Xcloud.id

Tag: Saiful Anam

  • WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

    WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

    GELORA.CO – Banyaknya persoalan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) asal China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia.

    Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons soal WN China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

    “Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.

    Menurut Saiful, permasalahan WN China karena pemerintah terlalu memberikan angin segar kepada WN China di Indonesia.

    “Jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi WN China di Indonesia, maka tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini kita lihat dan kita dengar,” terang Saiful.

    Saiful melihat, WN China di Indonesia sudah menggerogoti semangat nasionalisme bangsa, mereka seolah-olah menjadi penghuni kelas utama dibandingkan dengan warga negara sendiri.

    “Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur kepada WN China di Indonesia,” tutur Saiful.

    Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, dengan berbagai macam problematika WN China di Indonesia, mestinya pemerintah segera berbenah dan tidak lagi memberikan karpet merah bagi mereka.

    “Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia, karena jika tidak mareka menjadi ngelunjak dan seakan-akan semuanya menjadi hak mereka dengan tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai WNA di Indonesia,” pungkas Saiful. 

  • OTT KPK Terhadap Oknum Jaksa Sudah On The Track

    OTT KPK Terhadap Oknum Jaksa Sudah On The Track

    GELORA.CO -Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Jaksa dianggap sudah on the track dan tidak ada nuansa politis di baliknya.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mestinya tidak terjadi ego sektoral antara KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah beberapa oknum Jaksa terjaring OTT KPK.

    “Jika memang terindikasi adanya KKN maka jangan seperti melindungi. Terlebih ini kan menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan pihak ketiga seperti kepala daerah dan pihak-pihak yang sedang berperkara,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.

    Saiful pun menyoroti adanya isu salik tekan menekan dan saling ancam setelah adanya OTT KPK terhadap oknum Jaksa.

    “Mestinya tidak saling tekan-menekan apalagi ancam-mengancam. Keduanya harus berkeyakinan bahwa baik KPK maupun Kejaksaan sama-sama profesional. Sehingga apabila menyangkut institusinya tidak kemudian seolah melindungi apalagi menutup-nutupi,” terang Saiful.

    Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, mestinya Kejaksaan tidak perlu kebakaran jenggot, dan harusnya Kejaksaan berterima kasih kepada KPK karena telah membantu Kajaksaan untuk bersih-bersih.

    Bahkan, Saiful melihat, baik Kejaksaan maupun KPK merupakan institusi yang baik belakangan, sehingga jangan kemudian ada semacam cicak dan buaya jilid kedua dengan adanya keinginan untuk tidak memperpanjang tugas Jaksa di KPK.

    “KPK saya kira on the track penegakan hukum, tidak ada nuansa politis di belakang OTT. Ia murni menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum. Sehingga apabila ada yang menyangkut OTT yang terkait oknum Kejaksaan tidak kemudian memposisikan untuk membela diri,” pungkas Saiful.

    Diketahui, terkait OTT di Banten, KPK berhasil menangkap seorang Jaksa bernama Redy Zulkarnain selaku Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, 2 orang pengacara salah satunya Didik Feriyanto, dan 6 orang swasta salah satunya Maria Siska yang merupakan ahli bahasa.

    Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan (Korsel). Namun perkara tersebut dilimpahkan ke Kejagung karena mengklaim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terlebih dahulu kepada mereka saat OTT KPK berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025.

    Selanjutnya terkait OTT di Hulu Sungai Utara (HSU), KPK telah menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU, Asis Budianto; serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Fariadi.

    Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di HSU, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti aliran uang senilai Rp804 juta.

    Selain itu, nama Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, juga ikut dikait-kaitkan dengan OTT Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Dua rumah yang disebut terkait dengan Eddy, masing-masing di kawasan Cikarang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, telah disegel KPK.

    Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka dugaan suap. 

  • Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    GELORA.CO -Danone Indonesia  harus bertanggungjawab kepada publik karena telah melakukan pembohongan terkait sumber air untuk air minum dalam kemasan merek Aqua.  

    Hal itu menyusul temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap salah satu sumber air kemasan merek Aqua di Subang. Dalam sidak itu, ditemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor.

    “Saya kira harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral oleh Aqua, terlebih Aqua adalah merk yang sangat dikenal oleh publik,” tegas Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, kepada RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025. 

    Menurut Anam, jika Aqua terbukti menggunakan sumber air sumur bor, maka Aqua telah menjadi contoh buruk sebagai merk air minum kemasan yang terkenal. Sebab, hal itu berbeda dengan jargon Aqua yang mengklaim sumber air berasal dari pegunungan murni 100 persen. 

    “Sebagai merk terkenal, mestinya Aqua harus menjadi contoh baik. Bukan justru memberikan contoh yang buruk bagi pelaku bisnis lainnya dan masyarakat tentunya,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta ini.

    Atas dasar itu, Anam mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan skandal pembohongan publik tersebut. 

    “Terkait adanya pembohongan publik utamanya tidak hanya bagi Aqua tapi merk-merk lainnya yang melakukan pembohongan publik pada umumnya,” pungkasnya

  • Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    Usut Tuntas Dugaan Skandal Pembohongan Publik oleh Aqua

    GELORA.CO -Danone Indonesia  harus bertanggungjawab kepada publik karena telah melakukan pembohongan terkait sumber air untuk air minum dalam kemasan merek Aqua.  

    Hal itu menyusul temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap salah satu sumber air kemasan merek Aqua di Subang. Dalam sidak itu, ditemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor.

    “Saya kira harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral oleh Aqua, terlebih Aqua adalah merk yang sangat dikenal oleh publik,” tegas Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, kepada RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025. 

    Menurut Anam, jika Aqua terbukti menggunakan sumber air sumur bor, maka Aqua telah menjadi contoh buruk sebagai merk air minum kemasan yang terkenal. Sebab, hal itu berbeda dengan jargon Aqua yang mengklaim sumber air berasal dari pegunungan murni 100 persen. 

    “Sebagai merk terkenal, mestinya Aqua harus menjadi contoh baik. Bukan justru memberikan contoh yang buruk bagi pelaku bisnis lainnya dan masyarakat tentunya,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta ini.

    Atas dasar itu, Anam mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan skandal pembohongan publik tersebut. 

    “Terkait adanya pembohongan publik utamanya tidak hanya bagi Aqua tapi merk-merk lainnya yang melakukan pembohongan publik pada umumnya,” pungkasnya

  • Cegah Laka Rem Blong, FPRB Mojokerto Revitalisasi Benteng Sekam di Tikungan Gotekan Pacet

    Cegah Laka Rem Blong, FPRB Mojokerto Revitalisasi Benteng Sekam di Tikungan Gotekan Pacet

    Mojokerto (beritajatim.com) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Mojokerto kembali melakukan revitalisasi benteng penyelamat dari sekam di tikungan Gotekan, Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet. Ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu-lintas akibat rem blong.

    Sekam baru dipasang untuk memperkuat bantalan pengaman bagi kendaraan yang mengalami rem blong di jalur rawan Pacet–Cangar. Benteng sekam ini berfungsi sebagai zona redam benturan, guna mencegah dan meminimalisir korban kecelakaan di tanjakan yang kerap memakan korban tersebut.

    Revitalisasi dilakukan oleh relawan lintas komunitas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan kepolisian setempat. Mereka bahu-membahu menata ulang tumpukan sekam agar kembali kokoh setelah sempat mengalami penurunan kondisi akibat hujan dan waktu.

    Ketua FPRB Mojokerto, Saiful Anam menjelaskan bahwa benteng sekam memiliki peran vital dalam menekan risiko kecelakaan di jalur ekstrem Pacet–Cangar. Tumpukan sekam dalam karung ini berfungsi sebagai bantalan alami yang mampu menyerap energi benturan kendaraan.

