Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Sosial (Kemensos) meminta tambahan anggaran Rp 12 triliun untuk tahun 2026 dari pagu indikatif sekitar Rp 84,44 triliun.
Jika penambahan anggaran disetujui, total pagu indikatif Kemensos untuk tahun depan mencapai hampir Rp 100 triliun.
“Kita mengusulkan tambahan Rp 12 triliun. (Total) Ya sekitar Rp 92 triliun lebih lah, kalau kita harapkan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Gus Ipul menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah program yang dananya belum terakomodasi dalam pagu indikatif.
Program tersebut, yakni bansos adaptif dan program permakanan untuk lansia telantar berusia di atas 75 tahun.
Seturut data yang dimiliki Kemensos, jumlah lansia telantar mencapai 100.000 orang.
“Yang tiap hari kita beli makan itu makan pagi dan makan siang. Itu kan sudah berlangsung di tahun 2025. Ini juga belum dianggarkan,” tutur Gus Ipul.
Bantuan lain yang belum dianggarkan adalah bantuan untuk anak yatim piatu.
“Ini juga belum terakomodasi. Dan bantuan-bantuan lain yang Insha Allah menjadi bagian dari tugas pokok dari Kementerian Sosial. Seperti atensi, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Itu yang kita ajukan untuk mendapatkan dukungan dari Komisi VIII,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul mengungkapkan, tambahan anggaran itu belum disetujui.
Pihaknya bakal melakukan rapat terlebih dahulu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita masih harus sama-sama berjuang, kan. Jadi kita kan nanti akan sama-sama berjuang. Tentu ke Banggar, ke Kementerian Keuangan juga. Jadi masih ada proses yang harus kita lalui bersama-sama,” tandas Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Saifullah Yusuf
-
/data/photo/2025/09/03/68b7b7920ecd5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar Nasional 4 September 2025
-

Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (3/9/2025).
Agenda rapat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2026, serta sejumlah isu aktual. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan rapat masih sebatas paparan awal mengenai pengajuan anggaran.
“Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian. Tentu dengan memasukkan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran,” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, pembahasan detail belum dilakukan.
“Baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” tambahnya.
Syafi’i menambahkan, meski Badan Penyelenggara Haji termasuk dalam daftar undangan, lembaga tersebut belum sempat menyampaikan paparan. Dia sendiri juga mendapat penugasan khusus yang membuatnya harus meninggalkan rapat lebih awal.
“Jadi memang belum ada tanya jawab, baru paparan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Jadi memaparkan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran. Jadi belum ada pembahasan,” katanya.
Salah satu alasan usulan tambahan anggaran, kata Syafi’i, terkait kebutuhan belanja pegawai. Misalnya, Kementerian Agama menerima formasi CPNS lebih dari 105.000 orang yang tentu memerlukan dukungan anggaran tambahan.
Selain itu, persoalan sertifikasi guru juga menjadi perhatian. “Kemarin kan ada 629.000 guru yang belum bersertifikasi. Nah di tahun 2026 kita menyelesaikan separuhnya, 300 lebih. Jadi kalau sudah sertifikasi kan ada penambahan gaji. Penambahan gaji itu kan harus dimasukkan ke APBN,” ungkapnya.
Dia menambahkan, program sertifikasi guru (PPG) yang dimulai 2026 akan berdampak pada anggaran gaji tahun 2027. Targetnya, pada 2027 tidak ada lagi guru non-sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu.
“Jadi kalau sekarang kan yang menggaji itu yayasannya. Tapi nanti setelah bersertifikasi itu masuk ke APBN. Maka pasti harus ada usulan tambahan anggaran. Jadi sangat normatif sekali,” kata Syafi’i.
-

Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul
Jakarta –
Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas rencana kerja hingga anggaran 2026. Rapat dilaksanakan secara tertutup.
Pantauan detikcom di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (3/9/2025), Menteri Nasaruddin Umar hadir di lokasi pukul 10.12 WIB. Selain Menag, sudah hadir di Gedung DPR RI sebelumnya yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.
Dalam agenda yang diterima, rapat ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026. Rapat ini juga dijadwalkan akan membahas isu-isu terkini.
“Tertutup,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dikonfirmasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i mengatakan rapat ini baru pengajuan anggaran. Ia menyebut masing-masing kementerian baru menyampaikan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang didapat.
“Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian,” ucap Romo Syafi’i.
“Tentu dengan memasukan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” imbuhnya.
(dwr/gbr)
-

Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya
Jakarta –
Anggota DPR hingga pegawai di DPR RI sudah beraktivitas seperti semula usai beberapa hari belakangan didemo massa. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hingga anggota dewan juga mulai terlihat lebih banyak hadir di DPR dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Berdasarkan agenda yang didapat, Rabu (3/9/2025) terhitung ada 23 rapat yang akan dilakukan oleh anggota DPR dengan menteri, badan, atau perwakilan kementerian hari ini. Jadwal rapat dimulai pukul 10.00 WIB sampai ada yang terlaksana pukul 19.00 WIB antara Komisi XIII DPR RI dengan Menteri HAM.
Kendati demikian, pengamanan di DPR tampak masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Tampak di pintu masuk Gedung Pancasila dijaga oleh pasukan Brimob tempat masuknya kendaraan anggota dewan dan para menteri.
Di dalam Gedung DPR RI, tenda militer juga masih terpasang di sejumlah tempat seperti depan Nusantara II hingga samping Masjid DPR. Bahkan sebagian lantai satu parkiran motor digunakan untuk aparat kepolisian beristirahat.
Menag Nasaruddin Umar salah satu menteri yang sudah mulai rapat di DPR, Rabu (3/9/2025 (Dwi/detikcom)
Meski begitu, sejumlah menteri juga mulai berdatangan ke DPR RI untuk melaksanakan rapat. Terlihat hadir di sana Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan.
(dwr/maa)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5330738/original/086256700_1756366668-WhatsApp_Image_2025-08-28_at_14.26.10.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos Sebut Prabowo Akan Beri Bantuan ke Korban Aksi Demo Ricuh – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan kepada korban yang terluka maupun meninggal akibat aksi demo berujung ricuh di beberapa daerah.
Dia menuturkan bantuan tak hanya diberikan untuk warga sipil saja, namun juga aparat kepolisian yang menjadi korban kericuhan demo.
“Oh iya ada, pasti ada itu (bantuan dari Presiden). Ya tidak hanya (korban) yang di Jakarta, tapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah, seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 September 2025.
“Tadi disinggung juga di dalam, beliau punya perhatian yang sangat serius dan memberikan atensi serta beliau tentu akan menindaklanjuti bagaimana membantu para korban baik di tingkat aparat atau di masyarakat,” sambungnya.
Dia menjelaskan bantuan yang diberikan Prabowo akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarga korban. Misalnya, bantuan biaya sekolah bagi anak korban, biaya pengobatan, dan bantuan renovasi rumah bagi korban meninggal.
“Kalau kita lihat nanti pasti sesuai kebutuhannya kan, untuk biaya sekolah mungkin keluarganya, adiknya, orang tuanga, mungkin juga ada perbaikan rumah atau renovasi rumah atau pembangunan rumah. Semua itu pasti tergantung assesment,” jelasnya.
-

Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus bagi para korban dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di berbagai daerah. Bantuan akan diberikan tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga aparat yang menjadi korban.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Kepala Negara menaruh atensi serius terhadap kondisi para korban.
“Oh iya ada, pasti ada itu [bantuan]. Tidak hanya yang di Jakarta tapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.
Menurutnya, bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarga mereka. Mulai dari biaya pendidikan, perbaikan atau renovasi rumah, hingga dukungan sosial lain.
“Semua itu pasti tergantung asesmen. Pada dasarnya Presiden akan berikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut Presiden Ke-8 RI itu memiliki instrumen khusus untuk melakukan pendataan dan asesmen kebutuhan korban. Nantinya, tindak lanjut akan dibagi lintas kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Jadi mungkin ada yang bagian rumah, mungkin bantuan sosial jika diperlukan, atau bantuan lain. Yang jelas ini adalah perhatian langsung dari Presiden,” tambahnya.
Terkait sumber anggaran, Gus Ipul menyebut sebagian bantuan bisa berasal dari APBN, sebagian lagi dari kontribusi pihak swasta.
“Ya tentu ada yang dari APBN mungkin, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya nanti seperti apa nanti lihat,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan adanya rencana Presiden untuk mengunjungi keluarga korban di Makassar, meski jadwalnya masih menyesuaikan agenda.
“Saya mendengar sendiri penjelasan Presiden betapa beliau punya atensi perhatian terhadap korban baik dari masyarakat sipil maupun petugas. Tentu dua-duanya ini harus dipikirkan keluarganya maupun juga mereka yang masih memerlukan perawatan,” kata Gus Ipul.
Meskipun belum bisa merinci besaran anggaran yang disiapkan, tetapi Gus Ipul memastikan semua korban, termasuk yang berada di Jakarta, akan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya.
“Insyaallah akan diberikan semua, saya belum bisa merinci ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Gus Ipul.
-

