Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa alasan
    siswa sekolah rakyat
    tidak kerasan berada di lingkungan asrama adalah karena kangen rumah atau
    homesick
    .
    Sebelumnya, lima siswa sekolah rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, telah kabur.
    Dua sudah kembali, namun tiga dari lima dikabarkan menolak untuk kembali.
    Menyikapi hal ini, Mensos mengatakan telah melakukan kerja sama dengan
    Dinas Kesehatan
    (Dinkes) setempat, serta menghadirkan psikolog yang khusus berperan untuk mengatasi masalah-masalah homesick.
    “Kita memang punya kerjasama dengan Dinkes setempat ya, untuk mendatangkan psikolog misalnya, untuk mengajak mereka yang biasa menangani
    homesick
    seperti itu,” kata Gus Ipul, mengutip Sapa Malam KompasTV Kamis (25/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan, upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil.
    Adapun masalah homesick yang telah teratasi diungkap Gus Ipul di salah satu sekolah rakyat di Bogor.
    “Ada yang berhasil, ya memang ada yang belum berhasil. Sebagian berhasilnya, di sini ada satu orang (siswa) di Bogor, yang hari pertama, kedua nggak bisa tidur dan menangis terus, inget sama neneknya,” ujar Gus Ipul.
    “Habis didatangkan psikolog, diajak dialog, kemudian ada kegiatan yang cukup, akhirnya sudah bisa tidur dengan baik,” tambahnya.
    Gus Ipul mengatakan, kasus kaburnya siswa sekolah rakyat di Temanggung, di mana tiga siswa enggan kembali, akan diberikan waktu selama sepekan untuk berpikir ulang.
    Jika memang tidak mau melanjutkan studi, maka Dinsos setempat akan melakukan audiensi dan meyakinkan orang tua serta siswa sekolah rakyat tersebut.
    “Kasus seperti di Temanggung itu kan ada yang kembali juga. Nah, yang tiga ini, masih kita coba seminggu lagi. Kalau memang seminggu lagi, nanti misalnya masih belum bersedia, yang tentu orang tuanya nanti kita ajak bicara lagi,” kata Mensos.
    Tapi jika upaya tersebut tetap tidak mendapat tanggapan positif, tiga siswa tersebut akan digantikan dengan calon siswa lainnya.
    Mensos meyakini bahwa ada banyak calon siswa yang masih antre untuk bisa masuk ke sekolah rakyat.
    “Dan Insya Allah akan digantikan siswa lain,” tegasnya.
    Mensos mengatakan bahwa sejak awal perekrutan, pihaknya sudah mempersiapkan mental siswa-siswa sekolah rakyat.
    Dia menjelaskan, hal ini penting karena tidak semua anak familiar dengan kehidupan di asrama atau
    boarding school
    .
    “Tidak semua anak familiar dengan boarding school ini, terutama di kalangan masyarakat miskin misalnya. Ya jelas ya, kita kan menjelaskan (sebelum) pendaftaran, kita bekerja menseleksi siswa berdasarkan data,” ujar dia.
    Mensos menjelaskan, dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itulah kemudian tim pendamping dari Kementerian Sosial survei ke rumah siswa miskin dan meminta persetujuan orang tuanya, diiringi oleh Dinsos setempat dan Dinas setempat melakukan dialog.
    Kemudian ada persetujuan dari si anak dan orang tua, yang kemudian ditandatangani oleh bupati, walikota, atau gubernur.
    Gus Ipul menegaskan bahwa saat ini siswa-siswa sekolah rakyat secara umum telah mengikuti masa orientasi dengan sangat baik.
    Mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah dalam 10 hari terakhir ini dan sosialisasi proses belajar mengajar.
    “Demikian juga dengan penguatan disiplin siswa. Ini menjadi penting dan mereka dimotivasi untuk tetap bangga sama orang tuanya,” jelas Gus Ipul.
    “Mereka juga belajar disiplin, bisa mengikuti semua jadwal yang sudah diatur, semua tata tertib yang telah dibuat, sehingga anak-anak kita itu dalam satu hari penuh sudah bisa mengikuti jadwal-jadwal itu dengan baik,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Penerima Bansos Melakukan Transaksi Judi Online Sampai Rp3 Miliar

    Ada Penerima Bansos Melakukan Transaksi Judi Online Sampai Rp3 Miliar

    GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap penerima bantuan sosial (bansos) melakukan transaksi judi online (judol) mencapai Rp3 miliar. Hal itu terdeteksi dari rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).

