Tag: Saifullah Yusuf

  • Mensesneg-Kepala BKP hadiri pameran foto ANTARA setahun Prabowo

    Mensesneg-Kepala BKP hadiri pameran foto ANTARA setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Angga Raka menghadiri acara pameran foto yang digelar oleh Kantor Berita ANTARA bertajuk “Haluan Merah Putih, Satu Tahun Prabowo-Gibran”.

    Acara pameran itu digelar di ANTARA Heritage Center (AHC), Jalan Antara, Jakarta, Kamis. Selain Mensesneg dan Kepala BKP, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan para perwakilan kementerian/lembaga lainnya

    “Selamat datang di kantor yang penuh makna sejarah,” kata Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir.

    Munir menjelaskan bahwa ada sekitar 117 foto dan puluhan karya multi platform lainnya yang dipajang dalam pameran tersebut. Dia menjelaskan pameran jurnalistik Haluan Merah Putih ini merekam denyut Indonesia dalam menapaki babak baru pembangunan bangsa.

    Menurut dia, semua karya yang dipamerkan adalah hasil dari peliputan pewarta ANTARA di lapangan. Karya-karya yang dihasilkan, kata dia, bukan sekadar mendokumentasikan peristiwa, melainkan juga menjadi cermin semangat ANTARA sebagai komponen strategi pers nasional yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan.

    “Sebagai kantor berita resmi negara, ANTARA memiliki tanggung jawab moral untuk menyalakan lentera informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat,” kata Munir yang juga merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

    Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengucapkan terima kasih kepada Kantor Berita ANTARA yang telah dalam satu tahun ini mendokumentasikan seluruh kegiatan program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menyadari bahwa dalam satu tahun Prabowo-Gibran telah banyak program yang dijalankan yang semuanya dilandasi oleh semangat dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Dia pun menilai judul “Haluan Merah Putih” adalah judul pameran yang tepat.

    “Kami adalah yang sekarang diberi tugas dan amanah bersama-sama dengan masyarakat Indonesia dan insan pers untuk menjalankan ‘Haluan Merah Putih’ kita dalam segala aspek,” kata Prasetyo.

    Kepala BKP Angga Raka Prabowo mengatakan bahwa dia kerap mendengar cerita dari pewarta ANTARA ketika berada di lapangan dan meliput seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa kebijakan Prabowo itu dianggap langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LKBN ANTARA sebagai kantor berita negara, kantor berita pejuang,” kata Angga Raka.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    SEMARANG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    “Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial,” kata Mensos di Semarang, Rabu, 29 Oktober.

    Menurut dia, mantan Presiden Soeharto pernah diusulkan oleh Kabupaten Sragen pada 2010 namun saat itu belum memenuhi syarat.

    Pada tahun ini, lanjut dia, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat.

    Ia menuturkan Presiden Ke-2 RI tersebut merupakan satu dari 40 nama yang diusulkan untuk meraih gelar Pahlawan Nasional.

    40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ia menilai adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan.

    Mensos mengatakan para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar.

    Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Musim Hujan Tiba, Mensos Pastikan Bansos untuk Bencana Alam Tersedia

    Musim Hujan Tiba, Mensos Pastikan Bansos untuk Bencana Alam Tersedia

    Musim Hujan Tiba, Mensos Pastikan Bansos untuk Bencana Alam Tersedia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk mengantisipasi berbagai bencana alam, termasuk potensi hujan deras dan banjir yang mulai melanda sejumlah daerah di Indonesia.
    “Tentu bantuan sosial disiapkan ya untuk bencana alam maupun bencana non-alam,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    Ia menjelaskan, Kemensos terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan dalam rangka perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.
    “Kita menyalurkan sangat banyak sekali dalam rangka perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial ketika terjadi bencana,” ujarnya.
    Terkait potensi hujan deras di sejumlah wilayah seperti Sukabumi dan daerah lain yang mulai dilanda banjir, Gus Ipul mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
    “Mari kita bersama-sama waspada. Terus terang, kami mengimbau kepada masyarakat yang sedang di jalan saat hujan deras, terutama yang naik motor ataupun kendaraan roda empat, bisa berhenti sejenak mencari tempat aman,” ucapnya.
    Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan kondisi cuaca ekstrem yang disertai angin kencang.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi apalagi kalau disertai dengan angin kencang. Hujan itu menimbulkan risiko-risiko yang berat. Untuk itu, kami imbau hati-hati di jalan, waspada, dan ikuti informasi tentang perubahan cuaca dari BMKG dengan baik,” tegas Gus Ipul.
    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat bakal melanda beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.
    Saat ini, sekitar 43,8 persen zona musim (ZOM) di Tanah Air telah memasuki musim hujan.
    Sementara itu, BMKG Bandung memperkirakan bahwa Jawa Barat sudah memasuki musim hujan, kecuali di bagian kecil utara yang masih peralihan.
    “Saat ini sebagian besar Jawa Barat sudah memasuki musim hujan, kecuali sebagian kecil bagian utara masih dalam masa peralihan,” ucap Kepala BMKG Stasiun Bandung Teguh Rahayu, dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. 

    Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.  

    “Ya mudah-mudahan, insyaallah sih. Insyaallah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama,” kata dia dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

    “Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar,” kata dia.

    Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.

    Menurut Mahfud, secara prinsip, semua mantan presiden semestinya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    Dia berpendapat bahwa posisi sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

    “Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” ujar pakar hukum tata negara itu.

    Mahfud menegaskan bahwa penilaian terhadap aspek sosial dan politik dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi ranah masyarakat untuk menilai dan tim kajian pemerintah.

    “Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” kata dia.

    Berdasarkan pengalamannya, Mahfud menyebut proses seleksi pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menkopolhukam.

    “Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Soeharto, Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.

    Selain mereka, muncul pula nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial.

    Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3
                    
                        Bonnie Triyana Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Bisa Cederai Reformasi
                        Nasional

    3 Bonnie Triyana Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Bisa Cederai Reformasi Nasional

    Bonnie Triyana Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Bisa Cederai Reformasi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Diketahui, Soeharto menjadi salah satu dari 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. 
    “Menurut hemat saya, ya kita harus tolak, saya sendiri menolak,” katanya, dilansir dari
    Kompas.id. 
    Dia mengatakan, selama ini masyarakat ingin standar jelas tentang sosok pemimpin. Di antaranya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun praktik korupsi.
    Namun, kata dia, jika seorang yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan maka generasi muda bisa kehilangan acuan tentang pemimpin yang baik.  
    “Selama ini, kan, kita selalu ingin ada satu standar tentang bagaimana sih menjadi pemimpin publik yang demokratis, yang menghargai manusia, sehingga ketika seorang menjadi pemimpin publik, ya tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada korupsi, itu sudah clear. Kalau tokoh yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, anak muda akan kehilangan ukuran. Mereka bisa berpikir, ‘Oh, yang seperti ini pun bisa jadi pahlawan’,” katanya.
    Di sisi lain, Bonnie menilai, pemberian gelar Soeharto sebagai pahlawan akan menimbulkan kontradiksi dengan semangat reformasi yang membatasi kekuasaan. 
    “Kita membatasi kekuasaan justru karena pengalaman di masa itu. Kalau sekarang tiba-tiba Soeharto dijadikan suri teladan, lalu reformasi itu untuk apa? Ini, kan, juga mencederai cita-cita reformasi itu sendiri,” tuturnya.
    Dia menyebut Soeharto memang seorang tokoh bangsa. Namun, kata dia, fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM dan kasus korupsi pada masa Orde Baru tidak bisa diabaikan.
    “Kalau pemberian gelar ini, kan, kemudian menjadi menyingkirkan pandangan-pandangan kritis terhadap masa lalunya dan mengakhiri diskusi itu sendiri. Kita juga kehilangan standar moral publik. Suara-suara korban harus didengarlah,” ucap Bonnie.
    Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengklaim, usulan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional sudah melalui proses panjang.
    Menurutnya, usulan ini sudah ada sejak ia pertama kali menjabat sebagai Mensos. Bahkan, sidang untuk membahas usulan tersebut sudah berulang kali digelar.
    “Jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka melakukan sidang, telah melalui proses itu,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Gus Ipul menegaskan 40 nama, termasuk Soeharto, yang diusulkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sudah tuntas dan memenuhi syarat yang ada. 
    “Nah semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar. Tetapi yang kita lihat di sini adalah syarat-syarat formilnya telah mencukupi,” ujarnya.
    Di sisi lain, Gus Ipul menghargai semua pendapat baik yang pro dan kontra terkait nama-nama pahlawan yang sudah diusulkan Kemensos. Semua pandangan baik yang pro dan kontra pun turut dijadikan pertimbangan.
    “Dan kami kita semua menghargai segala perbedaan pendapat yang ada baik yang ada di dalam tim sendiri, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan,” kata dia lagi.
     
