Mensos: Kekuatan Negara Terbatas, Semua Pihak Bisa Dukung Jaminan Sosial
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa peran serta berbagai pihak dalam menghadirkan layanan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan karena sumber daya pemerintah terbatas.
“Begitu banyak masyarakat membutuhkan bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, tapi sangat terbatas kekuatan negara untuk bisa menyediakan layanan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul dalam acara Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Maka, semua pihak diperbolehkan berperan dalam membantu penyelenggaraan jaminan sosial.
Mensos mengatakan ada tantangan dalam upaya menghadirkan tata kelola, kolaborasi, dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Untuk itu, Kementerian Sosial juga memiliki program untuk kelompok rentan, di antaranya memberikan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan memastikan anak disabilitas terdata dalam data Nasional Penyandang Disabilitas.
“Melalui Kartu Penyandang Disabilitas, mereka akan mendapatkan akses prioritas terhadap berbagai program dan layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan inklusif,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa kaum difabel perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
“Setiap anak belum tentu bisa menjamin penyelenggaraan kesejahteraannya sendiri, maka orang tua, lingkungan, dan negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan anak,” lanjutnya.
Dia mengatakan, dalam Asta Cita Presiden juga disinggung bahwa penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
“Ada peran negara dan juga ada peran masyarakat. Bagian dari peran serta masyarakat sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial diharapkan mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Saifullah Yusuf
-
/data/photo/2025/08/06/689351f1efa63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos: Kekuatan Negara Terbatas, Semua Pihak Bisa Dukung Jaminan Sosial Nasional 7 Agustus 2025
-

Seskab Teddy jadi moderator Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Prabowo
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk memandu jalannya laporan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan pantauan ANTARA dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, penunjukan dilakukan setelah Presiden Prabowo membuka sidang dan menyampaikan agar sejumlah menteri yang menangani sektor prioritas memberikan laporan mengenai kondisi terkini di bidang masing-masing.
Presiden meminta agar laporan difokuskan pada sektor pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, serta perumahan.
“Saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Seskab Teddy kemudian mengatur urutan laporan kementerian yang dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, diikuti oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Selanjutnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
“Dipersilakan untuk Ibu Menteri Keuangan,” ujar Seskab Teddy.
Namun, sebelum Sri Mulyani melaporkan mengenai rancangan APBN 2026 kepada Presiden, agenda Sidang Kabinet Paripurna lanjut digelar tertutup.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.
Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.
“Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, guna menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.
Sidang kabinet tersebut dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.
“Ini rapat persiapan 17 Agustus. Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai persiapan 17 Agustus. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR sebagai rangkaian 17-an,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditanya tentang agenda Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini.
Situasi di pintu pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa menteri yang telah tiba, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Risan Roeslani, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.
Disusul kemudian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Para pejabat berpakaian jas serta kemeja putih langsung menuju ruang sidang usai turun dari kendaraan dinasnya.
Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan akan menyoroti berbagai persiapan, mulai dari teknis penyelenggaraan upacara kenegaraan, peluncuran program unggulan kemerdekaan, hingga penajaman pesan-pesan kebangsaan yang akan disampaikan kepada publik.
Selain itu, rapat kabinet juga direncanakan membahas arah kebijakan komunikasi publik pemerintah selama bulan kemerdekaan, termasuk tema besar yang akan diangkat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.
Hingga berita ini diturunkan, sidang kabinet sedang dipersiapkan untuk digelar mulai pukul 14.00 WIB secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin tiga kali Sidang Kabinet Paripurna, masing-masing pada 21 Januari dalam rangka mengevaluasi 100 hari pemerintahan dengan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Berikutnya, pada 21 Maret yang digelar mendadak, membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dan dihadiri oleh seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemangku kebijakan strategis lainnya.
Terakhir, pada 5 Mei untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak pelantikan, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Cek Kesehatan Gratis Awali MPLS Sekolah Rakyat di Gresik
Jakarta –
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik. Kegiatan ini berlangsung di UPT SMPN 30 Gresik, Jawa Timur.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembukaan Sekolah Rakyat di 37 titik tambahan berjalan lancar.
“Saya dan Pak Wamen terus berkeliling ke titik-titik Sekolah Rakyat. Pagi tadi di Lamongan, sekarang di Gresik. Kami ingin memastikan penyelenggaraannya berjalan lancar berkat dukungan semua pihak, seperti yang terlihat di Gresik ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).
Peluncuran 37 titik Sekolah Rakyat ini merupakan tambahan dari 63 Sekolah Rakyat yang lebih dulu diluncurkan pada pertengahan Juli lalu, seluruhnya diawali dengan kegiatan MPLS.
Sama seperti di Sekolah Rakyat lainnya, MPLS di SRMA 37 Gresik juga diawali pemeriksaan kesehatan siswa, baik fisik maupun mental. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai miniatur pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terstruktur. Oleh karena itu, siswa menerima fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan pemenuhan kebutuhan gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, setiap siswa juga akan mendapat laptop dan delapan set seragam lengkap yang saat ini masih dalam proses pengadaan dan ditargetkan dibagikan pada akhir September 2025.
Tidak hanya untuk anak-anak, orang tua siswa pun mendapat akses ke program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
“Anaknya sekolah, orang tuanya kita latih dan berdayakan agar bisa membuka usaha atau bekerja. Bahkan rumahnya juga kita bantu. Ini bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” tutur Gus Ipul.
Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi keluarga, para orang tua siswa juga menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, yang menampung dan memasarkan hasil program pemberdayaan. Mereka juga ditetapkan sebagai sasaran program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan masuk dalam program nasional 3 juta rumah.
Gus Ipul pun menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya Sekolah Rakyat, terutama Bupati Gresik yang menginisiasi usulan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemensos dan Kementerian PU.
“Setelah PU menyatakan layak, kami mulai rekrutmen guru dan siswa. Seleksi guru dipimpin Dinas Pendidikan, kurikulumnya juga disusun bersama Dinas Pendidikan. Ini kerja gotong royong,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program, termasuk mendampingi lulusan Sekolah Rakyat agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan akademi kedinasan seperti Akmil.
Sekolah Rakyat di Gresik dinilai menjadi bukti nyata bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu kolaborasi menyeluruh yang menyentuh seluruh anggota keluarga-dari anak-anak hingga orang tuanya.
(akn/ega)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4271524/original/010300100_1671859069-nindya.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya ke Istana Negara, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, akan ada pembahasan terkait Sekolah Rakyat.
“Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan Pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menteri lainnya yang tampak hadir memenuhi panggilan Prabowo antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.
Sekolah Rakyat yang diinginkan Prabowo sendiri berbentuk Boarding School dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Peruntukannya pun bagi anak-anak dari masyarakat tidak mampu yang nantinya mendapatkan pembiayaan mencakup makan dan perlengkapan.
“Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito.
“Nah kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu, kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus,” sambung dia.
-
/data/photo/2025/08/04/6890bd9172f23.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali
Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
Gus Ipul
) menegaskan akan mengevaluasi pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat setiap lima tahun sekali.
Sebab menurutnya,
bansos
bukan program bantuan seumur hidup, melainkan bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum diarahkan menuju pemberdayaan.
“Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025).
“Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan seenaknya.
Misalnya, bantuan Rp 750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil digunakan untuk asupan gizi, atau bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lansia, dan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing.
“Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengutarakan keprihatinannya terkait temuan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, di mana sekitar 300.000 di antaranya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sebanyak 230.000 sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.
Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bekerja sama dengan BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru dari BPS akan menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.
“Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh pilar sosial harus terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



