Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    GELORA.CO – Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas setelah rangkaian pemecatan antarpejabat struktural. Situasi ini memunculkan dorongan dari sejumlah pihak agar dilakukan islah. Namun, Pengasuh sekaligus pendiri Ponpes Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani menegaskan bahwa islah bukan solusi.

    Menurut Kiai Imaduddin, satu-satunya langkah untuk menyelamatkan PBNU adalah dengan menghilangkan sumber masalah. Ia menyatakan secara lugas bahwa para tokoh yang sedang berpolemik harus mundur.

    “Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur, itu sesuatu yang masuk akal. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah bagaimana NU menjadi kurang berwibawa, bermasalah, mengecewakan, itu yang harus hilangkah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa islah tidak dapat dilakukan begitu saja karena tidak ada mekanisme koreksi dalam usulan tersebut.

    “Maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak,” kata Kiai Imaduddin.

    Padahal, menurutnya, dalam islah harus ada evaluasi dan kejelasan pihak mana yang salah serta bagaimana penyelesaiannya.

    Kiai Imaduddin menyinggung rentetan tindakan yang membuat konflik PBNU membesar, mulai dari pemecatan Rais Aam terhadap Ketua Umum, pemecatan Sekjen oleh Ketua Umum, hingga munculnya tuduhan pengelolaan uang secara nonsyariah yang telah menjadi konsumsi publik. Ia menyebut tidak mungkin kedua kubu kembali berjalan bersama tanpa menyisakan masalah.

    “Kalau ini Rais Aam sudah memecat Gus Yahya sebagai ketum, kemudian Gus Yahya memecat Gus Ipul sebagai sekjen, digantikan Amin Said Husni, kemudian ada tuduhan tindakan nonsyariah dalam pengelolaan uang, bahkan sudah keluar ke publik, bahkan beberapa orang ada dugaan menerima lalu lintas dana, tentu ini tentu gak bisa begitu saja islah, kemudian dilupakan karena data-data sudah ada di publik. Enggak bisa kemudian keduanya berjalan bersama-sama lagi seakan-akan tak pernah ada apa-apa,” tegasnya.

    Ia memperingatkan bahwa bila sumber persoalan tidak dihilangkan, masalah akan merembet semakin jauh. “Jika tidak berani mengamputasi sumber penyakitnya maka penyakit akan merambah ke seluruh tubuh,” ujarnya.

    Kiai Imaduddin menyebut kondisi saat ini membuat para kader di akar rumput kebingungan, termasuk Banser. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan keras. “Coba di bawah betapa bingungnya saudara-saudara sahabat Banser, misalnya, apa yang harus mereka sikapi melihat orangtuanya ribut. Ada yang ingin menguasai Gedung PBNU, kemarin-kemarin sempat ada dari satu pihak, dan melarang pihak lain, ini memalukan. Anak-anak Banser disuruh melawan orang tua-orangtua seperti ini,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa pemimpin PBNU seharusnya menjadi teladan, bukan justru menambah keretakan.

    “Orang tua semacam ini harus muhasabah, enggak pantas jadi orang tua. Dan orang tua di NU kalau secara struktur kan bisa diganti. ‘Sudah saya tidak bisa menjadi orangtua, tidak bisa menjadi Rais Aam, tidak bisa menjadi ketum, tidak bisa menjadi sekjen, tidak bisa menjadi bendum, tidak bisa menjadi uswatun khasanah, sudah saya mundur demi NU. Ini lebih bagus daripada harus diturunkan oleh 100 juta warga NU,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa jika Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan Katib Aam memilih mundur, maka sumber masalah dapat dihilangkan. Setelah itu, NU bisa melakukan pemulihan internal.

    “Setelah itu ada recovery, konsolidasi maka NU lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sekarang ini walaupun NU tinggal satu tahun, kalau dipaksakan jika mau islah, namanya sudah koreng sulit sembuh. Saya kira untuk islahpun tidak akan bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Orang dalam hatinya sudah ada masing-masing dibuka aib dan kesalahannya,” ungkapnya.

    Menurut Kiai Imaduddin, kondisi kacau di tubuh PBNU berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas NU dan NKRI.