    Proses pertimbangan terkait 40 nama yang diusulkan juga dilakukan tidak hanya oleh Kemensos, melainkan dengan mendengarkan pandangan beragam tokoh hingga ahli.
    “Tetapi apa yang kita lakukan ini semuanya telah melalui berbagai pertimbangan. Bukan saya sendiri, tapi ada tim dan timnya juga dari berbagai kalangan, akademisi ada, tokoh agama ada, dan juga perwakilan-perwakilan dari daerah juga ada,” ucapnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf berkonsolidasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Mensos Saifullah Yusuf, program pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah provinsi agar tujuan bersama menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

    “Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia,” ucap Sekjen PBNU itu.

    Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.

    “Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral,” terang dia.

    Gus Ipul optimistis, dengan dasar data yang sama, maka intervensi pemerintah terhadap penyaluran bantuan akan lebih optimal serta program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi.

    “Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur,” kata Gus Ipul.

     

    Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sangat berhasil menerapkan sistem digitalisasi untuk tiap program yang digagas pemerintahan setempat. Keberhasilan itu pulalah yang membuat Banyuwangi terpilih dari ratusan daerah sebagai pilot project program D…

  • Pramono optimistis Jakarta jadi percontohan lewat kerja sama Puskesos

    Pramono optimistis Jakarta jadi percontohan lewat kerja sama Puskesos

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lain jika memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

    Manurut dia, Puskesos merupakan salah satu yang dibahas dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam kunjungannya di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat.

    “Kalau itu (Puskesos) bisa dilakukan, maka Jakarta ini akan menjadi role model (contoh) untuk penyelesaian hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidakberuntungan, dan penanganan sekolah,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Saat ini, Jakarta telah memiliki program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemutihan ijazah.

    Dengan adanya kerja sama Puskesos antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pramono meyakini penyaluran ketiga bantuan tersebut semakin tepat sasaran.

    “Di Jakarta itu ada KJP kurang lebih 707.513, ada KJMU yang sekarang bisa untuk S1, S2, S3 16.920, dan kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, maka saya yakin akan lebih tepat sasaran. Mudah-mudahan akan memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.

    Puskesos merupakan sebuah layanan satu pintu di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan mendekatkan dan menyederhanakan akses layanan sosial bagi masyarakat, terutama warga miskin dan rentan.

    Melalui Puskesos, masyarakat diharapkan dapat mengadukan dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan cepat dan terintegrasi.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi Pramono yang telah menyambut baik kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Pemprov Jakarta.

    “Jadi, di Puskesos itu ada sistem layanan rujukan. Alhamdulillah, saya senang sekali karena Pak Gubernur menyambut dengan baik ini. Biasanya pangkalannya nanti di kelurahan-kelurahan, yang ada di situ adalah pendamping, relawan, dan juga mereka-mereka yang selama ini sudah terlibat dalam pemberdayaan sosial,” terang Gus Ipul.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos minta Pemprov DKI sediakan lahan permanen Sekolah Rakyat

    Kemensos minta Pemprov DKI sediakan lahan permanen Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial (Kemensos) meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyediakan lahan guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jakarta.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk memberikan akses pendidikan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan.

    “Kita harapkan Pak Gubernur DKI memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen Sekolah Rakyat. Sekarang ini baru menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial,” jelas Gus Ipul di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Untuk saat ini, lanjut dia, terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Jakarta, yakni di Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo, namun masih menempati gedung sementara milik Kemensos.

    Menurut dia, pemerintah pusat telah menyiapkan rancangan bangunan Sekolah Rakyat.

    Jika Pemprov DKI dapat menyediakan lahan, maka pembangunan fisik nantinya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum..

    “Tanah disediakan oleh DKI, gambarnya sudah dibuat oleh timnya Bapak Presiden. Insyaa Allah, kalau cocok tanahnya, dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai bagian dari program strategisnya Bapak Presiden,” tutur Gus Ipul.

    Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera menggelar rapat internal untuk membahas usulan Kemensos itu.

    Dia menegaskan Pemprov DKI akan memetakan lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat,” ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.