Tag: Saifullah Yusuf

  • Kemensos dorong warga Wonosobo ekspor produksi anyaman

    Kemensos dorong warga Wonosobo ekspor produksi anyaman

    Mensos Gus Ipul usai meninjau pelatihan kerajinan anyaman berbahan enceng gondok di Balai Desa Selokromo, Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025). Foto: Kemensos RI

    Kemensos dorong warga Wonosobo ekspor produksi anyaman
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 02 Juni 2025 – 13:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya, yakni berbasis kerajinan tangan, dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ramah lingkungan, seperti enceng gondok dan pelepah pisang.

    Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Senin 92/6/2025) dijelaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan program ini memberikan kesempatan kepada warga mendapatkan keterampilan dalam produksi kerajinan yang bahan baku dan akses pemasarannya telah disiapkan oleh mitra perusahaan.

    Nantinya, produk yang dihasilkan tidak hanya dijual untuk pasar dalam negeri saja, tetapi juga ekspor ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. “Salah satu produk yang dikembangkan adalah anyaman dari enceng gondok, yang dapat digunakan untuk tempat sampah dan keperluan ekspor lainnya. Seluruh hasil produksi telah memiliki pasar tersendiri,” kata Gus Ipul usai meninjau pelatihan kerajinan anyaman berbahan enceng gondok di Balai Desa Selokromo, Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, warga setempat bakal mendapatkan pelatihan keterampilan dari tim profesional, dengan target dalam 1–2 bulan ke depan hingga mereka dianggap mampu memproduksi kerajinan dengan standar internasional. Proses produksinya pun bisa dilakukan secara fleksibel di rumah masing-masing atau secara berkelompok di balai desa dan lokasi yang telah ditentukan.

    “Kalau maksimal mereka menghasilkan satu kelompok Rp750 ribu. Nah, kalau misalnya Rp100 ribu sehari itu sudah agak lumayan-lumayan. Karena produk berapapun sudah ada pembelinya. Berapapun produksinya itu insya Allah sudah ada yang mengambil untuk membelinya,” jelas Gus Ipul.

    Program pemberdayaan ini pun telah diujicoba di sejumlah daerah, seperti di Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Gus Ipul menyebut, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan di lapangan, termasuk sinergi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). “Ya ini nanti tergantung dampingannya. Semangatnya, dampingannya. Nanti bisa kerja sama dengan pendamping-pendamping PKH. Mereka nanti yang mendorong, memotivasi,” ujar Gus Ipul.

    “Setelah itu nanti kita akan kerja sama dengan Pak Bupati. Kita integrasikan dengan programnya Pak Bupati. Jadi nanti rintisannya dari Dirjen Pemberdayaan Kementerian Sosial, nanti diperkuat oleh programnya Pak Bupati. Insya Allah nanti kemudian akan memperkuat akhirnya kelompok-kelompok,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Operasional PT Out of Asia, Arung Lusika. Dia mengungkapkan, program pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan anyaman enceng gondok di Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas saat ini sudah meningkat dengan cepat.

    Arung menyebut, hal itu tercapai berkat kolaborasi para pendamping PKH dengan berbagai pihak. “Belajar dari Kalisalak, ketika pelatihan pertama, ketika pelatihan kedua, pendamping berinisiatif setiap Sabtu, para ketua kelompok, para koordinator, beserta dengan pendamping, datang ke RPM, di tempatnya Pak Joko, untuk pemantapan pelatihan dan memahami bagaimana standar ekspor,” ungkap dia.

    “Dan ini terbukti, bulan Mei ini sudah, ya, sementara yang dihitung kemarin 700, 785 (unit tempat sampah anyaman enceng gondok) yang lolos QC (quality control atau pengecekan kualitas) dari seribu sekian produksi. Ini sudah bagus sekali dan sudah menghasilkan sekitar Rp 9, sekian juta sampai Rp 10 juta selama satu bulan yang dikerjakan oleh 80 sekian orang ya,” tambah Arung menjelaskan.