    “Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, musuh-musuh NKRI, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus. Jadi saya khawatir jika gonjang ganjing yang tidak produktif di PBNU ini tidak dihentikan,” ujarnya.

    Ia menutup dengan seruan agar persoalan segera diselesaikan agar tidak semakin melebar dan membahayakan organisasi.

  • Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Jakarta (beritajatim.com) – Langkah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, yang memilih tidak menghadiri forum Silaturahim Mustasyar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), memantik tanda tanya besar di tengah upaya rekonsiliasi organisasi. Absennya pimpinan tertinggi Syuriyah ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang meminta penundaan agenda strategis tersebut.

    Berdasarkan surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir, PBNU menyampaikan usulan penundaan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid.

    Pihak Syuriyah PBNU beralasan adanya agenda sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025, sehingga meminta waktu setelah tanggal 10 Desember atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”.

    Padahal, pertemuan di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng ini digagas langsung oleh keluarga besar Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari sebagai tindak lanjut pertemuan para sesepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November lalu. Undangan resmi yang ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid selaku sohibul hajat telah beredar sejak Kamis (4/12/2025).

    Surat undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketua Umum PBNU yang akan digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam dokumen undangan yang diterima media, forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan Kiai Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh.

    “Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” tegas Kiai Umar, Kamis (4/12/2025).

    Kiai Umar menekankan urgensi pertemuan ini untuk menjaga posisi NU sebagai jangkar persatuan bangsa. Ia berharap konflik internal tidak menggerus marwah organisasi.

    “Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” jelasnya.

    Jawaban pihak Rais Aam atas undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketum PBNU di Pesantren Tebuireng Jombang.

    Namun, keputusan Rais Aam untuk tidak hadir dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal resistensi terhadap tekanan moral para sesepuh. Susunan acara yang bocor memperlihatkan bahwa Rais Aam dijadwalkan memberi paparan pukul 10.40 WIB, diikuti Gus Yahya pada pukul 13.40 WIB, sebelum perumusan kesepakatan islah.

    Seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang enggan disebutkan namanya menyayangkan absennya Rais Aam. Menurutnya, forum ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum krusial bagi keutuhan PBNU.

    “Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar sumber tersebut, Jumat (5/12/2025).

    Sumber lain dari Jawa Timur menilai langkah Rais Aam mengindikasikan keinginan untuk menghindari kontrol langsung dari para masyayikh. Penundaan tanpa tanggal pasti dikhawatirkan akan menghilangkan momentum islah.

    “Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, “Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?”

    Di sisi lain, gejolak ini memicu reaksi keras dari akar rumput. Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia dalam pertemuan di Jakarta menyerukan agar elit PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar para kiai sepuh.

    Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, mengkritik rencana Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum di tengah upaya damai yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi struktural yang mengabaikan tradisi musyawarah.

    “Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).

    Para kader muda menilai situasi ini mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam besok, substansi rekonsiliasi dikhawatirkan tidak akan tercapai maksimal. [beq]

  • Kemensos Prioritaskan Bantuan ke Daerah Terisolasi karna Banjir dan Longsor

    Kemensos Prioritaskan Bantuan ke Daerah Terisolasi karna Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama daerah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan seluruh wilayah terdampak tetap menjadi prioritas, dengan fokus utama pada daerah yang hingga kini sulit dijangkau. 

    “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” ujar Gus Ipul, Rabu (3/12/2025).

    Kemensos menyebut akses darat menuju sejumlah titik di Aceh Tamiang mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, buffer stock logistik akan dikirim mulai Kamis (4/12/2025) pagi usai koordinasi dengan BNPB. Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, pakaian ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian, tenda anak, matras, beras, serta kebutuhan dasar lainnya.

    Selain jalur darat, Kemensos juga mengirim bantuan melalui kapal yang diawasi langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo. Pengiriman bantuan lewat udara melalui helikopter BNPB juga disiapkan untuk menjangkau titik pengungsian yang masih terputus karena infrastruktur yang rusak diterjang banjir dan longsor.

