Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari sekitar 3,6 juta KPM yang sempat gagal salur karena terkendala rekening bank di triwulan kedua.
Mensos Gus Ipul mengatakan 2 juta KPM saat ini sedang dalam proses buka rekening kolektif (burekol). Gus Ipul menambahkan, saat ini Kemensos sedang mendalami 300 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol)
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kriteria penduduk miskin di Indonesia adalah yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, atau orang yang memiliki pengeluaran Rp 20.305 per hari.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap BPS sudah banyak menerima masukan-masukan untuk memperbaiki indikator kemiskinan. Ia juga mendukung jika indikator kemiskinan RI diubah.
Simak berita lainnya seputar angka kemiskinan RI di sini.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.
Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.
“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.
Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.
Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.
“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.
Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.
“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.
Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.
Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.
Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.
Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.
“Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.
Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.
“Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.
Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.
Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.
Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.
Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 200 ribu lebih penerima manfaat karena diduga menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online (judol).
Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemadanan data antara 30 juta NIK serta rekening penerima bansos dengan data 9 juta NIK pemain judol yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan izin Presiden Prabowo Subianto.
“Ketemulah lebih dari 600 ribu yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu, sudah 200 ribu lebih (penerima) yang kita tidak beri bansos lagi,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Pria yang kerap disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pencocokan data NIK penerima bansos dan NIK pemain judol, ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang diduga kuat juga bermain judol. Sedangkan, 300 ribu lebih penerima lainnya masih dilakukan pendalaman.
“Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu lebih (penerima) juga tidak akan kita kirim bansos lagi di triwulan ketiga,” katanya.
Mensos menegaskan bahwa bansos tersebut tidak akan dihilangkan sehingga berkurang kuotanya, namun dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4.
“Jadi tidak dihilangkan, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran PPATK, nilai transaksi bansos yang digunakan untuk judi online (judol) mencapai Rp957 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan PPATK terus menganalisis dan memadankan data seluruh rekening bansos yang disalurkan melalui Kemensos.
Pada pertengahan tahun 2025 ini, dilakukan analisis pada 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, dan ditemukan ada sebanyak 571.410 NIK yang sama.
“Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar,” ujar Mensos.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan dari dua kepala Sekolah Rakyat yang menginginkan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjadi Duta Sekolah Rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Mensos berkaitan dengan kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (27/7) lalu.
“Memang kemarin waktu di Cibinong, ada dua kepala sekolah yang mengusulkan Pak Teddy bisa jadi Duta Sekolah Rakyat. Karena memang dari awal Pak Teddy dianggap mengikuti secara sungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang serius,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Mensos menjelaskan bahwa Seskab Teddy dinilai mengikuti secara sungguh-sungguh Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.
Seskab Teddy dinilai memberikan perhatian yang serius, terutama sejak program Sekolah Rakyat dicanangkan hingga akhirnya diluncurkan pada 14 Juli 2025, dan kini telah berjalan lebih dari dua pekan.
Kemensos pun menyambut baik usulan tersebut dan siap menindaklanjuti. Meski demikian, Seskab Teddy belum memberikan tanggapan terhadap usulan itu.
“Tentu ini kami sambut baik dan akan kita tindak lanjuti. Sementara Pak Teddy sendiri juga belum memberikan jawaban,” kata Mensos.
Seperti diberitakan sebelumnya, Seskab Teddy mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong yang berada di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, pada Minggu (27/7) malam.
“Senang berjumpa dengan adik-adik, para siswa siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong,” kata Seskab Teddy.
Dalam kunjungannya yang dilakukan atas undangan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf itu, Teddy meninjau langsung fasilitas-fasilitas modern yang dimiliki sekolah tersebut, seperti ruang kelas, asrama, masjid, laboratorium, perpustakaan, ruang konseling, ruang komputer, hingga lapangan futsal.
Teddy juga mengaku senang bisa berinteraksi langsung dengan para siswa-siswi SRMP 10 Cibinong seraya menyebut sambutan mereka sangat meriah dan menyenangkan.
Seskab berharap keberadaan sekolah ini dapat membuka jalan bagi para siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi diri mereka, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengadaan berbagai perlengkapan pendukung untuk sekolah rakyat seperti seragam, laptop, dan kebutuhan lainnya ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau awal September 2025.
“Sampai sekarang kita masih proses pengadaan untuk seragam, untuk laptop dan untuk keperluan-keperluan lain, yang insya Allah itu baru bisa dibagikan pada akhir Agustus atau awal September,” ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Perlengkapan tersebut akan digunakan untuk mendukung tahapan pembelajaran formal yang dimulai setelah masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan masa matrikulasi.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menuturkan pelaksanaan pembelajaran formal di sekolah rakyat akan dimulai setelah masa matrikulasi usai, menyusul tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang berlangsung selama dua minggu terakhir.
“Insya Allah pembelajarannya secara formal akan dimulai setelah masa matrikulasi selesai. Jadi setelah MPLS nanti kemudian ada masa matrikulasi, masa sosialisasi, dan adaptasi pembelajaran,” ucapnya.
Gus Ipul mengatakan selama dua minggu pertama, kegiatan sekolah rakyat masih berfokus pada proses pengenalan antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Kementerian Sosial, kata dia, juga menyiapkan dukungan pembelajaran digital sebagai bagian dari proses adaptasi setelah masa matrikulasi.
“Tetapi kurikulum dengan perangkat pembelajarannya sudah disiapkan oleh kita semua, oleh Satgas,” kata dia.
