Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • 8 Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat Nasional

    8 Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat Nasional

    Kisah Samuel Yawan, Tinggalkan Jabatan Kepala Sekolah Negeri demi Mengabdi di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Samuel Franklin Yawan
    (45) memilih mundur dari kursi kepala sekolah negeri untuk mengabdi di
    sekolah rakyat
    . Samuel telah menjadi kepala sekolah negeri di Biak, Papua, selama hampir satu dekade. 
    Samuel mengaku ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga yang tak mampu. 
    “Jadi, saya meninggalkan jabatan kepala sekolah saya, saya masuk (sekolah rakyat),” ujar Samuel saat acara penutupan retret di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
     
    Baginya,
    Sekolah Rakyat
    adalah ruang harapan baru. Sebab, anak-anak dari keluarga tak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. 
    “Anak-anak didik kita yang selama berada pada garis kemiskinan, pada ekonomi lemah, (melalui sekolah rakyat) mereka boleh dapat pendidikan yang layak,” tutur Samuel.
    Samuel telah mengikuti retret kepala sekolah rakyat tahap dua yang diadakan
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) pada tanggal 2-5 Juli 2025.
    Di akhir kegiatan, Samuel menyampaikan kesan yang kuat saat berbicara langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
    “Saya pikir saya datang dari Papua, sendiri. Tapi ternyata, hati kami sama, Pak. Sama-sama ingin membantu,” ucapnya, lirih.
    Dia yakin dengan berbekal materi yang didapatnya bisa membawa ilmu ke daerah masing-masing.
    “Semoga sepulangnya kami dari tempat ini, kami dapat menjadi kepala-kepala sekolah yang berguna bagi anak-anak didik kita yang selama ini belum tersentuh (pendidikan),” kata Samuel lagi.
    Sekolah rakyat
    tahap 1 akan dimulai pada Senin (14/7/2025) mendatang. Pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi.
    Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjutnya.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas sekolah rakyat.
    Sekolah rakyat tahap 1 akan diikuti oleh lebih dari 9.700 siswa dan ada 1.469 guru yang mendaftar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat

    Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat

    Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka peluang bahwa pelajaran soal
    kecerdasan buatan
    atau Artificial Intelligence (
    AI
    ) dan
    coding
    akan masuk dalam
    Sekolah Rakyat
    (SR).
    Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos,
    Idit Supriadi
    Priatna, menyebut hal ini akan menjadi salah satu rancangan untuk masa depan.
    “Kemungkinan (AI dan coding masuk SR), jadi dirancang untuk ke depan ya ini. Bukan hanya kekinian, tapi ini dipersiapkan anak-anak untuk ke depannya,” tegas Idit di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Sabtu (5/7/2025).
    Idit menjelaskan Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 mendatang akan menggunakan
    kurikulum nasional
    .
    Menurutnya, Sekolah Rakyat juga akan memuat beragam ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
    “Kalau kurikulum secara mayor, kurikulum nasional tentunya nanti ada muatan-muatan tambahan di ekstrakurikuler, tentunya termasuk di bidang digital,” ungkapnya.
    Idit menegaskan persiapan terkait kurikulum Sekolah Rakyat sudah selesai.
    Pemerintah berharap Sekolah Rakyat menghasilkan siswa dengan kepintaran, etika, karakter, kedisiplinan, serta spiritualitas yang baik.
    “Tentunya Kemensos tidak sendirian, lebih ditopang oleh Kemendikdasmen di antaranya, dan kementerian-kementerian lain, serta Kemenag, jadi kita melibatkan semua pihak stakeholder yang berkaitan,” imbuhnya.
    Diketahui, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    “Jadi, untuk 14 Juli yang akan datang, akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai acara di Pusdiklatbangprof, Sabtu (5/7/2025)
    Ipul mengatakan, pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi. Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjutnya.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas Sekolah Rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf

