Tag: Saifullah Yusuf

  • Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025, Cek Apakah Namamu Masih Ada!

    Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025, Cek Apakah Namamu Masih Ada!

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut cara cek daftar penerima bantuan sosial (bansos) terbaru 2025.

    Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembaruan data penerima bansos agar lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena banyak rekening penerima bansos terindikasi dengan judi online (judol).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, setidaknya terdapat kasus 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi sebagai pemain judol.

    “Tindakannya macam-macam, bisa disanksi, bisa enggak dapat lagi. Bisa juga dia mungkin untuk sementara di-blacklist, macam-macam itu yang kita lakukan nanti,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Meski begitu, lanjutnya, Kemensos masih mengecek dulu dan terus berkonsultasi dengan PPATK sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

    “Kita lihat sekarang ini mereka benar-benar main apa enggak. Ini dimanfaatkan untuk mereka sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dia itu sendiri apa bagian dari jaringan. Jadi kita masih banyak yang akan konsultasi lagi dengan PPATK,” ujarnya.

    Nah, berikut ini cara cek apakah nama anda masih termasuk dalam penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah saat ini.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi

    Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” di Google Play Store/Apple App Store dan unduh aplikasinya
    Jika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, buat akun dengan memasukkan nomor KTP (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, nomor HP aktif, email aktif, foto KTP dan swafoto
    Setelah mendaftar, Anda akan diminta melakukan verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP
    Masuk ke aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat
    Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan wilayah dan nama sesuai KTP
    Aplikasi akan menampilkan apakah Anda termasuk penerima Bansos PKH 2025

    Itulah 2 cara cek nama penerima bansos terbaru pada 2025.

  • Sekolah Rakyat, Revolusi Duafa Pasukan Thariq bin Ziyad

    Sekolah Rakyat, Revolusi Duafa Pasukan Thariq bin Ziyad

    Jakarta – Tanggal 14 Juli 2025, sebuah gerakan senyap merayap di 63 titik di sejumlah daerah di Tanah Air. Laksana titik api membara yang membakar barisan bukit jerami. Asap putih pembakaran muncul tipis-tipis. Isyarat genderang revolusi jiwa tengah bergolak dari kedalaman nurani yang meronta. Dari gejolak jiwa yang datang menyambut tantangan masa depan. Bagaikan gelegak jiwa Panglima Perang Thariq Bin Ziyad saat pertama menjejak semenanjung Iberia.

    Gejolak jiwa setelah ia memerintahkan segenap pasukannya membakar kapal-kapal perang yang membawa mereka dari Maroko menuju Isbania. “Wahai pasukanku! Ke manakah kalian hendak melarikan diri? Musuh di depanmu dan lautan ganas di belakang siap menelan? Demi Allah! Tak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati. Timbanglah situasi kalian saat ini; berdiri di sini bagai anak-anak yatim yang terlontar ke dunia!”

    “Di depan sana, kalian akan segera bertemu musuh yang kuat. Mengepung kalian dari segala penjuru bagaikan gelombang samudera yang bergejolak. Maka buanglah segala ketakutan dari hati kalian. Percayalah, kemenangan akan menjadi milik kita dan percayalah musuh-musuh tak akan mampu bertahan menghadapi serangan kita. Jika aku terbunuh sebelum mendekati (Roderick, Raja Isbania), maka jangan kalian bersusah hati karena diriku!”

    “Tetaplah bertempur seolah aku masih hidup di tengah kalian. Sebab, musuh-musuh kita akan langsung kehilangan daya dan perlawanan saat melihat raja mereka jatuh. Mereka pastilah akan lari kocar-kacir. Namun jika aku terbunuh setelah kita berhasil menewaskan raja mereka itu, (maka) tunjuklah seseorang di antara kalian, yang di dalam dirinya terdapat jiwa keberanian dan kecakapan pengalaman, mampu memimpin kalian dalam situasi genting ini,” seru Thariq.

