Xcloud.id

Tag: Saifullah Yusuf

  • Bupati Rusdi Tegaskan Komitmen Pasuruan Dukung Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan 5 Hektare

    Bupati Rusdi Tegaskan Komitmen Pasuruan Dukung Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan 5 Hektare

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo memastikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen penuh mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat (SR). Ia menilai SR menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak.

    Menurutnya, SR mampu memberikan kesempatan baru bagi generasi muda agar tidak tertinggal secara pendidikan. “Ini bentuk ikhtiar bersama agar anak-anak dari keluarga kurang beruntung tetap bisa menggapai masa depan,” ujar Mas Rusdi.

    Hal itu disampaikan saat mendampingi Menteri Sosial RI, Gus Ipul dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan. Pemerintah daerah disebut terus memperkuat kualitas guru pendamping sebagai ujung tombak layanan pendidikan di SR.

    Bupati menekankan bahwa guru pendamping bertugas bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing siswa dari sisi karakter dan psikologis. Ia berharap pendamping dapat menjadi figur yang memberikan kenyamanan bagi peserta didik.

    “Kami memastikan SR hadir sebagai sekolah yang aman, inklusif, dan membangun semangat anak-anak untuk percaya diri,” tegasnya.

    Selain fokus pada siswa, Pemkab Pasuruan juga menyambungkan program SR dengan pemberdayaan keluarga. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan tidak hanya terjadi pada anak, tetapi juga orang tua.

    Bupati meyakini SR akan menjadi motor penggerak dalam memutus rantai kemiskinan. “Melalui pendidikan, anak-anak bisa mengubah takdirnya. Inilah yang ingin kita wujudkan di Kabupaten Pasuruan,” katanya.

    Mas Rusdi juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas perhatian besar terhadap perkembangan SR di wilayahnya. Ia mengapresiasi sinergi lintas pemerintah yang disebut sudah berjalan sangat baik. “Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Gus Ipul yang telah memberi dukungan penuh terhadap SR di Pasuruan,” ucapnya.

    Sebagai tindak lanjut, Bupati memastikan pembangunan gedung permanen SR segera dilakukan. “Lahan seluas lima hektare di Gondangwetan sudah kami siapkan. Ini bukti keseriusan kami membangun SDM unggul mulai dari sekarang,” tandas Mas Rusdi. (ada/kun)

  • Pelatihan Pengolahan Pelepah Pisang di Bogor: Cara Unik Kemensos Tambah Penghasilan Warga

    Pelatihan Pengolahan Pelepah Pisang di Bogor: Cara Unik Kemensos Tambah Penghasilan Warga

    Bogor (beritajatim.com) — Kementerian Sosial (Kemensos) memberdayakan 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor melalui pelatihan pengolahan pelepah pisang. Program yang berlangsung sejak 13–15 November 2025 ini bekerja sama dengan Hangesti Handicraft sebagai mitra pengolahan dan pembelian produk.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung kegiatan yang digelar di Kantor Kecamatan Tanjungsari, Jumat (14/11/2025). Di hadapan peserta yang mayoritas ibu-ibu, ia membuka kunjungan dengan sebuah pantun.

    “Lewat pasar banyak yang jualan. Dari sayur segar sampai makanan ringan. Tali pelepah pisang bukan sekedar pajangan. Tapi cara sederhana untuk meningkatkan penghasilan,” ujar Gus Ipul.

    Menteri Sosial itu menegaskan pentingnya pelatihan ini untuk menambah keterampilan dan pendapatan masyarakat.

    “Dan diharapkan program ini nanti untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bapak ibu sekalian,” ucapnya.

    Tanjungsari dipilih karena wilayah tersebut memiliki jumlah pohon pisang melimpah. Selama ini, daun pisang dimanfaatkan, sedangkan pelepahnya dibuang.