    TNI dan Polri turut mengerahkan personel dan logistik untuk mempercepat respons. Koordinasi intensif dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah daerah, hingga polda setempat untuk memastikan penanganan berjalan simultan.

    “Bupati Aceh Tamiang melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara dua kecamatan lainnya sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah (akses yang terbuka)” kata Gus Ipul.

    Hingga berita ini diunggah, Kemensos telah menerima total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp25 miliar, termasuk natura (non-tunai) dan dukungan operasional dapur umum. Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum di tiga provinsi, didukung lebih dari 570 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang mampu memproduksi sekitar 80.000 porsi makanan/hari. Dana bantuan tersebut juga digunakan untuk belanja bahan baku dan honor SDM.

    Terkait kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), Gus Ipul menegaskan pembangunan akan dipimpin BNPB dan sudah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan bersama pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian PKP.

    Kemensos juga menyiapkan santunan Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal serta bantuan Rp5 juta bagi korban luka berat. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan untuk warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan sumber penghasilannya yang tersapu banjir dan longsor.

    “Ini kerja bersama, sinergi, dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegasnya.

    Berdasarkan data dari BNPB per 3 Desember 2025 pagi, bencana banjir dan longsor di tiga provinsi pulau Sumatra telah menelan korban meninggal mencapai 753 orang, sementara 650 orang masih hilang. Selain itu, sekitar 2.600 warga mengalami luka-luka.

    Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada pekan lalu berdampak luas pada wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. BNPB mencatat bencana melanda 50 kabupaten/kota dan merusak ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah, serta jembatan. Tercatat 2,1 juta penduduk masih mengungsi di tiga provinsi tersebut. (Stefanus  Bintang)

  • Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi Nasional 3 Desember 2025

    Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi Nasional 3 Desember 2025

    Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan mekanisme penyaluran bantuan logistik ke wilayah bencana yang sulit dijangkau tidak akan sembarangan.
    Hal ini menyusul viralnya video bantuan yang dilempar dari
    helikopter
    hingga membuat paket bantuan pecah dan tidak dapat digunakan warga.
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
    BNPB
    , Abdul Muhari, menjelaskan bahwa tim BNPB telah menelusuri video tersebut.
    Berdasarkan pengecekan awal, aksi pelemparan bantuan itu dilakukan dari helikopter yang ditumpangi oleh pejabat daerah.
    “Yang bersangkutan mengatakan itu akan membuat video klarifikasi. Jadi kita tunggu saja nanti video klarifikasi dari Tapanuli Tengah,” ujar pria yang akrab disapa Aam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (3/12/2025).
    Aam menegaskan bahwa tindakan melempar bantuan dari udara oleh pihak nonprofesional tidak sesuai dengan SOP BNPB.
    Menurutnya, penyaluran logistik melalui airdropping harus dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian khusus.
    “SOP kita bahwa dropping logistik dari udara harus dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Udara atau perwira TNI maupun Polri yang sudah biasa melakukan airdropping,” kata Aam.
    “BNPB tidak membenarkan airdrop dilakukan oleh orang sipil,” tegasnya.
    Selama ini, kata Abdul, airdrop BNPB dilakukan langsung ke titik kantong pengungsian dan telah melalui perhitungan teknis yang ketat, termasuk ketinggian pesawat, kecepatan angin, serta jenis kemasan logistik agar tidak rusak saat mendarat.

