Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

    Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.  

    Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup. 

    Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. 

    Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga. 

    Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

    “Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun,” terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun. 

    Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. 

    Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur. 

    Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan. 

    Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar. 

    KEMENSOS MINTA ANGGARAN

    Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra. 

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang. 

    “Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya,” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025). 

    Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan. 

    Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain. 

    Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara. 

    Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara. 

    “Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul. 

  • Mensos-Seskab Bahas Percepatan BLT bagi Korban Bencana di Sumatera

    Mensos-Seskab Bahas Percepatan BLT bagi Korban Bencana di Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai bertemu Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12). Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan sosial serta penanganan lanjutan bagi warga terdampak bencana.

    Dalam pertemuan itu, Gus Ipul memaparkan berbagai skema bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah agar dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat sasaran. Salah satu fokus utama adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “BLT harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini arahan Presiden dan menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

    Ia menjelaskan, BLT yang disalurkan terdiri atas BLT reguler sebesar Rp200.000 per bulan, serta BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900.000. Program tersebut ditujukan untuk sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara 120 juta jiwa.

    Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan para pengungsi di wilayah Sumatera. Setiap kepala keluarga terdampak akan menerima bantuan minimal Rp8 juta, yang terdiri atas Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Pemerintah juga menyiapkan dukungan tambahan untuk kebutuhan lauk pauk, yang besarannya masih dikoordinasikan bersama Kementerian Kesehatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul turut melaporkan skema santunan bagi korban bencana. Pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat. Penyaluran santunan tersebut akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta mendapat persetujuan bupati dan wali kota di daerah terdampak bersama BNPB.

    Menurut Gus Ipul, Sekretaris Kabinet saat ini juga mengoordinasikan dan menginventarisasi dukungan lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana di Sumatera berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

    Pertemuan antara Mensos Gus Ipul dan Sekretaris Kabinet tersebut diketahui berlangsung pada Rabu (24/12).

    (akd/ega)

  • Mensos Sebut Besaran Jaminan Hidup Korban Bencana Tunggu Arahan Presiden

    Mensos Sebut Besaran Jaminan Hidup Korban Bencana Tunggu Arahan Presiden

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan besaran jaminan hidup (jadup) untuk korban bencana Sumatera hingga saat ini masih belum ditetapkan secara final. Gus Ipul mengaku kini tengah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengumumkan nominal jadup yang akan diberikan.

    “Terus kita konsolidasi. Hari ini tadi saya ketemu Pak Seskab, Pak Teddy, untuk menyampaikan perencanaan yang sudah kami buat,” ujar Gus Ipul, ditemui di Bekasi Timur, Rabu (24/12/2025).

    “Nunggu arahan Presiden nanti. Jadi finalnya itu setelah kita mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” sambungnya.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Bapanas, BNPB, Kemenkeu, dan Kemenkes untuk menentukan besaran jadup. Dia juga menyebut akan menyesuaikan nominal jadup dengan kebutuhan setiap individu perhari.

    Meski begitu, Gus Ipul mengaku belum dapat membuka usulan nominal jadup yang telah didiskusikan dengan Seskab. Dia mengimbau masyarakat agar menunggu proses yang sedang berjalan.

    Diberitakan sebelumnya, Mensos sempat mengusulkan pemberian jadup dengan nominal Rp 10.000 untuk korban bencana Sumatera. Hal ini mengacu pada Permensos No.10 Tahun 2020.

    Kemensos kini tengah menunggu arahan dari presiden terkait kemungkinan kenaikan nominal jadup. Dengan berubahnya nominal jadup, maka Permensos No. 10 Tahun 2020 juga berpotensi direvisi.

    (whn/whn)

  • Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

    Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

    GELORA.CO – Tata kelola keuangan buruk menjadi salah satu alasan pencopotan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini menyisakan polemik tak berkesudahan di internal organisasi. 

    Isu ini mencuat usai beredar dokumen audit internal yang menyinggung dugaan penyimpangan serius, termasuk indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan terpidana korupsi Mardani H. Maming.

