Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang Pohuwato

    Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang Pohuwato

    Jakarta –

    Kementerian Sosial Republik Indonesia mengirimkan bantuan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Bencana alam itu terjadi pada Jumat, 20 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WITA.

    Banjir bandang terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga malam hari. Sungai yang melintasi beberapa kecamatan di Pohuwato meluap sangat cepat, membawa material lumpur, kayu, serta puing bangunan, dan menerjang permukiman warga.

    Dalam peristiwa ini, dua warga Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Korban yang berhasil diidentifikasi adalah Yance Munu (36) dan Larastiari Lakoro (14). Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dalam musibah ini.

    “Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas korban meninggalnya akibat banjir bandang ini,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6/2025).

    Dia mengatakan banjir bandang juga berdampak pada 2.542 kepala keluarga atau sekitar 8.468 jiwa yang tersebar di sepuluh desa di lima kecamatan meliputi Kecamatan Paguat, Lemito, Randangan, Wonggarasi, dan Taluditi.

    Desa Lemito menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban terbesar sebanyak 848 KK atau 2.713 jiwa. Selain itu, beberapa desa seperti Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat, dan Desa Tuweya juga mengalami dampak cukup signifikan.

    Hal itu mengakibatkan aktivitas warga sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci belum dapat dilakukan secara mandiri. Saifullah menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa negara harus hadir membantu.

    “Kami berkomitmen terus mendampingi proses evakuasi dan pemulihan, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta berkoordinasi intensif dengan semua unsur terkait agar penanganan berjalan optimal,” ungkapnya.

    “Bantuan yang disalurkan terdiri atas makanan anak sebanyak 614 paket, kidswear sebanyak 150 paket, 500 lembar selimut, 51 paket peralatan dapur keluarga, 300 lembar tenda gulung, serta dua unit tenda serbaguna, dengan total nilai bantuan mencapai Rp 312.273.900,” ungkapnya.

    Saifullah mengatakan bantuan akan digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, tim Kemensos juga melakukan kaji cepat di lokasi kejadian, mengevakuasi warga ke lokasi lebih aman, memantau debit air, dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.

    Dalam penanganan bencana ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai unsur, mulai dari BNPB, Sentra Tumou Tou Manado, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, TAGANA, BPBD, TNI, Polri, aparat kecamatan dan desa setempat, hingga berbagai unsur relawan lainnya. Seluruh kekuatan dikerahkan agar proses evakuasi, pembersihan, dan pemulihan bisa berjalan dengan cepat.

    Lebih lanjut, Saifullah mengajak masyarakat terus mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

    Kementerian Sosial akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan siap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya.

    “Kami mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan, mulai dari relawan, aparat pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, hingga masyarakat yang bahu membahu membantu sesama. Dengan kerja sama yang kuat, kita yakin pemulihan akan berjalan lebih cepat,” tutup Saifullah.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

    Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemnaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

    Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

    “Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekira 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

    Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

    “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ujarnya.

    Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

    Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” tuturnya.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” katanya.

    Presiden juga menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.

    “Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekira 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” katanya.

    Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

    “Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa akan diperbaiki.

    Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Namun beberapa pemda belum ikut serta.

    “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.***

  • Data Terbaru Kemensos Setelah Atasi Kendala Penyaluran Bansos

    Data Terbaru Kemensos Setelah Atasi Kendala Penyaluran Bansos

    Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial sempat mengatakan ada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima atau gagal mendapatkan transfer bantuan sosial (bansos). Kini hal tersebut sedang ditangani oleh Kemensos.

    Update terbaru pada hari Rabu (18/6), dari 1,3 juta, sebanyak lebih dari 580 ribu KPM di antaranya sudah menerima bansos. Sejumlah 700 ribu lebih KPM kini dalam proses perbaikan.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

  • Titik Sekolah Rakyat Ditambah, Kemensos-Kemnaker Kolaborasi Manfaatkan BLK

    Titik Sekolah Rakyat Ditambah, Kemensos-Kemnaker Kolaborasi Manfaatkan BLK

    PIKIRAN RAKYAT – Penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran pertama 2025/2026 akan ditambah, tidak hanya di 100 titik. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemnaker.

