Tag: Saifudin

  • Penelusuran KPK Usai OTT Bupati Ponorogo Sugiri: Ini Lokasi-lokasi yang Digeledah

    Penelusuran KPK Usai OTT Bupati Ponorogo Sugiri: Ini Lokasi-lokasi yang Digeledah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

    Dalam tiga hari berturut-turut, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi strategis yang diduga berkaitan dengan aliran dana dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berikut adalah tempat-tempat yang digeledah oleh KPK dalam upaya mengungkap jaringan korupsi di Ponorogo.

    1. Gedung Sasana Krida Praja

    Penggeledahan dimulai pada hari Selasa, 11 November 2025, di Gedung Sasana Krida Praja, kantor Pemkab Ponorogo. Penyidik KPK menghabiskan hampir tujuh jam untuk memeriksa sejumlah ruangan di gedung yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan.

    Ruangan kerja Bupati Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono menjadi sasaran utama, dengan Kabag Prokopim, Hadi Priyanto, menyebut bahwa ruang kerja Sekda diperiksa paling lama. “Mereka membawa koper sendiri. Tapi saya tidak tahu isinya apa,” ungkap Hadi.

    2. Rumah Dinas Bupati Sugiri

    Selanjutnya, tim KPK bergerak ke rumah dinas Bupati Sugiri di Pringgitan, yang juga digeledah pada hari yang sama. Rumah dinas tersebut menjadi titik penting dalam penyelidikan karena merupakan pusat kegiatan harian Bupati.

    Sejumlah dokumen dan berkas diamankan, meskipun penyidik belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang disita.

    3. Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

    Tak hanya itu, KPK juga menyisir kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang selama ini berhubungan langsung dengan sistem pengadaan dan distribusi proyek di Pemkab Ponorogo. Penyidik terlihat memasuki beberapa ruangan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan proyek yang tengah ditelusuri.

    4. Rumah Kerabat Bupati Sugiri

    Pada malam harinya, operasi berlanjut ke rumah milik Dicky, seorang kerabat Bupati yang berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan. Rumah ini digeledah setelah Maghrib, dan sejumlah dokumen termasuk dua buku rekening serta dokumen transfer diamankan.

    Saifudin, seorang perangkat desa, menyatakan bahwa “Penggeledahan selesai sekitar jam sembilan malam. Petugas membawa berkas, dua buku rekening dan dokumen transfer.”

    5. Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Ponorogo

    Hari Rabu, 12 November 2025, KPK kembali melakukan penggeledahan di Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo. Penggeledahan ini berlangsung hampir lima jam, dengan fokus pada bidang kebudayaan.

    Kepala Disbudparpora, Judha Slamet Sarwo Edi, menyebutkan bahwa mereka sangat kooperatif dengan permintaan penyidik, “Kami proaktif, apa pun yang diminta penyidik kami penuhi.”

    6. Rumah Mewah Indah Bekti Pertiwi

    Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah rumah mewah milik Indah Bekti Pertiwi (IBP), seorang yang terlibat dalam OTT bersama 12 orang lainnya. IBP diketahui memiliki hubungan dekat dengan Direktur RSUD Ponorogo, dr. Harjono.

    Penggeledahan ini terkait dengan dugaan aliran uang Rp500 juta yang disebutkan mengalir dari IBP dan seorang pegawai bank kepada dr. Harjono, yang kemudian diteruskan kepada Bupati Sugiri melalui seorang kerabat.

    7. DPUPKP) Ponorogo

    Akhirnya, pada Kamis, 13 November 2025, KPK kembali melakukan penggeledahan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo. Selama lebih dari lima jam, penyidik memeriksa dokumen-dokumen proyek yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Tiga koper besar berisi dokumen terlihat dibawa keluar dari gedung.

    Dari rangkaian penggeledahan ini, terlihat bahwa KPK tidak hanya menyasar lingkaran inti kekuasaan. Penggeledahan melibatkan berbagai lokasi, mulai dari pusat pemerintahan hingga rumah dinas dan rumah pribadi kerabat dekat pejabat.

