Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Kamis (26/6) siang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial.

    Gus Ipul menyampaikan digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.

    “Kita akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.

    Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika saat ini terdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya.

    Gus Ipul menegaskan penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga ada yang layak atau tidak berhak menerima. Adapun KPM yang tidak berhak menerima akan dialihkan ke KPM yang berhak menerima.

    Gus Ipul berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun nantinya pematangan digitalisasi bansos juga segera dilakukan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Jakarta –

    Kementerian sosial mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Apa alasannya bansos dicabut?

    Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memaparkan dari 1,9 juta KPM yang namanya dicabut dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Kemudian 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.

    “Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana ada 1,9 juta lebih yang disebut inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers Menteri Usai Ratas Terkait Stimulus Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) lalu.

    Penyebab Pencabutan Bansos

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penyebab pencabutan bansos untuk 1,9 juta KPM dari daftar penerima bansos dilakukan setelah karena yang bersangkutan diduga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan.

    “Kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” paparnya.

    “Dengan demikian dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” ucap Amalia lagi.

    Sehingga untuk penyaluran bansos pada triwulan II 2025 ini seluruh mengacu pada DTSEN yang sudah diverifikasi pihaknya. Di mana jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.

    Solusi Mendapatkan Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di cek bansos PKH. Berikut ini adalah cara daftar PKH yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP seperti yang dilakukan pada tahap 1 cara cek bansos PKH
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Bansos Sempat Gagal Salur

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan dari 768.381 KPM yang sempat mengalami gagal salur Bansos karena ada kendala rekening. Dari jumlah itu, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan.

    Ia mengatakan gagal salur bansos ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6/2025) kemarin.

    Sementara untuk penebalan bansos sebesar Rp 200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta KPM, ia menjelaskan diproses bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga progresnya sama.

    “Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” paparnya.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan:

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan:

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Bantuan Bahan Baku Batik Dorong Kreativitas Perajin Disabilitas di Blitar

    Bantuan Bahan Baku Batik Dorong Kreativitas Perajin Disabilitas di Blitar

    JAKARTA – Kain batik bukan sekadar warisan budaya, tapi juga jendela harapan bagi para penyandang disabilitas di Blitar, Jawa Timur. Dengan dukungan bahan baku membatik, para perajin di Rumah Kinasih menunjukkan keterbatasan fisik atau mental tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi.

    Bahan pewarna, canting, kain mori, hingga peralatan penunjang lainnya menjadi modal penting yang tidak hanya membangkitkan semangat, tapi juga membuka jalan bagi kemandirian hidup.

    Mengutip ANTARA, sebanyak 25 perajin disabilitas yang tergabung dalam Rumah Kinasih menerima bantuan bahan baku membatik senilai lebih dari Rp37 juta. Bantuan ini disalurkan melalui program rehabilitasi sosial oleh lembaga pemerintah dan diserahkan langsung oleh perwakilan organisasi wanita kementerian serta lembaga sosial terkait.

    Bantuan tersebut tidak hanya sekadar dukungan material, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan terhadap kelompok rentan yang kerap terpinggirkan. Dengan adanya akses terhadap alat produksi, para perajin batik disabilitas didorong untuk terus produktif dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

    “Ini dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung keberlangsungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan, termasuk para penyandang disabilitas,” kata Penasihat I DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf, seperti dikutip ANTARA.

    Rumah Kinasih, yang berdiri sejak 2017, berfungsi sebagai ruang pelatihan sekaligus tempat tinggal bagi para penyandang disabilitas dari berbagai daerah seperti Blitar, Jombang, Surabaya, hingga Kalimantan. Fokus utamanya adalah membatik ciprat teknik membatik yang memungkinkan ekspresi bebas dan spontan, serta dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan fisik.

    Edi Cahyono, pendiri Rumah Kinasih, menyampaikan lebih dari 50 penghuni aktif mengikuti pelatihan rutin di bidang membatik, kebersihan lingkungan, ibadah, dan pengembangan diri. Sekitar 20 orang di antaranya tinggal penuh waktu karena tidak memiliki keluarga atau tempat kembali.