    Belakangan, kabar tersebut dibantah oleh sejumlah pihak dengan menyebut dokumen audit memang ada, namun masih bersifat draf dan belum menjadi hasil final. Meski demikian, temuan-temuan baru kembali menyeruak, termasuk soal transaksi keuangan PBNU ke luar negeri yang dinilai mencurigakan.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, PBNU tercatat telah melakukan tiga kali transfer (Term 1, 2, dan 3) dengan nilai masing-masing sebesar USD84.333. Total dana yang sudah terkirim adalah USD252.999 atau sekitar Rp4.159.654.644.

    Transaksi tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, 25 Maret 2025, dan 19 Agustus 2025  ke dua nama organisasi berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Libforall Foundation. Meskipun nama organisasinya berbeda, keduanya mencantumkan alamat yang identik: 1959 Peace Haven Rd, #357 Winston-Salem, NC 27106-4850, United States.

    Seluruh transaksi tersebut dicatat dengan kode tujuan ‘2570-Penelitian dan Pengembangan’ yang dikirim dari rekening Bank Mandiri PBNU. Selain dana yang telah terkirim, terdapat pula rencana anggaran yang diajukan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) untuk periode 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2026. CSCV sendiri sejak 2022 ditunjuk PBNU sebagai wahana utama keterlibatan internasional NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20).

    Inilah.com coba mengonfirmasi hal itu ke dua kubu PBNU, mulai dari Ketum PBNU Gus Yahya, Sekjen PBNU Amin Said Husni, Menteri Sosial yang sebelumnya menjadi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), namun tak ada tanggapan dan konfirmasi terkait informasi tersebut. Syuriyah PBNU pun enggan berkomentar saat coba dihubungi kembali. “Mohon maaf ya,” kata Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna singkat melalui pesan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).

    Gus Yahya tak sendiri, penasihat khususnya Charles Holland Taylor juga ikut dicopot Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar. Pelengseran pembisik urusan internasional ini berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah berkembang. Pencopotan Charles diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025.

    Setelah ditelusuri, Taylor merupakan salah satu pendiri, ketua, dan CEO LibForAll Foundation; salah satu pendiri, wakil ketua, dan COO organisasi saudaranya, Bayt ar-Rahmah; salah satu pendiri gerakan Humanitarian Islam; dan salah satu pendiri, Wakil Ketua, dan CEO Center for Shared Civilizational Values (CSCV).

    Taylor mendirikan LibForAll pada 2003 silam bersama Presiden ke-4 RI sekaligus kiai NU, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah kepemimpinan mereka, LibForAll secara pesat menjelma menjadi LSM terkemuka yang mengembangkan dan mengoperasikan strategi kontra-ekstremisme di seluruh dunia.

    Selanjutnya pada 2014, Taylor bergabung dengan KH A Mustofa Bisri dan KH Yahya Cholil Staquf mendirikan Bayt ar-Rahmah. Lalu pada Maret 2017, Bayt ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor meluncurkan gerakan global yang bernama ‘Islam Kemanusiaan’. Kemudian pada 2022, PP NU menunjuk CSCV sebagai wahana utama untuk keterlibatan internasionalnya, dan sebagai Sekretariat Tetap untuk Forum Agama G20 (R20).

    Secara terpisah, melalui surat resmi bernomor 4928/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya memberikan klarifikasi terbuka, sebagaimana dinukil dari unggahan akun Facebook PCNU Lombok Tengah, Selasa (23/12/2025).

    Dalam surat tertanggal 21 Desember 2025 itu, Gus Yahya membantah tudingan penyalahgunaan dana Rp100 miliar. Dia menegaskan, pengelolaan program-program PBNU, termasuk AKN NU dan kerja sama internasional melalui CSCV, dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan mandat organisasi.

    Terkait dana Rp100 miliar yang dikaitkan dengan Mardani H. Maming, Gus Yahya menyatakan tuduhan tersebut tidak sesuai fakta. “Telah beredar tuduhan bahwa saya menggunakan dana sebesar 100 miliar rupiah yang masuk ke rekening PBNU untuk kepentingan pribadi dan untuk menyuap KPK. Tuduhan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tulisnya.

    Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut merupakan sumbangan operasional PBNU, sementara sisanya diperintahkan untuk dikembalikan. “Penanganan ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, seraya menegaskan tidak ada unsur TPPU dan tidak ada keterlibatan aktif PBNU dalam perkara hukum yang bersangkutan.