    Karena itu, praktik sembarangan seperti dalam video viral tersebut berpotensi membahayakan warga serta membuat bantuan tidak sampai dengan layak.
    Untuk mencegah kejadian serupa, BNPB memperkuat kembali SOP internal dan memastikan setiap helikopter atau pesawat yang dikerahkan dalam operasi kemanusiaan menaati aturan tersebut.
    “Mulai sekarang, heli dan pesawat yang dioperasionalkan BNPB wajib mengikuti SOP airdropping secara penuh. Penyaluran hanya boleh dilakukan oleh perwira TNI atau Polri berpengalaman, tidak boleh sipil,” jelasnya.
    Menanggapi insiden viral bantuan bencana yang dijatuhkan sembarangan dari helikopter hingga rusak, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah memperbaiki mekanisme distribusi logistik melalui udara, terutama untuk daerah yang tidak memiliki landasan pendaratan helikopter dan masih terisolir.
    “Sekarang kantong bantuannya sudah diperbaiki. Dilapis-lapis, menggunakan tali, dan dijatuhkan dengan prosedur yang lebih aman. Ini terus-menerus kita perbaiki,” jelasnya.
    Menurut dia, medan berat membuat pemerintah harus menggunakan berbagai metode inovatif demi memastikan bantuan tiba di tangan warga secepat mungkin.
    “Jadi mungkin mereka berusaha yang terbaik layak untuk memberikan dukungan paling tidak untuk kesempatan pertama diberikan sambil mencari cara yang terbaik, yang lebih dekat lagi kepada yang lebih membutuhkan bantuan,” ungkap dia.
    Pratikno menegaskan bahwa pemberian bantuan dengan cara menjatuhkan dari helikopter tidak bermaksud buruk, hanya saja memang wilayah yang sulit untuk penyaluran.
    “Jadi kalau toh itu dikirim terus terjadi beberapa (hal yang tidak diinginkan) ini memang itu mungkin karena kesulitan medan saja. Kalau pemahaman saya seperti itu, ini mungkin medannya saja yang sulit,” tegasnya.
    Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa
    penyaluran bantuan
    bencana harus mengikuti prosedur yang ketat demi menjamin keamanan, kelayakan, dan keadilan bagi para penyintas.
    Ia menyoroti bahwa kecepatan distribusi tidak boleh mengorbankan mutu maupun keselamatan penerima bantuan.
    “Penyaluran bantuan harus berpegang pada prinsip aman, layak, dan terencana. Tidak boleh hanya mengejar cepat tetapi justru mengorbankan kualitas,” ujar Dini.
    Menurutnya, bantuan logistik pokok seperti makanan, air bersih, dan sembako wajib disalurkan dengan metode yang menjamin barang tiba dalam kondisi baik.
    Ia menegaskan bahwa metode penjatuhan dari udara atau airdrop hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat ekstrem ketika seluruh akses darat dan laut benar-benar terputus.
    “Airdrop itu opsi terakhir. Kalau digunakan pun harus memakai kemasan khusus agar tidak rusak ketika dijatuhkan,” jelasnya.
    Dini menekankan bahwa dalam kondisi di mana akses darat atau laut masih memungkinkan, distribusi logistik harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan aparat lokal, pemerintah daerah, dan mekanisme penyaluran resmi agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko baru.
    “Pemberian bantuan harus disertai standar kemasan yang cocok untuk kondisi tersebut agar barang tidak rusak saat jatuh. Dalam kondisi normal atau saat memungkinkan akses darat/laut, distribusi harus via jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB, pemerintah daerah, dan BPBD bertanggung jawab memastikan bahwa setiap paket bantuan diterima masyarakat dalam kondisi layak.
    Pemeriksaan mutu sebelum penyerahan wajib dilakukan, termasuk penerimaan laporan atau pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak sesuai.
    “BNPB bersama pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap paket bantuan masuk ke tangan penerima akhir dengan kondisi layak termasuk pengecekan mutu sebelum diserahkan serta menerima pengaduan jika ada bantuan rusak atau tidak layak,” ujarnya.
    “Selain itu, perlu dipastikan juga siapa yang mendapat, kapan penyalurannya, serta pengaduan atau laporan jika ada bantuan yang rusak/tak layak. Hal ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan bantuan tepat sasaran,” tambah dia.