    Temuan ini merupakan hasil koordinasi Kementerian Sosial yang mengirimkan data penerima bansos ke PPATK. PPATK melakukan pengecekan terhadap 32.055.168 KPM yang pernah atau sedang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    PPATK mendeteksi sebanyak 656.543 KPM terindikasi judi online. Kemensos pun kembali memadankan data itu dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda pada DTSEN dengan status terindikasi terlibat judi online,” terangnya.

    Gus Ipul mengatakan, Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengidentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik. Kemensos juga langsung melaporkan temuan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini dalam rangka bansos tepat sasaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” katanya.

    Dirinya juga berpesan agar bantuan sosial digunakan untuk keperluan yang tepat. Ia berharap penerima bansos tidak menggunakan uang untuk hal cuma-cuma.

    “Bansos itu jelas peruntukannya. Tidak boleh digunakan untuk membeli hal-hal di luar peruntukannya. Misalnya untuk asupan bayi, penyandang disabilitas, untuk lansia, asupan ibu hamil, ongkos anak sekolah. Jadi, sudah jelas peruntukannya. Tidak diberikan cuma-cuma,” kata dia.

    Dirinya juga mengungkap Presiden Prabowo memberikan penebalan bansos yang dilakukan khusus untuk Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp600 ribu, mendapatkan dukungan tambahan sebanyak Rp200 ribu untuk 2 bulan.

    “Artinya 18 juta lebih KPM menerima Rp1 juta di triwulan kedua,” tandasnya.

  • Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos

    Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos

    Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengevaluasi 603.999 penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi
    online
    .
    Temuan itu didapat berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) yang memadankan data penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, dari 603.999 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi, sebanyak 228.048 KPM sudah tidak lagi menerima bansos pada triwulan kedua 2025. Sementara, 375.951 lainnya masih dalam proses evaluasi untuk penyaluran bansos triwulan ketiga.
    “Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi
    online
    , ada 228.048 KPM yang saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua. Sisanya masih kami evaluasi,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/7/2025).
    Temuan tersebut bermula saat Kemensos menyerahkan data lebih dari 32 juta KPM, baik yang sedang maupun pernah menerima bansos
    Program Keluarga Harapan
    (PKH) dan
    sembako
    , kepada PPATK untuk dipadankan dengan aktivitas finansial yang mencurigakan. Hasilnya, PPATK mengidentifikasi 656.543 KPM yang terindikasi terlibat dalam praktik judi
    online.
    Setelah dipadankan kembali melalui sistem Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN), jumlahnya mengerucut menjadi 603.999 KPM.
    “Data tersebut sudah kami tandai dalam sistem DTSEN sebagai terindikasi judi
    online
    ,” jelas Gus Ipul.
    Ia menambahkan, jumlah transaksi yang terpantau cukup bervariasi. Transaksi tertinggi mencapai lebih dari Rp 3 miliar, sedangkan yang terendah hanya Rp 1.000. Jika dirata-ratakan, nominal depositnya sekitar Rp 2 juta.
    Gus Ipul sendiri memastikan bahwa pihaknya secara konsisten berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami dan menganalisis temuan tersebut.
    “Kami akan menyerahkan seluruh NIK yang pernah atau sedang menerima bansos kepada PPATK, tentunya atas izin Presiden. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” ujarnya.
    Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya.
    Bansos
    sejatinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti asupan bayi, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan biaya pendidikan anak.
    Ia menyayangkan jika ada penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas seperti
    judi online
    .
    “Sangat disayangkan. Masih banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.
    Meski begitu, ia memastikan bahwa temuan ini tidak akan berdampak pada pengurangan kuota bansos. Bahkan, pemerintah justru memperluas cakupan penerima dengan melakukan penebalan bantuan untuk lebih dari 18 juta KPM.
    “Tidak ada pengurangan kuota. Bahkan, Presiden memberikan penebalan bansos untuk bulan Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp 600.000, mendapat tambahan Rp 200.000 sehingga totalnya menjadi Rp 1 juta di triwulan kedua,” ungkapnya.
    Terkait evaluasi lanjutan, Gus Ipul mengatakan bahwa bansos yang dicabut akan dialihkan kepada masyarakat berhak yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 DTSEN. Namun, bagi masyarakat yang merasa keberatan, pihak Kemensos membuka ruang pengaduan.
    “Silakan lapor jika ada keberatan dengan disertai bukti dan data lengkap. Nantinya akan kami verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ),” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengurus Provinsi Inginkan Budi Djiwandono Jadi Ketua Umum Karang Taruna – Page 3

    Pengurus Provinsi Inginkan Budi Djiwandono Jadi Ketua Umum Karang Taruna – Page 3

    Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengatakan telah berdiskusi dengan para pengurus Karang Taruna agar ke depan terwujud langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di antaranya lewat berbagai aktivitas Karang Taruna di desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan pusat.

