Xcloud.id

Tag: Saiful Anam

  • Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    GELORA.CO -Danone Indonesia  harus bertanggungjawab kepada publik karena telah melakukan pembohongan terkait sumber air untuk air minum dalam kemasan merek Aqua.  

    Hal itu menyusul temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap salah satu sumber air kemasan merek Aqua di Subang. Dalam sidak itu, ditemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor.

    “Saya kira harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral oleh Aqua, terlebih Aqua adalah merk yang sangat dikenal oleh publik,” tegas Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, kepada RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025. 

    Menurut Anam, jika Aqua terbukti menggunakan sumber air sumur bor, maka Aqua telah menjadi contoh buruk sebagai merk air minum kemasan yang terkenal. Sebab, hal itu berbeda dengan jargon Aqua yang mengklaim sumber air berasal dari pegunungan murni 100 persen. 

    “Sebagai merk terkenal, mestinya Aqua harus menjadi contoh baik. Bukan justru memberikan contoh yang buruk bagi pelaku bisnis lainnya dan masyarakat tentunya,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta ini.

    Atas dasar itu, Anam mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan skandal pembohongan publik tersebut. 

    “Terkait adanya pembohongan publik utamanya tidak hanya bagi Aqua tapi merk-merk lainnya yang melakukan pembohongan publik pada umumnya,” pungkasnya

  • Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    GELORA.CO -Danone Indonesia  harus bertanggungjawab kepada publik karena telah melakukan pembohongan terkait sumber air untuk air minum dalam kemasan merek Aqua.  

    Hal itu menyusul temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap salah satu sumber air kemasan merek Aqua di Subang. Dalam sidak itu, ditemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor.

    “Saya kira harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral oleh Aqua, terlebih Aqua adalah merk yang sangat dikenal oleh publik,” tegas Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, kepada RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025. 

    Menurut Anam, jika Aqua terbukti menggunakan sumber air sumur bor, maka Aqua telah menjadi contoh buruk sebagai merk air minum kemasan yang terkenal. Sebab, hal itu berbeda dengan jargon Aqua yang mengklaim sumber air berasal dari pegunungan murni 100 persen. 

    “Sebagai merk terkenal, mestinya Aqua harus menjadi contoh baik. Bukan justru memberikan contoh yang buruk bagi pelaku bisnis lainnya dan masyarakat tentunya,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta ini.

    Atas dasar itu, Anam mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan skandal pembohongan publik tersebut. 

    “Terkait adanya pembohongan publik utamanya tidak hanya bagi Aqua tapi merk-merk lainnya yang melakukan pembohongan publik pada umumnya,” pungkasnya

  • Cegah Laka Rem Blong, FPRB Mojokerto Revitalisasi Benteng Sekam di Tikungan Gotekan Pacet

    Cegah Laka Rem Blong, FPRB Mojokerto Revitalisasi Benteng Sekam di Tikungan Gotekan Pacet

    Mojokerto (beritajatim.com) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Mojokerto kembali melakukan revitalisasi benteng penyelamat dari sekam di tikungan Gotekan, Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet. Ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu-lintas akibat rem blong.

    Sekam baru dipasang untuk memperkuat bantalan pengaman bagi kendaraan yang mengalami rem blong di jalur rawan Pacet–Cangar. Benteng sekam ini berfungsi sebagai zona redam benturan, guna mencegah dan meminimalisir korban kecelakaan di tanjakan yang kerap memakan korban tersebut.

    Revitalisasi dilakukan oleh relawan lintas komunitas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan kepolisian setempat. Mereka bahu-membahu menata ulang tumpukan sekam agar kembali kokoh setelah sempat mengalami penurunan kondisi akibat hujan dan waktu.

    Ketua FPRB Mojokerto, Saiful Anam menjelaskan bahwa benteng sekam memiliki peran vital dalam menekan risiko kecelakaan di jalur ekstrem Pacet–Cangar. Tumpukan sekam dalam karung ini berfungsi sebagai bantalan alami yang mampu menyerap energi benturan kendaraan.