    “Benteng sekam ini sudah menyelamatkan banyak nyawa. Kami berkomitmen untuk terus menjaganya. Setiap Sabtu-Minggu biasanya ada relawan yang jaga. Jadi sambil patroli, kita sekalian rawat bentengnya,” ungkapnya, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, perawatan benteng sekam dilakukan tanpa jadwal tetap. Para relawan rutin berjaga setiap akhir pekan untuk memantau dan memperbaiki jika ada bagian yang rusak. Benteng sekam di tikungan Gotekan sendiri sudah ada sejak 2013–2014. Upaya ini berawal dari inisiatif relawan yang dulu berjaga di Rest Area AMD.

    “Seiring meningkatnya arus kendaraan di jalur Cangar–Pacet, kasus rem blong semakin sering terjadi hingga mendorong dibuatnya benteng penyelamat ini. Dulu kami coba berbagai bahan, dari pasir, tongkol jagung, limbah sepon, sampai ban bekas, tapi yang paling efektif dan aman justru tumpukan sekam ini,” pungkasnya.

    Langkah revitalisasi tersebut menjadi bukti nyata peran komunitas relawan dalam menjaga keselamatan di jalur wisata Pacet–Cangar yang dikenal ekstrem dan padat kendaraan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. [tin/aje]

  • Prabowo Ingin Melaspas Lumuran Darah yang Diciptakan Jokowi

    Prabowo Ingin Melaspas Lumuran Darah yang Diciptakan Jokowi

    GELORA.CO -Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong dinilai sebagai langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melaspas semua lumuran darah yang diciptakan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi kepada lawan-lawan politiknya.

    Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons telah dibebaskannya Hasto dan Tom Lembong setelah mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo pada Jumat, 1 Agustus 2025.

    “Saya kira memang Prabowo sudah ingin menjauh dan tidak ingin berada di bawah kendali Jokowi. Prabowo pasti ingin mandiri dan tidak berada di bawah atau kendali siapa pun termasuk kendali Jokowi,” kata Saiful kepada RMOL, Senin, 4 Agustus 2025.

    Menurut Saiful, koreksi Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo mandiri dan tidak terpengaruh dari kekuasaan manapun, termasuk Jokowi.

    “Prabowo ingin membersihkan sandera politik masa lalu yang mencekam. Prabowo ingin melaspas semua lumuran darah yang diciptakan oleh Jokowi kepada lawan-lawan politiknya,” tutur Saiful.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, langkah politik Prabowo berbeda dengan Jokowi. Di mana, Jokowi nampak terlihat membungkam lawan-lawan politiknya melalui sarana hukum. Sedangkan Prabowo justru merangkul semua lawan-lawan politiknya.

    “Politik merangkul inilah yang lebih dikedepankan oleh Prabowo, dan saya kira sangat bagus untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Saiful

  • Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    GELORA.CO -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berpeluang didepak dari posisinya jika dalam waktu beberapa waktu ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN, utamanya BUMN Karya.

    Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons pidato Presiden Prabowo Subianto di acara International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025. 

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyindir kinerja BUMN yang dianggap lambat tapi terus meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Bukan tidak mungkin Erick akan segera didepak dari menteri jika dalam beberapa bulan ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN utamanya BUMN Karya,” kata Saiful kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025.

    Saiful mengatakan, Erick saat ini dalam poosisi bahaya setelah disentil secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Untuk itu, Erick harus segera membenahi kinerjanya. Jika tidak, maka jabatan akan menjadi ancamannya.

    “Jika misalnya di BUMN banyak masalah, maka perlu solusi jitu dari Menteri BUMN untuk segera memperbaiki, bukan malah justru menambah beban presiden untuk memastikan program-programnya terlaksana dengan baik di lapangan,” pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini

  • Tak Hadiri Halal Bihalal Prabowo, Jokowi Dinilai Kekanak-kanakan

    Tak Hadiri Halal Bihalal Prabowo, Jokowi Dinilai Kekanak-kanakan

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto dalam acara halal bihalal di Istana Negara. 