    Arung pun berharap agar para pendamping PKH di Kabupaten Wonosobo dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat memproduksi keterampilan anyaman ini. Sehingga warga juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

    “Bapak dan Ibu kemarin saya sampaikan bahwa produk ini sudah dipesan oleh customer dari Amerika. Jadi kita patut berbangga, nanti dari Kalimiro, dari Leksono, dari Pesodongan, dari desa di sini (Wonosobo) sampai ke Amerika. Jadi mohon, ini kesempatan baik, ini kesempatan emas, bahwa tidak usah keluar dari rumah, tidak perlu meninggalkan dari rumah, kita bisa bekerja dan memperoleh income,” ujar Arung.

    Sebagai informasi, puluhan warga turut hadir dalam pelatihan keterampilan anyaman yang dilaksanakan di Balai Desa Selokromo, Wonosobo, Jawa Tengah. Mayoritas merupakan wanita, baik muda maupun tua. Mereka duduk secara berkelompok yang terdiri dari sekitar 5-6 orang.

    Salah satu peserta, yakni Tri Utami. Warga Dusun Mentasari ini mengatakan, ia sudah dua hari mengikuti pelatihan anyaman enceng gondok. Ia berharap, program tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarganya.

    “Harapannya dengan pelatihan ini, semoga ekonomi di desa kami meningkat, terus buat ART seperti saya bisa menambah penghasilan,” kata Tri.

    Penulis: Suwiryo/Ter

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:20 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lima paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025.

    Pengumuman itu digelar seusai agenda rapat terbatas bersama para pemangku kebijakan terkait yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Hari ini diputuskan lima hal paket kebijakan ekonomi dengan target mereka yang akan dapat manfaat paket stimulus itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta.

    Sejumlah pemangku kebijakan terkait yang ikut dalam pembahasan ratas tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selain itu, hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PU Doddy Hanggono.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan rencana peluncuran paket insentif yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

    Seluruh insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi.

    Pertama, pemerintah akan memberikan diskon di sektor transportasi selama dua bulan, mencakup potongan harga tiket kereta sebesar 30 persen, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen.

    Kedua, kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara yang melintas selama masa liburan sekolah.

    Insentif berikutnya diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. 

    Skema ini akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Paket keempat mencakup penebalan bantuan sosial, yaitu tambahan Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, yang akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

    Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17 juta pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini sebesar Rp150.000 per bulan dan akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni.

    Terakhir, diskon sebesar 50 persen atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan kembali diberlakukan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2025 hingga Januari 2026, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara

  • Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan paket insentif yang direncanakan pemerintah. 

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamini bahwa keputusan final terkait hal ini akan diambil dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).

    “Kalau penugasan kan memang masih di kementerian BUMN, di sini ada beberapa poin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa dalam rapat ini akan ada keputusan resmi terkait peluncuran sejumlah insentif.

    “Salah satunya memang ada beberapa hal yang mungkin nanti diumumkan setelah rapat, ya diskon dan lain-lain. Yang saya belum boleh lapor sebelum [diputus],” pungkas Erick.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa topik dalam rapat adalah terkait ketahanan pangan. Saat ditanya mengenai potensi penundaan panen raya di Kalimantan Barat, Amran menyatakan akan segera mengecek perkembangan di lapangan.

    “Ya pangan lah,” ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini bahwa ratas kali ini akan berfokus terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

    “Nanti kita liatkan, topiknya ekonomi ya, nanti kemana Kemnaker nya nanti diliat,” pungkas Yassierli.

    Tak hanya itu, secara bergantian turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk merilis enam jenis paket insentif yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. 

    Berikut rincian program tersebut:

    1. Diskon Transportasi

    Tiga jenis diskon akan diberikan selama dua bulan saat liburan sekolah (awal Juni hingga pertengahan Juli 2025), yaitu:

    Tiket kereta api didiskon 30%.
    Tiket pesawat mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 6%.
    Tiket angkutan laut didiskon 50%

    2. Diskon Tarif Tol

    Pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama periode libur sekolah.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon 50% diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik ≤1300 VA. Program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, mengikuti skema yang sama seperti program diskon awal tahun.

