Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) mengungkapkan sejumlah kategori masyarakat yang dinyatakan tidak lagi layak menerima
    bantuan sosial
    (bansos) setelah dilakukan verifikasi dan validasi melalui
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Hal ini disampaikannya usai acara rakor Implementasi Penggunaan DTSEN untuk
    Bantuan Sosial
    , Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan bahwa penerima bansos yang berada dalam kategori tidak layak umumnya berada di Desil 6 sampai 10 dalam pemeringkatan kesejahteraan.
    Bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, yaitu mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga 4.
    “Jadi alokasinya tetap. Alokasi untuk penerima bansosnya tetap. Kita alokasikan kepada mereka yang lebih berhak. Yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4,” jelasnya.
    “Sementara yang katakanlah
    inclusion error
    itu tadi, yang 1,9 juta yang kita keluarkan itu berada di Desil 6 sampai 10. Jadi kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” lanjutnya.
    Gus Ipul menegaskan, jumlah penerima tidak dikurangi, hanya disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran data.
    “Jadi alokasi bantuannya tetap tidak berubah. Untuk program PKH, 10 juta keluarga penerima. Untuk bantuan pangan tunai atau sembako, 18,3 juta penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
    “Dan untuk PBI 96 juta lebih (penerima). Jadi alokasinya enggak berubah. Cuma sasarannya yang berubah, penerima manfaatnya yang berubah. Atas hasil pemutakhiran verifikasi dan validasi,” tambah dia.
    Menurut Gus Ipul, ada berbagai variabel yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bansos, mulai dari aspek ekonomi hingga kondisi psikologis.
    “Mulai dari pengeluarannya setiap individu, kondisi rumahnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apakah pernah merasa ketakutan, tidak makan esok hari, banyak sekali variable-variablenya,” ujar Gus Ipul.
    Ia menjelaskan bahwa klasifikasi tersebut berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemutakhiran data berkala.
    “Yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS,” ujarnya.
    “Tetapi kami percaya bahwa data yang disajikan dengan pemutahiran yang berkala itu, Insya Allah nanti pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS, bisa kita jadikan juga,” tambah dia.
    Gus Ipul juga menekankan bahwa masyarakat yang telah “graduasi” dari status penerima bansos tidak bisa serta-merta masuk kembali, kecuali ada perubahan signifikan dalam kondisi sosial-ekonomi mereka.
    “Nanti enggak bisa lagi kalau dia sudah misalnya graduasi ya, lalu tiba-tiba dia masuk lagi. Jadi itu paling enggak akan dideteksi oleh sistem kita. Apakah mereka ini usahanya gagal atau apa sehingga dia turun lagi,” jelasnya.
    “Karena kita yakin bahwa dinamis itu tadi, mungkin sekarang orang merasa cukup berdaya atau keluarga mandiri. Bisa jadi tiba-tiba usahanya mungkin mengalami masalah, lalu dia masuk jadi ke desil 2 atau 3 lagi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hasil pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) menunjukkan indikasi kuat adanya
    ketidaktepatan sasaran
    dalam penyaluran
    bantuan sosial
    (bansos).
    Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bansos dan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    “Sekarang kita temukan banyak sekali, paling tidak tanda-tanda adanya ketidaktepatan sasaran itu. Dari 12 juta masyarakat yang kami kunjungi dalam ground checking, 1,9 juta dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, hasil tersebut bukan berasal dari subjektivitas Kementerian Sosial, tetapi merupakan hasil validasi langsung di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan berbasis data dan survei.
    “Yang bicara data. Bukan Menteri Sosial, bukan wakil menteri, bukan pula titipan-titipan. Tapi ini data yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembentukan dan pemutakhiran data sosial ekonomi secara tunggal dan berkala.
    Tujuannya adalah untuk memastikan semua program sosial, terutama bansos, dapat tepat sasaran.
    “Kita ingin data makin akurat, dan yang melakukan validasi akhir adalah BPS,” ujar dia.
    “Bukan lagi Kemensos atau kementerian lain. Karena tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah, atau menikah. Data itu sangat dinamis, jadi harus diperbarui terus-menerus,” tambahnya.
    Selain bekerja sama dengan BPS, Kemensos juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi penerima bansos, termasuk yang telah menerima bantuan lebih dari lima atau sepuluh tahun.
    “Kami evaluasi semua penerima bansos, agar dibimbing oleh DTSEN untuk terus mendekati sasaran yang akurat,” kata Gus Ipul.
    Ia juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) di daerah untuk aktif berkoordinasi dengan BPS jika memiliki data lokal yang valid, agar dapat dimasukkan ke dalam DTSEN.
    “Daerah tidak boleh pasif. Jika punya data sendiri, langsung koordinasikan dengan BPS setempat agar bisa masuk ke DTSEN. Jadi inpres ini benar-benar terlaksana dengan baik di daerah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 500 ribu orang penerima bantuan sosial bermain judi online. Laporan tersebut berasal dari data NIK bansos dan NIK pemain judol per 2024.