    Penelusuran ini mengindikasikan bahwa KPK berupaya untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Hingga saat ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono, Yunus Mahatma dan pihak swasta Sucipto. [end/suf]

  • Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Cerme Gresik, Dua Pengendara Tewas

    Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Cerme Gresik, Dua Pengendara Tewas

    Gresik (beritajatim.com) – Jalan Raya Cerme, Kabupaten Gresik kembali memakan korban jiwa. Dua pengendara motor tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil, Jumat (14/11/2025).

    Jalan nasional tersebut memang dikenal kerap menjadi lokasi kecelakaan fatal. Kontur jalan yang lurus namun memiliki tikungan membuat pengendara dituntut lebih berhati-hati dan waspada.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Gresik, Ipda Andri Aswoko, menjelaskan kecelakaan bermula ketika motor Honda Vario W 6069 AY yang dikendarai Saifudin Adi Ferdianto (24), warga Desa Morowudi, Cerme, menyeberang dari timur ke arah utara.

    “Saat menyeberang, pada saat bersamaan melaju motor Yamaha Aerox L 2091 OK yang dikendarai M. Khoruddin Amrullah (27) asal Medokan Ayu, Surabaya. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari,” jelasnya.

    Benturan keras membuat kedua pengendara motor terpental ke badan jalan. Naas, sebuah mobil Toyota Avanza S 1369 LY yang dikemudikan Dendy Andika Pramana, warga Deket, Lamongan, juga menabrak keduanya.

    “Dua pengendara mengalami luka berat. Satu meninggal dunia di lokasi. Satu lainnya sempat dirawat medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia,” ungkap Aswoko.

    Polisi kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan para pengendara, terutama saat melintas di Jalan Raya Cerme yang dikenal rawan kecelakaan.

    “Kami selalu mengimbau khususnya pengendara motor. Utamakan keselamatan, jangan ngebut, dan tetap konsentrasi saat berkendara,” tegasnya. (dny/but)

     

     

  • KPK Geledah Rumah Kerabat Bupati Ponorogo di Babadan, Sita Dokumen dan Buku Rekening

    KPK Geledah Rumah Kerabat Bupati Ponorogo di Babadan, Sita Dokumen dan Buku Rekening

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan lanjutan di Kabupaten Ponorogo, Selasa (11/11/2025) malam. Setelah sebelumnya menggeledah ruang kerja Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono di kompleks Kantor Pemkab Ponorogo, penyidik bergerak cepat menuju sebuah rumah di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan.

    Penggeledahan di rumah tersebut dilakukan secara maraton, menyusul temuan awal sejumlah dokumen penting di lingkungan pemerintahan. Rumah yang menjadi sasaran disebut milik Dicky, warga Malang yang diakui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Sugiri Sancoko — tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

    Menurut keterangan warga, sembilan penyidik KPK tiba di lokasi usai waktu salat Magrib dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan aliran dana. Aktivitas penyidik itu sempat menarik perhatian warga yang mendadak memenuhi jalan desa.

    “Penggeledahan mulai setelah Magrib dan selesai sekitar pukul 9 malam. Petugas membawa sejumlah berkas, termasuk dua buku rekening dan beberapa dokumen transfer,” kata Saifudin, perangkat Desa Ngunut, Rabu (12/11/2025).

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita 10 item dokumen, dua di antaranya berupa buku rekening dan dokumen transfer yang diduga menjadi bagian dari aliran dana dalam perkara korupsi yang sedang ditangani.

    Langkah KPK memperluas penggeledahan ini menunjukkan penelusuran aliran dana korupsi di Ponorogo belum berhenti. Setelah penyitaan sejumlah dokumen dari kantor pemerintahan, lembaga antirasuah itu kini menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak keluarga atau kerabat dalam rangkaian transaksi keuangan yang mencurigakan.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Ponorogo, yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Hardjono Ponorogo dr. Yunus Mahatma, serta pihak swasta bernama Sucipto. Keempatnya kini telah ditahan di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. [end/beq]

  • Pencarian Lansia Hanyut di Sungai Brantas Kediri Dihentikan Sementara Karena Cuaca Buruk

    Pencarian Lansia Hanyut di Sungai Brantas Kediri Dihentikan Sementara Karena Cuaca Buruk

    Kediri (beritajatim.com) – Operasi pencarian terhadap Sihman, lansia berusia 74 tahun yang dilaporkan hanyut di Sungai Brantas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pada Minggu (9/11/2025), masih belum membuahkan hasil hingga Senin (10/11/2025). Pencarian yang dilakukan sejak pagi terpaksa dihentikan sementara akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung dan akan dilanjutkan keesokan harinya.

