Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Top 3: 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri – Page 3

    Top 3: 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ratusan guru Sekolah Rakyat (SR) mengundurkan diri. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan.

    Pertama, adanya pertimbangan jarak dari lokasi mengajar dengan domisili guru. Kedua, telah mendapat penempatan di lokasi lain, sebab statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Meski ada ratusan guru Sekolah Rakyat yang mundur, pemerintah memastikan sudah ada pengganti untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Misalnya, mata pelajaran diampu oleh guru lain hingga kepala sekolah.

    Artikel 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Minggu, (10/8/2025):

    1. 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Ini Gara-garanya

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara mengenai jumlah guru Sekolah Rakyat (SR) yang mengundurkan diri. Tercatat ada 143 guru yang tidak memenuhi panggilan meski telah diterima.

    “Yang mundur 143 (orang), tidak memenuhi panggilan ya. Sebenarnya mereka ini kan sudah memulai proses seleksi ya, mereka sudah diterima. Tapi ketika disampaikan undangan mereka tidak memenuhi panggilan,” ungkap Gus Ipul, di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

    Terkait alasannya, dia menjelaskan beberapa faktornya. Pertama, adanya pertimbangan jarak dari lokasi mengajar dengan domisili guru. Kedua, telah mendapat penempatan di lokasi lain, sebab statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat

    Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat

    Menso Saifullah Yusuf (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (tengah) berfoto bersama siswa ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta memastikan operasional dan kelengkapan sarana yang digunakan siswa, termasuk akan disiapkan 15 ribu laptop.

    Mensos dalam peninjauan di Jakarta Selatan, Sabtu, menyampaikan bahwa direncanakan penyaluran 15 ribu lebih laptop untuk para siswa di Sekolah Rakyat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di masing-masing sekolah.

    “Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, seraya mengatakan  rencananya laptop diberikan akhir Agustus atau awal September ini.

    Mensos memastikan pengadaan akan dilakukan secara transparan dan memenuhi ketentuan, agar tidak terjadi penyimpangan. Rencananya setiap siswa akan mendapatkan satu perangkat laptop untuk mendukung pembelajaran.

    Dalam kesempatan peninjauan itu Mensos dan Menkeu melihat setiap fasilitas yang berada di Sekolah Rakyat, termasuk kamar asrama dan tempat berolahraga.

    Menkeu Sri Mulyani, yang pertama kali meninjau Sekolah Rakyat, juga berdialog dengan para siswa menanyakan kegiatan dan rutinitas yang mereka lakukan di Sekolah Rakyat, dibandingkan dengan kegiatan sebelum bersekolah di sana.

    Dia menyebut Sekolah Rakyat itu merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin demi memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

    Penggunaan APBN terlihat dalam fasilitas yang dimanfaatkan oleh para siswa mulai dari biaya listrik dan air asrama sampai dengan peralatan yang digunakan, termasuk laptop. Total anggaran Rp7 triliun digunakan untuk program tersebut yang terbagi tidak hanya di Kemensos tapi juga kementerian lain yang berkontribusi dalam program tersebut.

    “Tahun depan akan ada lagi mencapai 200 (sekolah), jadi kita sudah mulai dianggarkan. Bapak Presiden nanti tanggal 15 (Agustus) menyampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR,” kata Menkeu Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Mensos Siapkan 15 Ribu Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat

    Mensos Siapkan 15 Ribu Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan tengah menyiapkan 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Pengadaan itu direncanakan pada akhir Agustus atau awal September untuk proses belajar mengajar.

    Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Ratu Mulyanengsih mengungkapkan, selagi belum ada laptop, untuk saat para siswa masih diizinkan menggunakan handphone. Meski demikian, penggunaan handphone di SR diatur agar digunakan secara bijak.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Menkeu pastikan penambahan anggaran cukup besar untuk Sekolah Rakyat

    Menkeu pastikan penambahan anggaran cukup besar untuk Sekolah Rakyat

    Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan wartawan ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Menkeu pastikan penambahan anggaran cukup besar untuk Sekolah Rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya  penambahan anggaran yang cukup besar untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2026.