    1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf

    1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan, ada 1,9 juta
    data penerima

    bantuan sosial
    (bansos) yang dikoreksi dalam proses penyaluran paling terbaru.
    “Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar
    Gus Ipul
    ditemui usai acara di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
    Menurut dia, dalam
    penyaluran bansos
    triwulan kedua ini, ada penerima yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pada triwulan pertama.
    Namun, ada pula yang menerima bansos di awal tahun tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima saat ini.
    “Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” lanjutnya.
    Ipul menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara tepat sasaran. Penyesuaian data dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang berhak.
    Perubahan ini terjadi karena pemerintah secara berkala mencocokkan data di lapangan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Selain itu, Kemensos juga tengah mengevaluasi mekanisme penyaluran bansos. Beberapa bantuan yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia kini dialihkan ke sistem Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui rekening kolektif di bank.
    “Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelasnya.
    Ipul berharap, masyarakat bisa memahami penyaluran bansos yang mungkin mengalami keterlambatan selama masa transisi dan penyesuaian ini.
    Diberitakan, realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai lebih dari 8,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 1 Juli 2025.
    Ipul mengatakan jumlah tersebut setara dengan 80,49 persen dari total kuota penerima, dengan nilai bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 5,8 triliun.
    Tak hanya PKH, bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari total kuota, dengan total nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Sekolah Rakyat, Jurus Kemensos Pangkas Kemiskinan Era Prabowo

    Video: Sekolah Rakyat, Jurus Kemensos Pangkas Kemiskinan Era Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf memastikan langkah Kementerian Sosial RI mendorong upaya pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    Pemerintah Pusat mendorong kolaborasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan RI salah satunya lewat gerakan sekolah rakyat yang dirancang khusus untuk anak-anak keluarga miskin.

    Di sisi lain pemerintah juga mendorong langkah pemberdayaan keluarga dari murid sekolah rakyat melalui program pemberdayaan ekonomi pemerintah serta mendorong Program rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar.

    Seperti apa program sosial Kemensos? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 04/07/2025)

  • PPATK: 10 Juta Rekening Penerima Bansos ‘Salah Sasaran’ Capai Rp2 T

    PPATK: 10 Juta Rekening Penerima Bansos ‘Salah Sasaran’ Capai Rp2 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, telah membekukan 10 juta lebih rekening penerima bansos yang selama ini salah sasaran.

    Langkah ini dilakukan seusai Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta bantuan PPATK untuk menganalisis rekening-rekening yang selama ini terdata sebagai penerima bansos.

    “Rekening Bansos yang kami bekukan sebanyak lebih dari 10 juta dengan nilai saldo didalamnya lebih dari Rp 2 trilliun,” kata Ivan kepada CNBC Indonesia, Sabtu (5/7/2025).

    Ivan mengatakan, setelah pembekuan ini, pihaknya akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial atau Kemensos supaya perbaikan data penerima bansos bisa segera dilakukan. “Kami koordinasi dengan Kemensos,” ungkap Ivan.

    Menurutnya, pemblokiran ini juga dilakukan terhadap rekening penerima bansos yang selama ini menyalahgunakan dana dari APBN tersebut. Sebab, salah satu tujuan pemberian bansos menurutnya adalah menaikkan taraf hidup masyarakat, dengan cara menyekolahkan anak, hingga memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik.

    “Jika Bansos diberikan kepada penerima yang sama dalam jangka waktu lama, misal lebih dari 10 tahun, artinya tidak ada perubahan apapun dari penerima bansos, atau dana bansos justru dimanfaatkan untuk kepentingan menyimpang,” ungkap Ivan.

    “Itu yang Bapak Presiden tidak kehendaki dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai,” ujar Ivan.

    Sebagaimana diketahui, pada Jumat (4/7/2025), Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan bansos efektif dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    Dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Ketua PPATK Ivan Yustiavanda juga diketahui ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lengkap! Data Rincian Pencairan Bansos PKH & Sembako Kuartal II-2025

    Lengkap! Data Rincian Pencairan Bansos PKH & Sembako Kuartal II-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako untuk Kuartal II-2025 telah mencapai lebih dari 80% pada 1 Juli 2025.

