Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Ada Penerima Bansos Melakukan Transaksi Judi Online Sampai Rp3 Miliar

    Ada Penerima Bansos Melakukan Transaksi Judi Online Sampai Rp3 Miliar

    GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap penerima bantuan sosial (bansos) melakukan transaksi judi online (judol) mencapai Rp3 miliar. Hal itu terdeteksi dari rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).

    Temuan ini merupakan hasil koordinasi Kementerian Sosial yang mengirimkan data penerima bansos ke PPATK. PPATK melakukan pengecekan terhadap 32.055.168 KPM yang pernah atau sedang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    PPATK mendeteksi sebanyak 656.543 KPM terindikasi judi online. Kemensos pun kembali memadankan data itu dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda pada DTSEN dengan status terindikasi terlibat judi online,” terangnya.

    Gus Ipul mengatakan, Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengidentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik. Kemensos juga langsung melaporkan temuan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini dalam rangka bansos tepat sasaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” katanya.

    Dirinya juga berpesan agar bantuan sosial digunakan untuk keperluan yang tepat. Ia berharap penerima bansos tidak menggunakan uang untuk hal cuma-cuma.

    “Bansos itu jelas peruntukannya. Tidak boleh digunakan untuk membeli hal-hal di luar peruntukannya. Misalnya untuk asupan bayi, penyandang disabilitas, untuk lansia, asupan ibu hamil, ongkos anak sekolah. Jadi, sudah jelas peruntukannya. Tidak diberikan cuma-cuma,” kata dia.

    Dirinya juga mengungkap Presiden Prabowo memberikan penebalan bansos yang dilakukan khusus untuk Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp600 ribu, mendapatkan dukungan tambahan sebanyak Rp200 ribu untuk 2 bulan.

    “Artinya 18 juta lebih KPM menerima Rp1 juta di triwulan kedua,” tandasnya.

  • Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos

    Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos

    Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengevaluasi 603.999 penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi
    online
    .
    Temuan itu didapat berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) yang memadankan data penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, dari 603.999 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi, sebanyak 228.048 KPM sudah tidak lagi menerima bansos pada triwulan kedua 2025. Sementara, 375.951 lainnya masih dalam proses evaluasi untuk penyaluran bansos triwulan ketiga.
    “Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi
    online
    , ada 228.048 KPM yang saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua. Sisanya masih kami evaluasi,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/7/2025).
    Temuan tersebut bermula saat Kemensos menyerahkan data lebih dari 32 juta KPM, baik yang sedang maupun pernah menerima bansos
    Program Keluarga Harapan
    (PKH) dan
    sembako
    , kepada PPATK untuk dipadankan dengan aktivitas finansial yang mencurigakan. Hasilnya, PPATK mengidentifikasi 656.543 KPM yang terindikasi terlibat dalam praktik judi
    online.
    Setelah dipadankan kembali melalui sistem Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN), jumlahnya mengerucut menjadi 603.999 KPM.
    “Data tersebut sudah kami tandai dalam sistem DTSEN sebagai terindikasi judi
    online
    ,” jelas Gus Ipul.
    Ia menambahkan, jumlah transaksi yang terpantau cukup bervariasi. Transaksi tertinggi mencapai lebih dari Rp 3 miliar, sedangkan yang terendah hanya Rp 1.000. Jika dirata-ratakan, nominal depositnya sekitar Rp 2 juta.
    Gus Ipul sendiri memastikan bahwa pihaknya secara konsisten berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami dan menganalisis temuan tersebut.
    “Kami akan menyerahkan seluruh NIK yang pernah atau sedang menerima bansos kepada PPATK, tentunya atas izin Presiden. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” ujarnya.
    Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya.
    Bansos
    sejatinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti asupan bayi, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan biaya pendidikan anak.
    Ia menyayangkan jika ada penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas seperti
    judi online
    .
    “Sangat disayangkan. Masih banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.
    Meski begitu, ia memastikan bahwa temuan ini tidak akan berdampak pada pengurangan kuota bansos. Bahkan, pemerintah justru memperluas cakupan penerima dengan melakukan penebalan bantuan untuk lebih dari 18 juta KPM.
    “Tidak ada pengurangan kuota. Bahkan, Presiden memberikan penebalan bansos untuk bulan Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp 600.000, mendapat tambahan Rp 200.000 sehingga totalnya menjadi Rp 1 juta di triwulan kedua,” ungkapnya.
    Terkait evaluasi lanjutan, Gus Ipul mengatakan bahwa bansos yang dicabut akan dialihkan kepada masyarakat berhak yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 DTSEN. Namun, bagi masyarakat yang merasa keberatan, pihak Kemensos membuka ruang pengaduan.
    “Silakan lapor jika ada keberatan dengan disertai bukti dan data lengkap. Nantinya akan kami verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ),” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengurus Provinsi Inginkan Budi Djiwandono Jadi Ketua Umum Karang Taruna – Page 3