    Pasukan Duafa

    Barisan muda kaum duafa itu jumlahnya ribuan. Menyebar di seluruh Indonesia. Bergerak dengan kaki penuh energi. Pergi dengan tangan tergenggam. Pergi dengan dada mengembang. Berteriak dengan lantang, suaranya bertenaga. Dilepas bersama gelombang doa. Diharap kembali penuh kemenangan. Kembali dengan semangat baru, jiwa baru, dan penuh percaya diri. Kembali lewat peta jalan hidup baru. Peta yang mampu menaklukkan badai kehidupan.

    Laskar duafa muda yang lahir dari keluasan hati orang tua yang tiada memiliki tanah selain tanah Tuhan. Orang tua yang keringatnya asin akibat tiada hari tanpa berenang di lautan kehidupan nan garang. Orang tua yang tulang dan otot-ototnya mengeras akibat melawan terjangan angin malam nan kejam. Orang tua yang ujian hidupnya tak pernah ada dalam pelajaran di sekolah manapun. Orang tua yang lupa cara menanyakan nasib kepada Mikail.

    Tanggal 14 Juli 2025, semangat juang Thariq Bin Ziyad seperti muncul kembali di langit Nusantara. Seorang jenderal dari Dinasti Umayyah, yang memimpin penaklukan Andalusia pada tahun 711 M. Ia dikenal karena keberanian, strategi militer, dan pidatonya yang membakar semangat juang pasukan sebelum pertempuran. Penaklukan ini menandai awal dari periode kekuasaan Islam yang berlangsung selama berabad-abad di Semenanjung Iberia. Kini Thariq di sini.

    Suaranya menggelegar, bak membakar kesadaran kita. Menggugah anak-anak Indonesia yang sekian tahun hidup dalam batin terkungkung. Terkungkung akibat jalan hidup yang terlalu terjal untuk batas kemampuan mereka. Kini, melalui gagasan Presiden Prabowo Subianto, suara Thariq Bin Ziyad, datang lagi menyemangati pasukan yang tak punya pilihan selain maju. Menoleh ke belakang, hanya akan melihat masa lalu yang mengintai dan siap menerkam.

    Wong Cilik

    Dengan menyitir pernyataan mantan gubernur Jawa Timur, Mohammad Noer soal kaum duafa, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, sering mengutipnya bak sebuah mantra. “Agawe Wong Cilik Melu Gemuyu.” (membuat rakyat kecil ikut tertawa). Ungkapan ini disampaikan di SU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maret 1973, sebagai Ketua Fraksi Utusan Daerah. Sejak itu ia sering disebut dengan “gubernurnya rakyat kecil”. Ia akrab disapa dengan Cak Noer.

    Dengan redaksi yang lebih sederhana, Presiden Prabowo Subianto mengutip pernyataan itu saat pelantikan dirinya, 20 Oktober 2024 lalu. “Wong cilik iso gemuyu.” Dan empat kata ini juga yang selalu menjadi pengantar setiap kali Mensos menjelaskan bisnis proses serta tugas dan fungsi Kemensos lewat konsep “12 PAS”. Kelompok sasaran utama kesejahteraan sosial. Kelompok ini meliputi semua lapisan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

    “Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran,” begitu sering disitir para guru. Namun begitu, semua orang paham bahwa kefakiran adalah perantara yang dikirim Tuhan agar bisa menjadikannya ladang beramal saleh. Ke mana pun pergi, semua perangkat dan aparatur negara, dan terutama Kementerian Sosial, membawa misi perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. “Jangan pernah abai terhadap tugas dan fungsi ini.”

    Sejak 14 Juli 2025 lalu, misi dipertajam pendekatannya. Didekatkan langsung ke jantung permasalahan. Permasalahan kemiskinan yang akut. Laksana gelegar suara Thariq Bin Ziyab, kini teriakan para Kepala Sekolah yang telah menjalani masa retreat, para guru yang sudah menerima materi pelajaran khas, para tenaga kependidikan yang telah dilatih khusus, para siswa yang terpilih karena tekad ingin mendobrak kebekuan nasib, berbaiat tak kan mundur walau selangkah.