    Senada dengan Menko Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut kondisi medan menjadi faktor utama sehingga helikopter tidak dapat mendarat dan petugas terpaksa menyalurkan bantuan dari udara.
    “Memang kondisinya sulit. Helikopter tidak bisa mendarat kalau lapangannya becek, berlubang, atau terdampak banjir bandang. Jadi mereka mungkin berusaha yang terbaik untuk memberikan dukungan, paling tidak untuk kesempatan pertama,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, kerusakan sebagian bantuan kemungkinan besar terjadi karena tantangan geografis dan situasi darurat.
    “Kalau pemahaman saya, ini memang karena medannya saja yang sulit,” ujarnya.
    Menanggapi pertanyaan soal apakah Kementerian Sosial memiliki mekanisme atau standar khusus untuk penyaluran bantuan udara di wilayah terisolasi, Gus Ipul menyebut Kemensos tidak memiliki SOP teknis airdrop.
    “Kita nggak punya prosedur khusus. Kalau lewat udara, ya kita minta bantuan TNI, Polri, atau instansi yang punya pesawat atau helikopter. Jadi kita titipkan bantuan bersama logistik dari kementerian lain,” jelasnya.
    Ia menuturkan bahwa skala bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sangat besar sehingga penanganan dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
    Kementerian Sosial, kata dia, menyalurkan bantuan sesuai kapasitas melalui gudang logistik provinsi, kabupaten/kota, hingga lumbung sosial.
    “Tapi itu jauh dari cukup. Hari ini kita masuk ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah bisa masuk,” ujar Gus Ipul.
    Mensos menyebut bahwa Wakil Menteri Sosial Agus Jabo saat ini sedang berada di Aceh Tamiang untuk memantau langsung penyaluran bantuan, baik melalui jalur darat maupun udara.
    Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya telah mengunjungi lokasi terdampak saat mendampingi Presiden dan berencana kembali ke Aceh Tamiang dalam waktu dekat.
    “Besok saya berusaha ke sana lagi, rencananya ke Aceh Tamiang. Masih rencana ya,” ujarnya.
    Dia memastikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka akses serta menstabilkan penyaluran logistik agar kejadian bantuan rusak akibat penyaluran darurat tidak kembali terjadi.
    “TNI/Polri yang turun ya, dan dalam arahan langsung presiden. Jadi pada dasarnya semua sedang bekerja keras, ya mudah-mudahan semua bisa dijangkau,” tegasnya.
    Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Mar Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap operasi, termasuk saat melakukan penyaluran bantuan udara.
    “TNI pada prinsipnya selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan, termasuk apabila menggunakan helikopter,” kata Freddy.
    “Setiap teknik penurunan logistik akan terus dievaluasi agar lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, baik dari sisi metode pelepasan maupun keamanan kemasan bantuan yang didrop,” tambah Freddy.
    Ia menekankan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tiba di tangan masyarakat tanpa menimbulkan risiko tambahan.
    “Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menimbulkan risiko tambahan,” katanya.
    Menurutnya, kritik dan masukan akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas operasi kemanusiaan TNI.
    “Kami mengapresiasi perhatian masyarakat, dan TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penanganan bencana di seluruh wilayah,” ucapnya.
    Menanggapi lebih jauh soal video yang beredar, Freddy mengatakan bahwa cuplikan tersebut sangat singkat sehingga pihaknya belum dapat memastikan secara detail konteks maupun teknis kejadian yang terlihat.
    “Video singkat dan kurang begitu jelas. Saya belum bisa memastikan terkait hal tersebut. Yang pasti, akan terus kita evaluasi proses pengiriman bantuan agar semuanya aman dan tersampaikan dengan baik dan tepat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

    Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Idroer Maimoen Zubair, putra almarhum ulama KH Maimoen Zubair dan Ketua Majelis Taman Surga Partai Persatuan Pembangunan, berharap konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama segera berakhir.

    “Saya enggak mau berkomentar. Yang penting saya cinta Nahdlatul Ulama. Saya bukan siapa-siapa,” kata Gus Idroer, sapaan akrabnya, dalam acara silaturahmi ulama dan Majelis Taman Surga PPP, di Pondok Pesantren Darus Sholah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/12/2025).

    Namun sebagai bagian dari PPP, Idroer tetap mendoakan yang terbaik bagi NU. “Kami doakan, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga cepat selesai apa terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama,” katanya.

    “Saya hanya bisa mendoakan semoga yang kita cintai Nahdlatul Ulama kembali kepada relnya, kepada khittahnya, kepada jalan perjuangannya, dan itu sangat dinanti-nanti umat. Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan Islam, yang menaungi semua partai, menaungi siapapun umat Islam,” katanya.

    PPP sendiri, menurut Idroer, juga tengah kembali ke garis perjuangan awal. “Ayo bareng-barenglah yang bersimpati dengan Indonesia, bersimpati dengan umat Islam, bersama-sama PPP berjuang dalam legislatif dan eksekutif secara konstitusional,” katanya.

    Pengurus Besar NU tengah dirundung konflik internal. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU, sebagaimana dilansir kepada media massa 28 November 2925.

    Sehari kemudian, giliran Yahya yang diberhentikan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Akhyar mengambil alih kepemimpinan PBNU, setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Kantor Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 29 November 2025. [wir]

  • Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses penanganan bencana tersebut langsung dikomandoi oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    “Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau,” kata
    Menteri Dalam Negeri
    (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Tito mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta jajarannya memantau perkembangan penanganan bencana di Sumatera setiap hari.
    “Perintah presiden langsung itu. Dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki grup yang memantau perkembangan tiap hari. Saling
    sharing
    di antara kita,” imbuh dia.
    Menurut Tito, semua kekuatan sudah hadir untuk menangani bencana alam di
    Sumatera Utara
    , Sumatera Barat, dan Aceh.
    Meski ada daerah yang masih terisolir, semua sedang ditangani.
    “Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir. Tapi, suplai sudah dilakukan secara maksimal baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada,” ucap dia.
    Tito mengaku akan mendata kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak
    bencana banjir
    bandang hingga longsor.
    “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi,” kata Tito.
    Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu.
    Tito menegaskan, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan setelah tahap darurat krisis.
    Sebab, hingga saat ini, semua pihak sedang fokus melakukan evakuasi para korban.
    “Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain,” ujar dia.
    Setelah evakuasi, menurut Tito, pemerintah akan fokus memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang rusak.
    Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak.
    “Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke
    hunian sementara
    . Setelah itu baru hunian tetap,” ujar dia.
    Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan akses jalan, khususnya bagi daerah yang masih terisolir.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya terus fokus untuk membuka akses jalan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.
    “Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut fokus kita hari ini,” ujar Dody, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Dody melanjutkan, saat ini sejumlah titik di Sumut sudah terbuka dan tidak terisolasi lagi.
    Salah satunya adalah wilayah Sibolga yang sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil, meski belum dapat dilintasi truk.
    “Sibolga itu sudah terbuka, tapi belum (bisa dilewati) truk. Sampai kemarin itu truk yang kecil itu belum bisa masuk. Hanya baru mobil kecil dan motor. Karena menggunakan dua batang pohon kelapa yang dijejer supaya bisa jalan dulu,” papar Dody.
    Dalam rangka membantu korban selamat, pemerintah mendirikan 30 dapur umum di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, puluhan dapur tersebut menyajikan makanan kurang lebih 80.000 porsi setiap harinya untuk para korban yang terdampak.
    Dapur-dapur tersebut akan terus berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
    “Kami juga mendirikan beberapa dapur umum di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri,” kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
    Sementara operasional dapur dijalankan oleh lebih dari 500 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga membantu evakuasi.
    “Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ada lebih dari 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum,” ucap dia.
    Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Mensos RI mengatakan, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi.
    “Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap,” ujar Gus Ipul.
    Sembari skema soal hunian disiapkan, kata Gus Ipul, pemerintah kini sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban.
    Gus Ipul berjanji, masyarakat yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat sementara dan sekaligus nanti akan didiskusikan untuk dibangun hunian yang tetap.
    “Biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin juga menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian nanti akan dibangun secara bertahap,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada ratusan warga yang tewas akibat bencana tersebut.
    Selain itu, ada juga santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban
    banjir Sumatera
    .
    “Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta,” ujar Gus Ipul.
    Ia menuturkan, santunan yang merupakan bentuk tali asih dari pemerintah ini akan diberikan setelah seluruh asesmen rampung.
    “Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Tahap Rehabilitasi, Mensos Janjikan Huntara untuk Korban Bencana Sumatera

    Setelah Tahap Rehabilitasi, Mensos Janjikan Huntara untuk Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah menyiapkan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    “Sedang dipersiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu, nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi ada hunian sementara dan hunian tetap, sudah menjadi bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi,” katanya di Jakarta, Selasa, disitat Antara.

