Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan tiap keluarga pahlawan nasional akan mendapatkan dukungan uang Rp 57 juta per tahun.
“Kita beri dukungan Rp 57 juta per tahun,” kata Gus Ipul di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, nominal uang itu tidak terlalu besar meski itu merupakan bentuk dukungan dari negara.
“Kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak. Tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai, sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan,” kata dia.
Berdasarkan catatan Kompas.com, ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga
Pahlawan Nasional
.
Selain tunjangan tahunan untuk ahli waris Pahlawan Nasional dalam bentuk uang tunai, negara juga memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi ahli waris Pahlawan Nasional melalui program BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, Pahlawan Nasional juga memiliki hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai bentuk penghormatan tertinggi.
Apabila makamnya berada di luar TMP, pemerintah dapat melakukan pemugaran terhadap makam tersebut untuk menjaga kehormatan dan kelayakannya.
Sepuluh tokoh yang mendapat
gelar Pahlawan Nasional
, yakni:
1. KH Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
2. Jenderal Besar TNI HM Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
4. Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
6. ?Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)
7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)
10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Saifullah Yusuf
-
/data/photo/2025/11/10/69119fe729a9b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun
-

Marsinah dan Pahlawan Nasional Lain Dapat Rp 57 Juta/Tahun
Jakarta –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp 57 juta per tahun kepada keluarga atau ahli waris para tokoh yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Beberapa tokoh di antaranya mulai dari aktivis buruh Marsinah, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid.
Santunan sebesar Rp 57 juta per tahun, kata Gus Ipul, menjadi dukungan negara bagi keluarga pahlawan. Dia menyebutkan hal itu sebagai simbol penghargaan dan silaturahmi kepada keluarga para pahlawan.
“Ya ada dukungan lah, tapi itu sebagai bagian dari bentuk silaturahmi, kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak, tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan, kita beri dukungan Rp 57 juta per tahun,” beber Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
“Ya nggak banyak, tapi mohon jangan dilihat nilainya, tapi untuk menyambung silaturahmi,” katanya melanjutkan.
Sekitar 10 tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pagi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November.
Secara lengkap berikut ini daftar 10 tokoh yang dianugerahkan Pahlawan Nasional oleh Prabowo:
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
3. Almarhumah Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)
10. Almarhum Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).(hal/fdl)
-

Mensos sebut B.J. Habibie telah diusulkan jadi Pahlawan Nasional
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan nama Presiden Ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie telah diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Ia menyampaikan usulan tersebut telah disampaikan sejumlah masyarakat dan pemberian gelar pahlawan untuk B.J. Habibie akan ditindaklanjuti pemerintah.
“Itu sudah mulai ada usulan. Pelan-pelan dari masyarakat sudah diusulkan, nanti insyaallah akan diproseslah,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Mensos juga mengungkap bahwa usulan ini telah menjadi pembicaraan. Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan pemberian gelar untuk B.J. Habibie akan dilaksanakan.
“Nanti saya lihat ya. Tapi sudah mulai ada usulan, tadi juga ada pembicaraan-pembicaraan,” ucapnya.
Pada kesempatan sama, Gus Ipul menjelaskan keluarga dari 10 tokoh Pahlawan Nasional akan mendapatkan dukungan keuangan sebesar Rp57 juta per tahun.
Namun, ia menekankan bentuk dukungan ini jangan dilihat berdasarkan nilainya.
Menurutnya, dukungan yang diberikan pemerintah merupakan salah satu bentuk dari menghormati dan menghargai jasa dari 10 pahlawan nasional yang baru saja mendapatkan gelar.
“Kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak. Tapi, ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan. Kita beri dukungan Rp57 juta per tahun,” imbuh Mensos.
Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.
Sepuluh tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional, yakni:
1. K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)
7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)
10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Presiden Prabowo pimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci Hari Pahlawan 2025 di TMP Kalibata
Senin, 10 November 2025 07:24 WIB
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2025 tersebut mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersiap meletakan karangan bunga saat memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2025 tersebut mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/04/18/6801f91037022.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto, akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada hari ini, Senin (10/11/2025).
Pengumuman penganugerahan gelar tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang akan menerima gelar tersebut.
“Besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih sepuluh nama. Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo belum menyebut siapa saja nama selain Soeharto yang turut menerima gelar itu. Namun, dia memastikan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah dianggap berjasa bagi negara.
“(Kesepuluh tokoh tersebut) sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucapnya.Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ketika itu pengusulan belum dilanjutkan, dengan pertimbangan masih diperlukan proses “pengendapan.”
Pada era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diusulkan, tetapi lagi-lagi keputusan tersebut tidak diambil pemerintah.
Tahun 2025 menjadi kali ketiga usulan kembali dibahas, hingga akhirnya diputuskan untuk ditetapkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun bagi Soeharto untuk memperoleh gelar ini.
“Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Fadli yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menjelaskan pengusulan gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif.
Setiap nama yang diajukan harus melewati proses penilaian berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota.
“Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
Setelah dinilai di tingkat daerah, berkas nama-nama tokoh diteruskan ke tingkat provinsi, lalu dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial untuk dikaji lebih mendalam.
“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini,” kata Fadli.
“Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat,” sambungnya.
Dalam proses penilaian itu, kata Fadli, salah satu jasa Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu momen penting karena munculnya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.
“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto mendapat sorotan publik. Sebanyak 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan atas rencana penganugerahan tersebut.
Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Soeharto memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
“Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” kata Gus Ipul saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Gus Ipul memahami bahwa perdebatan mengenai rekam jejak Soeharto masih berlangsung di tengah masyarakat. Namun, dia mengajak publik melihat secara utuh perjalanan sejarah.
“Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya.
Dia memastikan bahwa keputusan ini tetap berlandaskan kajian formal dan pertimbangan mendalam.
“Siapa pun nanti yang diputuskan oleh Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” jelas Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.