    Doa dalam Diam

    Hari itu, Senin 14 Juli 2025, Pelan tapi pasti. Derap langkah kaki dan batin ribuan duafa muda. Atas dasar niat yang kuat, tekad yang menjulang, semangat yang bergelora, memancangkan tiang nasib di masa depan. Mereka bersiap menyeberangi sungai kehidupan yang curam. Menuju Sekolah Rakyat. Sungai yang belum ditaklukkan. Satu yang pasti, diam-diam dari pelosok negeri, ada doa bersama yang mengalir deras, sederas gelombang elektromagnetik.

    Doa para orang tua, doa para handai taulan, doa para tetangga, doa para guru, doa seluruh anak bangsa, turut serta melepas laskar duafa bak Thariq melepas pasukannya ke medan tempur. Hari itu, bangsa Indonesia bersatu dalam doa demi Sekolah Rakyat. “Duhai Tuhan! Menyayangi fakir miskin adalah titah-Mu. Kuatkan kami untuk membersamai mereka. Kuatkan anak-anak kami. Kuatkan kami dalam segala keadaan. Kuatkan bangsa kami di saat belajar patuh dan taat pada firman-Mu.”

    Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial RI

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita Adit Pilih Jaga Palang Kereta untuk Sambung Hidup, Tolak Ikut Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juli 2025

    Cerita Adit Pilih Jaga Palang Kereta untuk Sambung Hidup, Tolak Ikut Sekolah Rakyat Megapolitan 16 Juli 2025

    Cerita Adit Pilih Jaga Palang Kereta untuk Sambung Hidup, Tolak Ikut Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama yang membuat sejumlah anak di Jakarta
    putus sekolah
    .
    Ketiadaan biaya pada akhirnya membuat sejumlah anak terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti yang dialami Aditya (16), warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Aditya sudah menjadi tulang punggung bagi keluarganya.
    “Aku terakhir sekolah di Palembang pas sekolah dasar, setelah itu aku tidak sekolah karena enggak ada biaya,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    di area Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
    Kini, Aditya harus membantu kedua orangtuanya untuk menutupi kebutuhan hidup dan membayar utang keluarga.
    Setiap hari, ia berjaga di sebuah palang pintu rel kereta api tanpa pembatas, menjaga kendaraan yang melintas agar tetap aman.
    Ia mengungkapkan bahwa keluarganya tengah terlilit utang, termasuk untuk membayar biaya kontrakan yang mereka tinggali.
    “Parkir aja Bang setiap hari, ini kan relnya enggak ada pembatasnya. Jadi saya yang berjaga di sini, dan uangnya dikumpulkan untuk sehari-hari dan bayar hutang,” imbuhnya.
    Meski telah memikul beban besar sejak muda, Aditya tetap semangat untuk membahagiakan keluarganya.
     
    Namun, ketika ditanya apakah ingin melanjutkan pendidikan melalui
    Sekolah Rakyat
    , ia menolak. Meski program itu gratis, ia lebih memilih bekerja demi kelangsungan hidup keluarganya.
    “Enggak mau, mau cari duit aja, karena buat bayar hutang,” kata dia.
    Aditya bercerita bahwa ia sudah mulai bekerja sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB.
    Dari hasil kerja tersebut, ia mendapatkan uang yang jumlahnya tak selalu menentu.
    “Enggak tentu (uang yang didapat), terkadang sehari bisa Rp 60 ribu, terkadang bisa RP 30 ribu, tapi kan itu lumayan,” ungkap dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat adalah program pemerintah yang hadir sebagai upaya mengedepankan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
    Program tersebut diselenggarakan oleh pemerintah bukan untuk memperlihatkan adanya kesenjangan sosial.
    “Sekolah Rakyat mengedepankan kesetaraan kesempatan, bukan kesenjangan sosial. Sekolah Rakyat menumbuhkan solidaritas, bukan kompetisi yang timpang,” ujar Gus Ipul dalam sambutan Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (14/7/2025).
    Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Ia yakin, Sekolah Rakyat dapat menghasilkan anak-anak cerdas yang tidak kalah hebatnya dengan anak-anak dari sekolah umum.
    “Untuk menjalin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan,” ujar Gus Ipul.
    Pada Senin (14/7/2025), pemerintah resmi memulai operasi Sekolah Rakyat di 63 titik dengan peserta didik mencapai 6.130 siswa.
    Targetnya, total 100 titik Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, di mana 37 titik tambahan dijadwalkan akan dibuka pada akhir Juli 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

    Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai sebagai keluarga mampu.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak delapan juta orang dikeluarkan dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    “Dalam rangka (penyaluran) bansos tepat sasaran, delapan juta lebih dinonaktifkan dari penerima bantuan iuran ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI membahas data PBI JKN berdasarkan DTSEN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7), dikutip dari Antaranews.