    Pengurus Provinsi Inginkan Budi Djiwandono Jadi Ketua Umum Karang Taruna – Page 3

    Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengatakan telah berdiskusi dengan para pengurus Karang Taruna agar ke depan terwujud langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di antaranya lewat berbagai aktivitas Karang Taruna di desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan pusat.

    “Kita tahu Karang taruna telah banyak peran dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini adalah Langkah yang patut diteruskan dan ke depan perlu mempertajam program-program, langkah-langkah agar sesuai dengan misinya Bapak Presiden Prabowo,” katanya.

    Gus Ipul berterima kasih kepada Karang Taruna yang berkomitmen mengiringi program pemerintah lewat pemberdayaan pemuda di tingkat desa yang fokus dan peduli pada lingkungan dan bencana. Ia juga mendorong hadirnya pengusaha muda.

    “Ternyata juga banyak Karang Taruna yang berminat untuk terlibat dalam dunia pertanian yang semuanya itu tentu memiliki arti penting dalam rangka ketahanan pangan dan sebagainya,” tutup Gus Ipul.

  • Mensos: Pendamping PKH Sejati Adalah yang Mampu Jadikan KPM nya Mandiri – Page 3

    Mensos: Pendamping PKH Sejati Adalah yang Mampu Jadikan KPM nya Mandiri – Page 3

    Dalam sesi tersebut, Gus Ipul juga menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, terutama bagi KPM yang berada dalam usia produktif. Maka dari itu, pendamping harus menjadi jembatan menuju pemberdayaan ekonomi, melalui akses pelatihan, bantuan usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar.

    “Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, pelatih, sekaligus pendamping sosial. Fungsi ini harus dijalankan dengan integritas tinggi,” ucapnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam sistem penyaluran bantuan sosial yang semakin berbasis data dan digital.

    “Jangan sampai teman-teman PKH tertinggal. Kalau perannya tidak terlihat, itu menjadi masalah buat kita semua,” Gus Ipul mengingatkan.

    Lebih jauh, Gus Ipul menyampaikan bahwa SDM PKH juga memiliki peran penting dalam menyukseskan Sekolah Rakyat, program Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, peran para pendamping menjadi wajah pertama negara di mata masyarakat kecil.

    “Teman-teman SDM PKH adalah wajah sejati negara di mata rakyat kecil. Sekolah Rakyat bukan hanya sekolah, tapi gerbang masa depan,” katanya.

  • Mensos Tepis Isu Pengurangan Bansos, Yang Ada Justru Penebalan

    Mensos Tepis Isu Pengurangan Bansos, Yang Ada Justru Penebalan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tak akan mengalami pengurangan. Mensos juga memastikan bansos akan mengalami penebalan sesuai pemberian presiden.

    Disebutkan bahwa ada penambahan bansos di bulan Juni dan Juli 2025, sehingga total yang akan didapat oleh penerima manfaat sebesar Rp 1 juta di triwulan kedua tahun 2025.

  • Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M

    Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M

    Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial RI (
    Kemensos
    ) mengungkapkan bahwa ada penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi
    online
    hingga Rp 3,8 miliar.
    Hal ini terungkap dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) berdasarkan data terkait yang sedang dan pernah menerima
    bansos
    dari Kemensos.
    “Ya, (Rp 3,8 miliar) transaksi tertinggi,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
    Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini mengungkapkan bahwa data-data yang diterima Kemensos dari PPATK ini tengah didalami.
    Sejauh ini, PPATK menyebutkan ada 603.999 KPM yang terindikasi sedang atau pernah bermain judi.
    Dari 603.999 KPM yang terindikasi bermain judi, sebanyak 375.951 KPM sudah telanjur mencairkan bansos pada triwulan kedua.
    Sementara itu, ada 228.048 KPM yang sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua.
    Data pemain judi
    penerima bansos
    ini langsung dihapus.
    Angka Rp 3,8 miliar ini terdeteksi berada di kelompok mereka yang sudah telanjur mencairkan bansosnya.
    Dalam kesempatan ini, Saifullah tidak menyebutkan berapa orang yang bertransaksi hingga Rp 3,8 miliar.
    Namun, diketahui bahwa sebanyak 32.421 KPM pernah bertransaksi untuk judi sebesar Rp 1.000.000-Rp 5.000.000.
    Kemudian, ada 5.752 KPM bertransaksi Rp 5.000.000-Rp 10.000.000.
    Lalu, 5.337 KPM bertransaksi Rp 10.000.000-Rp 50.000.000.
    Adapun 491 KPM bertransaksi Rp 50.000.000-Rp 100.000.000.
    Lebih lanjut, 359 KPM melakukan transaksi judi lebih dari Rp 100.000.000.
    Jika dirata-rata, 228.048 KPM masing-masing per orang melakukan transaksi judi sebesar Rp 2.129.706.
    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan bahwa terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi
    online
    .
    Ketua Tim Humas PPATK M Natsir mengatakan bahwa berdasarkan data PPATK tahun 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menerima bansos, lalu ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judi.
    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain
    judi online
    , terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir, dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
    Dia menyebut, dari jumlah itu terdapat 7,5 juta kali transaksi judi
    online
    dengan total deposit nyaris Rp 1 triliun.
    “Dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” kata dia.
    Menurut dia, ini bukan lagi penyimpangan administratif, tetapi sudah termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin: Masyarakat Miskin yang Tercoret sebagai Penerima Bantuan JKN Bisa Ajukan Reaktivasi – Page 3

    Cak Imin: Masyarakat Miskin yang Tercoret sebagai Penerima Bantuan JKN Bisa Ajukan Reaktivasi – Page 3

    Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret tujuh juta orang lebih dari Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan mereka yang dikeluarkan sebagai penerima bansos tersebut karena adanya beberapa faktor atau alasan.

    “Mungkin yang dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Kenapa? Pertama, karena hasil drone check. Jadi kita cek ke lapangan, ada beberapa penerima manfaat yang memang tidak perlu lagi dapatkan bantuan iuran. Itu yang pertama,” kata pria akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    “Yang kedua, kita padankan dengan data tunggal itu yang mereka belum ada NIK-nya atau belum rekam KTP atau identitas-identitas yang diperlukan,” sambungnya.

    Namun, bukan adanya pengurangan tujuh juta lebih bantuan tersebut, melainkan dialihkan kepada mereka yang memang berhak menerimanya.

    “Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar 7 juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan,” ujar Mensos.

    “Jadi tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak. Itu aja,” tambahnya.

    Gus Ipul menegaskan, mereka yang dikeluarkan tersebut karena memang dianggap tidak lagi memerlukan bantuan sosial. Sehingga dialihkan kepada mereka yang berhak menerima.

    “Jadi tidak memenuhi kriteria lah, gampangnya. Tidak memenuhi kriteria. Kita fokus kepada desol 1, 2, 3, 4 yang berada di data tunggal sosial ekonomi nasional,” tegasnya.

    “Meskipun begitu, kita masih kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah lewat aplikasi SIK-NG. Jadi itu nanti akan kita tindaklanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindaklanjuti dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi,” sambungnya.

    Gus Ipul memastikan pihaknya tetap memberikan peluang terhadap mereka yang memang memiliki suatu penyakit kronis.

    “Jadi tetap kita beri peluang ya bagi mereka yang mungkin sakit, memiliki suatu penyakit kronis dan mereka sudah ada di rumah sakit. Tadi kami koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk tetap bisa dilayani. Nanti kita reaktifkan kembali,” pungkasnya.

