Tag: Saifullah Yusuf

Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan penerima bantuan sosial (bansos) usia produktif ke jalur pemberdayaan ekonomi.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi dapat mandiri secara finansial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan program ini dirancang agar bantuan pemerintah tidak semata-mata konsumtif.

“Bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan tetap diberikan. Namun, untuk masyarakat usia produktif, kita dorong mereka mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha,” kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Gus Ipul menyebutkan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun. Mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembinaan usaha, atau mendapatkan bantuan modal.

Menurutnya, penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Justru, kata dia, kebijakan itu mengubah bentuk dukungan dari konsumtif menjadi produktif.

“Sering kali orang salah paham. Ketika bantuan dihentikan, bukan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Kami justru mengarahkan ke program pemberdayaan,” tambahnya.

Peralihan dari bansos konsumtif ke program produktif dilakukan secara berbasis data dan diawasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping memastikan penerima siap mengikuti program pemberdayaan hingga mandiri.

Gus Ipul mencontohkan sejumlah penerima bansos yang berhasil bertransformasi menjadi pelaku usaha setelah mendapatkan modal dan pembinaan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

“Yang tidak tepat sasaran akan kami koreksi, sementara yang tepat sasaran tetap dilanjutkan,” ujarnya.

Kemensos juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga akses pasar bagi peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

Saifullah optimistis, jika program dijalankan secara sinergis antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami menargetkan pada 2026 kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.

14/08/2025 10:37
Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan Nasional 14 Agustus 2025

Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.
Hasilnya, banyak penerima bansos yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Data mereka langsung digantikan dengan penerima baru yang lebih layak dan berhak.
“Jadi, akan ada penerima-penerima baru setiap tiga bulan. Ada yang
check-out
dan
check-in
,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (4/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8/2025).
Data akan dimutakhirkan setiap tiga bulan agar tetap akurat, salah satunya melalui mekanisme
groundchecking
oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah (pemda), kemudian divalidasi oleh BPS.
Gus Ipul menekankan, semua upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Strategi Bapak Presiden adalah menjadikan data-data yang ada di setiap kementerian itu diverifikasi ulang oleh BPS,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Hal tersebut membuat banyak data tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Gus Ipul menegaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, semua kementerian dilarang mengelola data sendiri. Data dikonsolidasikan di BPS, lalu divalidasi menjadi data tunggal.
Kebijakan ini, lanjutnya, mengakhiri praktik lama Kemensos yang mengolah sekaligus menyalurkan bansos berdasarkan data internal.
“Kalau dulu, orang kadang-kadang tidak percaya sama datanya Kemensos, diurus-urus sendiri, setelah itu diintervensi sendiri, habis itu tepuk tangan sendiri,” ucap Gus Ipul.
Kini, Kemensos hanya terlibat dalam pemutakhiran data bersama pemda, sementara proses verifikasi, validasi, dan penetapan desil penerima bansos dilakukan oleh BPS.
“Boleh kami memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS. Kami tugasnya hanya menyalurkan, sambil nanti pendamping dan instrumen lain ikut pemutakhiran bersama Bupati, Dinas Sosial (Dinsos), beserta BPS setempat,” jelasnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa jalur partisipasi publik juga dibuka melalui aplikasi Cek Bansos.
Lewat aplikasi tersebut, masyarakat dan pendamping sosial dapat mengajukan atau menolak calon penerima serta melakukan usul sanggah dengan bukti yang memadai.
“Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
Sebagai informasi, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan pada periode Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September, dengan daftar penerima bansos yang terus diperbarui setiap periode.
Menurut Gus Ipul, selama penyaluran bansos triwulan II, Kemensos telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 10:07
Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Kemensos

Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:54 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) bagi penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, Burekol kerap menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan, Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data Burekol bisa dikirim secara bertahap. “Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” katanya.

Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. “Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” ujarnya.

Ia memastikan penerima bansos berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis, selalu ada inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.

Mensos merinci, waktu yang dibutuhkan untuk Burekol dimulai dari pengiriman data Kemensos, pembersihan data (cleansing), hingga penentuan data yang memenuhi syarat. Data yang lolos akan diteruskan ke Himbara, sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.

“Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, jumlah pembukaan rekening kolektif yang besar dipengaruhi dua faktor. Pertama, adanya pengalihan penyaluran dari PT Pos ke Himbara. Kedua, hasil pengecekan lapangan (ground check) dari pemutakhiran data. “Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.

Ia menambahkan, Kemensos terus berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN agar profil penerima bansos bisa diketahui lebih detail. “Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Disamping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” katanya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

Sumber : Radio Elshinta

13/08/2025 21:34
Mensos Sebut Sekolah Rakyat sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, hari ini.

“Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional.

“Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” tuturnya.

Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurutnya, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

Di lapangan, perubahan mulai terasa. Salah satu guru Sekolah Rakyat, Rahman (24) mengaku awalnya siswa sulit diatur.

“Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” kata Rahman.

Sementara itu, salah satu siswa Naufal Azzam (8) mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat.

“Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” tutup Naufal.

Sebagai informasi tambahan, saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

(anl/ega)

13/08/2025 15:37
Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:48 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tiga bulan kita menyalurkan bansos, dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir, itu yang akan kita jadikan pedoman lah. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, maka kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening karena kita tahu data ini dinamis,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, dalam pemutakhiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan memengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Salah satu masalah adalah bahwa ketika buka rekening kolektif ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang, mulai dari data yang kami kirimkan, kemudian dibersihkan, dan yang memenuhi syarat diteruskan, sedangkan yang belum memenuhi syarat dikembalikan dan seterusnya. Itu memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan,” paparnya.

Untuk itu, Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat.