    “Di sini ada bahan baku pisang atau pelepah pisang yang berlimpah. Mari kita manfaatkan. Ibu-ibu belajar yang baik, sehingga nanti bisa dapat penghasilan tambahan yang cukup besar,” ajak Gus Ipul.

    Pelepah pisang yang dijemur kemudian dipintal menjadi tali dengan beberapa ukuran. Tali ukuran besar bernilai Rp6.000 per kilogram, sementara ukuran kecil yang proses pemintalannya lebih rumit bisa mencapai Rp22 ribu per kilogram. Hangesti Handicraft akan membeli hasil pintalan tersebut dan mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti keranjang seharga Rp60 ribu per buah.

    Gus Ipul juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan penghasilan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan.

    “Maka itu dicarikan upaya-upaya pemberdayaan seperti ini. Dengan cara bagaimana? Bermitra kepada perusahaan-perusahaan swasta yang mau membeli produk-produk daripada penerima manfaat,” jelasnya.

    Para Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengikuti pelatihan pengolahan pelepah pisang.

    “Pokoknya saya datang ke sini ingin bersama-sama gandeng tangan dengan bapak ibu sekalian. Mari sama-sama semangat. Pemerintahnya semangat, penerima manfaatnya semangat untuk melanjutkan, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, penerima manfaat harus bisa lebih berdaya,” tambahnya.

    Seorang peserta bernama Epi juga sempat berbincang dengan Mensos. Ia mengaku teknik pemintalan memiliki tantangan tersendiri.

    “Gampangnya kalau muternya mah gampang. Ngerapihinnya yang susah,” kata Epi.

    Saat ditanya berapa lama ia butuh untuk mahir, Epi menjawab singkat, “Insya Allah, sekarang juga mungkin bisa.”

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menyebut peserta pelatihan berasal dari tujuh desa di Tanjungsari dan semuanya merupakan KPM penerima bansos. Selain pelatihan, Kemensos membagikan 200 unit alat pemintal.

    “Dimana di alat pemintal ini sudah diberikan contoh-contoh terkait dengan jenis tali itu sendiri. Semakin tali itu memang ukurannya semakin kecil, berarti itu akan semakin tinggi nilainya bapak dan ibu sekalian,” ujar Mira.

    Ia menambahkan, pelatihan serupa telah dilakukan di Lumajang dan Probolinggo, dan akan dilanjutkan di Pemalang serta Grobogan. [tok/ian]

  • Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN

    Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN

    Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan banyak program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak tersalurkan secara tepat akibat ketidakakuratan data penerima manfaat.
    Temuan itu dibeberkan
    Gus Ipul
    dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar di Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
    Gus Ipul menyebut, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sampai turun tangan untuk mengatasi permasalahan bansos yang salah sasaran akibat ketidakakuratan data penerima.
    Lalu, bagaimana cara pemerintah mengatasi ketidakakuratan data bansos?
    Gus Ipul mengatakan, Kepala Negara menyadari ada masalah data yang tidak padu dalam penyaluran bansos sehingga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    “Banyak alasan yang melatarbelakangi terbitnya Inpres nomor empat itu. Bapak Presiden menyadari dengan sungguh-sungguh tentang adanya suatu kenyataan di mana data kita selama ini memang belum padu, karena datanya tidak padu, intervensinya tidak padu,” kata Gus Ipul di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis.
    Gus Ipul melanjutkan, karena datanya tidak padu, maka dampaknya tentu tidak sekuat kalau itu kita intervensi secara bersama-sama.
    “Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tetapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan,” tutur dia.
    Ketidaktepatan sasaran bansos itulah yang menjadi alasan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025.
    Inpres tersebut menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
    “Ini salah satu kenapa kemudian Inpres itu terbit dan ini kita rasakanlah di tengah-tengah masyarakat,” ucap dia.
    Mensos mengungkapkan data yang dikumpulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tentang sejumlah subsidi dan bansos yang ditengarai tidak tepat sasaran.
    Bahkan, bantuan sosial dari total anggaran bantuan sosial dan subsidi yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun juga tak luput dari masalah ketidakakuratan data.
    “Jadi, ada sekitar Rp 500 triliun lebih subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN, tetapi ditengarai subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran,” ucap Gus Ipul.
    Kemudian, beberapa bantuan sosial (bansos), termasuk bansos Program Harapan Keluarga (PKH) dan sembako, hampir sebagian disinyalir tidak tepat sasaran.
    “Bukan berarti semua
    bansos tidak tepat sasaran
    , sebagian tidak tepat sasaran. Bahkan, kalau yang PKH dan sembako, ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran, PIP juga 43,2 persen, gas 3 kilogram, dan seterusnya itu juga ditengarai tidak tepat sasaran,” ujar dia.
    Karena itu, Gus Ipul tampak terkejut mengetahui ada penerima manfaat yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan 18 tahun.
    “Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan
    ground check
    , kita pastikan, kenapa mereka bisa terima bansos sampai 18 tahun, 15 tahun, maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta,” ujar dia.
    Maka dari itu, Gus Ipul memerintahkan jajarannya untuk mengikuti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menyalurkan bantuan.
    Di balik permasalahan bansos yang salah sasaran, ada masyarakat yang sadar diri merasa tidak lagi layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
    Di aplikasi Cek Bansos, kata Gus Ipul, masyarakat bisa mengusul untuk mendapat bansos atau sanggah alias menolak mendapatkan bansos karena sudah berdaya.
    “Di aplikasi Cek Bansos, ada menu di situ, usul atau sanggah. Sudah 600.000 lebih usul dan 30.000 lebih yang melakukan sanggahan,” ujar Gus Ipul.
    Artinya, 30.000 masyarakat itu sudah sadar diri jika mereka sudah tidak lagi layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
    Nantinya, bansos dari masyarakat yang menyanggah itu akan disalurkan kepada mereka yang layak dengan sejumlah pertimbangan agar tidak lagi salah sasaran.
    “Alhamdulillah sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyanggah bahwa dirinya itu tidak layak mendapatkan bansos dan bansos kepada yang lebih layak,” ucap dia.
    Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi bansos kepada rakyat yang membutuhkan meski ada yang menyanggah.
    “Saya ingin menyatakan bahwa alokasi untuk bansos itu tidak berkurang, malah justru bertambah. Cuma penerimanya itu diarahkan kepada mereka yang memenuhi area,” imbuh dia.
    Ia mengatakan, kewenangan untuk menentukan kriteria penerima bansos ada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang membantu pemutakhiran data sesuai DTSEN.
    “Itu terus mutar (datanya). Jadi, kita ajak ini bareng-bareng membantu pemutakhiran data yang dinamis itu,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab Teddy: Kebijakan tepat harus berdasarkan data akurat

    Seskab Teddy: Kebijakan tepat harus berdasarkan data akurat

    Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    Hal itu ia disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis.

    “Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat,” kata Teddy dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet.

    Ia menyampaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menempatkan data sebagai dasar dari setiap kebijakan publik. Menurutnya, tanpa dukungan data yang valid, maka kebijakan yang diambil tidak akan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Teddy mengatakan saat ini seluruh data sosial ekonomi telah terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS.

    Sistem ini menjadi satu-satunya sumber data acuan dalam penyusunan dan penyaluran berbagai program pemerintah.

    Ia juga berpesan kepada para Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga akurasi DTSEN. Menurutnya, hal ini diperlukan agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

    “Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” tegasnya.

    Dalam sesi dialog, Teddy mendengarkan langsung berbagai tantangan dari perwakilan daerah, seperti sulitnya akses ke wilayah perbatasan, biaya transportasi tinggi, hingga kendala menjangkau desa terpencil.

    Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai pengingat bahwa Indonesia sangat beragam, namun memiliki semangat yang sama untuk memastikan data nasional benar, akurat, dan adil bagi seluruh rakyat.

