Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Cerita Gus Yahya dan Gus Ipul Saling Ledek di Surabaya

    Cerita Gus Yahya dan Gus Ipul Saling Ledek di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menceritakan bahwa dinamika yang terjadi di internal struktural organisasi sudah berakhir. Meski sempat memanas beberapa waktu terkahir, dinamika disebutkan mulai mencair di antara pengurus.

    Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, dalam pertemuan silaturahmi di kediaman Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya, hari ini Minggu (28/12/2025), ia sudah bercanda lepas dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Tidak hanya bercanda bahkan bisa saling meledek.

    “Nikmat sekali hubungan, suasana sangat cair dan kita bisa bertukar guyonan dengan riuh rendah. Wah, sudah (bercanda dengan Gus Ipul), enggak karu-karuan tadi. Bisa ledek-ledekan lagi, enak, Alhamdulillah,” ujar Gus Yahya setelah pertemuan.

    Gus Yahya juga menyebutkan, fokus utama pertemuan di Surabaya hari ini adalah untuk silaturahmi antar struktural, demi memulihkan kembali ikatan batin di antara seluruh jajaran pengurus PBNU.

    “Alhamdulillah semuanya diundang dan ndak ada pembicaraan substansial, kita pokoknya nyambung kembali, menguatkan kembali ikatan batin kita,” ungkapnya.

    Dari kiri ke kanan: KH Miftahul Ahyar, Gus Yahya dan Gus Ipul usai pertemuan PBNU di Surabaya, Minggu (28/12/2025). [Foto: Ist]Ia turut menekankan bahwa seluruh jajaran telah bersepakat untuk menjaga kebersamaan mereka hingga akhir masa khidmat, sebagaimana komitmen awal saat mereka mulai memimpin PBNU.

    Soal struktural kepengurusan PBNU yang sempat berubah saat dinamika yang terjadi, Gus Yahya menambahkan, segala keputusan organisatoris sebenarnya sudah tuntas. Yakni melalui pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo beberapa waktu lalu.

    Namun, Gus Yahya menyadari, gesekan yang sempat terjadi turut meninggalkan dampak psikologis yang perlu disembuhkan. Caranya melalui pertemuan yang lebih cair.

    “Ya kalau (keputusan organisasi) itu kan sudah Lirboyo kemarin. Lirboyo, keputusan Lirboyo itu. Nah, tinggal bagaimana, ya namanya kemarin ada gejolak seperti itu kan tentu ada psikologi-psikologi yang harus dipulihkan. Nah, ini yang tadi Alhamdulillah bisa tercapai,” tutupnya. (rma/but)

  • Begini Penjelasan Gus Ipul tentang Jadwal Muktamar NU

    Begini Penjelasan Gus Ipul tentang Jadwal Muktamar NU

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, angkat bicara terkait rencana Muktamar ke-35 NU yang belum bisa disampaikan kepada publik, hari Minggu (28/12/2025).

    “Nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul singkat usai pertemuan antara pengurus PBNU di Surabaya hari ini.

    Ia menambahkan, terkait kapan Muktamar ke-35 NU ini digelar masih menunggu hasil rapat intens. Rapat antara Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

    “Belum bisa (disebutkan kapan), nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya,” tambahnya.

    Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya bahwa Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (25/12/2025). Pertemuan itu juga diikuti sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

    Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.

    Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyampaikan bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

    “PBNU siap melaksanakan Muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera,” katanya. [rma/but]

  • Gus Ipul: Langkah PBNU Dibahas Khusus Rais Aam Kiai Miftah dan Ketum Gus Yahya

    Gus Ipul: Langkah PBNU Dibahas Khusus Rais Aam Kiai Miftah dan Ketum Gus Yahya

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana teduh dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan para pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berlangsung di Pesantren Miftachussunnah, kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Minggu (28/12/2025) hari ini.

    Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam sejak pukul 11.30 WIB tersebut diisi dengan sholawatan, doa bersama, serta makan nasi talaman bersama. Sementara soal pembahasan teknis organisasi disepakati akan dilanjutkan pada waktu mendatang.

    Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjaga kebersamaan dan keguyuban di lingkungan PBNU.

    “Alhamdulillah tadi sudah kumpul semua. Kita bersama-sama berdoa, bersholawat. Mudah-mudahan Insya Allah nanti pada waktu-waktu mendatang akan ada pembicaraan yang lebih lanjut,” ujar Gus Ipul.

    Menurut dia, agenda utama pertemuan kali ini memang difokuskan pada silaturahmi dan penguatan suasana batin kebersamaan. Adapun hal-hal terkait langkah organisasi ke depan akan dibahas secara khusus oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

    “Intinya nanti Rais Aam bersama-sama dengan Ketua Umum akan membicarakan lebih lanjut apa yang akan kita lakukan ke depan. Hari ini kita sudah kumpul, sudah bisa guyub, makan bareng, sholawatan. Alhamdulillah,” kata Gus Ipul.

    Saat ditanya terkait agenda Muktamar NU dan dinamika struktural PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa semua itu akan disampaikan pada waktunya.

    “Soal muktamar nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kapan waktunya, juga belum bisa dipastikan. Tunggu penjelasan dari Kiai Miftachul Akhyar,” ujarnya.

    Pertemuan ini dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU Prof Muhammad Nuh, serta sejumlah tokoh dan pengurus PBNU dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah, turut hadir juga KH Anwar Mansyur dan KH Idris Hamid. (tok/but)

  • Temui Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya Tegaskan Kisruh PBNU Telah Berakhir

    Temui Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya Tegaskan Kisruh PBNU Telah Berakhir

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan bahwa kisruh yang sempat terjadi pada kepengurusan PBNU telah berakhir.

    Hal itu sejalan dengan kesepakatan islah yang dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo pada Kamis (24/12)) lalu. Salah satu kesepakatan dari pertemuan itu yakni akan digelar Muktamar NU secara bersama-sama.

    Untuk lebih menyakinkan islah berjalan sebagaimana yang diharapkan semua pihak, terutama kiai sepuh NU, Gus Yahya melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Minggu (28/12).

    Pertemuan dengan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar berlangsung tertutup dan dijaga ketat oleh sejumlah banser di gerbang pondok pesantren.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf dan Katib Aam PBNU, M. Nuh juga tampak hadir.

    “Alhamdulillah, silaturahim ini adalah momentum untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati di (Ponpes) Lirboyo pada Hari Kamis (24/12) yang lalu,” tutur Gus Yahya seusai pertemuan, Minggu (28/12).

    Gus Yahya menekankan PBNU akan merapatkan barisan dan menjalankan mandat organisasi, sesuai kesepakatan pertemuan di Ponpes Lirboyo. Konflik internal organisasi, yang belakangan ini jari sorotan juga telah berakhir.

    “Semua hal yang kemarin menjadi persoalan kita anggap sudah lewat, tidak ada, dan kita kembali lagi ke kebersamaan. Kita berangkat bersama-sama, jadi kita akan terus berjalan bersama sampai akhir kesepakatan,” ucap Gus Yahya.

    Ketika ditanya mengenai pembenahan struktur dan posisi Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU, Gus Yahya tegas menjawab tidak ada perombakan. “Pokoknya sekarang kembali bersama dan kembali bersama seperti semula,” tukasnya.

  • Silaturahim PBNU di Surabaya: Gus Yahya dan Gus Ipul Perkuat Kebersamaan Pasca-Islah Lirboyo

    Silaturahim PBNU di Surabaya: Gus Yahya dan Gus Ipul Perkuat Kebersamaan Pasca-Islah Lirboyo

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan hasil pertemuan penting antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah di kediaman Rais Aam, KH Miftahul Akhyar, Surabaya, pada Minggu (28/12/2025).

    Pertemuan yang berlangsung selama empat jam ini bertujuan untuk memperkuat kembali ikatan batin pengurus setelah konflik internal yang sempat terjadi, terutama sebelum momentum islah di Lirboyo.

