Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Fatma Saifullah Tegaskan Taman Anak Sejahtera Harus Jadi Ruang Ramah Anak – Page 3

    Fatma Saifullah Tegaskan Taman Anak Sejahtera Harus Jadi Ruang Ramah Anak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial telah menghadirkan Taman Anak Sejahtera (TAS) Harapan Ibu sebagai bentuk nyata pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 yang digelar di Kantor Kemensos, Senin 28 Juli 2025.

    Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos Fatma Saifullah Yusuf berharap Taman Anak Sejahtera dapat menjadi ruang aman dan penuh kasih sayang untuk anak-anak Indonesia.

    “Taman Anak Sejahtera yang kita resmikan hari ini sejatinya adalah tempat penitipan anak di kantor Kemensos, sebuah ruangan yang di tata dengan sangat apik, nyaman, bersih, dan aman. Di siapkan pula beberapa orang pendamping atau pengasuh yang memiliki jiwa penuh kasih terhadap anak balita khususnya anak-anak dari para pegawai Kementerian Sosial yang masih bekerja aktif,” kata Fatma yang didampingi direktur Rehabilitasi Sosial Anak Agung Suhartoyo lewat keterangan resminya di Jakarta, Minggu (3/8).

    Acara peresmian Taman Anak Sejahtera digelar pada Senin 28 Juli 2025 bersamaan dengan puncak peringatan HAN 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penasihat I DWP Intan Jabo Priyono.

    Tercatat hingga tahun ini, terdapat 252 Taman Anak Sejahtera di bawah naungan Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 125 di antaranya telah terakreditasi.

    Setelah resmi diluncurkan, Fatma berharap Taman Anak Sejahtera dapat melayani dengan baik anak-anak yang dititipkan, sehingga mereka bisa belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Sementara, orang tua mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

    Ruangan di dalam TAS Harapan Ibu ini dilengkapi dengan berbagai alat permainan edukatif, seperti boneka, mobil-mobilan, masak-masakan sampai buku bacaan anak-anak. Ada 26 anak balita baik laki maupun perempuan yang saat ini menjadi murid TAS. Tersedia pula ruangan laktasi dan dua kamar tidur untuk mereka bisa tidur siang. Penitipan anak di buka mulai pukul tujuh pagi hingga empat sore setiap senin sampai jumat.

    “Saya senang karena TAS ini sudah dapat di hadirkan kembali, karena beberapa tahun lalu sempat vakum ketika Indonesia di landa Covid19. Awalnya saya mendapatkan DM dari seorang karyawan, yang mengeluh betapa susahnya mendapatkan pembantu untuk menjaga anak bayinya. Dia berharap TAS di kantor Kemensos ini di hidupkan kembali supaya ia dapat bekerja dengan tenang dan bisa memberi ASI pada anaknya saat jam istirahat, alhamdulillah sekarang TAS sudah diwujudkan kembali, untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada Reshsos Anak atas perhatian dan kerjasamanya yang baik selama ini,” imbuh Fatma yang juga didampingi penasehat II DWP Intan Agus Jabo dan Veronika Robben Rico selaku Ketua DWP Kemensos

    Fatma menekankan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tugas orang tua, tapi juga tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Sebab, tiap anak memiliki hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal.

    “Meskipun layanan di TAS ini tidak berbayar, akan tetapi kepada seluruh pengelola TAS, saya titipkan 26 anak kita ini, bahkan kalau nanti akan ada lagi nanti yang datang, tolong mereka dijaga dengan baik, rawat dan asuhlah mereka dengan kasih sayang dan tanggung jawab penuh, agar ibunya dapat bekerja dengan tenang, dan insya Allah dari tangan-tangan kita ini, kelak masa depan bangsa ini dibentuk,” ujar Fatma mengakhiri rangkaian acara.

  • Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan

    Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum\\\\\\\\\\\\\\\’at (1/8/2025). Foto: Kemensos

    Sekolah Rakyat Lebak dibuka, tandai MPLS di 37 titik tambahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 04:59 WIB

    Elshinta.com – Sekolah Rakyat rintisan tahap 1b memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, Banten menjadi titik awal dimulainya MPLS di 37 titik tambahan seluruh Indonesia setelah sebelumnya sekolah rakyat telah dimulai di 63 titik, demikian keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Para siswa dan guru tampak semangat dan bahagia mengikuti kegiatan pembukaan MPLS yang dilaksanakan di Aula SRMA 34 Lebak. Sebanyak 100 siswa yang terbagi dalam 4 Rombongan Belajar (Rombel) hadir dalam kegiatan ini.

    “Hari ini kita memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 37 titik, ini bisa dikatakan tahap berikutnya dari 14 Juli yang lalu, 14 Juli lalu kita memulai 63 titik, sekarang kita memulai di 37 titik di bulan Agustus ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum’at (1/8/2025).

    Selain di Kabupaten Lebak, dua Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan Kota Pasuruan juga memulai MPLS hari ini. Rencananya minggu depan akan dilanjutkan 5 titik lainnya dan pada tanggal 15 Agustus di 29 titik, sehingga total ada 37 titik.

    Tak hanya berhenti pada 100 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan pada bulan Juli dan Agustus, pada bulan September mendatang 59 titik lain juga akan diluncurkan, sehingga total terdapat 159 sekolah rakyat yang sudah dan akan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.

    “Jadi ini (Sekolah Rakyat) adalah gagasan dan program prioritas dari Presiden Prabowo, ini asli dari Pak Presiden, saya hanya pembantunya, kami menteri-menteri ini hanya membantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi gagasannya,” ujar Gus Ipul yang didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

    Di hadapan Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Gus Ipul menekankan tiga kunci memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat.

    “Kunci pertama adalah memuliakan wong cilik, memuliakan kaum dhuafa, memuliakan mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan, dan mereka yang kurang mampu, mereka yang dalam statistik disebut miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

    Lewat Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo ingin memuliakan wong cilik agar siap menjadi Generasi Emas Indonesia 2045. Sekolah Rakyat merupakan upaya memberikan jalan cepat kepada keluarga yang kurang mampu agar bisa menjadi generasi tangguh lewat pendidikan.

    Kunci kedua memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat yaitu menjangkau yang belum terjangkau. “Banyak saudara-saudara kita di usia sekolah baik SD, SMP, atau SMA yang putus sekolah, belum sekolah atau tidak sekolah, maupun berpotensi putus sekolah, maka itu Sekolah Rakyat ingin menjangkau yang belum terjangkau,” urainya.

    Terakhir adalah memungkinkan yang tidak mungkin, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin sekolah namun menyadari orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin.

    “Inilah kunci memahami Sekolah Rakyat, jadi jangan business as usual, jangan disamakan dengan sekolah-sekolah umum, kalau di tempat lain mungkin pendekatannya adalah tes akademik, tapi di sini pendekatannya adalah mereka dari keluarga yang tidak mampu, kalau dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu desil 1 dan 2, miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

    Gus Ipul menyampaikan setelah lulus dari Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak menjadi terdidik, berkarakter, dan terampil. Pintar atau terdidik yang dimaksud di sini adalah mampu menggunakan akalnya dengan baik. Lalu berkarakter adalah punya jati diri, bangga dengan orang tua, dan cinta terhadap tanah air. “Itulah anak-anak kita yang berkarakter, dia pintar dan cerdas tapi juga bisa mencintai keluarganya, mencintai orang lain, dan juga mencintai negeri ini,” tuturnya.

    Selanjutnya anak-anak diharapkan mempunyai keterampilan setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Anak-anak akan dibimbing untuk bisa mewujudkan cita-cita sesuai keterampilan yang mereka pilih. “Itu target saya pak, saya ingin lulusan Sekolah Rakyat, ada yang kuliah di luar negeri, tapi juga saya ingin lulusan Sekolah Rakyat ada yang bisa menjadi pengusaha sukses, dengan merintis usaha,” kata Gus Ipul.