    “Alhamdulillah yang 100 titik tuntas mulai rekruitmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 lagi titik di tahun ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    “Sesuai arahan Presiden Kemensos berkolaborasi dengan Kemnaker memanfaatkan BLK. Ada 41 BLK yang dimiliki Kemnaker, dan banyak lainnya milik pemerintah daerah. Agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.

    Kolaborasi Kemensos dan Kemnaker ini juga mencakup penyusunan kurikulum keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

    “Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan,” katanya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    Gus Ipul juga menyebut bahwa kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat termasuk yang di BLK akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

    Dengan kolaborasi ini, Kemensos menargetkan perluasan jangkauan Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang sudah ada, sehingga efisien dan tepat sasaran.***

  • Kemnaker-Kemensos mengoptimalkan BLK untuk Sekolah Rakyat

    Kemnaker-Kemensos mengoptimalkan BLK untuk Sekolah Rakyat

    Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto.

    Kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

    “Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menaker menyatakan pihaknya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai inisiatif dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

    Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap.

    Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa. Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

    “Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” kata Mensos.

    “Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama,” katanya lagi.

    Menurut Saifullah, dalam tahap awal ini telah diidentifikasi 41 BLK di bawah naungan Kemnaker yang siap dimanfaatkan.

    Selain itu, ia mengatakan sejumlah balai milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti dengan beberapa agenda.

    Pertama, sarana dan prasarana akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kelayakan balai-balai yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

    Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang berkaitan dengan keterampilan siswa.

    “Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” kata Mensos.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni

    Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni

    Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    mengatakan, retreat
    kepala sekolah rakyat
    tahap dua akan dilaksanakan akhir bulan ini.
    “Rencananya, tahap selanjutnya akan dimulai kembali pada 30 Juni 2025, untuk menyelesaikan proses rekrutmen tahap pertama,” kata Agus Jabo, di Batalyon Arhanud 10/ABC, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/6/2025).
    Retreat
    Kepala Sekolah Rakyat
    tahap pertama resmi ditutup hari ini.\
    Retreat ini merupakan bagian dari rangkaian rekrutmen Kepala Sekolah Rakyat yang berlangsung selama lima hari.
    Retreat tersebut dimulai sejak Senin (16/6/2025), di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos di Margaguna, dan dilanjutkan dengan pelatihan bela negara di Batalyon Arhanud sejak Rabu (18/6/2025).
    “Materi-materi yang diberikan kepada para calon Kepala Sekolah Rakyat meliputi pengenalan konsep Sekolah Rakyat, penguatan karakter, dan pelatihan kedisiplinan,” ujar Agus.
    Agus menyampaikan bahwa peran penting Kepala Sekolah Rakyat adalah sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia.
    “Dalam visi besar ini, Kepala Sekolah Rakyat berperan sebagai perpanjangan tangan dari niat mulia Presiden Prabowo Subianto, yang tidak hanya mengutamakan pengajaran, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan yang lebih baik bagi generasi Indonesia,” kata Agus.
    Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya membangun peradaban yang lebih maju dan manusiawi.
    Ia menyebut, kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi tantangan peradaban yang harus diubah melalui pendidikan.
    “Membangun Sekolah Rakyat adalah membangun peradaban. Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Agus.
    Dalam arahannya, Agus juga menekankan pentingnya empati dan peran holistik para Kepala Sekolah Rakyat.
    Mereka dituntut hadir bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami dan mengobati luka sosial anak-anak.
    “Hadirlah di tengah anak-anak bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai figur ayah, ibu, dan pemimpin yang membangkitkan harapan,” kata dia.
    “Anda bukan hanya mendidik dengan pengetahuan, tetapi juga merawat, mendampingi, dan membebaskan mereka dari trauma sosial yang mungkin mereka alami,” tegas dia.
    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 47 Kepala Sekolah Rakyat akan menjalani retret pada awal Juli 2025 mendatang.
    “Ya, mudah-mudahan di awal Juli nanti, sudah bisa melakukan retret seperti kepala sekolah sebelumnya. Termasuk juga para guru nanti akan ada pembekalan-pembekalan tambahan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT tercatat sebanyak 4.954 warga atau 1.140 KK. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