    Teddy juga menyampaikan salam hormat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional terintegrasi.

    “Presiden Prabowo menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional yang terintegrasi ini. Karena lewat data yang akurat, keadilan sosial dapat benar-benar terwujud,” imbuh Teddy.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN

    Mensos: 100.000 Lansia Telantar Dapat Makanan Bergizi Gratis Tahun Depan

    Mensos: 100.000 Lansia Telantar Dapat Makanan Bergizi Gratis Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis dari Kemensos akan menyasar 100.000 lansia telantar di atas usia 75 tahun.
    Selain itu,
    penyandang disabilitas
    yang membutuhkan bantuan juga termasuk sebagai penerima manfaat program yang rencananya akan berjalan mulai tahun depan.
    “Menyasar 100.000 lansia, lansia telantar maksudnya ya lansia dengan usia di atas 75 tahun. Yang kedua penyandang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan,” kata Gus Ipul di Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
    Gus Ipul menjelaskan, lansia telantar dan penyandang disabilitas akan mendapatkan makanan sehari dua kali untuk makan pagi dan siang hari.
    “Ini
    makan bergizi gratis
    sehari dua kali, pagi dan siang tetapi diantarkan setiap pagi. Siapa yang melayani adalah POKMAS, Kelompok Masyarakat setempat,” ucapnya.
    Nantinya, Kelompok Masyarakat akan mengantar makanan kepada para penerima manfaat setiap hari tanpa libur, termasuk pada akhir pekan.
    “Nanti diantar sehari sekali di pagi hari tanpa mengenal hari libur, Sabtu atau Minggu. Jadi prioritasnya jelas ya lansia, usia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian,” ucap dia.
    Ia pun memastikan, program ini merupakan inisiasi
    Kemensos
    sebagai tindak lanjut dari Program Permakanan.
    Oleh karena itu, program
    MBG lansia
    telantar dan penyandang disabilitas ini tidak akan menggunakan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Enggak (pakai anggaran BGN), dari Kementerian Sosial. Khusus dari Kementerian Sosial sebagai tindak lanjut dari program kita sebelumnya (Program Permakanan),” kata Gus Ipul.
    Meski tidak ada kerja sama dengan BGN, Gus Ipul menyebut bahwa pelaksanaan programnya akan berstandar seperti MBG.
    “Menu-menunya nanti juga akan diperbarui sesuai dengan standarnya MBG. Ini MBG khusus lansia dan penyandang disabilitas,” ucap dia.
    Menurut rencana, harga satu porsi
    MBG untuk lansia
    dan penyandang disabilitas ditetapkan sebesar Rp 15.000.
    “Ini per menu Rp 15.000. Per menu Rp 15.000 dua kali berarti Rp 30.000. Yang melayani adalah POKMAS. Yang mengantar itu memang petugas khusus,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Sebut 16.000 Laptop Sedang Dibagikan untuk Siswa dan Guru Sekolah Rakyat