    Anggaran untuk Sekolah Rakyat pada tahun ini sebesar Rp7 triliun, tambahan anggaran untuk tahun 2026 akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden nanti tanggal 15 Agustus menyampaikan RAPBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR termasuk Sekolah Rakyat itu, anggarannya meningkat cukup besar,” kata Menkeu Sri Mulyani usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk Program Sekolah Rakyat tahun ini mencapai Rp7 triliun yang terbagi tidak hanya di Kementerian Sosial tapi juga sejumlah kementerian/lembaga lain termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

    Penambahan itu juga penting mengingat jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah lebih lebih dari 100. Dengan Kementerian Sosial menyatakan pada 15-16 Agustus akan beroperasi 100 titik Sekolah Rakyat dan bertambah 59 titik pada September.

    Total ada 159 titik Sekolah Rakyat yang akan menampung lebih dari 15 ribu siswa di seluruh Indonesia.

    “Tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operating-nya satu tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan, jadi kita menyediakan anggaran cukup besar,” jelasnya.

    Selain operasi fasilitas sekolah dan biaya pengajar, anggaran itu juga akan termasuk biaya pembangunan jika suatu daerah belum memiliki fasilitas mumpuni.

    Tidak hanya itu, pemerintah berencana menyediakan laptop untuk digunakan masing-masing siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk 15 ribu lebih unit untuk tahun ini.

    Pemberian unit laptop itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa 15 ribu laptop itu untuk memenuhi kebutuhan para pelajar di total 159 sekolah yang sudah dan akan beroperasi tahun ini.

    “Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, menjelaskan rencananya diberikan akhir Agustus atau awal September 2025 ini.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

    Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang cukup besar untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2026.

    Anggaran untuk sekolah rakyat pada tahun ini sebesar Rp7 triliun, tambahan anggaran untuk tahun 2026 akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden nanti tanggal 15 Agustus menyampaikan RAPBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR termasuk Sekolah Rakyat itu, anggarannya meningkat cukup besar,” kata Menkeu Sri Mulyani usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

    Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk Program Sekolah Rakyat tahun ini mencapai Rp7 triliun yang terbagi tidak hanya di Kementerian Sosial tapi juga sejumlah kementerian/lembaga lain termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

    Penambahan itu juga penting mengingat jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah lebih lebih dari 100. Dengan Kementerian Sosial menyatakan pada 15-16 Agustus akan beroperasi 100 titik Sekolah Rakyat dan bertambah 59 titik pada September.

    Total ada 159 titik Sekolah Rakyat yang akan menampung lebih dari 15.000 siswa di seluruh Indonesia.

    “Tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operating-nya satu tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan, jadi kita menyediakan anggaran cukup besar,” jelasnya.

    Selain operasi fasilitas sekolah dan biaya pengajar, anggaran itu juga akan termasuk biaya pembangunan jika suatu daerah belum memiliki fasilitas mumpuni.

    Tidak hanya itu, pemerintah berencana menyediakan laptop untuk digunakan masing-masing siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk 15 ribu lebih unit untuk tahun ini.

    Pemberian unit laptop itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa 15 ribu laptop itu untuk memenuhi kebutuhan para pelajar di total 159 sekolah yang sudah dan akan beroperasi tahun ini.

    “Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, menjelaskan rencananya diberikan akhir Agustus atau awal September 2025 ini.

