ke pelukan,” kata Saifullah.
Jejaring Program Keluarga Bahagia (PKH) Kemensos berhasil menjangkau lebih dari lima juta lansia. Sebanyak delapan juta lansia yang teridentifikasi dalam garis kemiskinan mendapat BNPT Sembako. Kemudian ada permakanan sosial, lalu lebih dari 156 ribu lansia menerima bantuan nutrisi dan home care.
“Semua program ini berbasis pada data. Kita tak ingin ada lansia tersesat dalam sistem tapi disapa dirangkul dan dipeluk negara. Lansia bukan beban bangsa,” jelas Saifullah. [wir/beq]
-

Isu Politik-Hukum Terkini: Bursa Balon Ketum PP hingga Suap Kemenaker
Jakarta, Beritasatu.com – Bursa bakal calon (balon) ketua umum PPP hingga kasus suap pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kemenaker menjadi dua di antaranya lima isu politik-hukum terkini.
Tiga berita lainnya yang mendapat banyak perhatian adalah soal usulan KPK agar penyelidik dan penyidik minimal lulusan S-1 hukum, jenis minuman yang dikonsumsi Presiden Prabowo Subianto saat bersulang dengan Presiden Emmanuel Macron, dan mengenai gratifikasi nikahan anak pejabat di Kementerian PU.
Berikut lima isu politik terkini
1. Anies hingga Gus Ipul Tak Berminat, Amran Berpeluang Jadi Ketum PPP?
Satu per satu tokoh eksternal yang sempat muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PPP menyatakan tidak berminat untuk mencalonkan diri pada Muktamar PPP 2025. Salah satunya mantan Kasad Dudung Abdurachman.
“Saya tidak berminat, saya belum mau berpolitik,” kata Dudung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Nama Dudung muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PPP bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga sempat dijagokan. Tetapi, ketiga tokoh itu tidak berminat.
2. Revisi KUHAP, KPK Usul Penyelidik-Penyidik Minimal Lulusan S-1 Hukum
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat syarat ketentuan pendidikan bagi penyelidik dan penyidik minimal sarjana ilmu hukum.
“Penyelidik dan penyidik harus berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) ilmu hukum, sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S-1 ilmu hukum,” kata Wakil KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, saat ini penyelidik dan penyidik tidak disarankan berpendidikan S-1 ilmu hukum. Sedangkan advokat, jaksa, dan hakim sudah disyaratkan harus S-1 ilmu hukum.
-

Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pemaparan pemberdayaan dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (30/5/2025) ANTARA/HO-Kemensos
Mensos: Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 30 Mei 2025 – 20:11 WIBElshinta.com -Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) murni dengan skema pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat memanfaatkan potensi lokal.
Penegasan atas perubahan skema ini ditandai dengan gencarnya dukungan dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi lokal di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
“Bansos itu sifatnya sementara, tetapi pemberdayaan itu bekal jangka panjang. Maka arah kebijakan sosial sekarang adalah mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian,” kata Saifullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/05).
Dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Saifullah menyebutkan bahwa paradigma baru ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Prabowo. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas ekonomi warga miskin.
“Keluarga Penerima Manfaat terus menerus menerima bansos tetapi tanpa semangat untuk bangkit. Pemberdayaan adalah solusi agar mereka bisa naik kelas dan mandiri,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial memperkenalkan program pemanfaatan potensi lokal seperti pengolahan pelepah pisang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang bisa diterapkan di Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan data dari Bupati di Kabupaten Lumajang ada seluas 6.000 hektare lahan pisang di sejumlah wilayah di antaranya seperti Senduro, Pasirian, Tempursari, yang siap untuk dimanfaatkan.
Kementerian Sosial akan melatih warga dari dua desa, yakni Desa Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso dan Desa Klanting di Kecamatan Sukodono untuk mengolah pelepah pisang menjadi produk yang bernilai jual.
Adapun pelatihan mencakup keterampilan produksi hingga akses pasar yang disiapkan langsung oleh Kementerian Sosial sebagai upaya konkret pemberdayaan masyarakat di Lumajang
“Tetapi semua intervensi harus berbasis DTSEN. Jangan hanya berdasarkan katanya camat atau kepala desa. Kalau datanya belum tepat, perbaiki. Jangan abaikan DTSEN. Ini tolong betul-betul dijaga. Bupati dan Sekda adalah penentu akurasi data di daerah,” ujarnya mengingatkan
Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut baik inisiatif dukungan pemberdayaan masyarakat dari kementerian sosial tersebut, yang bukan hanya sekadar memberikan harapan, tetapi juga membekali masyarakat dengan alat dan melatih keterampilan untuk mengembangkan usaha mereka.
“Mudah-mudahan makin banyak keluarga penerima manfaat di Lumajang digraduasi dan tidak lagi bergantung pada bansos karena sudah mandiri,” kata dia.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2018/09/27/157992789.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar" Nasional
“Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
Jokowi
), kurang cocok jika harus memimpin Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Diketahui, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP.
“Cuma problemnya PPP ini kurang cocok dengan Jokowi. Pertama, PPP ini partai Islam. Sementara Pak Jokowi ini kan dinilai sebagai sosok yang sangat nasionalis,” kata Adi kepada
Kompas.com
, Jumat (30/5/2025).
Kedua, menurut Adi, Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sedangkan PPP merupakan partai yang tidak lolos ke parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Oleh karena itu, Adi menyebutkan, figur Jokowi dengan kelebihannya lebih cocok jika bergabung dengan partai besar ketimbang PPP.
“PPP ini enggak lolos ke parlemen. Untuk Jokowi yang punya nama besar, punya elektablitas dan popularitas yang tinggi, ya cocoknya Pak Jokowi itu adalah partai-partai besar, bukan partai yang enggak lolos ke parlemen,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
“Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
pada Selasa, 27 Mei 2025.
Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan. Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
Namun, Ketua Mahkamah Partai ini mengatakan, nama Jokowi paling sempurna untuk memimpin PPP. Dia menilai, Presiden ke-7 RI itu punya pengalaman politik yang panjang.
Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level, dari pengalaman sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode.
“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari wali kota dua periode, gubernur, lalu presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP. Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa dapat kursi pimpian DPR jika dipimpin oleh Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/12/15/675ea2f5b0644.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/03/21/65fc322b0be6f.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