    “Kita tahu Karang taruna telah banyak peran dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini adalah Langkah yang patut diteruskan dan ke depan perlu mempertajam program-program, langkah-langkah agar sesuai dengan misinya Bapak Presiden Prabowo,” katanya.

    Gus Ipul berterima kasih kepada Karang Taruna yang berkomitmen mengiringi program pemerintah lewat pemberdayaan pemuda di tingkat desa yang fokus dan peduli pada lingkungan dan bencana. Ia juga mendorong hadirnya pengusaha muda.

    “Ternyata juga banyak Karang Taruna yang berminat untuk terlibat dalam dunia pertanian yang semuanya itu tentu memiliki arti penting dalam rangka ketahanan pangan dan sebagainya,” tutup Gus Ipul.

  • Mensos: Pendamping PKH Sejati Adalah yang Mampu Jadikan KPM nya Mandiri – Page 3

    Mensos: Pendamping PKH Sejati Adalah yang Mampu Jadikan KPM nya Mandiri – Page 3

    Dalam sesi tersebut, Gus Ipul juga menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, terutama bagi KPM yang berada dalam usia produktif. Maka dari itu, pendamping harus menjadi jembatan menuju pemberdayaan ekonomi, melalui akses pelatihan, bantuan usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar.

    “Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, pelatih, sekaligus pendamping sosial. Fungsi ini harus dijalankan dengan integritas tinggi,” ucapnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam sistem penyaluran bantuan sosial yang semakin berbasis data dan digital.

    “Jangan sampai teman-teman PKH tertinggal. Kalau perannya tidak terlihat, itu menjadi masalah buat kita semua,” Gus Ipul mengingatkan.

    Lebih jauh, Gus Ipul menyampaikan bahwa SDM PKH juga memiliki peran penting dalam menyukseskan Sekolah Rakyat, program Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, peran para pendamping menjadi wajah pertama negara di mata masyarakat kecil.

    “Teman-teman SDM PKH adalah wajah sejati negara di mata rakyat kecil. Sekolah Rakyat bukan hanya sekolah, tapi gerbang masa depan,” katanya.

  • Mensos Tepis Isu Pengurangan Bansos, Yang Ada Justru Penebalan

    Mensos Tepis Isu Pengurangan Bansos, Yang Ada Justru Penebalan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tak akan mengalami pengurangan. Mensos juga memastikan bansos akan mengalami penebalan sesuai pemberian presiden.

    Disebutkan bahwa ada penambahan bansos di bulan Juni dan Juli 2025, sehingga total yang akan didapat oleh penerima manfaat sebesar Rp 1 juta di triwulan kedua tahun 2025.

  • Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M

    Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M

    Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial RI (
    Kemensos
    ) mengungkapkan bahwa ada penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi
    online
    hingga Rp 3,8 miliar.
    Hal ini terungkap dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) berdasarkan data terkait yang sedang dan pernah menerima
    bansos
    dari Kemensos.
    “Ya, (Rp 3,8 miliar) transaksi tertinggi,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
    Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini mengungkapkan bahwa data-data yang diterima Kemensos dari PPATK ini tengah didalami.
    Sejauh ini, PPATK menyebutkan ada 603.999 KPM yang terindikasi sedang atau pernah bermain judi.
    Dari 603.999 KPM yang terindikasi bermain judi, sebanyak 375.951 KPM sudah telanjur mencairkan bansos pada triwulan kedua.
    Sementara itu, ada 228.048 KPM yang sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua.
    Data pemain judi
    penerima bansos
    ini langsung dihapus.
    Angka Rp 3,8 miliar ini terdeteksi berada di kelompok mereka yang sudah telanjur mencairkan bansosnya.
    Dalam kesempatan ini, Saifullah tidak menyebutkan berapa orang yang bertransaksi hingga Rp 3,8 miliar.
    Namun, diketahui bahwa sebanyak 32.421 KPM pernah bertransaksi untuk judi sebesar Rp 1.000.000-Rp 5.000.000.
    Kemudian, ada 5.752 KPM bertransaksi Rp 5.000.000-Rp 10.000.000.
    Lalu, 5.337 KPM bertransaksi Rp 10.000.000-Rp 50.000.000.
    Adapun 491 KPM bertransaksi Rp 50.000.000-Rp 100.000.000.
    Lebih lanjut, 359 KPM melakukan transaksi judi lebih dari Rp 100.000.000.
    Jika dirata-rata, 228.048 KPM masing-masing per orang melakukan transaksi judi sebesar Rp 2.129.706.
    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan bahwa terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi
    online
    .
    Ketua Tim Humas PPATK M Natsir mengatakan bahwa berdasarkan data PPATK tahun 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menerima bansos, lalu ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judi.
    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain
    judi online
    , terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir, dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
    Dia menyebut, dari jumlah itu terdapat 7,5 juta kali transaksi judi
    online
    dengan total deposit nyaris Rp 1 triliun.
    “Dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” kata dia.
    Menurut dia, ini bukan lagi penyimpangan administratif, tetapi sudah termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin: Masyarakat Miskin yang Tercoret sebagai Penerima Bantuan JKN Bisa Ajukan Reaktivasi – Page 3