Prabowo dijadwalkan kunjungi keluarga korban demonstrasi di Makassar
Mungkin masih menyesuaikan agenda Presiden, tetapi rencana itu ada. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi keluarga korban demonstrasi berujung ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Presiden kan saya dengar akan mengunjungi keluarga korban yang di Makassar,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Namun, Gus Ipul tidak dapat memastikan kapan Kepala Negara akan bertolak ke Makassar. Agenda tersebut masih menyesuaikan jadwal Presiden.
“Mungkin masih menyesuaikan agenda Presiden, tetapi rencana itu ada. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut,” kata dia.
Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap para korban, baik yang sedang menjalani perawatan maupun keluarga korban yang meninggal dunia.
Dia menegaskan bahwa perhatian tersebut tidak hanya diberikan bagi korban di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah.
“Beliau punya perhatian yang sangat serius dan memberikan atensi serta beliau tentu akan menindaklanjuti bagaimana membantu para korban baik di tingkat aparat atau di masyarakat,” ujar dia.
Bantuan yang akan diberikan, menurut dia, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban berdasarkan hasil pendataan dan asesmen yang dilakukan. Bentuk bantuan dapat berupa biaya sekolah, perbaikan rumah, hingga santunan bagi keluarga korban.
“Yang jelas ini adalah perhatian langsung dari Presiden, jadi perhatian langsung dari Presiden, atensi langsung dari Presiden. Tentu para menteri akan menyesuaikan nanti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Gus Ipul.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Minggu (31/8) mencatat korban jiwa selama insiden demonstrasi sebanyak empat orang, yakni tiga orang meninggal dunia saat Kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa dan seorang lainnya pengemudi Ojek Online (Ojol) yang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 Agustus 2025.
Tiga orang yang meninggal dunia dalam peristiwa Kantor DPRD Makassar masing-masing Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar Muhammad Akbar Basri alias Abay, dan staf DPRD Makassar Sarinawati.
Sementara pengemudi ojek online yang meninggal karena dikeroyok massa bernama Rusdamdiansyah.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Mensos: Presiden beri perhatian khusus kepada korban demonstrasi ricuh
Ya tidak hanya yang di Jakarta tetapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap para korban demonstrasi yang berujung ricuh, baik dari kalangan sipil maupun aparat, dengan menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Iya ada, pasti ada (perhatian) itu. Ya tidak hanya yang di Jakarta tetapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat, ada juga yang jadi korban serius. Presiden punya perhatian khusus,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bentuk bantuan akan menyesuaikan hasil pendataan dan asesmen yang dilakukan. Pendataan korban, akan ditindaklanjuti lintas kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Adapun bantuan dapat berupa biaya sekolah bagi anggota keluarga, perbaikan atau pembangunan rumah, hingga bantuan sosial lain sesuai kondisi korban.
Dia menambahkan biaya pengobatan bagi korban luka maupun santunan bagi keluarga korban yang meninggal juga akan diberikan.
“Pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada biaya pengobatan, kalau yang wafat ada biaya untuk keluarganya berupa perumahan atau hal-hal lain yang dibutuhkan,” ucap Gus Ipul.
“Pada dasarnya Presiden akan memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” imbuhnya.
Mengenai sumber anggaran, Mensos menyebutkan bantuan bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, maupun perhatian langsung dari Presiden Prabowo.
“Tentu ada yang dari APBN, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya seperti apa nanti kita lihat,” kata Gus Ipul.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.
Beberapa dari tamu undangan itu mulai berdatangan di Istana Kepresidenan RI sejak pukul 14.00 WIB, diantaranya perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera, perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin.
Kemudian, pimpinan ormas dan partai politik lainnya yang juga diundang ke Istana hari ini, antara lain Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri
Beberapa dari mereka mengaku mendapat undangan sejak Minggu (31/8) malam, tetapi ada juga yang baru dihubungi Senin pagi dan siang ini untuk pertemuan di Istana Kepresidenan RI. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari, mengingat pada pukul 15.30 WIB, Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.
Di Istana Kepresidenan, sebelum acara pertemuan berlangsung, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dirinya diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. “2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan,” kata Gus Yahya.
Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan hari ini di Istana Kepresidenan. “Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses. Kalau toh ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia, karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal,” kata Muhaimin.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5336128/original/024903300_1756861899-cc9f1023-c3ee-4a8c-b206-bb74a164cf78.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)