  • Fenomena LGBT di Yogyakarta, Mensos Gus Ipul: Perlu Edukasi Agama

    Fenomena LGBT di Yogyakarta, Mensos Gus Ipul: Perlu Edukasi Agama

    Sleman, Beritasatu.com – Munculnya fenomena komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang marak di media sosial dan terpantau cukup aktif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), turut mendapat sorotan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

    Dalam pernyataannya, Gus Ipul mengaku belum mengetahui secara rinci persoalan grup LGBT yang ramai di platform, seperti Facebook. Namun, ia menekankan pendekatan edukatif berbasis nilai keagamaan sangat penting untuk menghadapi fenomena ini.

    “Saya belum mengikuti, tetapi kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah, lewat pondok pesantren agama melarang LGBT. Itu keyakinan kita,” kata Gus Ipul kepada Beritasatu.com, Kamis (17/7/2025).

    Gus Ipul menyebut, perilaku menyimpang harus dicegah penyebarannya, bukan dengan konfrontasi melainkan dengan pendidikan dan pemahaman yang kuat. Ia bahkan membuka peluang adanya program rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam menyikapi isu LGBT. Kolaborasi lintas elemen sangat dibutuhkan, termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. 

    “Pemerintah akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder untuk memberikan edukasi serta pemahaman,” pungkasnya.

    Sebelumnya, keberadaan grup-grup LGBT seperti “Gay Jogja”, “Gay & Bi Jogja Community”, dan “Gay Sleman Jogja” yang memiliki ribuan anggota, memicu reaksi beragam dari publik. Polresta Yogyakarta bahkan telah mengaktifkan patroli siber dan melakukan pemetaan terhadap aktivitas grup-grup daring tersebut.

    Fenomena ini menjadi peringatan bagi banyak pihak penguatan karakter, pemahaman agama, dan nilai sosial harus diperkuat untuk membentengi generasi muda dari informasi yang dianggap menyimpang.

  • Fenomena LGBT di Yogyakarta, Mensos Gus Ipul: Perlu Edukasi Agama

    Lulus PKH, 1.000 Keluarga di DIY Tak Lagi Terima Bansos

    Sleman, Beritasatu.com – Sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan lulus atau graduasi dari program bantuan sosial. Mereka dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

    Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, para eks penerima PKH ini akan beralih ke program pemberdayaan, agar tetap sejahtera dan tidak kembali menjadi penerima bansos. 

    “Mereka siap untuk tidak lagi menerima bansos, tetapi ingin berada di program pemberdayaan,” kata Gus Ipul kepada Beritasatu.com, Kamis (17/7/2025).

    Kemensos akan tetap melakukan pengawalan intensif terhadap KPM yang sudah lulus dari PKH. Tujuannya agar mereka tidak mengalami kemunduran ekonomi. “Aset, akses, dan kemampuan mereka ditingkatkan lewat program pemberdayaan. Ini penting agar mereka tidak turun kelas,” tambahnya.

    Dari total 1.000 KPM yang digraduasi, 35,8% berlatar belakang pendidikan SMA, 34,2% lulusan SMP, dan 25,4% lulusan SD. Menariknya, 84,5% KPM telah menerima bansos lebih dari lima tahun.

    Sementara itu, 4,2% lulus setelah 3-5 tahun, 9,7% setelah 1-3 tahun, dan 1,6% bahkan lulus dalam waktu kurang dari setahun. Kemensos menargetkan agar ke depan masa penerimaan bansos maksimal hanya lima tahun, dengan peningkatan kualitas pemberdayaan.

    Para lulusan PKH banyak yang telah memiliki usaha mandiri, di antaranya, peternakan mencapai 39,7%, jasa dan perdagangan 27%, makanan dan minuman 25,4%, kerajinan dan menjahit 6,3%, dan pertanian 1,6%. 

    Menurut Kemensos, mayoritas eks KPM kini berpenghasilan di atas UMK wilayah masing-masing, menandakan keberhasilan PKH dalam mendorong kemandirian ekonomi.