    Dalam klarifikasinya, Gus Yahya juga menyinggung polemik AKN NU yang belakangan ikut disorot. Ia mengakui adanya kekhilafan dalam proses seleksi narasumber, namun menegaskan bahwa program tersebut disiapkan melalui mekanisme organisasi dan telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Sebagai bentuk tanggung jawab, kegiatan AKN NU pun dihentikan sementara.

    “Saya mengakui sepenuhnya bahwa saya kurang cermat dalam proses seleksi dan pemilihan narasumber. Ini adalah kesalahan saya,” tulis Gus Yahya, seraya menyebut keputusan penghentian AKN NU sebagai langkah korektif atas arahan Rais Aam.

    Gus Yahya juga menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan PBNU. Ia menyatakan sejak awal kepengurusannya, sistem keuangan PBNU dibuat terpusat, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang klarifikasi kepada Syuriyah dan forum-forum jam’iyah lainnya.

    Di sisi lain, Gus Yahya menolak pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menyebut keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang memberhentikannya bertentangan dengan AD/ART NU dan tidak memiliki dasar kewenangan. Gus Yahya menegaskan mandat Ketua Umum hanya dapat dicabut melalui mekanisme muktamar atau muktamar luar biasa.

    Meski demikian, di tengah konflik internal yang kian terbuka, Gus Yahya menyerukan jalan islah. Ia menyatakan siap menahan diri dan tunduk pada proses musyawarah demi menjaga keutuhan organisasi.

    “Saya tunduk dan siap menahan diri demi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Nahdlatul Ulama,” tulisnya seraya mengajak seluruh pengurus NU mengedepankan dialog dan persaudaraan untuk meredam polemik.

  • Terima Bupati Kepahiang, Mensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

    Terima Bupati Kepahiang, Mensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Bupati Kepahiang Zurdi Nata bersama jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, hari ini. Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan sosial, khususnya kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta progres pembangunan Sekolah Rakyat.

    Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul mendorong agar sekolah rakyat segera dibangun. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan PBI yang tertib, terkoordinasi, dan langsung kepada penerima manfaat sehingga program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

    Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data PBI perlu dilakukan secara hati-hati dan jujur sesuai kondisi riil masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan persoalan di tingkat desa maupun kecemburuan sosial.

    Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. Saat ini, pemerintah daerah telah mengusulkan lahan ke Kemensos, namun masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi.

    “Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

    Sementara itu, Zurdi Nata menyatakan siap mengelola PBI dengan baik. Ia juga akan terus mengupayakan agar program sekolah rakyat dapat segera terealisasi di wilayahnya.

    Namun, dia juga menyampaikan kondisi kemampuan fiskal daerah terbatas dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat.

    “Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki dua Sekolah Rakyat rintisan, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 14 Kaur di SMAN 11 Kaur.

    (anl/ega)

  • Komdigi Prioritaskan Pemulihan Jaringan di Sumatra-Aceh

    Komdigi Prioritaskan Pemulihan Jaringan di Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons ramainya perbincangan pro dan kontra di media sosial terkait bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. 

    Dia menyebutkan, Komdigi sendiri memprioritaskan pemulihan konektivitas telekomunikasi agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

    “Jadi fokus kami sama-sama bekerja keras ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau masih ada yang kurang kami mohon maaf. Nah mudah-mudahan ini jaringan telekomunikasi di Sumatera ini bisa segera pulih,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi, dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).

    Komdigi mencatat tingkat pemulihan jaringan telekomunikasi di Sumatra Utara telah mencapai 97%, Sumatra Barat sekitar 99%, sementara Aceh masih berada di kisaran 80%. Fifi menegaskan, upaya pemulihan di Aceh difokuskan pada wilayah yang masih terdampak berat, seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.

    “Fokusnya kami ingin segera memberikan pemulihan telekomunikasi ya agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan orang-orang terkasihnya dengan baik dan tenang,” katanya.

    Di sisi lain, perbincangan publik di media sosial turut diramaikan oleh aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Melalui platform Kitabisa.com, aksi tersebut berhasil menghimpun donasi hingga Rp10 miliar.

    Aksi penggalangan dana tersebut sempat disinggung dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengkritik narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir di wilayah bencana.

    “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” katanya.