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur Nasional 9 Agustus 2025

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur Nasional 9 Agustus 2025

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan mundurnya 143 guru tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
    Pasalnya, mundurnya para guru terjadi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
    Pemerintah pun sudah menyiapkan guru pengganti untuk guru-guru yang mundur tersebut.
    “Ada 143 guru (yang mengundurkan diri). Memang sekolahnya belum beroperasi, sehingga tidak mengganggu. Jadi dia belum pernah mengajar sama sekali,” kata Saifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).
    Pria yang karib disapa Gus Ipul ini mengaku tidak mempersoalkan 143 guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.
    Dirinya menghormati sepenuhnya keputusan guru-guru tersebut.
    Secara umum, kata Gus Ipul, hal itu terjadi karena penempatan jauh dari domisili sang guru.
    “Yang kedua, mungkin sudah mendapatkan penempatan di daerah, kan dia PPPK, ya, kita hormati. Jadi kami tidak mempersoalkan jika ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan. Tentu kami sangat menghormati, kami persilakan,” ucap Gus Ipul.
    Lebih lanjut, ia memastikan ketersediaan guru sekolah rakyat mencukupi.
    Pasalnya, terdapat lebih dari 50.000 guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru, namun belum mendapat penempatan.
    “Untuk ketersediaan guru, Alhamdulillah. Semua sudah sampai hari ini proses belajar mengajar tidak terganggu. Iya (guru-guru), di daerah lain semua. Kan tiap hari juga dimonitor, kita punya grup WA juga, secara keseluruhan jalan,” jelas Gus Ipul.
    Di sisi lain, jika masih terjadi kekurangan, sekolah akan mencari cara dengan melakukan backup sementara waktu.
    “Sampai sekarang kalau memang ada kekurangan biasanya di-
    backup
    oleh kepala sekolah atau juga guru-guru yang lain,” tandasnya.
    Sebagai informasi, kini sudah ada sekitar 1.400 lebih guru yang ditempatkan di 67 titik sekolah rakyat tahap awal dan 37 titik yang akan beroperasi pada Agustus 2025.
    Jika 50 titik tambahan sudah beroperasi pada September 2025, maka total gurunya mencapai 800 guru.
    Status guru tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Tak Terganggu meski 143 Guru Mundur Nasional 9 Agustus 2025

    Gus Ipul Sambangi Sekolah Rakyat di Jaksel, Dengarkan Cerita Rutinitas Siswa Nasional 9 Agustus 2025

    Gus Ipul Sambangi Sekolah Rakyat di Jaksel, Dengarkan Cerita Rutinitas Siswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan di Gandaria Selatan pada Sabtu (9/8/2025) pagi.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Gus Ipul tiba sekitar pukul 10.30 WIB.
    Ia terlihat mengenakan baju dinas berwarna putih, beserta rompi merah bertuliskan “Sekolah Rakyat”.
    Setibanya di lokasi, Gus Ipul menyapa para murid berseragam biru yang telah menunggunya sejak tadi.
    Saat itu, Gus Ipul menyempatkan diri untuk berbincang bersama para murid Sekolah Rakyat yang tengah duduk berbaris.
    “Selamat pagi,” sapa Gus Ipul saat menemui para siswa.
    “Pagi, Pak,” kata mereka singkat.
    Gus Ipul juga menanyakan kabar dan kegiatan apa yang dilakukan para siswa saat hari libur.
    Para siswa menyatakan, kegiatannya di hari libur diisi dengan shalat subuh, pengajian, olahraga, hingga membersihkan kamar.
    “(Olahraga jam) Setengah 6 ba’da shalat subuh. (Bangun) Jam 04.00 WIB, (setelah itu) shalat subuh, ngaji, senam, setelah senam makan. Beres-beres kamar,” ucap siswa bergiliran.
    Tak hanya itu, kegiatan para siswa juga diisi dengan mencuci baju dan berbagai kegiatan lain.
    Lalu, para siswa menunjukkan yel-yel kepada Gus Ipul yang sudah disiapkan.
    Gus Ipul kemudian mendengarkan secara saksama sebelum keliling meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 ini.
    “Selamat datang, Bapak, selamat datang, Bapak, selamat datang kami ucapkan. Aku anak hebat Sekolah Rakyat setiap hari rajin ibadah, maju berprestasi, membanggakan bangsa, semangat belajar, jadi juara,” begitu siswa meneriakkan yel-yel.
    Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat dimulai pada 14 Juli 2025 di 63 titik di seluruh Indonesia.
    Sejauh ini, Gus Ipul menyatakan, sarana dan prasarana untuk Sekolah Rakyat telah dikawal dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Sarana prasarananya telah dikawal dengan baik oleh PU, standarnya seperti ini semua. Kadang memang ada perbedaan sedikit, tapi secara umum standarnya merata,” tandas Gus Ipul di kesempatan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak ditemukan penerima bansos dari 10 juta rekening dormant