  • Kisah Ikhsan, Siswa Sekolah Rakyat yang Ingin Jadi Bupati untuk Bangun Rumah Sakit

    Kisah Ikhsan, Siswa Sekolah Rakyat yang Ingin Jadi Bupati untuk Bangun Rumah Sakit

    Kisah Ikhsan, Siswa Sekolah Rakyat yang Ingin Jadi Bupati untuk Bangun Rumah Sakit
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Setiap anak berhak memiliki cita-cita meski terlahir dari keluarga sederhana. Bagi Ikhsan Fajar Susandi (16), siswa
    Sekolah Rakyat
    Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman, Yogyakarta, mimpi itu bukan sekadar angan.
    Di hadapan Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf, ia berani menyampaikan keinginannya menjadi bupati. 
    Bukan untuk kebanggaan pribadi, melainkan demi satu tujuan, yaitu membangun fasilitas kesehatan di daerahnya.
    Kesempatan Ikhsan untuk menyampaikan cita-citanya itu terjadi saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SRMA 20 Sleman, Yogyakarta, Rabu (16/7/2025).
    “Cita-citamu ingin jadi apa?” tanya
    Gus Ipul
    , sapaan akrab Mensos, dalam siaran persnya, Kamis (17/7/2025).
    “Ingin jadi bupati,” jawab Ikhsan yang disambut tepuk tangan meriah dari teman-teman sekelasnya.
    Menjabat sebagai ketua kelas, jiwa kepemimpinan Ikhsan sudah terlihat sejak dini. Ia bercita-cita menjadi
    bupati
    agar dapat membangun rumah sakit di kampung halamannya.
    “Dua tahun lalu, menjelang Lebaran, tetangga saya yang menderita kanker di lutut meninggal dunia karena sulit mendapat perawatan. Sejak itu saya ingin bangun rumah sakit agar warga tidak lagi kesulitan,” katanya.
    Ikhsan tinggal di Clapar III, Kelurahan Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulon Progo. Di daerah itu, banyak lansia kesulitan mengakses layanan kesehatan karena jarak yang jauh.
    “Jadi saya harap kalau berkesempatan jadi bupati, bisa bangun fasilitas kesehatan yang memadai,” katanya.
    Ikhsan berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya membuat dan menjual tempe benguk, makanan khas Kulon Progo berbahan dasar koro benguk yang difermentasi.
    “Kalau penghasilan ibu dari berjualan, biasanya bersih per dua hari Rp 50.000 kalau ramai,” ujar Ikhsan.
    Ikhsan berharap pendidikan di Sekolah Rakyat dapat membuka jalan untuk mengubah nasib keluarganya.
    Sejak mengikuti MPLS pada Senin (14/7/2025), ia semakin percaya diri karena merasa didukung oleh lingkungan sekolah yang ramah dan penuh semangat.
    “Yang saya rasakan, pertama itu saya deg-degan karena belum tahu tempatnya seperti apa. Seiring berjalannya waktu, jadi tahu orang-orangnya ramah, guru-gurunya juga ramah,” ujar Ikhsan.
    Cita-cita untuk membantu sesama juga datang dari Mutiara Hanifah (16), siswi lainnya yang ingin menjadi dokter demi membantu orang-orang di sekitarnya.
    “Karena di sekitar itu banyak yang sakit, kebetulan ibu saya juga lagi sakit,” tuturnya. 
    Perempuan yang akrab disapa Muti itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak menentu. 
    Muti tinggal bersama kedua orangtua dan dua saudaranya di rumah kontrakan di daerah Sleman, Yogyakarta.
    Dengan adanya Sekolah Rakyat, ia berharap dapat membantu meringankan beban kedua orangtuanya.
    “Mereka (orangtua) masih ada tanggungan adik saya yang masih kecil. Saya ingin membanggakan orangtua, ingin membuat mereka tersenyum kembali,” ucap Muti sembari meneteskan air mata. 
    Selain ingin membantu orangtua, Muti merasa lingkungan Sekolah Rakyat sangat mendukung.
    Ia mengaku nyaman karena mendapatkan teman-teman yang baik dan guru-guru yang perhatian.
    “Teman-temannya baik, bisa diajak solid. Kami sudah menganggap jadi satu saudara. Untuk gurunya juga baik dan perhatian, terus fasilitasnya sudah cukup baik juga,” tuturnya. 
    Sebagai informasi, SRMA 20 Sleman memiliki 75 siswa dengan jenjang pendidikan SMA.
    Untuk mendukung pendampingan siswa, terdapat 14 wali asuh yang bertugas selama 24 jam, dibantu oleh dua wali asrama.
    Sementara itu, proses pembelajaran dijalankan oleh 17 guru dengan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pendidikan yang layak kepada para siswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.