    Isu lain yang turut memicu polemik di media sosial adalah soal perizinan penggalangan dana oleh influencer. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” kata Gus Ipul.

    Dia menekankan aturan perizinan bukan bentuk pembatasan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

    Gus Ipul juga mengapresiasi solidaritas publik serta memastikan koordinasi antara Kementerian Sosial, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berjalan untuk mempercepat penanganan darurat, termasuk distribusi logistik dan operasional dapur umum.

    Selain itu, beredar pula kabar di media sosial mengenai bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia yang disebut-sebut dikenakan pajak atau bea masuk. Isu tersebut dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menegaskan bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk korban bencana di Sumatra tidak dikenakan pajak maupun bea masuk saat masuk ke Indonesia.

  • Run For Solidarity, Ribuan Peserta Doa Bersama-Galang Dana untuk Sumatera

    Run For Solidarity, Ribuan Peserta Doa Bersama-Galang Dana untuk Sumatera

    Jakarta –

    Ribuan peserta menyemarakkan Run For Solidarity yang berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hari ini. Kegiatan ini digelar dalam rangka aksi solidaritas sekaligus penggalangan dana bagi korban bencana di Sumatera.

    Acara diawali doa bersama lintas iman dipimpin oleh lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Terlihat para peserta memanjatkan doa untuk saudara-saudara yang terkena musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah musibah ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, menguji keimanan dan membuka pintu rahmat. Mudahkanlah proses evakuasi dan pemulihan, berikan pertolongan-Mu ya Allah, agar Sumatera bangkit dan kembali kuat,” ujar pemuka agama Islam Khalid dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

    Selanjutnya, doa secara berturut-turut dipimpin pemuka agama Kristen Agung Riyanto, pemuka agama Katolik Sigit B.S. Kemudian, pemuka agama Budha Sutrisno, dan pemuka agama Hindu Jero Gede I Wayan Kadek.

    Usai pembacaan doa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Penasihat I DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf melepas peserta mengikuti lari 10K, 5K, dan 3K.

    “Terima kasih atas partisipasinya, dan hari ini adalah maraton untuk solidaritas saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, semoga mereka segera bangkit dan hidup normal kembali seperti sedia kala,” kata Agus Jabo.

    Atribut tersebut memuat berbagai pesan solidaritas di antaranya, Hati Kami Bersama Sumatera, Jangan Menangis Kami Ada, Cepat Pulih Sumateraku Kami Bersamamu, Bersama Untuk Sumatera Lebih Kuat, Setiap Kilometer Adalah Kepedulian, Aksi Lari untuk Penggalangan Dana Korban Bencana Sumatera, dan Demi Sumatera Introvert Ikut Lari. Kemudian, Demi Solidaritas Untuk Sumatera Aku Rela Trabas Panasnya Jogja, Meski Jauh di Mata Sumatera Dekat di Hati , Pelari Enggak Lihat Jarak, Cepat Pulih Sumateraku, Bersama Untuk Sumatera Lebih Kuat, serta Langkah Kecil Doa Besar Untuk Sumatera.

    Tak hanya itu, para relawan juga membawa banner-banner berisi barcode mobile untuk mengajak masyarakat memberikan donasi. Sementara ratusan anak-anak sekolah dasar memberikan semangat kepada para pelari dengan yel-yel dan bendera merah putih.

    “Kita harus ikut mendoakan dan berdonasi terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita di Sumatera,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan Run For Solidarity ini digelar Kementerian Sosial (Kemensos) bersama para mitra dari filantropi, BUMN dan dunia usaha. Seluruh pembiayaan gerakan solidaritas ini tidak mengurangi alokasi bantuan bencana. Bantuan justru sudah disalurkan dan terus mengalir, sebelum gerakan solidaritas ini berlangsung

    Total 10 ribu orang peserta dari berbagai latar belakang berpartisipasi dalam lari solidaritas ini. Melalui aksi solidaritas ini, penggalangan donasi dilakukan sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan bersama, di mana dana yang terkumpul akan memperkuat upaya bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak di Sumatera.

    Untuk melengkapi kegiatan, juga hadir expo pemberdayaan/pasar rakyat yang melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), produk makanan dan minuman Sentra Kreasi Atensi (SKA) dan layanan fisioterapis.

