Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

    Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    Presiden kemudian menyebutkan perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, aksi militer Israel mencaplok Tepi Barat, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan juga gejolak ekonomi akibat tarif Amerika Serikat, yang seluruhnya berdampak pada dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan dan dunia.

    “Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” sambung Presiden.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Presiden yakin strateginya benar karena banyak capaian dalam 10 bulan

    Presiden yakin strateginya benar karena banyak capaian dalam 10 bulan

    Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto yakin Strategi Transformasi Bangsa yang dicanangkan sejak awal pemerintahan merupakan strategi yang tepat dan benar, karena selama 10 bulan pemerintah bekerja banyak capaian dan prestasi yang ditorehkan oleh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun berterima kasih kepada jajarannya karena telah bekerja keras, dan bekerja sebagai satu tim.

    “Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa, dan terlihat bahwa strategi kita benar. Kita berada di arah yang benar,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih saat Sidang Kabinet Paripurna, Rabu siang.

    Terlepas dari itu, Presiden Prabowo kemudian menyebutkan gejolak geopolitik dan geo-ekonomi global yang saat ini terjadi pun menguji strategi transformasi Presiden.

    Gejolak geopolitik yang dimaksud Presiden merujuk pada dampak perang dan sejumlah konflik bersenjata yang terjadi di beberapa negara, misalnya perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, agresi militer Israel di Tepi Barat, perang India-Pakistan, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan gejolak ekonomi global akibat tarif Amerika Serikat.

    “Kita paham, dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal, bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menjelaskan Strategi Transformasi Bangsa yang dijalankan oleh pemerintah saat ini merupakan strategi yang berpedoman kepada nilai-nilai realisme, dan kondisi nyata baik di dalam negeri maupun di kawasan, dan dunia.

    “Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme (itu) bener, idealisme itu perlu, tetapi yang utama, yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang mengikuti pertemuan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, guna menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

    Sidang kabinet tersebut dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

    “Ini rapat persiapan 17 Agustus. Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai persiapan 17 Agustus. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR sebagai rangkaian 17-an,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditanya tentang agenda Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini.

    Situasi di pintu pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa menteri yang telah tiba, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Risan Roeslani, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.

    Disusul kemudian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Para pejabat berpakaian jas serta kemeja putih langsung menuju ruang sidang usai turun dari kendaraan dinasnya.

    Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan akan menyoroti berbagai persiapan, mulai dari teknis penyelenggaraan upacara kenegaraan, peluncuran program unggulan kemerdekaan, hingga penajaman pesan-pesan kebangsaan yang akan disampaikan kepada publik.

    Selain itu, rapat kabinet juga direncanakan membahas arah kebijakan komunikasi publik pemerintah selama bulan kemerdekaan, termasuk tema besar yang akan diangkat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.

    Hingga berita ini diturunkan, sidang kabinet sedang dipersiapkan untuk digelar mulai pukul 14.00 WIB secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin tiga kali Sidang Kabinet Paripurna, masing-masing pada 21 Januari dalam rangka mengevaluasi 100 hari pemerintahan dengan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Berikutnya, pada 21 Maret yang digelar mendadak, membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dan dihadiri oleh seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemangku kebijakan strategis lainnya.

    Terakhir, pada 5 Mei untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak pelantikan, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek Kesehatan Gratis Awali MPLS Sekolah Rakyat di Gresik

    Cek Kesehatan Gratis Awali MPLS Sekolah Rakyat di Gresik

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik. Kegiatan ini berlangsung di UPT SMPN 30 Gresik, Jawa Timur.

    Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembukaan Sekolah Rakyat di 37 titik tambahan berjalan lancar.

    “Saya dan Pak Wamen terus berkeliling ke titik-titik Sekolah Rakyat. Pagi tadi di Lamongan, sekarang di Gresik. Kami ingin memastikan penyelenggaraannya berjalan lancar berkat dukungan semua pihak, seperti yang terlihat di Gresik ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Peluncuran 37 titik Sekolah Rakyat ini merupakan tambahan dari 63 Sekolah Rakyat yang lebih dulu diluncurkan pada pertengahan Juli lalu, seluruhnya diawali dengan kegiatan MPLS.