    Mensos Sebut 16.000 Laptop Sedang Dibagikan untuk Siswa dan Guru Sekolah Rakyat

    Mensos Sebut 16.000 Laptop Sedang Dibagikan untuk Siswa dan Guru Sekolah Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 16.000 laptop sedang didistribusikan kepada siswa Sekolah Rakyat.
    Mensos
    yang karib disapa Gus Ipul ini mengatakan,
    laptop
    tersebut nantinya akan menjadi alat penunjang dalam proses belajar mengajar di
    Sekolah Rakyat
    .
    “Sudah mulai dibagikan. Semua siswa dipastikan dapat, jumlahnya ada 16.000 unit (laptop),” kata Mensos saat ziarah ke TMP Taruna Tangerang pada Rabu (12/11/2025), dikutip dari Antaranews.
    Tak hanya kepada siswa, Gus Ipul menyebut, laptop juga diberikan kepada guru sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal sesuai harapan.
    “Gurunya juga dapat. Satu siswa itu satu laptop. Semuanya sudah proses pembagian yak,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Mensos kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi, memperluas akses pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan, termasuk di Sekolah Rakyat.
    Kepala Negara berpandangan, pemanfaatan teknologi juga penting untuk membantu daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan guru maupun tenaga pendidik yang perlu peningkatan kapasitas.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menargetkan 200 Sekolah Rakyat sudah terbangun pada 2026. Lalu, 300 Sekolah Rakyat pada 2027.
    Jelang akhir Oktober 2025, Mensos menyebut, sudah ada 165 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
    Sekolah-sekolah tersebut menampung hampir 16.000 siswa, dengan dukungan 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya.
    “Kita juga menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan. Ada 165 titik, Insya Allah akan tambah satu lagi menjadi 166 titik kalau sarana-prasarananya selesai,” kata Gus Ipul pada 20 Oktober 2025.
    “Beroperasi sejak Juli 63 titik, Agustus 37 titik, yang terakhir ini antara 65 sampai 66 titik,” ujarnya lagi.
    Gus Ipul berharap, pada tahun depan pembangunan sekolah permanen untuk program Sekolah Rakyat bisa selesai seluruhnya. Sehingga, setiap sekolah permanen akan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa.
    “Tahun depan insya Allah
    siswa Sekolah Rakyat
    akan mencapai 46.000 siswa,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Kirim Bantuan Korban Banjir dan Longsor di Nduga

    Kemensos Kirim Bantuan Korban Banjir dan Longsor di Nduga

    Jakarta –

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) bergerak membantu para korban banjir dan longsor di Distrik Dal dan Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Bantuan disalurkan melalui Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, Papua.

    “Kementerian Sosial mengirimkan bantuan logistik kedaruratan melalui Gudang BBPPKS Papua yang selanjutnya didistribusikan kepada warga yang terdampak,” kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Longsor dan banjir di dua distrik tersebut terjadi pada Sabtu (1/11) pukul 16.00 WIT, mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 13 orang hilang. Peristiwa ini disebabkan hujan ekstrem dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Bantuan logistik sudah didistribusikan ke Distrik Dal pada Minggu (9/11) dan Senin (10/11). Bantuan yang diberikan terdiri dari makanan siap saji sebanyak 500 paket; makanan anak 504 paket; tenda gulung 200 lembar; selimut dan kasur masing-masing 100 lembar; family kit 100 paket; sandang dewasa 300 paket; serta sandang bayi 200 paket.

    Bantuan penanganan bencana alam untuk korban di Distrik Mebarok rencananya didistribusikan pada 11-14 November 2025 dengan menyesuaikan keadaan.

    Sementara itu, dari Distrik Kuyawage ke Distrik Mebarok butuh Waktu 2-3 hari dengan berjalan kaki. Kemudian, cuaca yang tidak bisa diprediksi, serta jaringan telepon seluler maupun internet yang terbatas menjadi hambatan lainnya dalam proses pendistribusian bantuan.

    Selain bantuan logistik, Kemensos juga menyiapkan bantuan kedaruratan melalui belanja langsung di lokasi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor.

    Jenis bantuan belanja langsung untuk Distrik Dal terdiri dari, beras 500 kg; mie instan 2.500 bungkus, minyak goreng (1 liter) 500 botol, gula 50 kg, kopi bubuk dan garam dapur masing-masing sebanyak 50 bungkus, serta biskuit 500 bungkus.

    Kemudian barang bantuan belanja langsung untuk Distrik Mebarok berupa beras 500 kg, mie instan 2.500 bungkus, minyak goreng (1 liter) 500 botol, gula 50 kg, kopi bubuk dan garam dapur masing-masing sebanyak 50 bungkus, biskuit 500 bungkus, sandang dewasa 100 pasang, pakaian anak 100 stel, serta tenda gulung 30 lembar.

    Berdasarkan data sementara yang dihimpun, total ada 530 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana ini. Dari jumlah tersebut, 350 KK di antaranya berada di Distrik Dal, dan 180 KK lainnya di Distrik Mebarok.