    Kapolsek Ngadiluwih AKP Agung Saifudin menyampaikan, hujan deras membuat tim gabungan tidak bisa melanjutkan penyisiran di aliran sungai hingga sore hari. “Kondisi hujan, kegiatan hari ini dari tim SAR sementara dihentikan,” ujarnya.

    Koordinator Lapangan BPBD Kabupaten Kediri, Heri Saputro, menjelaskan bahwa pencarian melibatkan sekitar 30 personel dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Kediri, serta relawan dari Wana Rescue, ORARI, dan KAPI. Pencarian hari ini difokuskan pada area sekitar Taman Brantas hingga kawasan tambangan Dusun Pagak, Desa Bangle, lokasi awal dugaan korban hanyut.

    “Pencarian tetap kita mulai dari TKM-nya (Tempat Kejadian Musibah) atau di tambangan Pak RT. Sementara tadi berputar di sebelahnya, di sekitar Taman Brantas,” terang Heri.

    Selama pencarian, tim sempat menemukan bangkai yang sempat diduga sebagai korban pada jarak sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian. Namun setelah diperiksa, bangkai tersebut ternyata adalah kambing. “Tadi ada di sebelah kurang lebih satu kilo dari TKM-nya. Itu ada bangkai, ternyata hanya bangkai kambing saja,” tambahnya.

    Untuk mendukung operasi pencarian, dua unit perahu karet (LCR) dikerahkan, masing-masing dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Kediri. Selain itu, tim SAR juga berkoordinasi dengan pihak Bendungan Paron Turi serta petugas di wilayah hilir seperti Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto, guna mengantisipasi kemungkinan korban terbawa arus hingga jauh.

    “Kita sudah koordinasi di tambangan dan Bendungan Paron Turi, serta dengan petugas di bawahnya, termasuk wilayah Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto. Jika ada temuan jenazah, akan segera dikabarkan ke kami,” jelas Heri.

    AKP Agung menegaskan bahwa operasi pencarian akan terus dilakukan setiap hari hingga korban ditemukan. “Operasi pencarian tiap hari sampai jam 16.00 WIB tergantung cuaca. Setelah itu dilanjutkan evaluasi dari tim,” ujarnya.

    Diketahui sebelumnya, Sihman dilaporkan hilang setelah diduga tercebur ke Sungai Brantas di area penyeberangan tambangan Dusun Pagak, Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluwih, pada Minggu (9/11/2025) pagi.

    Sekitar pukul 10.30 WIB, korban terlihat mengendarai sepeda angin merek Polygon warna silver dari arah timur ke barat. Saat melintasi jalan menurun menuju tambangan, diduga rem sepeda tidak berfungsi hingga korban terjatuh ke sungai.

    Dua pengemudi perahu penyeberangan di sisi barat sempat melihat korban terbawa arus deras sejauh sekitar 250 meter dari titik jatuh, sementara warga lain mengaku mendengar teriakan minta tolong dari arah sungai. Tim SAR kini terus berupaya melacak keberadaan korban di sepanjang aliran Sungai Brantas. [nm/ian]

  • Saifudin Ditunjuk Jadi Plt Direktur Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo

    Saifudin Ditunjuk Jadi Plt Direktur Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Delta Tirta Sidoarjo (PDTS) resmi menunjuk Saifudin, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo, menyusul posisi tersebut kosong setelah Slamet Setiawan, SH, MM dinyatakan berhalangan tetap dan tidak lagi dapat menjalankan tugas.

    Kebijakan ini diambil untuk menjamin keberlanjutan roda perusahaan daerah serta memastikan pelayanan publik air bersih tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

    “Penunjukan Plt ini merupakan kewenangan KPM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Tujuannya agar keberlangsungan kepemimpinan direksi tetap terjaga dan stabilitas layanan publik tidak terganggu,” ujar Dwi Hari Suryadi, Direktur Utama PDTS, Jumat (7/11/2025).