    Dari data yang didapatkan terdapat 28,4 juta NIK dengan 9,7 juta NIK merupakan data pemain judol tahun 2024. Hasilnya ditemukan 571.410 kesamaan NIK atau 2% dari penerima bansos tahun lalu.

    “Artinya ada sekitar 2% orang dari penerima bansos yang juga sebagai pemain judol tahun 2024,” kata data PPATK tersebut, Senin (7/7/2025).

    Deposit permainan judol yang dilakukan 571.410 orang itu mencapai Rp 957 miliar selama tahun 2024. Transaksinya tercatat sebanyak 7,5 juta kali.

    Total deposit judol dari 571.410 orang penerima bansos pada tahun 2024 sebesar Rp 957 Milyar dalam 7,5 juta kali transaksi

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal hal ini. Menurutnya akan ada edukasi dan evaluasi bagi penerima bansos yang melakukan aktivitas judi online.

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di website Kemensos.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama dengan PPATK melakukan pengecekan rekening pada penerima bansos selama lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun. Ini dalam rangka untuk menindaklajuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos bisa tepat sasaran.

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos menyerahkan nomor-nomor rekening pada PPATK. Hasilnya ada jutaan rekening bansos tidak tepat sasaran, termasuk ratusan ribu penerima merupakan pemain judol.

    “Atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online,” ujar Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar – Page 3

    571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan: sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) diketahui juga aktif bermain judi online selama tahun 2024.

    Jumlah transaksi dari kelompok ini sangat fantastis. Total dana yang disetor ke platform judi online mencapai sekitar Rp 957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

    Natsir menjelaskan, pihaknya melakukan pengujian dengan mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK milik pemain judi online. Hasilnya, ditemukan kesesuaian sebanyak 571.410 NIK, yang berarti penerima bansos tersebut juga terlibat sebagai pemain judi online.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Sosial menggandeng PPATK untuk mendalami data ini demi memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    PPATK pun melakukan analisis terhadap rekening penerima bansos. Tujuannya, untuk mendeteksi rekening yang tidak aktif atau hanya digunakan untuk menerima dana bansos tanpa transaksi lainnya, yang berpotensi tidak tepat sasaran.

    “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

     

  • Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat (SR) siap untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 14 Juli 2025.

    Saifullah menjelaskan nantinya 100 Sekolah Rakyat tersebut bakal menampung 256 rombongan belajar (Rombel) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Untuk tahap satu ada 100 lokasi sekolah rakyat yang Insya Allah ini akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli yang akan datang,” jelas Mensos dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Adapun, dari total 100 Sekolah Rakyat yang dibidik beroperasi pada tahun ini, total unit yang tersedia baru sebesar 63 titik. Sementara sisanya sebanyak 37 titik masih dalam tahap renovasi dan tetap dibidik rampung pada tahun ini.

    Dalam penjelasan Saifullah, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang telah tersedia bakal menampung 6.130 siswa, sedangkan apabila 37 unit Sekolah Rakyat yang tengah dibangun rampung, maka total siswa yang dapat ditampung mencapai 9.755 siswa.