    “Benteng sekam ini sudah menyelamatkan banyak nyawa. Kami berkomitmen untuk terus menjaganya. Setiap Sabtu-Minggu biasanya ada relawan yang jaga. Jadi sambil patroli, kita sekalian rawat bentengnya,” ungkapnya, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, perawatan benteng sekam dilakukan tanpa jadwal tetap. Para relawan rutin berjaga setiap akhir pekan untuk memantau dan memperbaiki jika ada bagian yang rusak. Benteng sekam di tikungan Gotekan sendiri sudah ada sejak 2013–2014. Upaya ini berawal dari inisiatif relawan yang dulu berjaga di Rest Area AMD.

    “Seiring meningkatnya arus kendaraan di jalur Cangar–Pacet, kasus rem blong semakin sering terjadi hingga mendorong dibuatnya benteng penyelamat ini. Dulu kami coba berbagai bahan, dari pasir, tongkol jagung, limbah sepon, sampai ban bekas, tapi yang paling efektif dan aman justru tumpukan sekam ini,” pungkasnya.

    Langkah revitalisasi tersebut menjadi bukti nyata peran komunitas relawan dalam menjaga keselamatan di jalur wisata Pacet–Cangar yang dikenal ekstrem dan padat kendaraan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. [tin/aje]

  • Prabowo Ingin Melaspas Lumuran Darah yang Diciptakan Jokowi

    Prabowo Ingin Melaspas Lumuran Darah yang Diciptakan Jokowi

    GELORA.CO -Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong dinilai sebagai langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melaspas semua lumuran darah yang diciptakan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi kepada lawan-lawan politiknya.

    Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons telah dibebaskannya Hasto dan Tom Lembong setelah mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo pada Jumat, 1 Agustus 2025.

    “Saya kira memang Prabowo sudah ingin menjauh dan tidak ingin berada di bawah kendali Jokowi. Prabowo pasti ingin mandiri dan tidak berada di bawah atau kendali siapa pun termasuk kendali Jokowi,” kata Saiful kepada RMOL, Senin, 4 Agustus 2025.

    Menurut Saiful, koreksi Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo mandiri dan tidak terpengaruh dari kekuasaan manapun, termasuk Jokowi.

    “Prabowo ingin membersihkan sandera politik masa lalu yang mencekam. Prabowo ingin melaspas semua lumuran darah yang diciptakan oleh Jokowi kepada lawan-lawan politiknya,” tutur Saiful.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, langkah politik Prabowo berbeda dengan Jokowi. Di mana, Jokowi nampak terlihat membungkam lawan-lawan politiknya melalui sarana hukum. Sedangkan Prabowo justru merangkul semua lawan-lawan politiknya.

    “Politik merangkul inilah yang lebih dikedepankan oleh Prabowo, dan saya kira sangat bagus untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Saiful

  • Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    GELORA.CO -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berpeluang didepak dari posisinya jika dalam waktu beberapa waktu ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN, utamanya BUMN Karya.

    Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons pidato Presiden Prabowo Subianto di acara International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025. 

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyindir kinerja BUMN yang dianggap lambat tapi terus meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Bukan tidak mungkin Erick akan segera didepak dari menteri jika dalam beberapa bulan ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN utamanya BUMN Karya,” kata Saiful kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025.

    Saiful mengatakan, Erick saat ini dalam poosisi bahaya setelah disentil secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Untuk itu, Erick harus segera membenahi kinerjanya. Jika tidak, maka jabatan akan menjadi ancamannya.

    “Jika misalnya di BUMN banyak masalah, maka perlu solusi jitu dari Menteri BUMN untuk segera memperbaiki, bukan malah justru menambah beban presiden untuk memastikan program-programnya terlaksana dengan baik di lapangan,” pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini

  • Tak Hadiri Halal Bihalal Prabowo, Jokowi Dinilai Kekanak-kanakan

    Tak Hadiri Halal Bihalal Prabowo, Jokowi Dinilai Kekanak-kanakan

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto dalam acara halal bihalal di Istana Negara. 

    Pengamat politik menilai hal ini menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan. Apalagi, jika ketidakhadiran itu ditengarai karena menghindari pertemuan dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. 

    Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam, mengatakan ia melihat sikap tersebut tidak selayaknya sebagai bapak bangsa. 

    “Saya lihat memang, baik Megawati maupun Jokowi, ini seperti bukan sebagai bapak bangsa. Sikap yang ditunjukkan kekanak-kanakan dan tidak menunjukkan sikap yang dewasa,” kata Anam, saat berbincang dengan RMOL, Selasa 1 April 2025. 

     

    Menurut Aman, mestinya Jokowi maupun Megawati terbuka dan membuka diri dengan Presiden Prabowo yang terlihat mencoba menyatukan keduanya.

    “Bukan malah seperti bermain petak umpet dan publik menilai sangat kekanak-kanakan,” kata Anam. 

    Sebelumnya, Jokowi telah mengonfirmasi bahwa ia tidak menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara untuk halalbihalal. Jokowi mengaku memilih untuk tetap di Solo berlebaran bersama keluarga.

    “(Ke Jakarta ketemu Pak Prabowo?) Nggak, nggak, Lebaran di sini

     (Solo),” katanya di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, pada Senin 31 Maret 2025.

  • Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    GELORA.CO -Mafia pangan diyakini akan ngacir dan tidak berani bermain ketika Direktur Utama (Dirut) Bulog dipimpin Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh ketegasan seperti Novi yang memiliki background TNI dalam melawan mafia pangan.

    “Untuk memberantasnya mafia Bulog butuh sosok seperti yang bersangkutan, saya yakin para mafia pasti berpikir berulangkali jika yang bersangkutan yang menjabat,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu 16 Februari 2025.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini meyakini, siapa pun mafia akan berpikir beribu-ribu kali untuk memainkan distribusi Bulog karena sosok Novi diyakini disegani.

    “Mafia pasti ngacir dan tidak berani jika dipimpin oleh sosok seperti Mayjen TNI Novi Helmy,” yakin Saiful

  • Tidak Ada Urgensinya Bagi Bangsa, Prabowo Subianto Sudah Tepat Tidak Lanjutkan IKN

    Tidak Ada Urgensinya Bagi Bangsa, Prabowo Subianto Sudah Tepat Tidak Lanjutkan IKN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah tepat tidak melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) karena hanya akan mengharumkan nama Joko Widodo jika berhasil.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Prabowo terlihat enggan melanjutkan IKN dan menjadikannya prioritas.

    “Karena Prabowo tentu memiliki target-target tersendiri dalam pemerintahannya. Jika IKN berhasil dilanjutkanpun, maka yang membawa nama harum bukan Prabowo, tapi justru Jokowi,” kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

    Saiful menilai, tidak mungkin bagi Prabowo untuk melanjutkan program yang bukan merupakan prioritas baginya. Bahkan, diyakini Prabowo melihat IKN adalah beban bagi pemerintahannya, sehingga ditunda bahkan bisa jadi tidak dilanjutkan.

    “Untuk apa melanjutkan IKN yang merupakan ikon pemerintahan Jokowi, lebih baik membuat ikon baru yang memang menjadi harapan dan keinginan serta program mandiri dari pemerintahan Prabowo,” terang Saiful.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Prabowo merupakan sosok yang objektif, sehingga dalam segala hal kebijakannya tidak mungkin menghambur-hamburkan uang untuk program yang tidak penting.

    “IKN bagi Prabowo bukanlah program yang penting, sehingga tidak mungkin ia pertahankan program yang urgensinya tidak signifikan bagi bangsa dan negara,” pungkas Saiful.

  • Warisan Buruk Jokowi Nodai Keberhasilan 100 Hari Kerja Prabowo

    Warisan Buruk Jokowi Nodai Keberhasilan 100 Hari Kerja Prabowo

    GELORA.CO -Keberhasilan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercoreng dengan warisan kebobrokan yang ditinggalkan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, program dan kebijakan Prabowo berjalan sesuai ekspektasi publik, namun kebijakan Presiden ke-8 RI itu ternodai dengan berbagai macam sisa-sisa kebijakan Jokowi yang banyak kejanggalan.