    “Alhamdulillah silaturahim ini adalah momentum untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati di Lirboyo pada hari Kamis yang lalu. Secara batin kita kukuhkan dengan silaturahim ini,” ujar Gus Yahya dalam pertemuan tersebut.

    Gus Yahya juga menegaskan bahwa segala perselisihan yang sempat mencuat di tubuh PBNU kini sudah dianggap selesai dan menjadi bagian dari masa lalu. Dengan tegas, ia mengatakan, “Semua hal yang kemarin menjadi persoalan kita anggap sudah lewat, sudah tidak ada, dan kita kembali lagi kepada kebersamaan. Saya kira itu ya.”

    Selain itu, ia menambahkan bahwa PBNU akan kembali melangkah bersama, dengan jajaran struktural organisasi yang solid seperti sedia kala. “Kembali bersama seperti semula,” ujarnya menegaskan.

    Sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), turut menyampaikan bahwa suasana dalam tubuh struktural PBNU hari ini sudah kembali harmonis dan guyub. “Alhamdulillah hari ini sudah kumpul kita, sudah guyup, makan bersama, solawatan. Dan nanti ke depannya seperti apa, tunggu saja penjelasan dari Kiai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya,” kata Gus Ipul.

    Terkait dengan strategi perumusan struktural PBNU ke depan, Gus Ipul menyebutkan bahwa hal tersebut akan dirumuskan lebih lanjut, dan hasilnya akan disampaikan langsung oleh KH Miftahul Akhyar dan Gus Yahya pada saat yang tepat.

    Ke depan, PBNU dipastikan akan melanjutkan langkah bersama, dengan memperkuat kebersamaan dalam menjaga ikatan organisasi yang telah terjalin selama ini. Silaturahim ini menjadi bukti bahwa meskipun ada tantangan di masa lalu, semua pihak kini berkomitmen untuk melangkah maju bersama dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas di tubuh PBNU. [rma/suf]

  • Pertemuan PBNU di Kediaman KH Miftahul Akhyar Surabaya Bahas Persiapan Muktamar ke-35 NU

    Pertemuan PBNU di Kediaman KH Miftahul Akhyar Surabaya Bahas Persiapan Muktamar ke-35 NU

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menggelar pertemuan penting di kediaman Rais Aam KH Miftahul Akhyar, yang terletak di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/12/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Syuriah dan Tanfidziyah PBNU serta sejumlah pengurus lainnya.

    Acara yang dimulai sekitar pukul 12.40 WIB itu ditandai dengan kedatangan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta rombongan. Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), serta Pj (Penjabat) Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa.

    Pantauan beritajatim.com di lokasi, acara berlangsung secara tertutup dengan penjagaan ketat dari anggota Banser yang menjaga luar pagar kediaman Rais Aam PBNU. Hingga saat ini, pertemuan masih berlangsung dengan sejumlah undangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masih dalam perjalanan.

    Salah seorang anggota Banser yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh pengurus PBNU, termasuk Pj Ketua Umum PBNU. “Banyak yang turut hadir diundang dari jajaran pengurus PBNU, termasuk Pj Ketua Umum. Saat ini masih berlangsung sambil menunggu undangan yang belum hadir dari Jawa Tengah,” ungkapnya.

    Pertemuan ini merupakan lanjutan dari silaturahmi yang dilakukan sebelumnya antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Kamis (25/12/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, salah satu keputusan penting yang diambil adalah penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang segera dilaksanakan.

    Sebagaimana diumumkan, Muktamar ke-35 akan diselenggarakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Hal ini akan melibatkan Rais Aam PBNU, Ketua Umum PBNU, serta Mustasyar PBNU, para sesepuh, dan pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar.

    Keputusan ini semakin mempertegas komitmen PBNU untuk mempersiapkan Muktamar yang sangat dinantikan oleh seluruh warga Nahdliyin.

    “Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar,” demikian bunyi keputusan pertemuan di Lirboyo Kediri. [rma/suf]

  • Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

    Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

    Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

    Ia menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

    “Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).

