Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

    Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola oleh masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial dilakukan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih efektif.

    “Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Mengemban dua program priorotas pengentasan kemiskinan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukannya sendiri.

    “Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain,” ungkapnya.

    Kartu Usaha Afirmatif sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memanggulangi kemiskinan. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan cara memberdayakan pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Melalui pengelolan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan untuk menggerakkan roda perekonomian, Gus Ipul juga berharap agar masyarakat tak lagi mengalami ketergantungan atau demotifasi karena menggantungkan hidupnya kepada bansos. Dengan begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen akan bisa tercapai.

    “Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya.”

  • Bupati Dampingi Presiden Temui Korban Bencana: Kalau Bisa Prabowo Presiden Seumur Hidup

    Bupati Dampingi Presiden Temui Korban Bencana: Kalau Bisa Prabowo Presiden Seumur Hidup

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 01 Des 2025, 19:12 WIB

    Diterbitkan 01 Des 2025, 18:13 WIB

    Presiden Prabowo Subianto mendatangi sejumlah titik lokasi bencana, dan bertemu para korban di Aceh Tenggara, Senin (1/12).

    Kedatangannya ditemani Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya hingga Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry.

  • Sekolah Rakyat Istimewa, Menjangkau yang Belum Terjangkau

    Sekolah Rakyat Istimewa, Menjangkau yang Belum Terjangkau

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini tidak hanya memberi akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menghadirkan intervensi bagi keluarga melalui bantuan sosial (bansos), kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

    “Sekolah rakyat ini istimewa, programnya presiden. Kita diajak noleh (menengok) kepada mereka yang paling miskin, memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    Hal tersebut ia disampaikan saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dan Bupati Purworejo di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Jumat (26/9).

    Ia menegaskan, perbedaan utama Sekolah Rakyat dengan sekolah umum adalah integrasinya dengan program unggulan pengentasan kemiskinan, seperti Koperasi Desa Merah Putih, bansos, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pemeriksaan kesehatan.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bansos lengkap, seluruh keluarganya dapat PBI-JKN. Jadi tidak berdiri sendiri, ini bersamaan dengan program unggulan Presiden yang lain, diintervensi di sini. Keren ini, tidak ada sebelumnya kayak begini,” jelas Gus Ipul.

    Selain pendidikan, seluruh siswa Sekolah Rakyat memiliki rekam medis yang menjadi dasar intervensi kesehatan. Dari 7.409 siswa, sebanyak 52 persen membutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan masalah utama berupa karies gigi, kebugaran rendah, anemia, gangguan telinga, dan kekurangan gizi.

    Tak hanya itu, siswa juga difasilitasi pemetaan bakat (talent mapping) berbasis teknologi DNA dan Artificial Intelligence (AI). Dari 4.889 siswa yang sudah dipetakan, 50,4 persen cenderung kinestetik, 30 persen auditori, dan 19,6 persen visual.

    “Keren hasilnya ini. Kita punya data-datanya anak-anak lengkap. Tidak ada di sekolah lain. Adanya di sekolah rakyat, hanya ada di sekolah rakyat,” tegas Gus Ipul.

    “Kami sudah siapkan tanah, Pak, untuk pembangunan yang baru. Ada dua tanah kami siapkan,” ujar Suhardi.

    Dukungan juga datang dari Bupati Purworejo Yuli Hastuti, yang telah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat.

    “Untuk pendirian Sekolah Rakyat Purworejo, siap lahan di salah satu desa seluas 9,7 hektare. Kalau memang masih diperlukan, masih ada lagi 3,2 hektare,” jelas Yuli.

    Saat ini, Sekolah Rakyat telah berjalan di 100 titik dan akan menambah 65 titik, sehingga mencapai 165 titik pada akhir bulan. Presiden menargetkan setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 siswa. Jika 500 sekolah berdiri, maka 500 ribu anak dari keluarga miskin dapat mengenyam pendidikan.

    Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Andy Kurniawan, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Pj Sekretaris Daerah Purworejo Tolkha Amaruddin, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmat Jainudin.

    (akn/ega)

  • Gus Ipul Klaim 330.000 Keluarga Penerima Bansos Naik Kelas Setiap Tahun Nasional 23 September 2025

    Gus Ipul Klaim 330.000 Keluarga Penerima Bansos Naik Kelas Setiap Tahun Nasional 23 September 2025