    Sehingga setelah dicoret, nama-nama tersebut tidak berhak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah.

    Menurut dia, pencoretan data penerima PBI ini merupakan implementasi dari diterapkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    DTSEN tersebut digunakan sebagai panduan data penyaluran bansos karena penyaluran bansos selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran.

    Nah, berikut ini cara cek apakah nama anda masih termasuk dalam penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah saat ini.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi

    Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” di Google Play Store/Apple App Store dan unduh aplikasinya
    Jika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, buat akun dengan memasukkan nomor KTP (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, nomor HP aktif, email aktif, foto KTP dan swafoto
    Setelah mendaftar, Anda akan diminta melakukan verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP
    Masuk ke aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat
    Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan wilayah dan nama sesuai KTP
    Aplikasi akan menampilkan apakah Anda termasuk penerima Bansos PKH 2025

    Itulah 2 cara cek nama penerima bansos terbaru pada 2025.

  • Dicecar DPR Soal 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Jawab Kepala BPS!

    Dicecar DPR Soal 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Jawab Kepala BPS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengatakan bahwa DTSEN adalah integrasi data pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

    “Adanya integrasi pertama kali Indonesia punya data terintegrasi,” ucapnya.

    Sehingga ia mengatakan bahwa ada proses transisi sehingga akan menjadi pembelajaran ke depan. Ia mengatakan demikian setelah anggota mencecar adanya sekitar 7 juta data yang keluar dari daftar penerima PBI.

    “Bapak ibu kita perhatikan 7 juta itu, 5 juta status NIK tidak aktif. Kami saling melakukan perapihan data kementerian dan lekukan koherensi data kementerian,” katanya.

    “Ini tentunya sepakat dengan dukcapil NIK tidak aktif orang itu tidak ada di DTSEN ini merupakan proses melakukan rekon dan perapihan agar sinkron dan koheren,” sambungnya.

    Ia juga mengatakan dalam proses transisi penyatuan data BPS melakukan berbagai kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

    “Kami kolaborasi dengan Kemendagri sejak awal melakukan integrasi data jadi DTSN. Kolaborasi erat dengan Mensos dan Menteri Bappenas PBI. Kami sepakat duduk bareng Menkes dan Mendagri dan juga Mensos dan BPJS untuk rekon memetakan yang 7 juta,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan bahwa ada konsekuensi dari penyatuan data DTSEN yakni adanya sejumlah sekitar 8.261.801 dikeluarkan dari penerima PBI karena berada di luar DTSEN.

    “Mereka yang berada di luar DTSEN sejumlah 5.090.334. mereka yang berada pada desil 6-10 dan tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejumlah 2.306.943,” ucapnya saat raker dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bandel Bansos Dipakai Judol, Namanya Bakal Ditendang dari Daftar Penerima!

    Bandel Bansos Dipakai Judol, Namanya Bakal Ditendang dari Daftar Penerima!

    Jakarta – Pemerintah bakal mengevaluasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, sejumlah nama bisa didepak dari daftar penerima bansos, lalu yang lainnya bisa dimasukkan ke daftar nama penerima.

    Beberapa kategori yang bakal didepak antara lain oknum yang menggunakan dana bansos untuk bermain judi online (judol). Tak hanya itu, masyarakat yang sudah naik kelas juga dikeluarkan dari daftar penerima bansos.

    “Penerima bansos bisa berubah, termasuk PBI (Penerima Bantuan Iuran BPJS) Kesehatan, selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikannya. Siapa yang keluar ,yang inclusion error yang masuk data negative list, yang bansosnya disalahgunakan seperti judol misalnya, yang mungkin sudah sejahtera atau atau naik kelas,” kata Gus Ipul dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Mereka akan digantikan oleh nama-nama yang selama ini tidak mendapatkan bansos padahal seharusnya berhak menerima sesuai kriteria yang berlangsung. Menurut Gus Ipul, hal penyesuaian ini merupakan konsekuensi dari penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN).