    Tak ditemukan penerima bansos dari 10 juta rekening dormant

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi jajaran kedeputian memberikan keterangan selepas pertemuan terbatas dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, terkait rekening penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online dan anomali transaksi lainnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

    Mensos: Tak ditemukan penerima bansos dari 10 juta rekening dormant
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan tidak ditemukan satupun penerima bantuan sosial (bansos) dari kementeriannya di dalam 10 juta rekening dormant, setelah proses pencocokan nomor kependudukan yang dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Setelah kami cek, tidak ada satu pun rekening dormant itu yang sesuai dengan NIK penerima bansos dari Kemensos,” kata Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta usai pertemuan terbatas dengan Kepala PPATK di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi berlapis dalam proses penyaluran bantuan sosial agar tidak ada kebocoran atau bantuan salah sasaran.

    Rekening dorman yang dimaksud adalah rekening pasif yang memiliki saldo signifikan, namun tidak menunjukkan aktivitas penarikan bantuan selama periode waktu tertentu.

    “Kalau rekening itu tidak aktif selama lebih dari tiga bulan plus 15 hari, maka sesuai ketentuan, dana harus dikembalikan ke negara,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Dia menambahkan verifikasi yang dilakukan nantinya tidak hanya menyasar rekening penerima, tetapi juga anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mulai disisir dalam tahap lanjutan kerja sama dengan PPATK.

    Langkah verifikasi ganda tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi nasional untuk pengelolaan bantuan sosial yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis bukti.

    Sumber : Antara

  • Kemensos telusuri temuan penerima bansos berprofesi dokter-manajer

    Kemensos telusuri temuan penerima bansos berprofesi dokter-manajer

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos telusuri temuan penerima bansos berprofesi dokter-manajer
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial telusuri temuan ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar karena terdata sebagai pegawai BUMN, dokter dan manajer perusahaan.

    “Itu informasi awal yang diterima PPATK dari bank ketika yang bersangkutan membuka rekening, mereka mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis.

    Hal ini terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah rekening penerima bansos dengan status pekerjaan tidak wajar, seperti 27.932 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial selama semester pertama tahun ini.

    Sebagaimana peraturan Menteri Sosial Nomor 1/2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pihak yang layak menerima manfaat di antaranya adalah masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekarang menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menurut Saifullah, temuan tersebut sedang dalam proses pendalaman oleh Kementerian Sosial bersama PPATK dan otoritas terkait lainnya tingkat pusat maupun daerah.

    Verifikasi tersebut akan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada bantuan dari Kementerian Sosial yang salah sasaran dan jika terbukti bahwa penerima tersebut tidak layak maka menurut dia, rekening akan diblokir dan bantuannya akan dialihkan kepada yang lebih berhak.

    “Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel, kalau tidak sesuai semua kami evaluasi,” cetusnya, seraya menambahkan langkah ini bagian dari upaya transparansi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial yang berkeadilan dan berbasis data sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos Nasional 7 Agustus 2025

    Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos Nasional 7 Agustus 2025

    Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal hampir 28 ribu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan sosial (bansos).
    “Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul di Kantornya, Kamis (7/8/2025).
    Temuan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari data hasil analisis transaksi perbankan semester pertama 2025.
    Dalam data tersebut, diketahui ada beberapa penerima bansos yang mengaku sebagai pegawai BUMN saat membuka rekening di bank.
    “Jadi tadinya, untuk yang BUMN dan profesi-profesi lain yang disinggung oleh Ketua PPATK tadi itu adalah pengakuan mereka ketika membuka rekening di perbankan,” jelas Gus Ipul.
    Gus Ipul menekankan bahwa informasi yang diterima PPATK berasal dari data awal nasabah di perbankan, yang bisa saja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
    Oleh karena itu, verifikasi dan pendalaman akan dilakukan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
    “Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” tegasnya.
     
    Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial.
    Dia menyebut, terdapat ribuan penerima bansos yang berasal dari kalangan profesi berpenghasilan tinggi, mulai dari pegawai BUMN, dokter, hingga tingkat eksekutif managerial.
    “Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial,” ungkap Ivan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.