    Dwi Hari menegaskan, posisi Direktur Operasional memiliki peran vital karena bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Jabatan ini sangat penting untuk memastikan sistem produksi dan distribusi air berjalan lancar,” tambahnya.

    Terkait pengisian jabatan definitif, Dwi menyebut prosesnya merupakan kewenangan penuh KPM dan akan dilakukan sesuai ketentuan perundangan.

    “Penetapan direktur definitif akan dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, dan mengacu pada PP 54/2017. Masa jabatan direksi periode ini berakhir Juni 2026,” jelasnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Sidoarjo dalam mengambil keputusan strategis tersebut.

    “Saya mengapresiasi keputusan Pak Bupati yang segera menunjuk Plt Direktur Operasional, sehingga pelayanan publik tidak terganggu,” imbuh Dwi Hari.

    Sementara itu, Saifudin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang PDTS Taman, akan merangkap sebagai Plt tanpa mengubah posisi strukturalnya. Dalam peran barunya, ia bertanggung jawab terhadap koordinasi operasional, mulai dari proses produksi hingga distribusi air bersih.

    “Tugas Plt ini kami jalankan sesuai prinsip penunjukan pelaksana tugas. Fokus utama kami adalah memastikan layanan kepada pelanggan tetap optimal,” pungkas Saifudin. [isa/but]

     

     

  • Korban Meninggal Akibat Campak di Pamekasan Bertambah, Kini Sudah 12 Orang
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 November 2025

    Korban Meninggal Akibat Campak di Pamekasan Bertambah, Kini Sudah 12 Orang Surabaya 3 November 2025

    Korban Meninggal Akibat Campak di Pamekasan Bertambah, Kini Sudah 12 Orang
    Editor
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Kasus campak di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim), terus menunjukkan peningkatan.
    Hingga Minggu (2/11/2025), tercatat 12 warga meninggal dunia akibat penyakit menular tersebut.
    Jumlah tersebut, naik dari sebelumnya 11 orang.
    Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mencatat, total 1.123 kasus suspek campak tersebar di 13 kecamatan.
    Dari jumlah tersebut, 1.096 orang dinyatakan sembuh, 209 kasus terkonfirmasi positif campak, dan 15 orang masih menjalani perawatan.
    “Data tersebut berdasarkan laporan temuan kasus suspek campak di seluruh kecamatan,” ujar Kepala Dinkes Pamekasan, Saifudin, Senin (3/11/2025).
    Tiga kecamatan dengan jumlah suspek campak tertinggi yaitu:
    Saifudin menyebut, mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia 1–4 tahun, yakni sebanyak 614 kasus atau 55 persen dari total suspek.
    Dinkes Pamekasan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala campak seperti demam tinggi, ruam kulit, batuk dan pilek berkepanjangan.
    Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala tersebut.
    “Upaya pencegahan seperti imunisasi campak-rubella (MR) juga ditekankan sebagai langkah utama menekan penyebaran,” tegas Saifudin.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Kasus Campak di Pamekasan Terus Naik, 12 Warga Meninggal Dunia, Jumlah Tertinggi Ada di 3 Kecamatan
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaringan Kiai Santri Usulkan 2 Nama Ulama Jadi Pahlawan Nasional
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        27 Oktober 2025

    Jaringan Kiai Santri Usulkan 2 Nama Ulama Jadi Pahlawan Nasional Surabaya 27 Oktober 2025