    Akibat banjir dan longsor ini diperkirakan 23 orang dari dua distrik meninggal dunia. Dengan rincian 15 orang di Distrik Dal dan delapan orang korban di Distrik Mebarok.

    Dari total 15 korban banjir yang meninggal dunia di Distrik Dal, sembilan di antaranya telah ditemukan dan sedang dalam proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban. Sedangkan enam korban lainnya masih proses pencarian.

    Sementara itu, dari delapan korban jiwa di Distrik Mebarok, baru satu korban yang ditemukan pada hari kejadian. Tujuh korban lainnya masih dalam proses pencarian karena tertimbun longsor.

    Asesmen dan pendataan korban terdampak sampai saat ini masih dilakukan dan terus berkembang.

    (akd/ega)

  • Mensos Gus Ipul Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Pemutakhiran Data Sosial Nasional

    Mensos Gus Ipul Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Pemutakhiran Data Sosial Nasional

    Bandung (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat yang digelar di Aula Graha Pustaloka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).

    Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, serta Kabag Kesra dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat ini bertujuan menyeragamkan persepsi dan langkah bersama dalam pembaruan data sosial ekonomi nasional.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan daerah dalam mewujudkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar kebijakan sosial.

    “Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama dalam menentukan intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

    “Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai kementerian, tentu program-program kita akan selaras,” jelasnya.

    Gus Ipul menambahkan, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi rapat karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk besar dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun demikian, ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai berkomitmen kuat memperbaiki sistem data kesejahteraan warganya.

    Dalam rapat tersebut, para peserta membahas konsolidasi data, termasuk perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola kriteria data, sementara Kementerian Sosial berperan membantu proses pemutakhiran. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, maupun dengan menyampaikan keluhan ke Command Center Kemensos di nomor (021) 171.

    “Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat turut berpartisipasi,” kata Gus Ipul.

    Selain itu, Gus Ipul berencana mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pemutakhiran data.

    “Masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai persoalan, mulai dari anak yang tidak bisa menebus ijazah, belum mendapat pekerjaan, atau belum menerima bansos. Semuanya bisa disalurkan lewat Puskesos,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan dukungannya terhadap upaya Kemensos dalam memperkuat validitas data sosial.

    “Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus, dan hasilnya pun bagus,” ujarnya.

    Salah satu daerah yang telah merasakan manfaat dari penerapan DTSEN adalah Kabupaten Kuningan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin menyebut, penggunaan DTSEN berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.

    “Kuningan saat ini angka kemiskinannya turun cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat,” pungkasnya.

    Dengan langkah konsolidatif ini, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah di Jawa Barat berkomitmen memperkuat pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat yang merata. (ted)

  • Netizen Sebut Bapak Pembangunan Vs Diktator

    Netizen Sebut Bapak Pembangunan Vs Diktator

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menetapkan Presiden kedua RI, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025). Pengangkatan ini diumumkan dalam upacara di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga Cendana.

    Keputusan tersebut disambut dengan reaksi publik yang terbelah di media sosial. Sebagian menganggap Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pemimpin otoriter yang meninggalkan rekam jejak pelanggaran HAM dan korupsi.

    Saking ramainya yang membahas, nama Soeharto masih memuncaki daftar trending topic di X.com hingga Selasa pagi (11/10/2025). Lebih dari 115 ribu postingan membahas polemik pengangkatan pahlawan nasional tersebut.

    Bapak Pembangunan

    Pendukung pengangkatan ini banyak yang menyoroti era Orde Baru sebagai masa stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

    “soeharto bukan sekadar presiden, ia adalah bapak pembangunan yang membawa indonesia dari ketidakpastian menuju kemajuan. dari swasembada pangan hingga listrik masuk desa, karya nyatanya tak terbantahkan,” ujar @textcicicuit.