“Karena in syaa Allah setiap tiga bulan akan ada buku rekening kolektif, alhamdulillah setelah melakukan diskusi, kami menemukan solusi yang bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing,” ujar dia.

Ia menegaskan, penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS.

Gus Ipul menyatakan, Kemensos juga telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mensos mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

“Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.

Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

Sumber : Antara

13/08/2025 12:55
Kemensos dan Himbara Percepat Burekol Penerima Bansos – Page 3

Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos.

“Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” katanya.

Ia merinci waktu yang dibutuhkan untuk burekol mulai pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut memerlukan waktu.

“Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” kata Gus Ipul.

13/08/2025 10:02
Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:22 WIB

Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gus Ipul mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

“Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Selasa.

Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada BPS untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

“Secara bertahap yang salah sasaran akan kita koreksi, kita alihkan kepada mereka yang berikutnya. Fokus kita menyalurkan kepada desil 1 sampai desil 4,” ujar dia.

Gus Ipul juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan warga melaporkan penerima bansos tidak layak atau mendaftarkan calon penerima yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan bantuan. Untuk pengajuan tersebut, pelapor harus melampirkan identitas dan kelengkapan lain sebagai bahan verifikasi dan validasi.

“Kalau merasa ada tetangganya, atau mungkin dirinya sendiri seharusnya mendapat bansos tapi tidak mendapatkan, berikan informasi identitasnya supaya kita bisa verifikasi,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sumber : Antara

13/08/2025 00:59
Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem Payment ID sebagai bagian dari program digitalisasi penyaluran bansos.
Program ini merupakan inisiatif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Sosial menjadi salah satu anggota tim pelaksana.
Menurut Gus Ipul, digitalisasi diharapkan membuat penyaluran bansos lebih cepat, tepat waktu, akurat, dan tepat sasaran.
“Dengan adanya digitalisasi penyaluran bansos itu Insya Allah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak. Uji cobanya sudah kita mulai di Kabupaten Banyuwangi,” kata Gus Ipul di kantornya, Selasa (12/8/2025).
Meski menggunakan Payment ID, mekanisme penyaluran akan tetap melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Bedanya, sistem ini memungkinkan adanya integrasi data dan pembatasan penggunaan dana sesuai tujuan bansos.
“Misalnya, kalau ini bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako. Tapi ini masih uji coba, ditunggu saja,” ujarnya.
Gus Ipul bilang, digitalisasi saat ini menjadi tuntutan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
Namun, ia mengakui ada tantangan di lapangan, terutama bagi penerima bansos lansia atau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.
“Himbara otomatis tetap dipakai. Memang hari ini kita supaya lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien,” ujar dia.
“Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos. Memang tantangannya masih banyak di lapangan ya,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 18:56
Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya Nasional 12 Agustus 2025

Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal banyaknya sorotan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
Ia mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan perbaikan data penerima bansos.
“Selama ini kan banyak itu, protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan Inpres ini, kita memperbaiki data-data itu, dipimpin oleh BPS,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
“Caranya bagaimana? Dimutakhirkan, dicek ke lapangan. Dilihat dari berbagai sisi, termasuk profil rekening penerima bansos kita,” sambungnya.
Ia sendiri tidak menampik adanya kejanggalan terhadap penyaluran bansos. Salah satunya adalah penerima bansos yang memiliki saldo di atas Rp 5 juta.
Menurutnya, penerima bansos yang memiliki saldo di rekeningnya lebih dari Rp 5 juta tidak masuk akan untuk kategori masyarakat desil 1 dan 2.
“Yang intinya nanti, kalau semua itu sesuai dengan kenyataan, kita akan coret sebagai penerima bansos,” ujar Gus Ipul.
Jika ada masyarakat yang tercoret sebagai penerima bansos, padahal memenuhi syarat, Gus Ipul mengimbau masyarakat untuk mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
“Jadi bisa lihat di aplikasi Cek Bansos, di situ ada usul sanggah. Silakan usul, silakan sanggah. Tapi dengan beberapa bukti yang harus dilampirkan supaya kami bisa meninggalkan BPS,” ujar Gus Ipul.
Diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
dok. PosIND Ilustrasi bansos
Sebelum itu, PPATK juga mengungkap, sebanyak 9,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) terindikasi bermain judi online.
Dari 9,7 juta NIK itu, sebanyak 571.410 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial (bansos) pada 2024.
Sedangkan dari 571.410 penerima bansos itu, terdapat total deposit untuk judi online mencapai Rp 957 miliar atau hampir Rp 1 triliun.
Ketua DPR Puan Maharani pun mengingatkan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran bansos ke masyarakat agar tepat sasaran.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Verifikasi data, kata Puan, menjadi salah satu yang ditekankan selama dirinya menjadi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Menurutnya, data merupakan pegangan paling penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bansos.
“Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 13:34
Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data Nasional 11 Agustus 2025

Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bantuan sosial (Bansos), sebelum proses penyaluran. Tak terkecuali untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Hal itu disampaikan Puan saat mendapatkan informasi soal dugaan penyaluran BSU tak tepat sasaran. Sebab, terdapat penerima yang berstatus pegawai BUMN hingga dokter.
“Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
Puan menegaskan bahwa proses verifikasi data menjadi hal yang krusial dalam penyaluran Bansos oleh pemerintah.
Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk memastikan warga yang berhak menerima bansos, benar-benar mendapatkannya.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” kata Puan.
Puan kemudian mencontohkan pengalaman sebagai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkon PMK). Kala itu, dirinya selalu memperhatikan dan mengedepankan akurasi data penerima bansos.
“Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut, berdasarkan data yang terbaru. Itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kejanggalan ditemukan PPATK dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.
“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).
Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos.
Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 19:59