    Sama seperti di Sekolah Rakyat lainnya, MPLS di SRMA 37 Gresik juga diawali pemeriksaan kesehatan siswa, baik fisik maupun mental. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan.

    Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai miniatur pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terstruktur. Oleh karena itu, siswa menerima fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan pemenuhan kebutuhan gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    Selain itu, setiap siswa juga akan mendapat laptop dan delapan set seragam lengkap yang saat ini masih dalam proses pengadaan dan ditargetkan dibagikan pada akhir September 2025.

    Tidak hanya untuk anak-anak, orang tua siswa pun mendapat akses ke program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya kita latih dan berdayakan agar bisa membuka usaha atau bekerja. Bahkan rumahnya juga kita bantu. Ini bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” tutur Gus Ipul.

    Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi keluarga, para orang tua siswa juga menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, yang menampung dan memasarkan hasil program pemberdayaan. Mereka juga ditetapkan sebagai sasaran program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan masuk dalam program nasional 3 juta rumah.

    Gus Ipul pun menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya Sekolah Rakyat, terutama Bupati Gresik yang menginisiasi usulan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemensos dan Kementerian PU.

    “Setelah PU menyatakan layak, kami mulai rekrutmen guru dan siswa. Seleksi guru dipimpin Dinas Pendidikan, kurikulumnya juga disusun bersama Dinas Pendidikan. Ini kerja gotong royong,” jelasnya.

    Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program, termasuk mendampingi lulusan Sekolah Rakyat agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan akademi kedinasan seperti Akmil.

    Sekolah Rakyat di Gresik dinilai menjadi bukti nyata bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu kolaborasi menyeluruh yang menyentuh seluruh anggota keluarga-dari anak-anak hingga orang tuanya.

    (akn/ega)

  • Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya ke Istana Negara, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, akan ada pembahasan terkait Sekolah Rakyat.

    “Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan Pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menteri lainnya yang tampak hadir memenuhi panggilan Prabowo antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Sekolah Rakyat yang diinginkan Prabowo sendiri berbentuk Boarding School dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Peruntukannya pun bagi anak-anak dari masyarakat tidak mampu yang nantinya mendapatkan pembiayaan mencakup makan dan perlengkapan.

    “Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito.

    “Nah kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu, kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus,” sambung dia.

  • Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali

    Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali

    Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menegaskan akan mengevaluasi pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat setiap lima tahun sekali.
    Sebab menurutnya,
    bansos
    bukan program bantuan seumur hidup, melainkan bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum diarahkan menuju pemberdayaan.
    “Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025).
    “Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” imbuhnya.
    Ia menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan seenaknya.
    Misalnya, bantuan Rp 750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil digunakan untuk asupan gizi, atau bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lansia, dan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing.
    “Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.
    Gus Ipul juga mengutarakan keprihatinannya terkait temuan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, di mana sekitar 300.000 di antaranya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    “Sebanyak 230.000 sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.
    Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bekerja sama dengan BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru dari BPS akan menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.
    “Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh pilar sosial harus terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
    “Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mungkin Belum Terbiasa Makan Enak!

    Mungkin Belum Terbiasa Makan Enak!

    GELORA.CO –  Sebanyak tujuh siswa Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pada pekan lalu.

    Hal itu diketahui saat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi lokasi dan mengadakan acara makan malam bersama para siswa dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    Dari total 100 siswa yang mengikuti kegiatan MPLS, hanya 93 siswa yang hadir dalam makan malam tersebut. Sisanya, tujuh siswa tidak dapat mengikuti karena mengalami keluhan kesehatan seperti sakit perut hingga cacar air.

    “Dari 100 siswa Sekolah Rakyat di Bogor, tadi yang ikut makan malam bersama saya ada 93. Yang tujuh tidak hadir karena sakit,” ujar Gus Ipul.

    Ia menjelaskan bahwa para siswa tersebut masih dalam proses adaptasi terhadap lingkungan baru, terutama karena sistem asrama yang membuat mereka harus tinggal jauh dari keluarga. Selain itu, pola makan yang berbeda dengan kebiasaan mereka di rumah juga menjadi perhatian.

    “Ada yang mengeluh sakit perut, mungkin karena belum terbiasa makan enak, tiga kali sehari dengan buah, susu, dan snack,” kata Gus Ipul.

    Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gangguan kesehatan akan mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh. Jika diperlukan, mereka akan dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

    “Insya Allah semua akan ditangani. Kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, akan kami kawal sampai sembuh,” tegasnya.

    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di Cibinong. Beberapa Sekolah Rakyat lain di berbagai daerah juga melaporkan adanya siswa yang sakit pada masa awal pembelajaran.

    Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses penyesuaian siswa yang berasal dari berbagai latar belakang, terutama anak-anak dari keluarga prasejahtera yang belum terbiasa dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik di Sekolah Rakyat.

    “Sekolah Rakyat ini bukan program biasa. Ini adalah amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan,” ujar Gus Ipul.

    Ia menyebutkan, para siswa yang belajar di Sekolah Rakyat mayoritas berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Bagi mereka, keberadaan sekolah ini adalah kesempatan langka untuk mengubah masa depan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas.

    Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    “Jadi ini adalah gagasan dan program prioritas dari Presiden Prabowo. Ini asli dari Pak Presiden. Saya hanya pembantunya. Kami, para menteri, hanya membantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi gagasannya,” jelas Gus Ipul.

    Ia menambahkan, lewat Sekolah Rakyat, Presiden ingin memuliakan kaum kecil (wong cilik) dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045.

    Program ini diharapkan menjadi jalan cepat bagi keluarga kurang mampu untuk menyiapkan anak-anak mereka menjadi generasi yang tangguh dan mampu bersaing di masa depan.

    Dalam paparannya, Gus Ipul menekankan bahwa output dari Sekolah Rakyat bukan sekadar anak yang cerdas secara akademik. Namun juga memiliki karakter kuat, jati diri, dan rasa cinta terhadap keluarga serta tanah air.

    “Setelah lulus dari Sekolah Rakyat, anak-anak diharapkan menjadi terdidik, berkarakter, dan terampil,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, “Pintar atau terdidik yang dimaksud di sini adalah mampu menggunakan akalnya dengan baik. Berkarakter artinya punya jati diri, bangga terhadap orang tua, dan cinta tanah air.”

    Menurutnya, itulah esensi dari pendidikan yang berkelanjutan, yakni menghasilkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap sesama.

    “Anak-anak kita harus menjadi pribadi yang mencintai keluarga, mencintai orang lain, dan mencintai negeri ini,” pungkas Gus Ipul.***

  • Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali

    9 Mensos Kaget Ada Kandang Ayam Petelur Saat Kunjungi SR di Kabupaten Ponorogo Surabaya

    Mensos Kaget Ada Kandang Ayam Petelur Saat Kunjungi SR di Kabupaten Ponorogo
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (4/8/2025).
    Dalam kunjungannya, ia melihat langsung kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan memberikan apresiasi terhadap langkah vokasi yang diambil pemerintah daerah.
    Di hadapan 125 orang tua siswa, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang telah putus harapan akibat kondisi perekonomian orang tua mereka.
    “Anak-anak yang sudah putus harapan, karena mereka menyadari orang tua mereka tidak mampu. Mimpi mereka tidak tinggi, mungkin mereka sudah putus asa. Tapi lewat sekolah rakyat ini kita ingin membuka kemungkinan yang tidak mungkin,” ujarnya.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini memiliki tiga pilar dasar.
    Tiga pilar tersebut adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, yang merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kalangan kurang mampu.
    “Ini memang sekolah untuk memuliakan wong cilik. Yang sekolah di sini adalah keluarga yang tidak mampu, namun fasilitas sekolah unggulan,” imbuhnya.
    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa di Sekolah Rakyat tidak boleh ada kekerasan, bullying, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun intoleransi.
    Ia juga mengapresiasi rencana Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang akan berkantor di Sekolah Rakyat.
    “Saya senang tadi Pak Bupati bisikan saya, saya akan berkantor di sini untuk memastikan bahwa sekolah rakyat ini berjalan dengan baik,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga meninjau gedung sementara Sekolah Rakyat yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo.
    Ia mengapresiasi adanya kandang ayam petelur yang terletak di bagian belakang bangunan sekolah, yang merupakan inisiatif Bupati Ponorogo.
    “Saya kaget, mungkin ini bisa menjadi contoh ketahanan pangan sekolah rakyat. Kebutuhan telur bisa disediakan secara mandiri. Bisa ditiru di sekolah rakyat lain,” katanya.
    Sugiri Sancoko menjelaskan bahwa keberadaan ayam petelur merupakan bagian dari vokasi, mengingat sekolah tidak hanya mengaji dan menuntut ilmu, tetapi juga belajar hidup mandiri.
    “Ini memberikan tambahan ada vokasi kecil. Sekolah rakyat tidak hanya ngaji ilmu pengetahuan, ada juga sekolah kehidupan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Seumur Hidup, Akan Dievaluasi Tiap 5 Tahun

    Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Seumur Hidup, Akan Dievaluasi Tiap 5 Tahun

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah program seumur hidup. Bansos hanya bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum penerima diarahkan menuju program pemberdayaan.

    “Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali. Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Pesan tersebut ia sampaikan saat dialog bersama pilar-pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti 435 peserta, terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 pilar sosial Pacitan, dan 129 pilar sosial Trenggalek.

    Para peserta berasal dari berbagai unsur pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pordam), serta pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos).

    Menurut Gus Ipul, di era Presiden Prabowo Subianto, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting. Pemerintah bahkan membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat program ini.

    “Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.

    Gus Ipul juga menyoroti temuan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, di mana sekitar 300 ribu di antaranya adalah penerima PKH.

    Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bersama BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru BPS menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.

    “Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ucap Gus Ipul.

    Dalam forum tersebut, pendamping PKH menyampaikan masukan terkait beban kerja di lapangan. Seorang pendamping dari Ponorogo mengatakan tugas mereka kerap menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus.

    “Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan lebih optimal,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.

    “Kami siap untuk program nasional selanjutnya dan berharap dukungan seperti ini semakin banyak di seluruh Indonesia,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan mengapresiasi dedikasi mereka.

    “Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping. Memang cukup berat, tapi arahan saya jelas ya, Kemensos ini arahnya ke mana. Kita sama-sama konsolidasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.

    Gus Ipul menutup dialog dengan ajakan agar seluruh pilar sosial menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

    “Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Komdigi Pastikan Internet Cepat 100 Mbps Tersedia di Sekolah Rakyat

    Komdigi Pastikan Internet Cepat 100 Mbps Tersedia di Sekolah Rakyat

    Tangerang –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan internet cepat hingga 100 Mbps tersedia di Sekolah Rakyat. Sejauh ini tidak ada kendala dalam persiapannya.

    “Untuk kesiapan internet di Sekolah Rakyat, kita sudah meninjau semua lokasinya, untuk fixed broadband aman. Jadi, tidak ada kendala,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    Wayan mengatakan menghadirkan internet cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat dinilai tidak ada kendala karena lokasinya tidak jauh dari wilayah perkotaan. Infrastruktur telekomunikasi sudah tergelar secara matang. Sehingga, Komdigi berkoordinasi dengan operator untuk meningkatkan kecepatan internet di lokasi yang dipakai untuk Sekolah Rakyat.

    “Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan kami, teman-teman Balmon (Balai Monitor) sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Sekolah Rakyat,” kata Wayan.

    Dalam penyediaan akses internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat ini, Wayan menegaskan itu bukan berasal dari anggaran Komdigi. Anggaran sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun, dalam program ini, Komdigi berperan menggelarkan infrastruktur internetnya.

    “Nanti pembiayaannya kan sudah disepakati oleh Kemensos. Jadi, tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti mereka akan pasang. Sudah berproses sekarang,” tuturnya.

    Kemensos mengungkapkan 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama di berbagai daerah siap beroperasi secara penuh pada pertengahan Agustus 2025. Seluruh persiapan sarana dan prasarana sekolah tersebut telah rampung.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melalui keterangan resmi, Kamis (31/7) mengatakan, dari total 100 titik, 63 diantaranya telah mulai beroperasi pada Juli, sementara 37 lainnya akan menyusul pada awal dan pertengahan Agustus.

    Tiga titik akan mulai beroperasi pada 1 Agustus yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan, disusul lima titik lagi pada 5 Agustus dan 29 titik sisanya akan aktif pada 15 Agustus.

    Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan. Sekolah Rakyat dihadirkan pemerintah secara gratis dan berkonsep asrama.

    Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga diklaim untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    (agt/fay)