    Jaringan Kiai Santri Usulkan 2 Nama Ulama Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional tahun ini kepada 2 ulama yang disebut memiliki peran aktif pada perang kemerdekaan.
    Keduanya adalah KH Abbas Abdul Jamil yang dikenal populer dengan nama Kiai Abbas Buntet asal Cirebon, Jawa Barat dan KH Yusuf Hasyim yang pupuler dengan nama Pak Ud asal Jombang, Jawa Timur.
    Ketua JKSN KH Asep Saifudin Chalim mengatakan, kedua nama ulama tersebut menurut data dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), merupajan nama yang paling kredibel dan memenuhi syarat untuk diberi gelar pahlawan nasional.
    “Berdasarkan kajian dan sumber-sumber primer, nama Kiai Abbas Buntet dan Pak Ud punya kredibilitas untuk diberi gelar Pahlawan Nasional,” katanya usai Halaqoh Ulama di Surabaya, Minggu (26/10/2025) malam.
    Ia mengatakan, Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo merupakan bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.
    “Karena itu kami berharap, berapa pun nama yang diusulkan jadi pahlawan nasional kepada presiden, 2 nama tersebut setidaknya bisa masuk karena ukuran jasanya sudah jelas,” ujar Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto ini.
    Menurut dia, Pak Ud yang merupakan putra bungsu pendiri Nahdatul Ulama KH Hasyim Asy’ari merupakan tokoh kemerdekaan di Jombang, gerakan penumpasan G30S PKI, serta tokoh pesantren yang menjaga nilai-nilai pancasila.
    “Sedangkan Kiai Abbas Buntet adalah tokoh ulama yang menentukan hari, tanggal dan waktu serangan 10 November saat perang di Surabaya,” kata dia. 
    Dari 4 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan tahun ini, kedua nama tersebut didukung lebih dari 70 sumber primer.
    “Untuk Kiai Abbas Buntet ada 76 sumber primer dan Pak Ud 74 sumber primer. Ini sudah cukup untuk ukuran kredibel,” ujar dia.
    Kementerian Sosial mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang dipimpin Fadli Zon.
    Ke-40 nama tersebut telah melewati proses yang panjang dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk sebagai calon pahlawan nasional.
    Kiai Abbas Buntet adalah 2 dari 4 nama usulan tahun ini bersama tokoh buruh Marsinah dan Demmatande dari Sulawesi Barat.
    Selain itu, ada 16 nama usulan tunda 2024 serta 20 nama yang diajukan kembali karena memenuhi syarat. Sebanyak 20 nama dimaksud pernah diusulkan pada periode 2011-20203.
    Dari 20 nama itu, ada mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden KH Abdurahman Wahid serta Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Gara-gara Tunggakan Rp 41 Miliar, BPJS Putus Layanan Kesehatan Gratis untuk 50.000 Warga Pamekasan
                        Surabaya

    8 Gara-gara Tunggakan Rp 41 Miliar, BPJS Putus Layanan Kesehatan Gratis untuk 50.000 Warga Pamekasan Surabaya

    Gara-gara Tunggakan Rp 41 Miliar, BPJS Putus Layanan Kesehatan Gratis untuk 50.000 Warga Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) memutus layanan kesehatan gratis untuk 50.000 peserta BPJS di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
    Pemutusan itu dilakukan dengan alasan tunggakan pembayaran iuran BPJS oleh pemerintah daerah sebanyak Rp 41 miliar selama 7 bulan.
    Selain itu, penghapusan data penerima berdasarkan pembaharuan data penerima bantuan iuran (PBI) nasional sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT SEN).
    Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, membenarkan bahwa ada 50.000 layanan kesehatan dari BPJS yang diputus.
    “Poisisi kita saat ini
    cut off
    . Karena ada tunggakan kurang lebih Rp 41 miliar,” katanya, Rabu (8/10/2025).
    Menurutnya, pelayanan kesehatan dihentikan sementara selama tunggakan belum dilunasi.
    Sementara, pihak BPJS meminta pembayaran yang tertunggak selama 7 bulan, minimal dilunasi selama 6 bulan.
    “BPJS memberikan syarat, minimal 6 bulan terbayar. Tunggalan 1 bulan bisa dibayarkan tahun depan,” ucapnya.
    Setelah tunggakan dibayar, baru penghentian layanan akan dicabut.
    “Kami masih menunggu kebijakan dari Bapak Bupati. Semoga beliau ada terobosan soal ini,” ucapnya lagi.
    Pihaknya menjelaskan, saat ini masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Pamekasan.
    “Kalau sakit sekarang belum bisa mendapatkan layanan BPJS. Harus layanan umum,” katanya.
    Anggota DPRD Pamekasan Abd. Rosyid Fansori mengungkapkan, kurang lebih 50.000 layanan kesehatan masyarakat diputus oleh BPJS.
    “Belum ada konfirmasi ke pemerintah daerah, kepesertaan BPJS masyarakat mendadak diputus dengan alasan mereka sudah berobat mandiri,” katanya.
    Pihaknya berharap ada evaluasi dari verifikasi pemutusan PBI nasional berdasarkan DT SEN.
    “Dari 50.000 layanan kesehatan yang diputus tidak semuanya valid. Masih ada masyarakat miskin dan membutuhkan layanan gratis,” katanya.
    Humas BPJS Kesehatan Pamekasan Ary Udiyanto saat dikonfirmasi menolak memberikan keterangan penghentian layanan 50.000 peserta BPJS di Pamekasan.
    “Kami belum menggelar rapat. Belum bisa menjawab sekarang,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Pertamina Segera Diadili, Jaksa Limpahkan Riva Siahaan Cs ke PN Tipikor