    Di sela-sela sambutannya, Gus Ipul juga menyapa siswa Sekolah Rakyat. Salah satunya Komalasari yang berasal dari Desa Pagelaran, Kecamatan Melimping, Kabupaten Lebak. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Orang tuanya bekerja keras menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai buruh bangunan.

    Komala, panggilan akrabnya, tinggal di rumah berdinding triplek dan dibangun di atas lahan orang lain. Ia terpaksa putus sekolah selama satu tahun karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.

    “Kenapa bisa putus sekolah nak?” Tanya Gus Ipul.

    “Karena adanya ketidakmampuan ekonomi dalam rumah tanggak orang tua pak,” jawab Komala.

    Mendengar jawaban tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Komala merupakan salah satu contoh profil anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat.

    “Inilah bapak Presiden Prabowo kita yang luar biasa ingin mengajak kita menoleh kepada saudara-saudara kita yang seperti ini,” ujarnya.

    Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi Komala untuk mencapai cita-cita demi membahagiakan kedua orang tuanya. “Contoh orang semangat ini, luar biasa kayak gini, Istimewa sekali, saya bangga dengan kamu Komala, saya ingin kamu sukses beserta yang lain,” tutup Gus Ipul.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh "Titip" Siswa Sekolah Rakyat Nasional 1 Agustus 2025

    Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh "Titip" Siswa Sekolah Rakyat Nasional 1 Agustus 2025

    Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh “Titip” Siswa Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANTEN, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa
    Sekolah Rakyat
    harus bersih dari praktik kecurangan, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik seperti menteri, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.
    “Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat ini penting. Tidak boleh ada titipan,” kata Gus Ipul.
    Peringatan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 di Lebak, Banten, Jumat (1/8/2025).
    “Titipan dari Menteri enggak boleh. Titipan dari Gubernur enggak boleh. Titipan dari Bupati enggak boleh. Titipan dari Kapolsek enggak boleh,” tegasnya.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses seleksi peserta Sekolah Rakyat dilakukan secara tertutup dan berbasis data dari
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (DTSEN).
    Siswa tidak bisa mendaftar sendiri, karena seleksi dilakukan secara ketat oleh pendamping PKH, dilanjutkan dengan verifikasi, dan cek lokasi tempat tinggal.
    “Yang ada adalah mereka yang ada di DTSEN. Perekrutan dilakukan oleh Pendamping PKH, kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat,” ungkap dia.
    “Lalu, diverifikasi oleh BPS, disahkan oleh Bupati dan Gubernur, kemudian dikirim ke saya untuk ditandatangani,” jelasnya.
    Gus Ipul memastikan bahwa proses ini tidak membuka peluang untuk siswa titipan.
    “(Perekrutan siswa Sekolah Rakyat) ini penting karena Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” katanya.
    Ia pun memperingatkan bahwa setiap kesalahan dalam proses rekrutmen akan berdampak sanksi bagi semua pihak yang terlibat.
    “Kalau ada kesalahan, sanksinya bersama. Pertama pendamping PKH, lalu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan setempat. Kemudian Bupati dan Gubernur, dan kalau mereka kena, Menterinya juga bisa kena,” ujar Gus Ipul.

    Ia juga menyebut bahwa Presiden telah menginstruksikan agar program Sekolah Rakyat berjalan bersih dan bebas dari praktik curang.
    “Perintah Presiden tegas, tidak boleh ada kongkalikong, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Kalau masih ada yang main-main begitu, tolong dilaporkan, nanti akan diberi tindakan yang sesuai,” ungkapnya.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya sistemik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kondisi hidup.
    “Ini kerja bersama. Bukan hanya Kementerian Sosial. Ada peran Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan berbagai kementerian lainnya seperti Dikdasmen, PAN-RB, Kementerian PU, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenag, Mensesneg, dan Kominfo. Kita semua terlibat,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 200 Ribu Penerima Bansos Main Judol Dicoret, Legislator Minta Ada Pendekatan

    200 Ribu Penerima Bansos Main Judol Dicoret, Legislator Minta Ada Pendekatan

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut sebanyak 200 ribu kepala keluarga (KK) penerima bansos yang terlibat judi online (judol) dicoret sebagai penerima. Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyebut langkah ini perlu ada pendekatan.