    Pengamat politik menilai hal ini menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan. Apalagi, jika ketidakhadiran itu ditengarai karena menghindari pertemuan dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. 

    Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam, mengatakan ia melihat sikap tersebut tidak selayaknya sebagai bapak bangsa. 

    “Saya lihat memang, baik Megawati maupun Jokowi, ini seperti bukan sebagai bapak bangsa. Sikap yang ditunjukkan kekanak-kanakan dan tidak menunjukkan sikap yang dewasa,” kata Anam, saat berbincang dengan RMOL, Selasa 1 April 2025. 

     

    Menurut Aman, mestinya Jokowi maupun Megawati terbuka dan membuka diri dengan Presiden Prabowo yang terlihat mencoba menyatukan keduanya.

    “Bukan malah seperti bermain petak umpet dan publik menilai sangat kekanak-kanakan,” kata Anam. 

    Sebelumnya, Jokowi telah mengonfirmasi bahwa ia tidak menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara untuk halalbihalal. Jokowi mengaku memilih untuk tetap di Solo berlebaran bersama keluarga.

    “(Ke Jakarta ketemu Pak Prabowo?) Nggak, nggak, Lebaran di sini

     (Solo),” katanya di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, pada Senin 31 Maret 2025.

  • Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    GELORA.CO -Mafia pangan diyakini akan ngacir dan tidak berani bermain ketika Direktur Utama (Dirut) Bulog dipimpin Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh ketegasan seperti Novi yang memiliki background TNI dalam melawan mafia pangan.

    “Untuk memberantasnya mafia Bulog butuh sosok seperti yang bersangkutan, saya yakin para mafia pasti berpikir berulangkali jika yang bersangkutan yang menjabat,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu 16 Februari 2025.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini meyakini, siapa pun mafia akan berpikir beribu-ribu kali untuk memainkan distribusi Bulog karena sosok Novi diyakini disegani.

    “Mafia pasti ngacir dan tidak berani jika dipimpin oleh sosok seperti Mayjen TNI Novi Helmy,” yakin Saiful

  • Tidak Ada Urgensinya Bagi Bangsa, Prabowo Subianto Sudah Tepat Tidak Lanjutkan IKN

    Tidak Ada Urgensinya Bagi Bangsa, Prabowo Subianto Sudah Tepat Tidak Lanjutkan IKN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah tepat tidak melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) karena hanya akan mengharumkan nama Joko Widodo jika berhasil.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Prabowo terlihat enggan melanjutkan IKN dan menjadikannya prioritas.

    “Karena Prabowo tentu memiliki target-target tersendiri dalam pemerintahannya. Jika IKN berhasil dilanjutkanpun, maka yang membawa nama harum bukan Prabowo, tapi justru Jokowi,” kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

    Saiful menilai, tidak mungkin bagi Prabowo untuk melanjutkan program yang bukan merupakan prioritas baginya. Bahkan, diyakini Prabowo melihat IKN adalah beban bagi pemerintahannya, sehingga ditunda bahkan bisa jadi tidak dilanjutkan.

    “Untuk apa melanjutkan IKN yang merupakan ikon pemerintahan Jokowi, lebih baik membuat ikon baru yang memang menjadi harapan dan keinginan serta program mandiri dari pemerintahan Prabowo,” terang Saiful.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Prabowo merupakan sosok yang objektif, sehingga dalam segala hal kebijakannya tidak mungkin menghambur-hamburkan uang untuk program yang tidak penting.

    “IKN bagi Prabowo bukanlah program yang penting, sehingga tidak mungkin ia pertahankan program yang urgensinya tidak signifikan bagi bangsa dan negara,” pungkas Saiful.