    “Secara keseluruhan tahap 1 ini akan menampung 9.755 siswa dibutuhkan 1.554 guru dan ada 3.390 tenaga kependidikan. Ini semuanya mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan sudah rampung proses seleksinya. Sementara 37 titik ini masih dalam proses finalisasi renovasi,” tegas Saifullah.

    Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres renovasi sekolah rakyat Tahap 1A telah mencapai 90,72%. Di mana, sekolah rakyat perdana tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan ini. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan pihaknya menargetkan renovasi Sekolah Rakyat tahap 1A bakal rampung pada lusa, 8 Juli 2025. Nantinya, sekolah itu bakal menampung siswa dan siswi baru tahun ajaran 2025/2026. 

    “Saat ini, pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir dengan progres fisik mencapai 90,72% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025). 

    Dody menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dari hulu ke hilir melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang inklusif, layak, dan berstandar nasional. 

    Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

  • 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan teradapat 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus pemain judi online (judol). 

    Data tersebut diperoleh dengan menyamakan laporan tahun 2024 dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. 

    Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari Kementerian Sosial dan ditemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online. 

    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resminya, dikutip Senin (7/7/2025). 

    Dia menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

    “Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” tuturnya.

    Sebagai respons, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa rekening penerima bansos yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi dan tidak boleh lagi menerima dana bantuan tersebut. 

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” terangnya. 

    Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar bansos tepat sasaran. Untuk itu, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun.

    “Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi,” ujar Gus Ipul. 

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPATK. Dia juga membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi penyalahgunaan bansos. 

    “Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengaku menerima laporan dari PPATK terkait rekening penerima bansos yang memiliki saldo di rekening lebih dari Rp1juta hingga Rp2 juta. 

    “Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya, yang namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini harus diedukasi dulu kalau memang pelanggarannya berat pasti bansosnya akan dievaluasi,” pungkasnya.

  • Video: Gus Ipul & Cara Kemensos Pastikan Bansos Tepat Sasaran

    Video: Gus Ipul & Cara Kemensos Pastikan Bansos Tepat Sasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Sosial RI terus mendukung pemaksimalan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah 2025 kepada masyarakat penerima manfaat.

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyebutkan Bansos dari Kemensos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang menyasar 18,3 juta keluarga hingga lebih dari 100 ribu penerima bantuan makanan bagi Lansia serta Bansos kepada 300 ribu anak yatim piatu sebesar Rp200 ribu per bulan.

    Pada tahun 2025, Pemerintah melakukan Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) lewat Inpres No.4 tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran.

    Seperti apa strategi penyaluran bansos pemerintah? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 04/07/2025)

  • Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos
    Idit Supriadi Priatna
    menyebut, fasilitas di
    Sekolah Rakyat
    adalah unggulan.
    Bahkan, ia mengeklaim fasilitas di Sekolah Rakyat sama dengan sekolah
    Taruna Nusantara
    (Tarnus).
    “Adik-adik ini oleh Pak Prabowo beserta jajarannya ingin dimuliakan, ingin dimuliakan,” kata Idit, saat berdialog dengan para calon siswa Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
    “Makanya fasilitasnya tadi fasilitas unggul. Kita ini sama dengan sekolah Taruna Nusantara fasilitasnya, sama,” tambah dia.
    Meski fasilitasnya unggulan, ia menyebut Sekolah Rakyat tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademik.
    Sekolah Rakyat menyasar anak dari kelompok desil 1 dan desil 2.
    Desil 1 mencakup 10 persen rumah tangga termiskin secara nasional, sedangkan desil 2 mencakup 11–20 persen terendah.
    “Adik-adik kalau mau, orangtuanya mengizinkan, insya Allah nanti bergabung dengan Sekolah Rakyat,” kata Idit.
    Dia memastikan semua
    fasilitas Sekolah Rakyat
    tidak dipungut biaya kepada orangtua atau wali murid.
    “Jadi, semuanya difasilitasi, tidak ada iuran ini itu, tidak ada biaya ini itu,” ujar dia.
    Di sekolah asrama ini, orangtua murid juga tetap bisa menengok anaknya selama tidak mengganggu proses pembelajaran.
    Dia berharap para orangtua murid tenang karena anaknya akan dirawat dan dijamin mendapat pendidikan Sekolah Rakyat oleh pemerintah.
    “Insya Allah aman. Yang jamin pemerintah. Sekali lagi yang menjamin ini pemerintah. Pemerintah itu kayaknya kalau sampai bangkrut enggak mungkin ya,” tutur dia.
    Saat ditanya lebih jauh soal
    fasilitas unggulan
    di Sekolah Rakyat, Idit menjelaskan para siswa akan mendapat pakaian seragam, makanan, alat tulis, hingga makan tiga kali sehari secara gratis.
    “Bahkan akan disiapkan juga laptop untuk masing-masing siswa, makan, minum 3 kali sehari, diasramakan dengan fasilitas yang serba unggul, berstandar,” ucap dia.
    Fasilitas Sekolah Rakyat
    , kata dia, juga akan mempunyai laboratorium komputer, bahasa, biologi, hingga fisika.
    “Sudah pasti itu. Lab komputer disiapkan. Ada lab komputer, ada lab, kalau untuk SMA ada lab bahasanya, ada lab biologi, kimia, fisika, untuk SMA yang IPA,” beber dia.
    Diketahui, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun telah resmi menutup retreat kepala
    sekolah rakyat
    tahap yang diikuti 47 kepala sekolah di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
    “Jadi, untuk 14 Juli yang akan datang akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik,” ujar Gus Ipul,  saat ditemui usai acara di Pusdiklatbangprof, Sabtu.
    Ipul mengatakan, pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi.
    Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjut dia.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas Sekolah Rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan Sembako Rp 200 Ribu Masih Lanjut? Ini Jawabannya

    Bantuan Sembako Rp 200 Ribu Masih Lanjut? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan sejumlah paket stimulus kepada masyarakat untuk kuartal II 2025. Salah satu paket yang diberikan ialah kartu sembako Rp 200 ribu per bulan untuk Juni-Juli 2025. Paket ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi.

    Rencananya pemerintah akan menggelontorkan bantuan tersebut kepada 18,3 juta rakyat miskin yang sudah mulai dilakukan pada 5 Juni lalu. Lantas apakah program ini masih berlanjut?

    Mengutip keterangan dari situs Kementerian Sosial, Jumat (4/7/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa per 1 Juli 2025, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp6,19 triliun.

    Sementara sisa 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penyaluran tersebut belum terlaksana.

    Pertama, adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan.

    Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

    Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, faktor kedua penyebab keterlambatan pencairan bansos juga karena adanya 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening.

    Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan.

    Selanjutnya, keterlambatan pencairan ke beberapa KPM juga terjadi akibat adanya sejumlah rekening yang masih dianalisis PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran.

    Sementara itu, secara keseluruhan sudah lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta KPM). Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp 5,8 triliun. Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun.

    (hns/hns)

  • Kemensos Perkuat Kepala Sekolah Rakyat Lewat DNA ESQ

    Kemensos Perkuat Kepala Sekolah Rakyat Lewat DNA ESQ

    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) mengisi retreat Kepala Sekolah Rakyat dengan Talent DNA. Tujuannya, membekali para pemimpin sekolah dengan wawasan dan teknologi terkini dalam pengembangan potensi peserta didik.

    Dalam kegiatan ini, pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian memberikan pembekalan tentang pentingnya manajemen talenta berbasis Artificial Intelligence (AI).

    Menurut Ary, pendekatan pendidikan di Indonesia harus bergeser dari sekadar pengukuran IQ dan nilai akademis, menuju pemahaman mendalam terhadap potensi unik setiap anak.

    “Selama ini kita hanya mengukur IQ-nya berapa, sekolahnya bagaimana. Tapi dengan pendekatan ini, kita bisa menemukan siapa saja yang jenius di bidang apa,” kata Ary Ginanjar.