    Cak Imin: Masyarakat Miskin yang Tercoret sebagai Penerima Bantuan JKN Bisa Ajukan Reaktivasi – Page 3

    Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret tujuh juta orang lebih dari Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan mereka yang dikeluarkan sebagai penerima bansos tersebut karena adanya beberapa faktor atau alasan.

    “Mungkin yang dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Kenapa? Pertama, karena hasil drone check. Jadi kita cek ke lapangan, ada beberapa penerima manfaat yang memang tidak perlu lagi dapatkan bantuan iuran. Itu yang pertama,” kata pria akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    “Yang kedua, kita padankan dengan data tunggal itu yang mereka belum ada NIK-nya atau belum rekam KTP atau identitas-identitas yang diperlukan,” sambungnya.

    Namun, bukan adanya pengurangan tujuh juta lebih bantuan tersebut, melainkan dialihkan kepada mereka yang memang berhak menerimanya.

    “Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar 7 juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan,” ujar Mensos.

    “Jadi tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak. Itu aja,” tambahnya.

    Gus Ipul menegaskan, mereka yang dikeluarkan tersebut karena memang dianggap tidak lagi memerlukan bantuan sosial. Sehingga dialihkan kepada mereka yang berhak menerima.

    “Jadi tidak memenuhi kriteria lah, gampangnya. Tidak memenuhi kriteria. Kita fokus kepada desol 1, 2, 3, 4 yang berada di data tunggal sosial ekonomi nasional,” tegasnya.

    “Meskipun begitu, kita masih kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah lewat aplikasi SIK-NG. Jadi itu nanti akan kita tindaklanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindaklanjuti dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi,” sambungnya.

    Gus Ipul memastikan pihaknya tetap memberikan peluang terhadap mereka yang memang memiliki suatu penyakit kronis.

    “Jadi tetap kita beri peluang ya bagi mereka yang mungkin sakit, memiliki suatu penyakit kronis dan mereka sudah ada di rumah sakit. Tadi kami koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk tetap bisa dilayani. Nanti kita reaktifkan kembali,” pungkasnya.

  • Fenomena LGBT di Yogyakarta, Mensos Gus Ipul: Perlu Edukasi Agama

    Fenomena LGBT di Yogyakarta, Mensos Gus Ipul: Perlu Edukasi Agama

    Sleman, Beritasatu.com – Munculnya fenomena komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang marak di media sosial dan terpantau cukup aktif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), turut mendapat sorotan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

    Dalam pernyataannya, Gus Ipul mengaku belum mengetahui secara rinci persoalan grup LGBT yang ramai di platform, seperti Facebook. Namun, ia menekankan pendekatan edukatif berbasis nilai keagamaan sangat penting untuk menghadapi fenomena ini.

    “Saya belum mengikuti, tetapi kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah, lewat pondok pesantren agama melarang LGBT. Itu keyakinan kita,” kata Gus Ipul kepada Beritasatu.com, Kamis (17/7/2025).

    Gus Ipul menyebut, perilaku menyimpang harus dicegah penyebarannya, bukan dengan konfrontasi melainkan dengan pendidikan dan pemahaman yang kuat. Ia bahkan membuka peluang adanya program rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam menyikapi isu LGBT. Kolaborasi lintas elemen sangat dibutuhkan, termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. 

    “Pemerintah akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder untuk memberikan edukasi serta pemahaman,” pungkasnya.

    Sebelumnya, keberadaan grup-grup LGBT seperti “Gay Jogja”, “Gay & Bi Jogja Community”, dan “Gay Sleman Jogja” yang memiliki ribuan anggota, memicu reaksi beragam dari publik. Polresta Yogyakarta bahkan telah mengaktifkan patroli siber dan melakukan pemetaan terhadap aktivitas grup-grup daring tersebut.

    Fenomena ini menjadi peringatan bagi banyak pihak penguatan karakter, pemahaman agama, dan nilai sosial harus diperkuat untuk membentengi generasi muda dari informasi yang dianggap menyimpang.