    Gus Ipul Klaim 330.000 Keluarga Penerima Bansos Naik Kelas Setiap Tahun
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengklaim, sekitar 330.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di seluruh Tanah Air naik kelas setiap tahun menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.
    “Ada sekitar 33.000 pendamping bagi KPM se-tanah air. Kalau satu pendamping mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun ada 330.000 keluarga yang naik kelas,” kata Mensos Saifullah melansir Antara, Selasa (23/9/2025).
    Dari penerima bansos, Gus Ipul menyebut, KPM akan menjadi keluarga berdaya seperti pesan Presiden Prabowo.
    “Tujuan utama bansos adalah mendorong graduasi KPM menuju kemandirian, jelas ya,” ujar Mensos.
    Setelah lulus dari bansos, kata dia, KPM akan mendapat akses program pemberdayaan berupa bantuan modal, akses pasar, dan dukungan dari kementerian maupun lembaga lain.
    Gus Ipul menuturkan bahwa saat ini Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional sedang menyiapkan mekanisme digitalisasi penyaluran bansos, yang mana uji coba telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.
    Ke depan, ia berharap penyaluran bansos bisa sepenuhnya menggunakan sistem digital di berbagai daerah, menggunakan mesin yang sudah dirancang dengan baik akan memilah penerima sehingga lebih transparan dan akuntabel.
    “Apa yang sudah dirancang Presiden Prabowo di Kementerian Sosial, harus ditindaklanjuti di daerah demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mensos Saifullah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, Prabowo dukung solusi dua negara dan diskon Nataru 2025

    Terpopuler, Prabowo dukung solusi dua negara dan diskon Nataru 2025

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita unggulan dengan topik menarik yang dapat disimak pada Selasa ini, di antaranya dukungan Presiden Prabowo terhadap solusi dua negara di Palestina hingga pemberian diskon PPN tiket pesawat untuk Nataru 2025.

    Simak rangkuman selengkapnya disini:

    1. Prabowo kecam genosida Gaza, dukung solusi dua negara untuk Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel. Baca berita lengkapnya di sini.

    2. Pemerintah beri diskon PPN tiket pesawat untuk Nataru 2025

    Pemerintah kembali memberikan insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat dan transportasi lainnya pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Simak penjelasannya di sini.

    3. Ousmane Dembele sabet gelar Ballon d’Or 2025

    Penyerang sayap Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembele menyabet gelar penghargaan Ballon d’Or 2025 yang digelar di Theatre du Chatelet, Paris. Selengkapnya di sini.

    4. Mensos: Siswa nakal di Sekolah Rakyat dibina khusus, tidak dikeluarkan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan siswa nakal atau bermasalah yang telah terdaftar pada Program Sekolah Rakyat bakal dibina secara berkelanjutan tanpa harus dikeluarkan dari sekolah. Begini penjelasan Mensos.

    5. Polisi masih dalami penemuan jasad anak perempuan di Penjaringan

    Polsek Metro Penjaringan masih mendalami penemuan jasad anak perempuan berinisial AR (8) di kamar indekos di Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (21/9). Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan/Fauziah Fitriani
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung Sekolah Rakyat ditambah asal nasib guru diperjelas

    Anggota DPR dukung Sekolah Rakyat ditambah asal nasib guru diperjelas

    penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendukung upaya pemerintah dalam menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah, asalkan nasib tenaga pendidik atau para guru untuk diperjelas, termasuk insentifnya.

    Dia mengatakan guru di Sekolah Rakyat berstatus sebagai kontrak PPPK “jalur Kementerian Sosial” dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, karena itu keberhasilan Sekolah Rakyat tak hanya kuantitas dan kualitas, tapi juga kejelasan status guru.

    “Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program tidak hanya sekedar bertambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik,” kata Dini di Jakarta, Senin.

    Pada prinsipnya, dia pun mendukung setiap langkah pemerintah daerah maupun pusat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

    Sekolah Rakyat, kata dia, dinilai mampu menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara. Rekruitmen berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan, menurut dia, menekan risiko inclusion dan exclusion error, meminimalisir kesalahan data penerima bantuan sosial.

    Namun, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tak terlepas dari pemenuhan kapasitas guru yang memadai dengan kurikulum yang kompleks.

    “Sedangkan penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional,” kata legislator yang membidangi urusan keagamaan dan sosial tersebut.

    Untuk itu, dia berkomitmen akan terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban baru.

    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai 65 unit pada akhir bulan ini.

    Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), menyebutkan, dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada 16 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi, sementara sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul pada akhir September.

    “insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Puluhan triliun rupiah bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan pemerintah terindikasi salah sasaran. Setidaknya ada sekitar 1,9 juta penerima bansos yang seharusnya tak layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada 45% bantuan sosial PKH dan sembako yang diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.

    Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dan Kementerian Sosial. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.

    Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan. Totalnya ada sekitar 1.902.433 keluarga yang menerima paket bansos salah sasaran.

    Hal ini juga sudah dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jumat 19 September 2025 yang lalu.

    Pihaknya melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk memverifikasi siapa saja yang masih berhak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini dilakukan usai Prabowo merilis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

    Solusi Bansos Tepat Sasaran

    Dari publikasi Badan Komunikasi Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran.

    “Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.

    Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.

    Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel.