    “Jumlah warga terdampak sebanyak 1.140 KK atau 4.954 jiwa, korban luka nihil dan korban meninggal dunia nihil,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Upaya yang telah dilakukan Kemensos dalam penanggulangan korban akibat bencana tersebut yaitu pendirian shelter dan pendistribusian logistik. Gus Ipul menyampaikan pihaknya melakukan respons cepat pengerahan Taruna Umum Siaga Bencana (Tagana) untuk melakukan asesmen korban, membantu evakuasi ke tempat aman khusus kelompok rentan, dan layanan dapur umum di beberapa desa, berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi, TNI/Polri.

    Tenda pengungsian didirikan untuk tempat berlindung sementara bagi korban yang kehilangan rumah akibat bencana erupsi merapi Gunung Lewotobi, laki-laki. Jumlah pengungsi di pos Lapangan di Kecamatan Titehena sebanyak 2.359 jiwa.

    Sementara untuk pengungsi di pos mandiri didirikan di sejumlah kecamatan yaitu Kecamatan Wulanggitang 31 jiwa, Kecamatan Ilebura 73 jiwa, Kecamatan Titehena 1.650 jiwa, Kecamatan Demon Pagong 186 jiwa, Kecamatan Larantuka 414 jiwa, Kecamatan Ile Mandiri 67 jiwa, Kecamatan Lelewona 73 jiwa, Kecamatan Tanjung Bunga 6 jiwa, Pulau Adonara 40 jiwa, Pulau Solor 23 jiwa.

    Sementara dapur umum lapangan yang didirikan Kemensos berada di tujuh titik, antara lain dapur umum Brimob di Desa Konga, Dapur Umum Tagana Desa Kongan, Dapur Umum Desa Bokang, Dapur Umum Desa Lowolaga, Dapur Umum Desa Ile Gerong, Dapur Umum Desa Kanada atau Kobasoma, dan Dapur Umum Desa Eputobi.

    Mensos menyebut total bantuan yang disalurkan untuk warga terdampak senilai RpRp5.325.000.000. Dia menyampaikan pada saat bencana serupa yang terjadi pada November tahun 2024 silam, dukungan bantuan yang diberikan lebih dari Rp6 miliar. Sehingga total bantuan yang telah diberikan sampai saat ini mencapai Rp11 miliar.

    Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 17.35 WIB. Peristiwa ini terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi lebih kurang 6 menit 53 detik.

    Erupsi menciptakan kolom abu setinggi 10.000 meter atau 10 kilometer dari atas puncak kawah.***

  • Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan

    Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan

    Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    memastikan akan menyetop
    bansos
    jika rekening
    penerima bansos
    terbukti ada penyimpangan, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi mencurigakan.
    “Ya, jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu (18/6/2025).
    Untuk itu, pihaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diperlukan untuk memastikan keabsahan rekening-rekening yang tercatat sebagai penerima bansos.
    “Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bantuan sosial. Atau mungkin ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ungkapnya.
    Ketika ditanya, apabila rekening tersebut terindikasi memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online (judol), maka pihaknya akan mencabut bansos di periode berikutnya.
    “Kalau misal ada terindikasi seperti judol, kita akan tindaklanjuti dalam proses berikutnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Semua kemungkinan bisa kami tindaklanjuti,” tegasnya.
    Mensos juga mengingatkan masyarakat bahwa saat ini merupakan masa transisi penyaluran bansos tahap kedua.
    Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan melapor jika belum menerima bantuan.
    “Sering sekali ada yang bilang, ‘saya belum terima bansosnya’. Itu banyak sekali. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini masa transisi,” tegasnya.
    Sebagai informasi, sebanyak 1.323.459 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami gagal salur dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
    Beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran bansos tidak berhasil adalah rekening penerima tidak aktif, hingga ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening calon penerima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan

    Ada Gagal Transfer Bansos, Kemensos Bakal Koordinasi ke Himbara-PPATK

    Ada Gagal Transfer Bansos, Kemensos Bakal Koordinasi ke Himbara-PPATK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah lembaga terkait untuk menangani kasus
    gagal transfer
    dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
    “Nah, menyangkut hal-hal gagal transfer ini, kita terus berkoordinasi dengan
    Himbara
    dan kalau memang diperlukan kita akan koordinasi dengan
    PPATK
    ,” ujar Gus Ipul di kantornya, Jl Salemba Raya, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
    Kemensos akan melakukan koordinasi denga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    Koordinasi itu diperlukan untuk memastikan keabsahan rekening-rekening yang tercatat sebagai penerima bansos.
    “Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bantuan sosial. Atau mungkin ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ungkapnya.
    Gus Ipul juga mendorong masyarakat untuk segera melapor jika merasa belum menerima bantuan yang seharusnya mereka dapatkan.
    Menurutnya, keterbukaan laporan dari masyarakat akan sangat membantu proses verifikasi dan penyaluran lanjutan.
    Selain itu, Kemensos juga akan mencocokkan data penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstensi Nasional (DTSEN) untuk memastikan akurasi penerima.
    “Tentu kita akan padankan nanti dengan DTSEN itu. Setelah dipadankan, kita akan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait,” jelas dia.
    Dia juga menegaskan bahwa jika terbukti rekening tersebut ditemukan adanya penyimpangan, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi mencurigakan di rekening penerima.
    “Ya, jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujar Gus Ipul.
    Ketika ditanya, apabila rekening tersebut terindikasi memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online (judol), maka pihaknya akan mencabut
    bansos
    di periode berikutnya.
    “Kalau misal ada terindikasi seperti judol, kita akan tindaklanjuti dalam proses berikutnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Semua kemungkinan bisa kami tindaklanjuti,” tegasnya.
    Mensos juga mengingatkan masyarakat bahwa saat ini merupakan masa transisi penyaluran bansos tahap kedua.
    Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan melapor jika belum menerima bantuan.
    “Sering sekali ada yang bilang, ‘saya belum terima bansosnya’. Itu banyak sekali. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini masa transisi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Ajak Gubernur Bengkulu Kolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Wilayahnya – Page 3

    Mensos Ajak Gubernur Bengkulu Kolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Wilayahnya – Page 3

    Gus Ipul juga meminta para kepala daerah tersebut untuk mengirim data warganya ke Kemensos guna memutakhirkan DTSEN. “Mari data kita perbaiki agar tepat sasaran,” katanya.

    Merespons hal ini, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan Sekolah Rakyat sebagai program yang bagus. Ia pun menyerahkan dokumen usulan Sekolah rakyat kepada Gus Ipul.

    “Kita juga akan satukan data,” katanya.

    Pada kesempatan sama, Bupati Karimun, Iskandarsyah menilai Sekolah Rakyat sebagai program luar biasa. Ia memastikan akan menyiapkan lahan usulan untuk sekolah ini.

    “Insya Allah, mudah-mudahan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, tahun depan kami berharap bisa dibangun Sekolah Rakyat,” katanya.

    Ia mengatakan ada sejumlah pilihan lahan yang dapat menjadi lokasi Sekolah Rakyat. Ia akan memilih lokasi yang strategis.

    “Karena memang tadi Sekolah Rakyat ini kan boarding school, bagusnya di mana tempatnya, kami lihat cocoknya seperti apa. Mudah-mudahan kami siapkan lahan yang terbaik,” ujarnya.