    Konsekuensi lainnya adalah adanya pemeringkatan dari desil 1 sampai desil 10. Lewat desil, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan, yakni paling miskin desil 1, sementara paling kaya desil 10.

    “Apa yang terjadi di sana, pertama dinamis pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data. Dengan adanya pemutakhiran itu ada inclusion error, mereka yang seharusnya tidak menerima bansos, tetapi menerima. Ada juga yang exclusion error, mereka yang seharusnya menerima Bansos, namun tidak menerima Bansos,” bebernya.

    Menurutnya data-data tersebut sangat dinamis dan terus berubah setiap hari, sesuai dengan kondisi di masyarakat. Misalnya, bertambahnya jumlah kelahiran, kematian, masyarakat yang pindah domisili dan lain-lain.

    Konsekuensi ketiga adalah kuota penerima bansos daerah yang berubah. Namun, Gus Ipul menegaskan kuota bansos nasional tidak akan berubah.

    “Ada 10 juta KPM untuk PKH, ada 18,3 juta KPM untuk sembako, dan 96,8 juta Jiwa PBI untuk jaminan kesehatan, jadi kuotanya tidak berubah,” tuturnya.

    Hanya saja distribusi kuota penerima bansos daerah berubah mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah. Intinya semakin banyak penduduk miskin maka semakin banyak pula kuota bansosnya.

    “Kemudian daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, sementara daerah yang over kuota akan berkurang, ini yang mungkin perlu kami Informasikan di awal sebagai hal yang mungkin baru,” tutupnya.

    Lihat juga Video Mensos Masih Dalami Kasus Penerima Bansos yang Terlibat Judol-Terorisme

    (ily/fdl)

  • Bansos Rp 500 Triliun Bocor! Sebanyak Ini yang Salah Sasaran

    Bansos Rp 500 Triliun Bocor! Sebanyak Ini yang Salah Sasaran

    Jakarta

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap besarnya angka salah sasaran pada program bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Program yang dimaksud mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) hingga bansos lainnya.

    Anggaran bansos dan subsidi tahun ini diketahui mencapai Rp 504,7 triliun. Sayangnya banyak program yang dicanangkan pemerintah justru salah sasaran dan mengalir ke pihak yang tidak berhak.

    “Bantuan sosial yang besarannya Rp 500 triliun lebih besar juga ya, Rp 500 triliun lebih, di situ jelas untuk PKH dan Sembako, untuk PIP, untuk Gas 3 kg, BBM, listrik Bantuan Sosial lainnya termasuk PBI,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).

    “Nah ini yang menarik, ditengarai untuk PKH dan Sembako misalnya itu 45% mistargeted atau salah sasaran. Jadi hampir bantuan sosial dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran,” tambah Gus Ipul.

    Dari data yang dipaparkan, anggaran untuk PKH dan Sembako adalah Rp 78 triliun, namun 45% salah sasaran. Kemudian anggaran PIP adalah Rp 13,4 triliun, tapi 43% salah sasaran.

    Pemerintah juga menganggarkan Rp 87,6 triliun untuk subsidi LPG 3 kg namun 60,6% di antaranya salah sasaran. Sementara 58,6% dari total subsidi listrik yang sebesar Rp 90,2 triliun salah sasaran. Begitu juga dengan bansos dan subsidi lainnya senilai Rp 207,8 triliun, 40% di antaranya salah sasaran.

    Karena alasan itu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN). Nantinya akan ada satu data terpadu supaya penyaluran program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

    “Ini adalah suatu sejarah baru buat Indonesia, di mana kita diwajibkan, baik itu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah Menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya sumber untuk melaksanakan program-program pembangunan,” tutupnya.

    Potensi efisiensi jika subsidi dan bansos tepat sasaran diprediksi mencapai Rp 101 triliun sampai Rp 127 triliun. Potensi ini berasal dari efisiensi pada program-program bantuan sosial yang saat ini berjalan.