    Sementara @pranatadayken menambahkan “Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan yang telah memberikan fondasi kuat bagi kemajuan bangsa, dengan berbagai karya dan kebijakan yang membawa Indonesia menuju era pertumbuhan dan stabilitas.”

    Akun @are_inismyname juga membela, “Suka atau tidak dia pernah memimpin di negeri ini dan Indonesia menjadi negara macan asia. Stabilitas tercapai saat itu baik bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.”

    Diktator

    Di sisi lain, gelombang penolakan turut membanjiri X. “Benar-benar berita di luar nalar: Soeharto dikabarkan memperoleh gelar pahlawan nasional! Sudah mempersekusi etnis Tionghoa, melarang jilbab di sekolah, melakukan tindakan penghilangan orang dan penangkapan tanpa pengadilan, parahnya belum diadili semasa hidupnya terus tau-tau jadi pahlawan nasional,” kata @erlanishere.

    “Resmi sudah, Orde Baru hidup kembali. Soeharto jadi pahlawan nasional. Pembunuh begitu banyak orang, diktator yang mengurung begitu banyak tahanan politik, jadi pahlawan,” ujar @sunatlaserbeam.

    “Kau bisa aja mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan. Tapi bagi kami yg pernah ikut peristiwa Trisakti, Soeharto adalah DIKTATOR yang tangannya berlumuran darah.!!!” ucap @pejuang_nasib.

    Penetapan Pahlawan Nasional

    Penetapan Soeharto jadi pahlawan nasional. Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

    Diberitakan sebelumnya oleh detiknews, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke sepuluh tokoh. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Pemberian gelar pahlawan nasional ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Dari sepuluh tersebut, terdapat nama Presiden ke-2 Soeharto.

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menegaskan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
    Pernyataan tersebut disampaikan Fadli seusai melaporkan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya, kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melibatkan pakar lintas disiplin ilmu, serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat. Proses ini dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis.

    Menurut Fadli, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa besar bagi bangsa dan negara.

    Dukungan terhadap penilaian tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr Adian Husaini, turut menyatakan dukungannya terkait penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut Fadli, nama Soeharto telah diusulkan sebanyak tiga kali, termasuk pengusulan sebelumnya pada 2011 dan 2015, dan semua pengusulan tersebut telah memenuhi syarat. Dalam usulan tahun 2025 ini, nama Soeharto menjadi salah satu dari 40 usulan nama penerima gelar pahlawan nasional dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.

    Fadli menjelaskan proses pengkajian gelar kehormatan tersebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pengkajian turut melibatkan para ahli dari berbagai bidang ilmu.

    Bambang Trihatmodjo dan Tutut Soeharto di Istana (Eva/detikcom) Foto: Bambang Trihatmodjo dan Tutut Soeharto di Istana (Eva/detikcom)

    Menanggapi polemik di masyarakat terkait penetapan Soeharto jadi pahlawan nasional, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana, mengaku tak masalah dengan pro dan kontra yang terjadi.

    “Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” ujar sosok yang dikenal Tutut Soeharto ini di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

    Dia mengajak semua pihak melihat apa yang telah dikerjakan Soeharto. Dia menyebut Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun, telah banyak berjuang untuk negara dan masyarakat Indonesia.

    “Yang pentingkan kita melihat apa yang telah dilakukan bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat itu semua perjuangan untuk negara dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Tutut berharap pihak yang kontra dengan Soeharto menjadi pahlawan tak bersikap ekstrem. Dia mengajak semua pihak menjaga persatuan.

    “Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Mengulik Sejarah dan Syarat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Syarat Utama Seseorang Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Soeharto Layak atau Tidak?

    Syarat Utama Seseorang Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Soeharto Layak atau Tidak?

    Jakarta: Nama Presiden ke-2 RI Soeharto disebut kian dekat mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Pengusulan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui proses cukup panjang.