    4. Penambahan Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan

    Tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), selama dua bulan. Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk jumlah KPM yang sama.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta dan 288 ribu guru honorer dengan total anggaran Rp 10,72 triliun.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan dilanjutkan selama enam bulan ke depan bagi pekerja sektor padat karya, berlaku mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    GELORA.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi momen krusial dalam menentukan sosok Ketua Umum yang dinilai layak membawa partai Islam tersebut kembali ke parlemen setelah gagal lolos ambang batas pada Pemilu Legislatif 2024.

    Sejumlah nama mencuat dari internal maupun eksternal partai, memunculkan perdebatan strategis di tubuh PPP.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PPP menjadi salah satu isu politik paling menarik saat ini.

    “PPP sedang mencari siapa kira-kira Ketua Umum partai yang dinilai punya segala-galanya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi,” ujarnya, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurutnya, gagalnya PPP menembus parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi pukulan telak yang memaksa partai melakukan evaluasi mendalam.

    Dalam proses itu, muncul nama-nama eksternal seperti Saifullah Yusuf, Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Amran Sulaiman.

    Bahkan, Joko Widodo disebut sebagai sosok yang memiliki daya dorong besar bagi kebangkitan PPP, seperti yang disampaikan oleh elite PPP, Ade Irfan Pulungan.

    Namun, sebagian besar nama eksternal tersebut menghadapi hambatan struktural karena syarat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang menyebutkan calon Ketua Umum harus pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode.

    “Nama-nama seperti Pak Dudung, Pak Amran, Pak Saifullah Yusuf, termasuk Pak Jokowi, tidak masuk dalam kategori ini,” kata Adi.

    Menariknya, nama Anies Baswedan juga mencuat sebagai salah satu kandidat kuat.

    Menurut Adi, Anies memiliki basis pemilih yang tumpang tindih dengan konstituen PPP, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.

    “Basis konstituen PPP, loyalis-loyalis PPP yang ada di akar rumput, terkonfirmasi mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024,” ucapnya.

    Namun, kedekatan Anies dengan PPP secara kultural dan ideologis belum tentu menjadi modal politik yang cukup.

    “Anies punya jarak psikologis, bahkan tembok tebal dengan pemerintah hari ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, PPP memerlukan figur yang tidak hanya kuat di akar rumput tetapi juga memiliki akses ke kekuasaan politik nasional.

    Nama-nama lain seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono masih dianggap punya peluang besar. “Internal PPP masih yakin bahwa Plt Pak Mardiono dinilai mampu mengantarkan PPP kembali berjaya dan lolos ke parlemen,” kata Adi.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Juni 2025

    Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli Nasional 2 Juni 2025

    Romahurmuziy Bantah “Obral” Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan
    PPP