    “Lebih dari 20 orang tinggal menetap di Rumah Kinasih karena tidak memiliki keluarga yang merawat,” ujarnya.

    Dalam sehari, setiap perajin mampu menghasilkan lima hingga enam lembar kain batik ciprat. Meski penghasilan tidak tetap, banyak dari mereka telah mencapai kemandirian finansial. Beberapa bahkan mampu menabung, membeli kendaraan pribadi, dan berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga.

    Salah satu contoh adalah Yuni, penyandang disabilitas daksa, yang berhasil membeli sepeda motor secara tunai dan memiliki simpanan pribadi. Sementara itu, Harianto, perajin lainnya, mampu membantu merenovasi rumah keluarganya berkat penghasilan dari membatik.

    Menurut Edi, transformasi ini sangat berarti, terutama karena banyak dari penghuni sebelumnya dianggap sebagai beban oleh keluarganya. Kini, mereka menunjukkan mereka mampu menjadi pribadi yang produktif dan berharga.

    Produk batik ciprat dari Rumah Kinasih mencakup kain, busana, dompet, hingga tas, dan telah dipasarkan ke berbagai daerah. Edi menekankan masyarakat diharapkan membeli produk ini bukan karena empati semata, melainkan karena kualitas dan keunikan karya tersebut.

    Sebagai bentuk pengakuan terhadap karya para perajin, sebuah kebijakan juga telah diberlakukan di lingkungan lembaga sosial untuk mengenakan batik ciprat pada hari tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat mengenal dan mengapresiasi hasil karya penyandang disabilitas.

    Dalam kunjungan lapangan, para pengurus organisasi wanita dan lembaga sosial juga meninjau langsung proses pembuatan batik. Mereka memberikan apresiasi terhadap ketekunan para perajin, termasuk yang menyandang disabilitas mental, yang berhasil menghasilkan karya seni bernilai tinggi.