    Ary mengapresiasi Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo, yang diimplementasikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan tokoh pendidikan nasional  Moh. Nuh selaku Ketua Tim Formatur.

    “Sekolah Rakyat mengangkat derajat ekonomi, mental dan karakter serta daya saing. Melalui talent DNA ESQ, para kepala sekolah dapat memetakan talent peserta didik dengan baik sejak awal hingga mereka dewasa dan berkarya kelak,” kata Ary Ginanjar. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pembelajaran Sekolah Rakyat di 100 titik pertama dimulai pada 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai instrumen yang diperlukan termasuk pemetaan calon siswa.

    “Pak Nuh mengajak sahabatnya Pak Ary Ginanjar bertemu dengan untuk mendiskusikan beberapa hal,” kata Saifullah.

    Kemensos menggunakan aplikasi Manajemen Talenta untuk memetakan siswa berdasarkan potensi dan gaya belajar, karier dan jurusan, interaksi social, ekstrakurikuler, dukungan emosional, dan roadmap pembangunan.

    “Hari ini kita diskusi, dan alhamdulillah banyak sekali dari berbagai kalangan memberikan masukan,” jelas dia.

    Untuk itu, kata Ary Ginanjar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Talent DNA, sebuah tools berbasis kecerdasan buatan yang dapat memetakan gaya belajar, potensi alami, kecenderungan karier, hingga kebutuhan dukungan emosional tiap anak.

    “Setiap anak itu jenius. Kita sebagai pendidik adalah menemukannya dan menumbuhkannya. Langkah ini bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ary Ginanjar.

    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) mengisi retreat Kepala Sekolah Rakyat dengan Talent DNA. Tujuannya, membekali para pemimpin sekolah dengan wawasan dan teknologi terkini dalam pengembangan potensi peserta didik.
     
    Dalam kegiatan ini, pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian memberikan pembekalan tentang pentingnya manajemen talenta berbasis Artificial Intelligence (AI).
     
    Menurut Ary, pendekatan pendidikan di Indonesia harus bergeser dari sekadar pengukuran IQ dan nilai akademis, menuju pemahaman mendalam terhadap potensi unik setiap anak.

    “Selama ini kita hanya mengukur IQ-nya berapa, sekolahnya bagaimana. Tapi dengan pendekatan ini, kita bisa menemukan siapa saja yang jenius di bidang apa,” kata Ary Ginanjar.
     
    Ary mengapresiasi Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo, yang diimplementasikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan tokoh pendidikan nasional  Moh. Nuh selaku Ketua Tim Formatur.
     
    “Sekolah Rakyat mengangkat derajat ekonomi, mental dan karakter serta daya saing. Melalui talent DNA ESQ, para kepala sekolah dapat memetakan talent peserta didik dengan baik sejak awal hingga mereka dewasa dan berkarya kelak,” kata Ary Ginanjar. 
     
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pembelajaran Sekolah Rakyat di 100 titik pertama dimulai pada 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai instrumen yang diperlukan termasuk pemetaan calon siswa.
     
    “Pak Nuh mengajak sahabatnya Pak Ary Ginanjar bertemu dengan untuk mendiskusikan beberapa hal,” kata Saifullah.
     
    Kemensos menggunakan aplikasi Manajemen Talenta untuk memetakan siswa berdasarkan potensi dan gaya belajar, karier dan jurusan, interaksi social, ekstrakurikuler, dukungan emosional, dan roadmap pembangunan.
     
    “Hari ini kita diskusi, dan alhamdulillah banyak sekali dari berbagai kalangan memberikan masukan,” jelas dia.
     
    Untuk itu, kata Ary Ginanjar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Talent DNA, sebuah tools berbasis kecerdasan buatan yang dapat memetakan gaya belajar, potensi alami, kecenderungan karier, hingga kebutuhan dukungan emosional tiap anak.
     
    “Setiap anak itu jenius. Kita sebagai pendidik adalah menemukannya dan menumbuhkannya. Langkah ini bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ary Ginanjar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)