    Pembangunan Hunian Tetap Telah Dilakukan di Beberapa Daerah di Sumut

    Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa, menurut Mendagri, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

    “Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” imbuhnya.

    Ia mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, ia memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,

    “[Kepada tiga gubernur] tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tandasnya.

    Turut hadir dalam rapat secara hybrid tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.

  • Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

    Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.  

    Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup. 

    Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. 

    Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga. 

    Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

    “Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun,” terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun. 

    Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. 

    Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur. 

    Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan. 

    Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar. 

    KEMENSOS MINTA ANGGARAN

    Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra. 

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang. 

    “Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya,” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025). 

    Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan. 

    Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain. 

    Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara. 

    Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara. 

    “Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul. 

  • Mensos-Seskab Bahas Percepatan BLT bagi Korban Bencana di Sumatera

    Mensos-Seskab Bahas Percepatan BLT bagi Korban Bencana di Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai bertemu Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12). Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan sosial serta penanganan lanjutan bagi warga terdampak bencana.

    Dalam pertemuan itu, Gus Ipul memaparkan berbagai skema bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah agar dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat sasaran. Salah satu fokus utama adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “BLT harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini arahan Presiden dan menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

    Ia menjelaskan, BLT yang disalurkan terdiri atas BLT reguler sebesar Rp200.000 per bulan, serta BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900.000. Program tersebut ditujukan untuk sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara 120 juta jiwa.

    Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan para pengungsi di wilayah Sumatera. Setiap kepala keluarga terdampak akan menerima bantuan minimal Rp8 juta, yang terdiri atas Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Pemerintah juga menyiapkan dukungan tambahan untuk kebutuhan lauk pauk, yang besarannya masih dikoordinasikan bersama Kementerian Kesehatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul turut melaporkan skema santunan bagi korban bencana. Pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat. Penyaluran santunan tersebut akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta mendapat persetujuan bupati dan wali kota di daerah terdampak bersama BNPB.

    Menurut Gus Ipul, Sekretaris Kabinet saat ini juga mengoordinasikan dan menginventarisasi dukungan lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana di Sumatera berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

    Pertemuan antara Mensos Gus Ipul dan Sekretaris Kabinet tersebut diketahui berlangsung pada Rabu (24/12).

    (akd/ega)

  • Mensos Sebut Besaran Jaminan Hidup Korban Bencana Tunggu Arahan Presiden

    Mensos Sebut Besaran Jaminan Hidup Korban Bencana Tunggu Arahan Presiden

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan besaran jaminan hidup (jadup) untuk korban bencana Sumatera hingga saat ini masih belum ditetapkan secara final. Gus Ipul mengaku kini tengah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengumumkan nominal jadup yang akan diberikan.

    “Terus kita konsolidasi. Hari ini tadi saya ketemu Pak Seskab, Pak Teddy, untuk menyampaikan perencanaan yang sudah kami buat,” ujar Gus Ipul, ditemui di Bekasi Timur, Rabu (24/12/2025).

    “Nunggu arahan Presiden nanti. Jadi finalnya itu setelah kita mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” sambungnya.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Bapanas, BNPB, Kemenkeu, dan Kemenkes untuk menentukan besaran jadup. Dia juga menyebut akan menyesuaikan nominal jadup dengan kebutuhan setiap individu perhari.

    Meski begitu, Gus Ipul mengaku belum dapat membuka usulan nominal jadup yang telah didiskusikan dengan Seskab. Dia mengimbau masyarakat agar menunggu proses yang sedang berjalan.

    Diberitakan sebelumnya, Mensos sempat mengusulkan pemberian jadup dengan nominal Rp 10.000 untuk korban bencana Sumatera. Hal ini mengacu pada Permensos No.10 Tahun 2020.

    Kemensos kini tengah menunggu arahan dari presiden terkait kemungkinan kenaikan nominal jadup. Dengan berubahnya nominal jadup, maka Permensos No. 10 Tahun 2020 juga berpotensi direvisi.

    (whn/whn)