  • 8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi siswa
    Sekolah Rakyat
    tidak akan mendapatkan bantuan lewat
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP).
    Bernard mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para orangtua calon murid Sekolah Rakyat mengenai kelanjutan bantuan KJP bila anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
    “Beberapa (orangtua) menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada,” kata Bernard dalam acara dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2026).
    “Otomatis, karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan,” ujar dia melanjutkan.
    Bernard menuturkan, segala kebutuhan itu bakal ditanggung karena Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang menerapkan sistem asrama atau 
    boarding school
    .
    Kebutuhan itu mencakup seragam, buku, hingga tempat tinggal dan makan sehari-hari yang membuat orangtua
    siswa Sekolah Rakyat
    tidak perlu mengeluarkan biaya.
    “Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” ujar Bernard melanjutkan.
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    menambahkan, peserta Sekolah Rakyat juga akan dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial
    Program Keluarga Harapan
    (PKH).
    “Semua yang memang bantuan untuk pendidikan (dicabut). Misalnya, bantuan yang untuk SD-SMP kan ada dari PKH itu Rp225.000 per 3 bulan untuk anak SD, untuk ongkos sekolah,” ujar Saifullah.
    “Untuk bantuan-bantuan yang lain ya memang harusnya begitu. Nanti sistem yang akan menghentikan,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, para guru
    Sekolah Rakyat
    nantinya akan diangkat menjadi pegawai
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) dan bakal mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan tersebut.
    “Nanti ada SK dari Kementerian Sosial. Mereka akan menjadi
    pegawai Kemensos
    , dan itu ada masa transisinya,” kata Saifullah di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para
    guru Sekolah Rakyat
    nantinya akan mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
    Sementara, mereka yang menjabat sebagai kepala sekolah Sekolah Rakyat bakal berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
    Menurut dia, pemberian status tersebut sudah dibicarakan dengan matang bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    Gus Ipul melanjutkan, sudah ada 1.500 calon guru Sekolah Rakyat yang terjaring dalam proses seleksi.
    Selama tahap seleksi tersebut, para calon guru juga diberikan informasi mengenai status dan lokasi penempatan mereka bila resmi menjadi guru Sekolah Rakyat.
    Gus Ipul pun tidak masalah ketika ada sekitar 100 orang calon guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur karena merasa ditempatkan terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
    “Kalau mereka yakin, silakan lanjut. Kalau masih ragu, boleh mundur. Kita tidak mau memaksa sebelum ada SK,” ujar Gus Ipul.
    Kemensos menargetkan merekrut 1.544 guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025-2026 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Meski
    Sekolah Rakyat
    disebut-sebut diminati banyak calon siswa, ternyata ada juga peserta yang memilih mengundurkan diri di awal proses pendaftaran.
    Hal itu disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan,
    Bernard Tambunan
    , di hadapan
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf di acara Dialog Menteri Sosial dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    “Awal kami pendataan, ada saja yang mengundurkan diri. Mungkin mereka belum tahu, atau ada alasan lainnya,” ujar Bernard.
    Meski demikian, Bernard menekankan bahwa para orang tua dan siswa yang kini telah bergabung merupakan bagian dari kelompok yang beruntung karena mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang didesain khusus untuk keluarga kurang mampu.
    “Yang kami harapkan, yang sekarang sudah ada di ruangan ini tidak ada lagi yang mengundurkan diri. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung, yang dapat kesempatan,” tambahnya.
    Terkait pertanyaan orang tua mengenai bantuan pendidikan seperti
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP), Bernard menjelaskan bahwa karena seluruh kebutuhan pendidikan sudah ditanggung oleh Sekolah Rakyat, maka kemungkinan besar bantuan tersebut tidak akan diberikan secara terpisah.
    “Beberapa menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tetap ada? Tidak, karena Bapak Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Itu mungkin akan ditiadakan karena tidak ada lagi yang perlu dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat, menurut Bernard, dirancang untuk memberi solusi menyeluruh, tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga pendekatan pendidikan yang membentuk karakter dan disiplin siswa.
    Dia menegaskan bahwa salah satu harapan besar dari hadirnya Sekolah Rakyat adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menjauhkan siswa dari aktivitas negatif seperti tawuran.
    “Minimal, Pak Menteri, anak-anak kami ini sudah tidak ada lagi yang mengajak tawuran. Karena kami percaya, di Sekolah Rakyat ini mereka akan diajari, termasuk soal bela negara,” tegas Bernard.
    Ia juga mengajak para siswa untuk mengikuti proses belajar dengan semangat hingga selesai, demi masa depan yang lebih cerah dan untuk bisa membantu keluarga mereka kelak.
    “Anak-anak kami ini harus semangat sampai selesai. Ke depannya, mereka bisa membantu orang tua dan menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
    Sebelumnya, Mensos menyebut bahwa Sekolah Rakyat ramai peminat.
    Mengutip keterangan resmi Kemensos, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program berkelanjutan yang menjadi komitmen negara.
    “Melihat besarnya minat masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah, ini akan menjadi salah satu percontohan nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang Nasional 24 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran
    bantuan sosial
    atau bansos terhadap
    Keluarga Penerima Manfaat
    (KPM) terus meningkat, jumlah KPM yang gagal salur pun berkurang.
    “Hasilnya hingga hari ini, dari 768.000 KPM yang gagal salur, sebanyak 405.000 lebih KPM berhasil diproses salur,” ujar
    Gus Ipul
    di kantornya, Selasa (24/6/2025).
    Sementara itu, sekitar 363.000 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan, terutama terkait kendala administrasi.
    Semua penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    “Gagal transfer ini banyak sebabnya, mulai dari perubahan nama, NIK, hingga ketidaksesuaian administrasi. Ini semua sedang diperbaiki bersama perbankan,” jelasnya.
    Penyaluran bansos tahap II mencakup program reguler dan penebalan bansos, yang dikombinasikan dengan jumlah penerima yang sama.
    Dia menegaskan bahwa setiap KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan menerima Rp 1 juta yang terdiri dari Rp 600.000 bantuan reguler dan Rp 400.000 penebalan (Rp 200.000 masing-masing untuk Juni dan Juli).
    “Total lebih dari 14 juta KPM telah menerima BPNT reguler. Untuk PKH, penyaluran telah mencapai 80,43 persen, sementara BPNT 82,95 persen,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, proses pembukaan rekening baru masih berjalan.
    Saat ini, 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dalam proses pembukaan rekening.
    Kemudian, sebanyak 2.723.515 KPM sembako (14,9 persen) dalam proses serupa.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.705 KPM PKH dan 3.502 KPM sembako telah memiliki rekening aktif.
    “Kami terus berkoordinasi agar proses ini berjalan cepat dan akurat. Setiap ada
    feedback
    dari bank, kami langsung tindak lanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu melangsungkan rapat terbatas ini usai rapat terbatas mengenai Sekolah Garudapada di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    “Selain rapat terbatas untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, beserta jajaran terkait untuk membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah makin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambung Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” pungkas Teddy.

  • Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang Pohuwato

    Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang Pohuwato

    Jakarta –

    Kementerian Sosial Republik Indonesia mengirimkan bantuan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Bencana alam itu terjadi pada Jumat, 20 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WITA.

    Banjir bandang terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga malam hari. Sungai yang melintasi beberapa kecamatan di Pohuwato meluap sangat cepat, membawa material lumpur, kayu, serta puing bangunan, dan menerjang permukiman warga.

    Dalam peristiwa ini, dua warga Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Korban yang berhasil diidentifikasi adalah Yance Munu (36) dan Larastiari Lakoro (14). Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dalam musibah ini.

    “Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas korban meninggalnya akibat banjir bandang ini,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6/2025).

    Dia mengatakan banjir bandang juga berdampak pada 2.542 kepala keluarga atau sekitar 8.468 jiwa yang tersebar di sepuluh desa di lima kecamatan meliputi Kecamatan Paguat, Lemito, Randangan, Wonggarasi, dan Taluditi.

    Desa Lemito menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban terbesar sebanyak 848 KK atau 2.713 jiwa. Selain itu, beberapa desa seperti Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat, dan Desa Tuweya juga mengalami dampak cukup signifikan.

    Hal itu mengakibatkan aktivitas warga sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci belum dapat dilakukan secara mandiri. Saifullah menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa negara harus hadir membantu.

    “Kami berkomitmen terus mendampingi proses evakuasi dan pemulihan, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta berkoordinasi intensif dengan semua unsur terkait agar penanganan berjalan optimal,” ungkapnya.

    “Bantuan yang disalurkan terdiri atas makanan anak sebanyak 614 paket, kidswear sebanyak 150 paket, 500 lembar selimut, 51 paket peralatan dapur keluarga, 300 lembar tenda gulung, serta dua unit tenda serbaguna, dengan total nilai bantuan mencapai Rp 312.273.900,” ungkapnya.

    Saifullah mengatakan bantuan akan digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, tim Kemensos juga melakukan kaji cepat di lokasi kejadian, mengevakuasi warga ke lokasi lebih aman, memantau debit air, dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.

    Dalam penanganan bencana ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai unsur, mulai dari BNPB, Sentra Tumou Tou Manado, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, TAGANA, BPBD, TNI, Polri, aparat kecamatan dan desa setempat, hingga berbagai unsur relawan lainnya. Seluruh kekuatan dikerahkan agar proses evakuasi, pembersihan, dan pemulihan bisa berjalan dengan cepat.

    Lebih lanjut, Saifullah mengajak masyarakat terus mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

    Kementerian Sosial akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan siap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya.

    “Kami mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan, mulai dari relawan, aparat pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, hingga masyarakat yang bahu membahu membantu sesama. Dengan kerja sama yang kuat, kita yakin pemulihan akan berjalan lebih cepat,” tutup Saifullah.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

    Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemnaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

    Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

    “Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekira 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

    Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

    “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ujarnya.

    Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

    Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” tuturnya.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” katanya.

    Presiden juga menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.

    “Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekira 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” katanya.

    Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

    “Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa akan diperbaiki.

    Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Namun beberapa pemda belum ikut serta.

    “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.***