    “Penertiban data tentu penting agar bantuan tepat sasaran. Namun langkah seperti pencoretan massal tidak bisa dilakukan secara reaktif. Harus ada pendekatan yang adil dan manusiawi,” kata Selly kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Dia meminta pemerintah tetap memberikan edukasi. Meski tak membenarkan, menurutnya, masyarakat terpaksa bermain judol karena ingin keluar dari kemiskinan.

    “Faktanya, banyak warga yang terjebak judi online bukan karena gaya hidup konsumtif, tapi karena desakan ekonomi. Ada yang berjudi demi bisa makan hari itu atau membayar sekolah anak. Ini realitas pahit yang tak bisa diabaikan,” katanya.

    “Karena itu, sebelum mencoret, negara perlu memberi peringatan, edukasi keuangan, dan pembinaan. Jangan langsung diputus tanpa solusi. Masyarakat perlu dibantu keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan ditinggalkan begitu saja,” tambahnya.

    “Fraksi PDI Perjuangan selalu berdiri di sisi wong cilik. Kami menolak penyalahgunaan bantuan, tapi kami juga menolak pendekatan yang menghukum tanpa memulihkan. Negara wajib hadir, tidak hanya memutus bantuan, tapi juga membuka harapan,” katanya.

    200 Ribu KK Dicoret karena Main Judol

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mencoret 200 ribu KK dari penerima bansos karena terindikasi bermain judi online (judol). Langkah itu dilakukan berdasarkan hasil pemadanan data penerima bansos dengan rekening terindikasi judol.

    Dari situ, ditemukan data 600 KK penerima bansos yang bermain judol. Sejauh ini, Gus Ipul menyebut ada 200 ribu KK yang dicoret dari penerima bansos.

    “Ditabrakkan dengan 9 juta lebih NIK pemain judol. Ketemulah lebih dari 600 ribu NIK yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu sudah 200 ribu lebih yang kita tidak beri bansos lagi,” ujarnya.

    (azh/jbr)

  • Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN

    Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN

    Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pastikan sistem penggajian Guru Sekolah Rakyat akan disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru Sekolah Rakyat akan digaji setiap bulan dan jika ada keterlambatan maka akan dirapel.

    Para guru Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin.

    Klik di sini untuk menonton video-video lainnya!

  • Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026 dapat menampung 15.000 siswa di 190 seluruh Indonesia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik dan saat ini tengah berada dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    “Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, proses pembelajaran akan diperluas lagi ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau pekan depan, dan sebanyak 59 titik lainnya akan dimulai pada bulan September. 

    Total, program rintisan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan berlangsung di 190 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh.

    “Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran. 

    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana dan kurikulum. 

    Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan keberlanjutan program.

    “Pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.

  • Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, tidak heran melihat banyaknya guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri baru-baru ini.

    Jumlahnya mencapai angka ratusan, namun bagi Jhon itu merupakan sesuatu yang wajar ketika melihat kebijakan tersebut.

    “Wajar jika para guru mengundurkan diri, selain tidak siap dengan sarana pendukungnya bisa diduga para guru tidak yakin dengan road map sekolah rakyat ke depannya bagaimana,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Ia merasa gelisah sebab menurutnya belum setahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia, langsung memberikan gebrakan yang sulit dijalankan.