    Romahurmuziy
    (Rommy) membantah anggapan dirinya mengobral atau memperdagangkan kursi Ketua Umum (Ketum) PPP.
    “Dagang itu kan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Ini kan tidak ada yang menjual, dan tidak ada yang membeli,” ujar Rommy saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (1/6/2025) malam.
    Rommy mempertanyakan alat ataupun jenis pembelian jika betul ada perdagangan dalam proses pemilihan Ketum PPP.
    Dia menekankan PPP memiliki sejarah panjang, sehingga tidak bisa dibeli oleh apapun.
    “Kalau membeli itu belinya mau pakai apa? Dan nilainya berapa?
    Wong
    PPP ini sejarahnya sangat panjang, tidak terbeli oleh berapapun,” ucapnya.
    Rommy menyampaikan, nama-nama calon Ketum PPP yang dia sampaikan sejauh ini merupakan rangkuman dari suara para kader PPP.
    Dia mempersilakan awak media untuk menelusuri cabang PPP mana yang menyuarakan nama tertentu.
    “Seluruh media bisa mengutip mana-mana cabang yang meneriakkan nama Pak Amran, awalnya itu dari Sulawesi Selatan. Mana-mana yang meneriakkan Pak Anies, kemarin diulangi lagi, itu DKI. Nama Pak Dudung juga muncul karena memang salah satu Ketua DPC PPP di Banten itu adalah kerabat beliau,” jelas Rommy.
    “Dan Pak Sandi dan Gus Yasin itu dari awal memang beliau dua kader terbaik partai. Begitu pun kalau nama Gus Ipul itu muncul dari Jawa Timur,” sambungnya.
    Maka dari itu, Rommy kembali membantah dirinya disebut memperdagangkan kursi Ketum PPP.
    “Dan itu yang saya sampaikan hanya rangkuman saja. Jadi kalau ada yang menyatakan saya memperdagangkan, ya itu tidak mengikuti media saja mungkin, kurang update,” imbuh Rommy.
    Sebelumnya, Rommy ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang, bahkan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh eksternal partai.
    Sejumlah elite partai berlambang kakbah itu memandang langkah Rommy tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai.
    “(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).
    Rusli menegaskan, PPP punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
    “Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa,
    ahlan wa sahlan
    . Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART,” ujar dia.
    Senada dengan Rusli, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, juga melontarkan kritik tajam terhadap manuver Rommy menjelang Muktamar partai.
    Dia menilai Rommy telah menjadikan PPP sebagai barang dagangan demi mendudukkan tokoh eksternal.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
    Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan juga menolak upaya menggadaikan PPP ke pihak-pihak eksternal semata-mata demi mengembalikan PPP menjadi partai politik yang punya kursi di parlemen.
    Irfan mengingatkan, PPP merupakan partai warisan ulama sehingga jangan sampai tradisi dan jati diri PPP tergerus akibat akuisisi oleh pihak eksternal.
    “Yang jelas adalah PPP ini adalah partai warisan ulama, partai yang berbasis pergerakannya tentang kepentingan umat. Nah, kami juga tentu tidak mau ya PPP itu seolah-olah, ya bukan diakuisisi, tapi tergadaikan hanya untuk kepentingan PPP kembali ke Senayan. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian itu,” kata Irfan kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Menemui Orang Tua Calon Siswa Sekolah Rakyat di Wonosobo

    Mensos Menemui Orang Tua Calon Siswa Sekolah Rakyat di Wonosobo

    Wonosobo, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan pertemuan dengan orang tua calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025). Selain memastikan kesiapan bangunan sekolah, kunjungan ini bertujuan memastikan program sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Mensos Saifullah Yusuf usai berdialog dengan puluhan orang tua calon siswa sekolah rakyat. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan sejumlah keluarga calon siswa  memang termasuk kategori kurang mampu.

    “Kita tadi mendalami profil dari orang tua calon siswa. Dalam kesempatan itu kita temukan memang ada keluarga yang butuh bantuan negara,” kata Mensos Saifullah, Minggu (1/6/2025).

    “Ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membantu atau meningkatkan kualitas hidup kepada masyarakat yang tidak terbawa dalam proses pembangunan,” tambahnya.

    Pelaksanaan sekolah rakyat di Wonosobo, sementara menempati gedung balai latihan kerja (BLK) sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang kini masih dalam proses. Khusus di Wonosobo, program ini berlaku untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan empat rombongan belajar yang terdiri atas 100 siswa, anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Ada orang tua yang penghasilannya per bulan kurang dari Rp 1 juta bahkan hanya sekitar Rp 400.000 hingga Rp 500.000, yang bekerja sebagai buruh serabutan. Jika tidak ada pekerjaan, mereka mencari rumput atau melakukan aktivitas lain yang menghasilkan sekitar Rp 50.000 per hari,” jelas Mensos Saifullah lagi.