    Kasus Pertamina Segera Diadili, Jaksa Limpahkan Riva Siahaan Cs ke PN Tipikor

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ke PN Tipikor Jakarta Pusat.

    Kepala Kejari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra menyampaikan sembilan tersangka lainnya masih dalam proses pemberkasan sebelum dilimpahkan.

    “JPU pada Kejari Jakarta Pusat telah melakukan pelimpahan berkas perkara terhadap sembilan terdakwa pada Rabu 1 Oktober 2025 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

    Dia mengemukakan bahwa sembilan tersangka itu yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2023; Sani Dinar Saifudin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional periode 2022-2025.

    Selanjutnya, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping periode 2022-2025; Agus Purwono selaku VP Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional periode 2023-2024; Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode 2023.

    Adapun, Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Niaga periode 2023-2025; Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur PT Orbit Terminal Merak dan Komisaris PT Jenggala Maritim turut dilimpahkan ke PN Tipikor.

    Pada intinya, perbuatan para tersangka ini diduga melakukan penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir. Penyimpangan itu terdiri atas kegiatan ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah/BBM, sewa terminal BBM, pemberian kompensasi BBM dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price yang dilakukan oleh para terdakwa.

    “Oleh karena perbuatan terdakwa dan tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp285.185.919.576.620 [Rp285,18 triliun],” pungkasnya.

    Adapun, pasal yang disangkakan terhadap Riva Cs yakni Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

  • Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dan Badan PBB yang mengurusi masalah anak atau Unicef memutuskan untuk melakukan Imunisasi Tambahan Serentak (ITS).
    Keputusan itu dikakukan saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kamis (11/9/2025) di Pendopo Ronggosukowati.
    Hasil dalam pertemuan, pemerintah bersama Unicef dan Kementerian Kesehatan akan menggelar imunisasi tambahan serentak pada 15–27 September 2025.
    Sasaran kegiatan ini adalah 58.013 anak usia 9 bulan hingga kurang dari 7 tahun dengan target cakupan minimal 95 persen.
    Health Specialist UNICEF Indonesia Wilayah Jawa Timur, Armunanto mengatakan perlu dilakukan imunisasi tambahan serentak untuk semua anak.
    “Anak yang sudah imunisasi dan yang sebelum imunisasi perlu dilakukan imunisasi tambahan,” kata Armunanto.
    Dia menegaskan, imunisasi tambahan adalah satu-satunya cara mengatasai campak.
    Menurutnya, Imunisasi tambahan dalam rangka memastikan capaian 95 anak tervaksin campak.
    “Kalau imunisasi sudah capai 95 persen, maka campak tidak bisa berkembang dan tidak menimbulkan kasus baru,” katanya.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jatim, Drg. Sulvy Angraeni mengatakan, campak adalah penyakit dengan tingkat penularan tinggi.
    Satu kasus dapat menularkan ke 12 hingga 18 orang melalui droplet seperti batuk atau bersin ketika berkumpul.
    “Sehingga penguatan imunisasi harus dktingkatkan untuk menekan angka Kematian. Salah satunya dengan imunisasi tambahan serentak,” kata Sulvy.
    Sementara Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dikaksanakannya imunisasi tambahan serentak.
    “Kami sudah menguraikan teknis imunisasi tambahan serentak dan dibantu semua pihak nantinya,” kata Saifudin.
    Dia mengatakan jika semua anak menjadi sasaran imunisasi tambahan serentak. Salah satu targetnya capaian imunisasi mencapai 95 persen.
    “Di Pamekasan sampai saat ini, imunisasi masih berkisar 80 persen,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.