    “Tiba-tiba saja ada sekolah rakyat. Bagaimana konsepnya? Bagaimana outputnya? Apa tujuannya? Apa jaminan mutunya? Sampai sekarang tidak banyak yang tahu,” cetusnya.

    Jhon bilang, penting bagi para guru yang lolos untuk mengetahui kepastian masa depan mereka.

    “Karena guru juga butuh kepastian soal masa depan pribadi. Hati-hati dengan ambisi besar yang tidak terukur, anak-anak bangsa bisa jadi korbannya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah bergerak cepat menyiapkan pengganti bagi 160 guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur.

    Langkah ini diambil dengan memanfaatkan tenaga pendidik dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari Antara.

    Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan, Kemensos tetap menghormati keputusan para guru yang memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya.

  • Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungan terhadap rencana Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui indikator kemiskinan. 

    Dia menilai langkah BPS tersebut sebagai bentuk respons positif terhadap masukan publik dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi saat ini.

    “Menurut saya, BPS sendiri kan sudah menyatakan ya akan menerima masukan-masukan untuk memperbaiki indikator. Saya kira itu satu hal yang positif dan kita sambut baik,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

    Meski demikian, dia mengatakan Kementerian Sosial tetap menjadikan data BPS sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan sosial.

    Gus Ipul juga mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan perbaikan indikator secara bertahap.

    Dia mengingatkan bahwa perubahan indikator, khususnya menaikkan ambang batas garis kemiskinan, akan berdampak langsung pada statistik resmi yang menggambarkan kinerja pemerintah. 

    “Contohnya jika selama ini batas ukuran kemiskinan berada pada angka Rp500.000, lalu dinaikkan menjadi Rp700.000 saat proses masih berjalan, maka akan terjadi lonjakan angka kemiskinan secara statistik,” ujarnya. 

    Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana perubahan batas kemiskinan ekstrem dari 300.000 keluarga menjadi 400.000 keluarga membuat data terlihat meningkat, padahal yang berubah hanyalah indikatornya.

    Untuk mengantisipasi lonjakan statistik yang bisa menimbulkan salah tafsir publik, Gus Ipul mengusulkan agar ke depan dilakukan dua skema pengukuran yakni menggunakan indikator lama dan indikator yang diperbarui.

    Menurutnya, pendekatan ini akan menjaga konsistensi data dan tetap mencerminkan capaian pemerintah secara adil.

    “Maka kalau nanti dinaikkan ukurannya kita harapkan ada dua tetap: ukuran lama dan ukuran baru. Sehingga di sini nanti akan kelihatan kinerja pemerintah itu,” ujarnya.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perubahan indikator memang menjadi tuntutan yang wajar seiring perkembangan zaman dan tantangan sosial baru.

    Dia optimistis BPS akan mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan kebijakan yang terukur dan transparan.

    “Dengan begitu kinerjanya kita akan tetap terukur dengan baik seiring dengan perkembangan waktu. Menurut saya, harapan itu akan diakomodasi oleh BPS tentunya,” pungkasnya.

  • Menteri Sosial Tentang Data Kemiskinan, Percaya dengan BPS

    Menteri Sosial Tentang Data Kemiskinan, Percaya dengan BPS

    JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul percaya data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini.

    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Juli. Kementerian Sosial memang membutuhkan data kemiskinan, terkait sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

  • Pemerintah Siapkan Rp 1,1 T untuk Biayai Sekolah Rakyat Setahun

    Pemerintah Siapkan Rp 1,1 T untuk Biayai Sekolah Rakyat Setahun

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap besar anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program Sekolah Rakyat. Yakni Rp 1,1 triliun buat 159 sekolah rakyat setahun ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan ada penambahan dana lagi bila jumlah sekolahnya bertambah ke depan.

    Lebih lanjut, untuk gaji guru, gaji tenaga kependidikan, pengadaan laptop, pengadaan seragam dan lain sebagainya akan dikelola oleh Kementerian Sosial.

    Klik di sini untuk menonton video lainnya…