Sebanyak 63 dari 100 lokasi Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama secara nasional sudah resmi memulai kegiatannya, pada Senin (14/7).
Total ada 6.130 orang siswa yang sudah menempati di asrama sekolahnya masing-masing, dan mereka saat ini sedang melangsungkan kegiatan orientasi/MPLS selama 14-20 Juli.
Kementerian Sosial menargetkan hingga akhir Juli 2025 terdapat 100 Sekolah Rakyat yang sudah operasional secara nasional.
Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/07/29/6888d642d8789.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mensos Nyatakan Tambahan 37 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi
Nasional
29 Juli 2025")
Mensos Nyatakan Tambahan 37 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial
Saifullah Yusuf
mengatakan sebanyak 37 titik
sekolah rakyat
tambahan bakal beroperasi pada Agustus 2025.
Titik ini melengkapi 63 titik sekolah rakyat yang sudah beroperasi lebih dulu pada 14 Juli 2025.
“Insyaallah kami juga melaporkan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dimulai juga pembelajaran di 37 titik,” kata Saifullah Yusuf di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Pria yang karib disapa Gus Ipul ini menyampaikan 100 titik sekolah rakyat itu akan menampung 9.700 siswa.
Jumlah siswa yang ditampung akan bertambah menjadi 15.000 jika 59 titik tambahan sekolah rakyat sudah beroperasi pada September 2025.
Pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 1,1 triliun untuk total 159 titik tersebut.
“Inshaallah nanti akan dimulai di 59 titik. Dari 159 titik Penyelenggaraan
Sekolah Rakyat
Rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat,” ucap dia.
Gus Ipul menerangkan, sekolah rakyat melibatkan 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan lain, seperti wali asrama, wali asuh, dan lainnya.
Nantinya jika sudah siap, Presiden
Prabowo Subianto
akan meresmikan program sekolah rakyat tersebut.
“Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Inshaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” jelas Gus Ipul.
Di kesempatan yang sama, Menteri
Pendidikan
Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti menambahkan, pelaksanaan sekolah rakyat di 63 titik sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan Kemendikdasmen.
Begitu pula dengan modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat.
“Untuk pelaksanaannya juga kami terus bersinergi sehingga pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” tandas Abdul Mu’ti.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa lebih dari 50 ribu guru siap menggantikan guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri setelah proses seleksi dan penempatan.
“Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Gus Ipul menyampaikan bahwa berdasarkan data terakhir yang diterimanya, sebanyak 140 guru sekolah rakyat tercatat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai titik.
“Memang dalam perjalanannya, ini saya mohon ditulis lebih utuh, ada sekitar 140 data terakhir yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu, dari berbagai titik sekolah,” ujar dia.
Gus Ipul menjelaskan dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di sekolah rakyat, sebanyak 140 di antaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.
Gus Ipul mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum mendapatkan penempatan.
“Sehingga insyaallah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili,” ucap dia.
Sebelumnya, Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial tengah menyiapkan pengganti 160 guru yang mundur dari Sekolah Rakyat dengan mengambil dari tenaga pendidikan profesi guru.
“Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu, sehingga kadang-kadang membuat mereka mundur karena penempatannya terlalu jauh,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (28/7).
Mensos menegaskan Kemensos tetap menghargai keputusan para guru yang mengundurkan diri dan membuka kesempatan bagi para tenaga pendidik yang lain untuk berkontribusi memberikan masa depan lebih layak bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem.
Mensos menekankan pemerintah terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Sekolah Rakyat yang baru berjalan selama dua minggu. Saat ini pemerintah terus bersinergi untuk membangun penambahan titik baru untuk Sekolah Rakyat rintisan pada akhir Juli 2025.
Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/07/21/687daf675348f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sekolah Rakyat Bertambah 37 Titik pada Bulan Agustus, 50 Titik September
Nasional
29 Juli 2025")
Sekolah Rakyat Bertambah 37 Titik pada Bulan Agustus, 50 Titik September
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial
Saifullah Yusuf
mengatakan, pemerintah akan menambah 37 titik
sekolah rakyat
pada bulan Agustus 2025 dan 50 titik pada September 2025.
“Jika tidak ada halangan lagi, Insya Allah di akhir Juli atau awal Agustus akan ada tambahan lagi 37 titik yang bisa menampung lebih dari 9.700 siswa dengan lebih dari 1.500 guru dan lebih dari 2.000 tenaga kependidikan,” kata Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
“Kemudian kita mencoba lagi untuk menambah 50 titik lagi, dan pembelajarannya dimulai bulan September,” imbuh dia.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, proses seleksi guru
Sekolah Rakyat
jug terus berlangsung seiring dengan penambahan titik tersebut.
Seleksi ini dilakukan oleh Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian
Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Setelah melalui proses panjang, terdapat sekitar 1.500 guru yang bisa ditempatkan di berbagai titik sekolah rakyat, meski ada 140 guru yang mengundurkan diri.
“Tapi di belakangnya sudah banyak yang siap untuk menggantikannya, karena ada lebih dari 50.000 guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan,” ucap Gus Ipul.
“Sehingga Insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati, karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili,” imbuh dia.
Adapun saat ini, sudah ada 1.400 guru yang bertugas di 63 titik pertama, dan untuk 37 titik selanjutnya.
Jika 50 titik tambahan sudah beroperasi pada September 2025, maka total gurunya mencapai 800 guru.
Status guru tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Untuk kepala sekolahnya itu ASN. Tapi untuk gurunya PPPK hasil seleksi Satgas Rekrutmen Guru,” kata Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.