    Nama Soeharto muncul dalam berkas yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Pada akhir Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

    Dukungan Soeharto masuk dalam calon penerima gelar Pahlawan Nasional juga mengalir dari berbagai kalangan termasuk tokoh agama hingga akademisi yang menilai jasa besar Soeharto sudah sepatutnya mendapat penghargaan negara.

    Adapun syarat pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Pasal 24 hingga 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon yang akan memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Berikut ini rinciannya:
     
    1. Warga Negara Indonesia yang berkontribusi besar

    Calon Pahlawan Nasional haruslah seorang WNI yang setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kesetiaan ini dibuktikan melalui perjuangan dan kontribusinya yang berkelanjutan, serta pengakuan di tingkat nasional atas dedikasinya.
     

     

    2. Memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara

    Calon harus memberikan kontribusi besar yang berdampak pada kemerdekaan, pembangunan, atau aspek lain yang menunjang kemajuan Indonesia. Jasa ini harus diakui oleh masyarakat dan memiliki manfaat bagi negara.
     
    3. Berakhlak mulia

    Selain kontribusi dan jasa yang diberikan, karakter mulia dan moral yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Calon harus memiliki integritas yang terpuji dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.
     
    4. Tidak pernah melakukan atau terlibat pengkhianatan

    Calon Pahlawan Nasional harus bebas dari riwayat pengkhianatan terhadap bangsa, seperti tindakan yang mendukung penjajahan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
     
    5. Diusulkan secara resmi oleh masyarakat atau pemerintah

    Pengajuan calon dilakukan melalui usulan resmi dari masyarakat atau pemerintah daerah, kemudian dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
     
    6. Tidak pernah dipidana penjara

    Calon penerima gelar pahlawan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
     
    7. Telah gugur atau meninggal dunia

    Pada umumnya, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada mereka yang telah gugur atau meninggal. Pemberian ini menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka yang terus dikenang meski telah tiada.

    Jakarta: Nama Presiden ke-2 RI Soeharto disebut kian dekat mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Pengusulan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui proses cukup panjang.
     
    Nama Soeharto muncul dalam berkas yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Pada akhir Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
     
    Dukungan Soeharto masuk dalam calon penerima gelar Pahlawan Nasional juga mengalir dari berbagai kalangan termasuk tokoh agama hingga akademisi yang menilai jasa besar Soeharto sudah sepatutnya mendapat penghargaan negara.

    Adapun syarat pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Pasal 24 hingga 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon yang akan memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Berikut ini rinciannya:
     

    1. Warga Negara Indonesia yang berkontribusi besar

    Calon Pahlawan Nasional haruslah seorang WNI yang setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kesetiaan ini dibuktikan melalui perjuangan dan kontribusinya yang berkelanjutan, serta pengakuan di tingkat nasional atas dedikasinya.
     

     

    2. Memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara

    Calon harus memberikan kontribusi besar yang berdampak pada kemerdekaan, pembangunan, atau aspek lain yang menunjang kemajuan Indonesia. Jasa ini harus diakui oleh masyarakat dan memiliki manfaat bagi negara.
     

    3. Berakhlak mulia

    Selain kontribusi dan jasa yang diberikan, karakter mulia dan moral yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Calon harus memiliki integritas yang terpuji dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.
     

    4. Tidak pernah melakukan atau terlibat pengkhianatan

    Calon Pahlawan Nasional harus bebas dari riwayat pengkhianatan terhadap bangsa, seperti tindakan yang mendukung penjajahan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
     

    5. Diusulkan secara resmi oleh masyarakat atau pemerintah

    Pengajuan calon dilakukan melalui usulan resmi dari masyarakat atau pemerintah daerah, kemudian dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
     

    6. Tidak pernah dipidana penjara

    Calon penerima gelar pahlawan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
     

    7. Telah gugur atau meninggal dunia

    Pada umumnya, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada mereka yang telah gugur atau meninggal. Pemberian ini menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka yang terus dikenang meski telah tiada.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)