    (ily/fdl)

  • Menkes Buka-bukaan Banyak Orang Kaya Terdaftar Jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

    Menkes Buka-bukaan Banyak Orang Kaya Terdaftar Jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti banyaknya peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan status ekonomi alias salah sasaran terutama di DKI Jakarta. Hal ini kembali disorot menyusul gaduh pemerintah menonaktifkan sekitar 7 juta peserta PBI pasca dilakukan verifikasi data bersama antar lembaga dan kementerian.

    Budi mengaku, nihil rekonsiliasi data antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, juga Kementerian Dalam Negeri.

    “Memang karena berbeda-beda juga datanya, pemerintah daerah juga masih berbeda,” beber Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7/2025).

    “Jadi jangan sampai seperti yang sempat ramai kemarin. Sekjen saya juga dibayarin PBPU-nya, di DKI, kan itu data ada semua di DKI, dan orang-orang yang lebih kaya dari Pak Kunta (Sekjen) juga dibayarin,” sorotnya.

    Karenanya, pemerintah ke depan melakukan pemutakhiran untuk satu data dari seluruh kementerian dan lembaga, seluruhnya berada di Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menghindari salah sasaran penerima PBI.

    PBI tercatat sebagai jumlah kunjungan layanan terbanyak di fasilitas kesehatan, setelah pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri. Total hingga Mei 2025 tercatat sebanyak 30 juta kunjungan.

    “Sekali lagi, data PBI di kita nggak pernah tau mana yang benar dan yang nggak, antara datanya Kemensos, Kemenkes, data Dukcapil, itu nggak pernah sama sudah puluhan tahun,” titir dia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pihaknya bertahap melalukan realokasi peserta PBI. Belakangan mulai teejadi perbaikan proporsi PBI pada angka kemiskinan daerah.

    Ia mencontohkan salah satu redistribusi alokasi PBI yang sudah dilakukan per Juni 2025. Misalnya di Kabupaten Jombang, total penduduk miskin sebanyak 110.570 warga dengan kuota ideal PBI 424 ribu.

    Setelah dilakukan realokasi, jumlah peserta PBI di sana dikurangi sebanyak 6.803 lantaran tercatat ada lebih dari 33 ribu pemberian salah sasaran.

    Meski begitu, bagi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan tetapi baru menyadari dinonaktifkan sebagai peserta PBI, bisa melakukan reaktivasi dengan syarat tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin.

    Berikut caranya:

    – Masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Mei 2025
    – Mengikuti verifikasi di lapangan dan dinyatakan termasuk kategori miskin dan rentan miskin
    – Memiliki kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

    Peserta diimbau untuk melapor ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Setelah melewati tahap tersebut, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta ke Kementerian Sosial, untuk melakukan verifikasi status peserta.

    Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

    (naf/kna)

  • 13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat atas antusiasme dalam mendukung penyelenggaraan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. 

    “Luar biasa itu 1.000 siswa lebih. Jawa Barat luar biasa, terima kasih,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

    Saifullah mengatakan, Kemensos akan bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

    “Tentu nanti secara bertahap kita akan realisasikan dengan bergandeng tangan Kementerian Sosial bersama Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tutur Saifullah.

    Penulis: Arby Salim

    Perasaan Jokowi Menikahkan Anak Bungsu

  • Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengemukakan, masa pengenalan atau orientasi siswa Sekolah Rakyat membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Waktu tersebut lebih lama dari sekolah-sekolah umum karena seluruh tenaga kependidikan dan siswa benar-benar baru.

    “Kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru, kalau ini semua baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu, waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya lima hari, kita bisa 15 hari atau dua minggu,” kata Saifullah Yusuf di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Ia menjelaskan, setelah orientasi, siswa baru akan memasuki masa matrikulasi karena tidak ada tes akademik. Pada tahap ini, para siswa akan mendapatkan sosialisasi tentang proses pembelajaran.

    “Karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi dan adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar-mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan, dan lain-lainnya sama,” ujar dia.

    Mensos juga menegaskan, untuk memastikan tidak ada perundungan atau bullying, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

    “Tidak ada bullying. Harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluannya, kita kerja sama dengan Kementerian PPPA juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi,” tuturnya.