  • 10
                    
                        Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
                        Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Pendidikan Jalan Teruji untuk Memutus Kemiskinan – Page 3

    Mensos: Pendidikan Jalan Teruji untuk Memutus Kemiskinan – Page 3

    Ia menambahkan bentuk perhatian pemerintah bukan hanya dengan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat, tapi juga melalui inisiasi Sekolah Rakyat, sebuah ruang pendidikan berasrama tanpa biaya, yang khusus ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

    Menurut dia, gebrakan jalur pendidikan menjadi kunci penting mengangkat derajat sosial perekonomian generasi mendatang.

    “Kami gerakkan para pendamping sosial untuk tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi mengantar 10 keluarga per tahun keluar dari kemiskinan, bukan sekadar keluar dari data penerima, tapi benar-benar naik kelas dalam kehidupan. Karena bansos itu sementara, tapi berdaya itu selamanya. Bantuan hanyalah awal. Tujuan kita adalah kemandirian,” jelas Gus Ipul.

    Gus Ipul pun mendorong para lulusan sarjana Universitas Islam Jember (UIJ) untuk mandiri.

    “Gunakan ilmu kalian untuk hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar di atas panggung seminar. Bangun UMKM, ajari masyarakat digitalisasi, dampingi anak-anak desa belajar. Jangan hanya mengejar profesi, tapi kejarlah makna dan kontribusi. Yang tak hanya mencari pekerjaan, tapi menciptakan penghidupan bagi banyak orang,” kata Gus Ipul.

     

  • Hari Lansia Nasional, Gus Ipul bacakan puisi di Jember

    Hari Lansia Nasional, Gus Ipul bacakan puisi di Jember

    Mensos di Hari Lansia Nasional di Jember, Sabtu (31/5/2025). Foto: Kemensos RI

    Hari Lansia Nasional, Gus Ipul bacakan puisi di Jember
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 13:02 WIB

    Elshinta.com – Suasana bahagia dan penuh kehangatan menyelimuti Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025) pagi, saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membacakan puisi berjudul “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera” di hadapan 4.000 lanjut usia yang hadir dalam puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional.

    Puisi yang dibacakan Gus Ipul bukan sekadar rangkaian kata, melainkan penghormatan tulus atas jasa para lansia yang telah menjadi tiang penyangga keluarga dan bangsa. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan kebahagiaan lansia sebagai ukuran kesejahteraan bangsa. “Karena jika lansia tersenyum, berarti negeri ini sedang baik-baik saja,” kata Gus Ipul, di depan ribuan lansia yang memadati alun-alun.

    Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, turut hadir dalam acara tersebut Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang memberikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap kesejahteraan lansia di daerah.

    Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Jember dimulai dengan senam pagi bersama yang meriah dan penuh semangat. Meski usia tak lagi muda, para lansia tampak antusias mengikuti gerakan senam dengan penuh kegembiraan.

    Selain itu, acara juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, layanan kesehatan khusus lansia termasuk operasi katarak dan donor darah, serta pemberian bantuan hidup layak bagi lansia.

    Gus Ipul menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya untuk generasi muda, tetapi juga untuk memastikan para lansia menikmati masa tua dengan tenang, sehat, dan bahagia. “Mari kita jaga mereka sebagaimana dulu mereka menjaga kita,” ujarnya menutup pembacaan puisi.

    Berikut puisi yang dibacakan Gus Ipul:

    “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera”

    Di tangan renta tersimpan cerita, Tentang kerja keras tanpa pamrih demi keluarga. Tentang malam-malam tanpa tidur, demi anak bisa sekolah, Tentang doa yang terus hidup, meski tubuh mulai lelah.

    Kini, izinkan kami memanjakan mereka guna menikmati senja,

    Dengan cinta, bukan luka.

    Dengan pelukan, bukan kesepian. Dengan hormat, bukan pengabaian.

    Mari kita jaga mereka sebagaimana dulu mereka menjaga kita. Karena bahagia mereka adalah ukuran kemanusiaan kita.

    Karena jika lansia tersenyum, berarti negeri ini sedang baik-baik saja.

    Lansia bahagia, Indonesia sejahtera.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta