Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, BOGOR — Retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin Selasa (6/1/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis dan penegasan arah kebijakan pemerintah pada awal 2026.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pertemuan yang berlangsung sekitar delapan jam itu difokuskan pada evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional.

    “Kurang lebih selama delapan jam, retreat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Dia mengungkap sejumlah menteri memaparkan capaian program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 166 lokasi. Pembangunan Sekolah Rakyat baru juga tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan berlanjut pada 2026.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan strategi penguatan ketahanan pangan, termasuk percepatan swasembada dan pemenuhan kebutuhan protein.

    Prasetyo menyebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak 2025 sesuai target APBN, yakni 600.000 barel per hari. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan produksi melalui eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang diharapkan mulai dilelang bulan depan.

    Untuk Kementerian ESDM, dia menyebut Presiden menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum terlistriki. Sepanjang 2025, pemerintah mengaliri sekitar 1.400 desa, dan diminta percepatan agar seluruh desa segera mendapatkan akses listrik.

    Selanjutnya Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan langkah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian. Sementara itu, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif stabil sepanjang 2025, serta langkah antisipasi pada 2026.

    Akselerasi hilirisasi

    Pada penutupan retret, Presiden menekankan percepatan pelaksanaan program strategis, terutama hilirisasi. Dari enam proyek yang siap groundbreaking pada Januari 2026, Presiden meminta percepatan agar total 18 proyek hilirisasi dapat mulai dikerjakan paling lambat Februari atau Maret mendatang.

    Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. “Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, cerdas, tidak normatif, dan mampu berpikir out of the box untuk menemukan terobosan,” kata Prasetyo.

    Keputusan retret lain ialah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua satgas ditunjuk Tito Karnavian Hendris, didampingi Wakil Ketua Hicak Tamboh Golon, dengan Dewan Pengarah dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Satgas difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan BNPB yang menangani masa tanggap darurat. Prioritas meliputi pembangunan hunian sementara serta perbaikan jalan dan jembatan. “Untuk target kerja Satgas tidak ditetapkan batas waktu tertentu, namun diminta secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

    Hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan Kementerian PUPR, dilibatkan dalam pendataan kerusakan serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.

  • Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan Sebutan ‘Mutiara dari Timur’, Netizen Ngakak!

    Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan Sebutan ‘Mutiara dari Timur’, Netizen Ngakak!

    GELORA.CO – Heboh di media sosial sebuah momen tak terduga yang memperlihatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.

    tersenyum lebar dan tampak sangat girang ketika dirinya mendapat julukan “mutiara dari Indonesia bagian timur”.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Maruarar Sirait, menyampaikan sambutan dalam acara Natal Nasional.

    Dalam momen itu, Maruarar tengah menyapa satu per satu pejabat yang hadir.

    Semuanya berlangsung formal dan rapi hingga tiba pada giliran menyebut nama Bahlil Lahadalia.

    Maruarar yang akrab disapa Ara itu tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat suasana berubah riuh.

    Dalam sambutannya, ia berkata, “Kemudian hadir Bapak Menteri Sosial, Gus Ipul. Dan ini yang sangat terkenal Pak, mutiara dari Indonesia bagian timur ini. Namanya, Bahlil Lahadalia.”

    Ucapan tersebut sontak memantik reaksi tak biasa. Bahlil yang duduk di barisan depan langsung berdiri sambil tersenyum lebar.

    Ekspresinya tampak benar-benar senang, seolah tidak menyangka akan mendapat pujian sehangat itu di tengah acara resmi.

    Hadirin yang memenuhi ruangan pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan kecil, membuat suasana semakin ramai.

    Momen itu menjadi bahan perbincangan publik setelah videonya beredar luas. Banyak warganet mengunggah ulang cuplikan tersebut dengan beragam komentar.

    Ada yang menertawakan kelucuan spontan dalam acara formal itu, ada pula yang mempertanyakan maksud Ara ketika menyebut julukan tersebut.

    Namun bagian yang paling menyita perhatian tentu ketika Ara memberikan julukan “mutiara dari Indonesia timur” kepada Bahlil.

    Reaksi Bahlil yang terlihat begitu girang juga ikut jadi sorotan.

    Tak sedikit warganet menilai sang menteri seperti “salting” mendengar pujian tersebut.

    Ada pula yang menganggap ekspresi itu wajar karena siapa pun pasti merasa tersanjung ketika dipuji di depan khalayak.

    Meski demikian, tidak sedikit yang melihat momen tersebut sebagai bagian dari dinamika acara yang berlangsung penuh kehangatan.

    Natal Nasional memang dikenal sebagai agenda yang tidak sekaku kegiatan pemerintahan lain.

    Sehingga komentar yang dilontarkan Maruarar dianggap sebagian orang sebagai bentuk kedekatan antarpejabat.

    Terlepas dari pro dan kontra, potongan video itu sudah telanjur viral.

    Di TikTok, Instagram, hingga X, sejumlah pengguna ramai membagikan ulang adegan ketika Bahlil berdiri sambil tersenyum lebar.

    Unggahan-unggahan itu memancing ribuan respons, menjadikannya salah satu momen paling ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.

    Momen sederhana di balik panggung acara nasional kembali menunjukkan bagaimana hal-hal kecil sering kali bisa meledak menjadi bahan diskusi publik.

    Dan kali ini, sorotan itu jatuh pada satu kalimat pujian dan satu senyuman lebar seorang menteri.***

  • Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera

    Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera

    Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera, bersama pihak terkait, untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana.
    Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.
    “Kuncinya adalah data. Mana yang rusak ringan, mana yang rusak sedang, dan mana yang rusak berat, di seluruh kabupaten/kota,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra. Rapat tersebut digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).
    Tito menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana.
    Perhatian tersebut mencakup upaya memastikan masyarakat dengan
    rumah rusak
    ringan dan sedang dapat segera menerima bantuan dan kembali beraktivitas.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang berupa bantuan tunai sebesar Rp 15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang.
    Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang, pemerintah akan menyediakan hunian tetap (huntap). Selama proses pembangunan huntap berlangsung, warga dapat menempati hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
    Tito menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
    Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah.
    Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) guna ditindaklanjuti.
    “Keinginan kita bersama, rumah rusak ringan dan sedang ini secepat mungkin mendapat bantuan pembiayaan agar masyarakat bisa mulai beres-beres dan kembali bekerja,” ucap Tito.
    Untuk mempercepat proses pendataan, ia mendorong peran aktif aparat desa. Menurut Tito, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara rinci.
    Pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.
    “Data dari desa diserahkan kepada camat, kemudian camat kepada bupati. Setelah direkap, bupati menetapkan data tersebut melalui surat keputusan (SK) sebagai daftar penerima bantuan,” jelas Tito.
    Selain itu, dia juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu percepatan pendataan melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota.
    Tito mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan berpotensi menghambat pencairan bantuan dan memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.
    Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan.
    Tito mengingatkan pemda agar memastikan seluruh data disampaikan secara lengkap guna menghindari permasalahan di kemudian hari, terutama risiko adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak terdata.
    Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Penerima BLT Kesra dan Jadwal Pencairan Akhir Desember 2025

    Cek Penerima BLT Kesra dan Jadwal Pencairan Akhir Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan cek penerima BLT Kesra akhir Desember 2025 sekaligus mencairkan bantuan sebelum batas waktu berakhir.

    Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahap terakhir tahun ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2025. Jika tidak dicairkan hingga tenggat waktu, dana bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pencairan tepat waktu sangat penting agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. BLT Kesra menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga daya beli keluarga miskin dan rentan, khususnya menjelang pergantian tahun.

    “BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun,” ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta.

    Siapa yang Berhak Mendapatkan BLT Kesra?

    Fokus utama penyaluran BLT Kesra adalah keluarga yang benar-benar masuk dalam kategori miskin dan rentan. Penerima BLT Kesra adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Secara lebih rinci, kelompok yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah:

    Keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4
    Termasuk dalam 40 persen penduduk termiskin secara nasional
    Data telah melalui proses verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS)

    Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dari target sekitar 35 juta jiwa, Kemensos menetapkan 28 juta orang dinyatakan layak menerima bantuan BLT Kesra tahap akhir 2025. Penegasan kriteria ini penting agar masyarakat tidak salah persepsi dan memahami bahwa bantuan diberikan secara selektif dan berbasis data resmi pemerintah.

    Besaran Bantuan BLT Kesra Akhir 2025

    Pada pencairan BLT Kesra akhir Desember 2025, setiap KPM menerima total bantuan sebesar Rp900.000. Nominal ini merupakan akumulasi bantuan untuk tiga bulan, yakni:

    Oktober 2025
    November 2025
    Desember 2025

    Dengan nilai yang cukup signifikan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan pokok keluarga penerima dapat terpenuhi dengan baik di penghujung tahun.

    Jadwal dan Syarat Pencairan BLT Kesra Desember 2025

    Adapun jadwal pencairan BLT Kesra akhir Desember 2025 berlangsung hingga 31 Desember 2025. Kemensos mengingatkan bahwa ini sekaligus menjadi batas waktu pencairan BLT Kesra Desember 2025.

    “Segera lakukan pengecekan dan pencairan sebelum operasional perbankan dan kantor pos ditutup pada akhir tahun,” tegas Mensos Saifullah Yusuf.

    Masyarakat diimbau tidak menunda pencairan, terutama mengingat keterbatasan jam operasional bank dan kantor pos menjelang libur akhir tahun.

    Sebelum mencairkan bantuan, KPM perlu memastikan telah memenuhi syarat pencairan BLT Kesra akhir Desember 2025, antara lain:

    Terdaftar sebagai penerima BLT Kesra di DTKS
    Membawa KTP asli
    Membawa Kartu Keluarga (KK)
    Nama penerima tercantum di sistem Kemensos

    Tanpa kelengkapan dokumen tersebut, proses pencairan berpotensi tertunda.

    Cara Mencairkan BLT Kesra Akhir Desember 2025

    Terdapat dua jalur resmi dalam cara mencairkan BLT Kesra akhir Desember 2025, yaitu:

    Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri)
    Jalur ini diperuntukkan bagi KPM yang memiliki rekening bank. Dana akan langsung ditransfer ke rekening penerima.
    PT Pos Indonesia
    Bagi penerima non-rekening, pencairan dilakukan secara tunai di kantor pos dengan membawa KTP dan KK atau surat undangan resmi.

    Cara Cek Nama Penerima BLT Kesra Desember 2025 Lewat KTP

    Masyarakat dapat melakukan cara cek nama penerima BLT Kesra Desember 2025 secara mandiri melalui laman resmi Kemensos:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Masukkan data wilayah sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP
    Isi kode captcha
    Klik “Cari Data”

    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status penerima dan periode bantuan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Selain website, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos:

    Unduh aplikasi di Play Store atau App Store
    Buat akun dan lengkapi data diri
    Unggah foto KTP dan swafoto
    Login dan buka menu Profil

    Informasi bantuan akan otomatis ditampilkan jika terdaftar.

    Sebagai tambahan, informasi penerima BLT Kesra juga bisa diperoleh melalui pengumuman resmi di tingkat RT/RW, kelurahan, atau surat undangan dari PT Pos Indonesia. Dengan memahami siapa yang berhak, cara cek penerima, serta prosedur pencairan, masyarakat diharapkan tidak melewatkan haknya atas BLT Kesra sebelum akhir Desember 2025. 

  • Kemensos Pastikan BLT Kesra 2025 Tepat Sasaran, 17 Juta KPM Cair Tunai via Kantor Pos

    Kemensos Pastikan BLT Kesra 2025 Tepat Sasaran, 17 Juta KPM Cair Tunai via Kantor Pos

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahun 2025 berjalan transparan dan tepat sasaran. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memberikan edukasi kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

    Pemerintah menargetkan total 35 juta penerima manfaat BLT Kesra 2025. Dari jumlah tersebut, 18 juta KPM disalurkan melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara 17 juta KPM lainnya menerima bantuan melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Khusus pada pencairan tahap akhir yang berlangsung pada Desember 2025, masyarakat yang memenuhi kriteria akan menerima dana rapel dengan total nilai Rp900.000.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa BLT Kesra 2025 menyasar keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Kelompok desil 1 dan 2 merupakan keluarga sangat miskin dan miskin yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara desil 3 dan 4 mencakup keluarga hampir miskin dan rentan miskin yang kondisi ekonominya tidak stabil dan mudah terdampak krisis.

    Selain itu, bantuan juga diprioritaskan bagi kategori khusus, seperti lansia tanpa pekerjaan, penyandang disabilitas, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis.

    Untuk mencegah kesimpangsiuran informasi, Kemensos mengedukasi masyarakat agar melakukan pengecekan status penerima secara mandiri sebelum mendatangi titik pencairan.

    Masyarakat dapat mengakses portal resmi Kemensos melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah serta nama sesuai KTP. Sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

    Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store. Setelah melakukan registrasi dengan mengunggah foto KTP serta verifikasi wajah, profil bantuan akan ditampilkan secara otomatis.

    Bagi KPM yang terdaftar melalui jalur PT Pos Indonesia, mekanisme penyaluran dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Penerima akan mendapatkan undangan resmi melalui RT/RW atau aparat kelurahan dan desa setempat.

    Saat pencairan, KPM wajib membawa identitas asli berupa e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Bantuan diterima secara tunai tanpa potongan biaya apa pun.

    “Penyaluran melalui PT Pos ini merupakan upaya kami menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan atau berada di wilayah tertentu. Kami juga bekerja sama dengan Komdigi untuk menyiapkan sistem digital agar proses verifikasi di lapangan lebih cepat dan akurat,” tegas Gus Ipul.

    Kemensos juga mengingatkan pentingnya validitas data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPM diimbau aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi atau jumlah anggota keluarga kepada aparat desa atau kelurahan agar data di DTKS tetap akurat.

    Mengingat batas akhir pencairan BLT Kesra 2025 ditetapkan hingga 31 Desember 2025, masyarakat diminta segera memastikan status penerima dan mengambil bantuan tepat waktu agar dana tidak dikembalikan ke Kas Negara. [hen/beq]

  • Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Lauk Pauk Rp 450 Ribu/Bulan

    Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Lauk Pauk Rp 450 Ribu/Bulan

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan tambahan bantuan berupa bantuan lauk pauk bagi masyarakat yang jadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu diberikan selama 3 bulan sejak menempati hunian pengganti senilai Rp 450 ribu per bulan per orang.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan ini diberikan berdasarkan patokan Kementerian Sosial senilai Rp 15 ribu per hari.

    “Jadi untuk memberikan dukungan 3 bulan pertama di hunian tetap, kami berikan Rp 450 ribu per orang per bulan selama 3 bulan. Per harinya Rp 15 ribu, per bulan Rp 450 ribu per orang,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

    Dia melanjutkan bantuan diberikan per orang di setiap keluarga. Misalnya per keluarga ada 4 orang, artinya keluarga itu bisa mendapat Rp 1,8 juta per bulan. Selama 3 bulan berarti mendapatkan Rp 5,4 juta.

    “Kalau satu keluarga 4 orang berarti sebulan untuk beli lauk pauk itu bisa Rp 1,8 juta kali 3 bulan, Rp 5,4 juta,” ujar Gus Ipul.

    Selain bantuan lauk pauk itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp 3 juta per keluarga untuk mengisi perabotan hunian pengganti. Kemudian, ada tambahan lagi Rp 5 juta sebagai bantuan pemulihan ekonomi.

    Tonron juga Video: Video: Emak-emak Masak Rendang Nonstop Demi Korban Bencana Sumatera

    (acd/acd)

  • Mensos Gus Ipul Siapkan BLT hingga Rp 8 Juta per Keluarga bagi Korban Bencana di Sumatera Surabaya 29 Desember 2025

    Mensos Gus Ipul Siapkan BLT hingga Rp 8 Juta per Keluarga bagi Korban Bencana di Sumatera Surabaya 29 Desember 2025

    Mensos Gus Ipul Siapkan BLT hingga Rp 8 Juta per Keluarga bagi Korban Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyebut akan memberikan dua jenis bantuan langsung tunai (BLT) dalam membantu pemulihan korban bencana di Sumatera.
    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan
    BLT
    yang pertama akan diberikan selama masa tanggap darurat berupa bantuan logistic dan pengadaan dapur umum.
    “Yang mana ini terus berlangsung sampai hari ini. Yang nilainya terus bertambah sampai nanti masa kedaruratan selesai,” kata Gus Ipul saat ditemui di Graha Unesa, Senin (29/12/2025).
    Untuk masa pasca-kedaruratan atau rehabilitasi, Kemensos nantinya akan memberikan hunian tinggal sementara maupun hunian tetap bagi korban terdampak bencana.
    “Nah, bagi yang mereka nanti tinggal di hunian sementara atau hunian tetap akan mendapatkan bantuan berupa membeli isian rumah atau perabot rumah tangga sebesar Rp 3 juta per keluarga,” jelasnya.
    Selain itu, ada juga program pemberdayaan pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga.
    “Yang nanti semuanya tentu disalurkan setelah melalui proses asesmen sebesar Rp 5 juta per keluarga,” tuturnya.
    Sedangkan, untuk jumlah total penerima BLT korban bencana di Sumatera masih dalam proses pendataan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.
    Ia menambahkan, para korban juga akan menerima jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 15.000 setiap orang per harinya, terhitung sejak menempati hunian tersebut selama 3 bulan.
    “Jadi kalau sebulan berarti per orang itu sekitar Rp 450.000. Kalau misalnya anggota keluarganya empat orang, maka Rp 450.000 dikalikan empat,” sebutnya.
    Berbagai program BLT tersebut targetnya akan diserahkan ketika penerima penyalur sudah terdata dengan lengkap.
    Sementa itu, kini pihaknya tengah menyalurkan santunan bagi ahli waris keluarga yang meninggal dunia atau korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta.
    Tercatat, sudah ada 86 ahli waris yang sudah menerima santunan yang tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie di Aceh, dan Kota Sibolga di Sumatera Utara.
    “Mungkin juga kita akan memulai penyaluran juga di Sumatera Barat, yang semuanya kita salurkan setelah datanya kami peroleh dari BNPB dan Kabupaten Kota. Ya, ini yang lagi berproses sekarang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Gus Ipul Angkat Bicara soal Kasus Nenek Elina

    Mensos Gus Ipul Angkat Bicara soal Kasus Nenek Elina

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus dugaan pengusiran paksa terhadap Elina Widjajanti (80), seorang lansia di Surabaya. Gus Ipul menegaskan pentingnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

    Gus Ipul mengaku belum mengikuti secara utuh perkembangan kasus tersebut. Meski begitu, ia menekankan bahwa setiap persoalan yang menyangkut kelompok rentan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan berkeadilan.

    “Saya belum mengikuti itu ya. Saya tidak mengikuti dengan baik, tapi mari, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas itu adalah kelompok-kelompok rentan yang harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Surabaya, Senin (29/12/2025).

    Ia menambahkan, jika memang terdapat persoalan hukum atau sengketa, penyelesaiannya harus memastikan hak-hak kelompok rentan tetap terlindungi.

    “Kalau memang ada masalah, selesaikan dengan baik. Supaya orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak-haknya,” ujarnya.

    Kasus ini mencuat setelah rumah Elina di Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, diduga dibongkar paksa pada 6 Agustus 2025 lalu.

    Pembongkaran disebut dilakukan oleh pihak bernama Samuel yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah dan bangunan tersebut.

    Sedangkan Elina membantah pernah menjual rumah itu. Ia menyatakan objek tersebut sebelumnya tercatat atas nama Elisa Irawati, kakak kandungnya, yang meninggal dunia pada 2017. Setelah Elisa wafat, hak waris atas rumah tersebut jatuh kepada beberapa anggota keluarga, termasuk Elina.

    Terbaru, Samuel, pria yang diduga menyuruh sekelompok orang untuk mengusir Elina dari rumahnya, ditangkap Ditreskrimum Polda Jatim. Namun hingga saat ini, Polda Jatim belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum Samuel maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani penyidik. [ipl/kun]

  • Prabowo Berencana Sambut Tahun Baru 2026 di Daerah Terdampak Bencana

    Prabowo Berencana Sambut Tahun Baru 2026 di Daerah Terdampak Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi daerah terdampak bencana di Sumatera jelang pergantian tahun. Prabowo berencana menyambut tahun baru 2026 di salah satu daerah Sumatera yang terdampak bencana.

    “Direncanakan begitu (Presiden ke Sumatra). Rencananya begitu (tahun baru disana),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Namun, Prasetyo tak mengungkapkan daerah mana yang akan dikunjungi Presiden Prabowo. Selain Sumatra, Prabowo juga berencana meninjau banjir di Kalimantan Selatan.

    Hanya saja, kata dia, jadwal kunjungan Prabowo ke Kalimantan Selatan masih belum dapat dipastikan. Sebab, masih melihat kondisi di lapangan.

    “Sedang direncanakan, sedang dilihat. Karena tentunya kita harus mengikuti kondisi di lapangan,” tutur Prasetyo.

    Sebelumnya, Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Minggu 28 Desember 2025.

    Pihaknya menyampaikan saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan. Rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.

    “Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” kata Pratikno.

     

    Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir di Aceh Tenggara, Senin (1/12), bersama Mensos Saifullah Yusuf, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry. Prabowo menyapa para pengungsi dan duduk lesehan untuk mendengar langsung keluhan m…

  • Rencana Muktamar NU, Gus Ipul Tunggu Keputusan Rais Aam dan Ketum PBNU

    Rencana Muktamar NU, Gus Ipul Tunggu Keputusan Rais Aam dan Ketum PBNU

    Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya belum berbincang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

    Menurut Gus Ipul sapaan akrabnya, pelaksanaan muktamar menjadi wewenang sepenuhnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. 

    Sebagai informasi, muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi pada tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, yang biasanya kerap menentukan arah kepemimpinan organisasi tersebut selanjutnya.

    “[Mengenai muktamar] nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul dikutip Senin (29/12/2025).

    Lebih lanjut, Gus Ipul enggan untuk membeberkan secara detail mengenai pelaksanaan muktamar tersebut. Menurutnya, mandat untuk menjelaskan perihal muktamar tersebut dipegang oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. 

    “Belum bisa [disebutkan kapan pelaksanaan muktamar], nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Ya nanti kan akan ada disampaikan pada saatnya,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dalam silaturahmi yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12)

    Pertemuan itu juga diikuti sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

    Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya yang dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf. 

    Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

    “PBNU siap melaksanakan muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera,” tegasnya.