    Total anggaran yang sudah tersalur mencapai lebih dari Rp20 triliun kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, penyaluran bansos PKH sudah menjangkau 8 juta lebih KPM atau 80,49% dari target, dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara untuk bansos Sembako, sudah disalurkan ke lebih dari 15 juta KPM (84,71%), dengan total nilai mencapai Rp9,2 triliun.

    Tak hanya itu, bansos tambahan berupa penebalan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan juga telah disalurkan ke 15 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun.

    “Sesuai arahan Presiden, bansos Kuartal II dan penebalan ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gus Ipul dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sabtu (5/7/2025).

    Meski angka penyaluran cukup tinggi, Kemensos mencatat sekitar 3 juta KPM masih belum menerima bansos karena proses migrasi dari penyaluran tunai via PT Pos ke non-tunai melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara), sesuai Perpres No. 63/2017.

    Kebijakan ini mewajibkan penyaluran bansos dilakukan lewat rekening bank, kecuali bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, atau masyarakat terpencil yang tidak memiliki akses perbankan.

    Data Lengkap Penerima Bansos yang Sedang Dalam Proses

    Berikut rincian data KPM yang masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol):

    PKH:

    1.315.886 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
    629.513 KPM merupakan penerima baru (exclusion error)
    Total PKH belum salur: 1.945.399 KPM

    Program Sembako:

    1.953.139 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
    770.376 KPM merupakan penerima baru (exclusion error)
    Total Sembako belum salur: 2.723.515 KPM

    Jumlah Total:

    Total KPM yang masih dalam proses penyaluran: 3.606.515 KPM
    Sudah berhasil burekol dan siap salur per 1 Juli: 610.333 KPM

    Dengan demikian, total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses transisi ini alias Burekol dan 600 ribu KPM di antaranya telah berhasil salur per hari ini.

    “Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur. Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” jelas Gus Ipul.

    Gus Ipul mengakui, proses burekol membutuhkan waktu karena melibatkan pembukaan rekening baru, pengumpulan identitas, pembuatan kartu, dan distribusi ATM kepada KPM. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum menerima bansos, sambil memastikan bahwa seluruh bantuan akan tetap disalurkan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Himbara agar prosesnya makin cepat. Insya Allah ke depan makin akurat dan lancar. Bagi KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima, bantuannya tetap akan dicairkan,” ujar Gus Ipul.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gus Ipul Ungkap 100 Sekolah Rakyat Dibuka 14 Juli, Tampung 9.700 Siswa

    Gus Ipul Ungkap 100 Sekolah Rakyat Dibuka 14 Juli, Tampung 9.700 Siswa

    Jakarta –

    Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap 100 Sekolah Rakyat yang menampung 9.700 siswa siap diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Gus Ipul mengatakan pembelajaran pertama akan dimulai dengan orientasi pengenalan guru dan siswa.

    “Ya, jadi untuk 14 Juli yang akan datang akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik. Diawali dengan matrikulasi, jadi nanti ada masa pengenalan, masa orientasi bagi guru, siswa untuk kemudian diharapkan setelah ada masa orientasi itu proses belajarnya bisa dimulai,” kata Gus Ipul di di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).

    Gus Ipul mengatakan pada hari pertama peluncuran 100 Sekolah Rakyat itu akan dilakukan cek kesehatan. Dia mengatakan Kemensos menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam proses pengecekan tersebut.

    “Nah yang akan kita lakukan pada tanggal 14 itu dalam rencana itu, 14 itu adalah dimulai dengan cek kesehatan bersama. Jadi nanti kita kerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga kependidikan, dan untuk para siswa,” kata Gus Ipul.

    Dia mengatakan ada 1.469 guru yang lolos seleksi untuk mengajar di 100 Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada 14 Juli tersebut. Dia menuturkan pihaknya juga akan melakukan talent mapping untuk pemetakan siswa.

    “Nah setelah itu pada hari berikutnya sudah ada jadwal yang disusun oleh satgas, apa saja yang akan dikerjakan, jadwalnya seperti apa, secara rinci,” tambahnya.