    Tentunya digitalisasi pemberian bansos akan dilakukan sesuai dengan data DTSEN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah dan tepat sasaran.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Terbaru, Dirut Pertamina Bantah Impor BBM Satu Pintu

    Terbaru, Dirut Pertamina Bantah Impor BBM Satu Pintu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa Pertamina tidak akan melakukan impor BBM satu pintu kepada Presiden Prabowo.

    Saat ditemui di Istana Presiden, Simon mengaku hanya akan memberikan laporan rutin kepada Presiden Prabowo. Dia juga meluruskan terkait impor BBM satu pintu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

    Simon juga menyampaikan hasil pertemuan antara seluruh distributor BBM di Indonesia, termasuk Pertamina dan swasta di Kementerian ESDM ke Presiden Prabowo. Simon, yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama Pertamina sebelum menjadi Dirut, menegaskan kembali pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa tidak ada monopoli oleh BUMN migas tersebut.  

    Dia menyebut alokasi kuota impor BBM kepada badan usaha juga sudah sesuai, bahkan ada penambahan persentase untuk porsinya. 

    “Dan untuk sekaligus meluruskan bahwa tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing. Kecuali penambahan, jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” terang Simon, Jumat (19/9/2025).

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah pejabat tinggi negara, Jumat (19/9/2025) sore. Beberapa yang terpantau hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. 

    Keduanya terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sore ini. Selain Purbaya dan Simon, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga terlihat tiba di Istana. 

    Menkeu Purbaya diketahui berkegiatan di kantornya siang ini dan juga bertemu dengan sejumlah awak media. Sementara itu, Simon sebelumnya hadir di Kementerian ESDM untuk membicarakan soal polemik ketersediaan BBM. 

    “Saya kalau diundang enggak tahu mau bahas apa, enggak ada yang dilaporkan. Mungkin kalau tanya APBN akan saya jelaskan APBN sedikit, tapi enggak ada yang spesifik,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

  • Purbaya, Gus Ipul, dan Bos Pertamina Dipanggil Prabowo ke Istana

    Purbaya, Gus Ipul, dan Bos Pertamina Dipanggil Prabowo ke Istana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan pejabat BUMN ke Istana, Negara, Jumat (19/9/2025). Beberapa yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

    Purbaya tiba lebih dulu di kawasan Istana sekitar pukul 17.00 WIB. Meski ia belum mengetahui perihal pembahasan yang akan dilakukan.

    “Enggak ada yang dilaporin, mungkin kalau tanya APBN akan saya jelaskan APBN sedikit, tapi nggak ada yang spesifik,” katanya.

    Sementara Simon mengatakan pemanggilan ini hanya laporan rutin, dan beberapa hal lainnya.

    Sementara Gus Ipul mengatakan bahwa rapat berkaitan dengan Bantuan Sosial.

    “Bansos tepat sasaran sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 4 2025 di mana Presiden meminta BPS untuk bisa melakukan konsolidasi data secara nasional, sehingga menjadi satu-satunya pedoman bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan program maupun menyalurkan Bansos,” katanya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PBNU Apresiasi KPK atas Klarifikasi Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji

    PBNU Apresiasi KPK atas Klarifikasi Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Jakarta –

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas klarifikasi terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi keterangan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    “Terimakasih kepada KPK melalui Pak Asep yang telah memberikan pernyataan cukup jelas dan bisa dipahami dengan baik. Dengan menyatakan bahwa yang dipanggil adalah orang per orang, bukan organisasi,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, penegasan KPK menjawab berbagai tanggapan publik mengenai proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang sempat menyebut nama PBNU.

    “PBNU senantiasa mendukung upaya-upaya KPK dan institusi penegak hukum lainnya untuk terus melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, sebagaimana juga sering dinyatakan oleh Presiden Prabowo,” jelasnya.

    Gus Ipul menambahkan, PBNU sebagai organisasi mengucapkan terima kasih dan mendukung penuh langkah KPK.

    “Kami berterima kasih karena KPK telah memberikan pernyataan yang jelas tentang upaya membongkar praktik yang melanggar hukum kepada mereka yang bersalah. PBNU secara organisasi tidak terlibat. Kami mendukung dan mengapresiasi KPK,” imbuhnya.

    Asep terlebih dahulu menegaskan penyidikan dugaan korupsi kuota haji tidak berkaitan dengan organisasi masyarakat, termasuk PBNU. Menurutnya, pemanggilan saksi maupun pihak yang diperiksa dilakukan atas kapasitas pribadi, tidak mewakili lembaga.

    “Bahwa yang kami panggil itu adalah orang per orang. Misalkan saudara A, itu yang kami panggil,” ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9) malam.

    Dengan demikian, PBNU menekankan posisinya sebagai organisasi tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menaruh kepercayaan pada proses hukum yang dijalankan KPK.

    (ega/ega)