    (akd/ega)

  • Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan surat permintaan bantuan dari pemerintah Pemerintah Provinsi Aceh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dikirim tanpa sepengetahuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Tito menjelaskan, surat yang ditujukan kepada UNICEF dan UNDP tidak ditandatangani langsung gubernur melainkan menggunakan tanda tangan elektronik.

    Pihaknya pun sudah mengkonfirmasi kepada UNDP dan UNICEF terkait surat tersebut. Tito mengatakan kemungkinan bantuan yang bisa diberikan pihak internasional itu yakni konseling korban, terutama wanita dan anak-anak.

    “Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk counselling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” jelas Tito.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni UNDP dan UNICEF.

    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

    Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF di Indonesia.

    “Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” kata Muhammad MTA.

    Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

    Karena ini status bencana provinsi, lanjut dia, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.

    Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos Usulkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatera Rp10 Ribu Per Hari

    Kemensos Usulkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatera Rp10 Ribu Per Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos), berencana memberi jaminan hidup (jadup) untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

    Menurut Mensos Saifullah atau Gus Ipul menyebut ada angka jaminan hidup yang bakal diberikan.

    Dalam pemaparan Gus Ipul menyebut jadup yang akan diberikan sebesar Rp10 ribu per hari.

    “Setelah nanti ada huntara (hunian sementara) atau huntap (hunian tetap), ada jadup jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp 10.000 per harinya,” kata Gus Ipul.

    Jaminan hidup sebesar Rp10 ribu per hari untuk korban bencana Sumatera itu akan diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

    “Untuk jadup per 10.000 per individu ya. Kalau keluarganya lima ya dapat Rp10.000 kali 5. Kalau empat ya kali 4, itu selama 3 bulan,” ujarnya.

    Meski angkanya sudah disebutkan, namun jumlahnya, disebut Mensos, belum memasuki babak final.

    Menurutnya, nominal Rp10 ribu diusulkan berdasarkan pada indeks standar tahun 2020.

    “Tadi kami lapor kepada Pak Menko, apakah indeks Rp10.000 ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami mohon arahan lebih lanjut,” paparnya.

    Ada juga santunan kepada korban yang wafat dan luka berat. Korban wafat akan diberi santunan sebesar Rp15 juta yang diserahkan ke ahli waris, dan korban luka berat diberi santunan senilai Rp5 juta.

    Kemudian, Kemensos juga akan memberi bantuan untuk melengkapi isi dapur senilai Rp3 juta dan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi di tahap pertama, sebesar Rp5 juta.

  • Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Ada juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang dikritik tajam terkait penanganan listrik di wilayah terdampak bencana. Dia bahkan dituding membohongi Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan listrik yang siap dinyalakan di wilayah bencana.

    Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang dituding memiliki peran pada perusakan lingkungan hingga memicu bancana parah di wilayah Aceh dan Sumatera. Kementerian Kehutanan dinilai berkontribusi memberi izin oligarki untuk melakukan pembalakan hutan tanpa kontrol yang ketat, yang justru memicu kerusakan lingkungan.

    Netizen pun menanggapi beragam usul reshuffle yang disuarakan Akbar Faisal kepada Presiden Prabowo.

    “Siapa yg mau diganti, menteri2 yg kita anggap tidak cakap justru yg punya kekuatan memopang presiden biar tidak goyang, karena src politis menteri2 itu diangkat bukan utk kerja demi rakyat tp utk mendukung presiden,” tulis randika97 @randika97165300.

    “Yg perlu dibuang 1. Luhut, 2. Tito, 3. Raja Juli, 4. Gus Ipul, 5. Zulhas,” timpah pemilik akun Tanya Kenapa @dmrdmrid.

    “Prabowo takut, mau resuffle raja juli takut ama jkw, mau resuffle bahll takut ama jkw dan golkar, mau resuffle zulhas takut ama jkw dan pan. Pemimpin macan podium doang,” timpal warganet lainnya, Doblang @doblang_08.

    “Kepala BNPB ganti yg lebih mumpuni, Mendagri yg sudah mengecilkan bantuan negara sahabat tolong diganti juga, Kapolri, Mensos dan Menko Pangan ganti,” komentar pemilik akun Fafafifi @HaryonoAby03. (fajar)