    “Bukan yang mendaftar, yang sudah tercatat ya sebagai siswa sekolah rakyat di 100 titik itu 9.700 lebih siswa. Untuk di 100 titik pertama. Nah di 100 titik kedua itu target ya ini baru target, itu insyaallah sampai bisa menampung 10.000 siswa. Ini masih target. Belum realisasi. Realisasinya sampai sekarang kita sekitar 5.000 lebih sudah per hari ini,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan peluncuran 100 Sekolah Rakyat pada 14 Juli tersebut, tidak akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia berharap peluncuran proses pembelajaran nantinya dapat dilakukan langsung oleh Prabowo.

    (mib/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mensos: 100 Sekolah Rakyat Rintisan Siap Beroperasi, 9 Juli Simulasi – Page 3

    Mensos: 100 Sekolah Rakyat Rintisan Siap Beroperasi, 9 Juli Simulasi – Page 3

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menutup retret kepala Sekolah Rakyat tahap kedua di Pusdiklat Kesos Margaguna, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

    Pada sambutannya Saifullah menyatakan, peran kepala sekolah sangat penting bagi masa depan sekolah dan anak bangsa.

    “Bapak ibu khususnya para kepsek rakyat penjaga masa depan bangsa. Hari ini kita berdiri di titik akhir sebuah perjalanan singkat namun awal panjang dan mulia yaitu pengabdian sebagai kepsek rakyat. Saudara sekalian sudah ditempa disatukan dan diperkaya dengan dibekali ilmu bermanfaat dalam retret ini,” kata Saifullah di Pusdiklat Kemensos, Sabtu (6/7/2025).

    Saifullah menegaskan, sekolah rakyat bukan hanya mendidik melainkan bentuk panggilan jiwa.

    “Ingatlah selalu menjadi kepala sekolah rakyat bukan banya mendidik tapi soal memuliakan manusia. Ini bukan soal pekerjaan melainkan panggilan jiwa untuk menghadirkan keadilan dan harapan dan cinta,” kata dia.

     

  • 4 Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer Nasional

    4 Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer Nasional

    Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa
    Gus Ipul
    , mengumumkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk memastikan kelayakan penerima
    bantuan sosial
    (bansos).
    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ternyata ada banyak rekening
    penerima bansos
    yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (4/7/2025).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk memperoleh data yang semakin akurat, sehingga bansos dapat diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
    “Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar dia.
    Ia menegaskan bahwa analisis
    rekening penerima bansos
    yang dilakukan oleh PPATK akan menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) adalah valid.
    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar dia.
    Gus Ipul menyatakan bahwa hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
    Ketua PPATK Ivan Yustiavanda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan anomali dalam rekening penerima bansos.
    “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” kata Ivan.
    Ivan menambahkan, PPATK akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap data yang telah diberikan oleh Kemensos.
    Sinergi ini diharapkan dapat memenuhi arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
    “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar dia.
    Ivan juga menyatakan komitmennya untuk membantu Kemensos dalam memastikan efektivitas penyaluran bansos.
    “Kami siap membantu ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran

    Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran

    Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk menganalisis rekening
    penerima bansos
    agar tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    (Gus Ipul) dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).
    Analisis terhadap
    rekening penerima bansos
    yang dilakukan oleh PPATK juga sebagai bukti bahwa data yang dimiliki
    Kemensos
    adalah benar.
    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
    “Ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apa pun kecuali hanya menerima transfer saja,” jelas dia.
    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut positif inisiatif Kemensos.
    Dia menyatakan akan melakukan eksplorasi dari data yang telah diberikan oleh Kemensos.
    Sinergi ini diharapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
    “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Ivan.
    Ivan juga mengungkapkan pihaknya menemukan beberapa data yang kurang sesuai dan segera menyerahkan data tersebut ke Kemensos.
    “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” ungkapnya.
    Dalam hal ini, PPATK berkomitmen untuk selalu mendukung Kemensos mewujudkan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
    “Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Bapak ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan per 1 Juli 2025, lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
    Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp 5,8 triliun.
    Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
    Adapun untuk penebalan bansos tambahan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp 6,19 triliun.
    Namun, masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.
    Pertama, adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.