    Saat ini, lanjut Mensos, pemerintah tengah fokus menangani kegawatdaruratan di ketiga provinsi tersebut, mengingat pencarian korban masih terus dilakukan serta beberapa wilayah masih terisolir.

    “Kalau kedaruratannya ini nanti sudah agak mereda, akan dibangun hunian sementara dan hunian tetap. Saat ini kita sedang tahap evakuasi dan memberikan dukungan logistik yang dibutuhkan bagi para pengungsi atau mereka yang terdampak. Setelah itu, mulai dipikirkan sekarang juga rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar dia.

    Mensos juga mengungkapkan, saat ini BNPB tengah menghitung, membuat perencanaan, hingga melakukan pemetaan di lapangan sehingga yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat berlindung sementara.

    “Sekaligus nanti akan didiskusikan dengan pemerintah daerah untuk dibangun hunian yang tetap, biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian, nanti akan dibangun secara bertahap seperti di Lumajang (Jawa Timur) atau di tempat-tempat lain kan dilakukan hal yang sama,” paparnya.

    Mensos tidak memungkiri bahwa banyak kendala yang terjadi di lapangan, utamanya untuk mengevakuasi masyarakat yang masih terisolir di tempat-tempat yang sulit dijangkau via darat.

    “Bahkan itu ada Wali Kota Sibolga (Sumatera Utara) sampai 2 hari beliau itu juga baru bisa keluar dari kepungan longsor, jadi memang kendalanya luar biasa. Kemarin saya mendampingi Presiden ke beberapa titik di sana, tentu kondisinya sudah mulai membaik,” tuturnya.

    Kemensos terus memperkuat dukungan bagi warga terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kemarin, Senin (1/12), total nilai bantuan logistik bufferstock yang telah didistribusikan Kemensos untuk tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

    Selain bantuan logistik bufferstock, Kemensos juga menggerakkan layanan bantuan bahan natura melalui dapur umum dan dapur mandiri dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar.

    Layanan dapur umum dan dapur mandiri tersebut menjangkau beberapa titik dengan kapasitas sajian di Sumatera Barat pada 9 titik (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan) yang melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari.

    Sumatera Utara di 12 titik (Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara), melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari; dan Aceh di 7 titik (Subulussalam, Pidie Jaya, dan sekitarnya), melayani sekitar 28.000 bungkus makanan per hari.

    Angka-angka tersebut masih terus bergerak naik, seiring penambahan titik layanan dapur umum yang akan diperbarui setiap hari sesuai perkembangan situasi di lapangan.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga hari ini tercatat sebanyak 631 jiwa, dengan 472 jiwa dilaporkan hilang. Jumlah korban terluka tercatat sebanyak 2.600 orang, dengan korban yang mengungsi sebanyak 1 juta jiwa.

  • 10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan ketua umum PBNU.
    Gus Ulil
    menyebutkan, rapat koordinasi badan otonom (banom) yang tertutup hari ini juga tetap berlangsung dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh
    Gus Yahya
    .
    “Ya ini Gus Yahya tetap berjalan dan bekerja sebagai ketua umum. Yahya bekerja seperti biasa, tidak ada pengaruh apa pun lah dari keadaan politik sekarang ini ya,” ujar Ulil saat ditemui di Kantor
    PBNU
    , Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Meski ada
    rotasi jabatan
    pengurus, Gus Ulil memastikan pengelolaan harian organisasi masih berada di bawah komando Gus Yahya.
    “Meskipun kita ada rotasi dalam beberapa jabatan, sekjen dirotasi, kemudian bendum dirotasi, ada beberapa ketua yang juga berganti ya,” ucapnya.
    Salah satu pengurus PBNU yang dirotasi dari jabatannya yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
    Kini, Gus Ipul tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi Gus Ipul untuk menjaga performa dan kinerja organisasi PBNU agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia.
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

    5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

    Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) mengungkapkan alasan rotasi Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi ini untuk menjaga performa dan kinerja organisasi
    PBNU
    agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya
    Saifullah Yusuf
    atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketua umum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.