    “Keberhasilan 100 hari program tercoreng dengan warisan keboborokan kebijakan-kebijakan Jokowi yang terungkap pada awal pemerintahan Prabowo,” kata Saiful kepada RMOL, Kamis 30 Januari 2025.

    Kebobrokan tersebut antara lain terbongkarnya dugaan orupsi dana CSR Bank Indonesia (BI), pagar laut, hingga IKN yang terancam mangkrak.

    Saiful menilai, terkuaknya dugaan korupsi dana CSR semakin meyakinkan publik bahwa pada era pemerintahan Jokowi banyak main mata antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk dalam penyaluran dana CSR BI.

    “Juga kasus pagar laut semakin membuat publik memberikan rapor merah kepada Jokowi karena telah memberikan ruang kepada swasta untuk mengelola kekayaan alam, dalam hal ini pemberian SHGB laut kepada mereka yang dekat dengan penguasa,” terang Saiful.

    Tidak berhenti di situ, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, IKN pun menjadi dilematis bagi Prabowo. Pasalnya, dengan biaya yang sangat tinggi, IKN bisa jadi tidak akan dilanjutkan oleh Prabowo.

    “IKN hanya akan menjadi monumen kegagalan pada era pemerintahan Jokowi,” pungkas Saiful

  • Silpa APBD Bojonegoro Semakin Tinggi dalam 5 Tahun

    Silpa APBD Bojonegoro Semakin Tinggi dalam 5 Tahun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan untuk 2024 saja, Silpa Bojonegoro sebesar Rp3,7 triliun.

    Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Moh Saiful Anam, mengatakan tingginya Silpa APBD Bojonegoro dari tahun ke tahun itu dipengaruhi beberapa faktor.

    Sesuai analisanya, jumlah APBD Bojonegoro yang tinggi memiliki tantangan lebih besar dalam hal perencanaan. Perencanaan program yang kurang matang inilah yang menjadi salah satu faktor penting penyebab Silpa tinggi.

    “Perencanaan ini akan sangat berpengaruh terkait pembangunan daerah, karena dalam melakukan pembangunan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu sering kali memakan waktu yang cukup lama sehingga pekerjaan harus tertunda,” katanya.

    Faktor berikutnya adalah efisiensi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Anam, semakin banyak anggaran yang dikelola akan semakin besar peluang kesalahannya sehingga anggaran yang sudah ditetapkan tidak terserap.

    Anam melanjutkan, Kabupaten Bojonegoro sebagai penyumbang besar produksi migas nasional tentu juga berpengaruh terhadap besaran transfer pusat. Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) yang diterima Pemkab Bojonegoro sejak 2019 hingga 2024 sebesar Rp12,9 triliun.

    “Akan sangat ironi anggaran sebesar itu jika tidak terserap sehingga menjadikan Silpa setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bisa mengelola itu untuk kesejahteraan warga,” imbuhnya.

    Sementara faktor terakhir penyebab tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro adalah pola kebijakan yang konservatif. “Namun, dari semua faktor ini muaranya adalah segi perencanaan. Jika perencanaan sudah matang, maka pekerjaan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.

    Sementara Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, sejauh ini memang masih banyak PR untuk Pemkab Bojonegoro khusunya dalam mempercepat belanja. Pihaknya berharap pada tahun depan bisa merealisasikan belanja dengan baik dengan tetap memperhatikan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi ada arahan presiden untuk melakukan penghematan belanja di APBD baik lewat Silpa maupun belanja yang dinilai tidak substantif. Ini juga salah satu program Pemkab di 2025 untuk penghematan di APBD. Khususnya untuk perjalanan dinas dan seremonial harus dikurangi,” pungkasnya.

    Untuk diketahui jumlah silpa APBD Bojonegoro pada 2018 sebesar Rp2,01 triliun, naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2019. Kemudian naik lagi pada 2020 sebesar Rp2,43 triliun dan menjadi Rp2,82 triliun pada 2021. Lalu di tahun 2022 melejit mencapai Rp3,2 triliun. Berikutnya Silpa APBD tahun 2023 mencapai Rp3,67 triliun dan di 2024 sebesar Rp3,7 triliun. [lus/beq]