Xcloud.id

Tag: Saidiman Ahmad

  • IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    GELORA.CO – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, istilah kota politik yang kini disematkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur sebagai sinyal bila provinsi tersebut tak akan pernah menjadi pusat pemerintahan.

    “Istilah itu justru menunjukkan ibu kota pemerintahan kemungkinan tidak akan berpindah dari Jakarta ke IKN dalam waktu dekat,” kata Saidiman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Bahkan, sambung dia, hal ini kemungkinan tidak akan terjadi sampai berakhirnya pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Saidiman mengaku masih heran dengan istilah Ibu Kota Politik pada IKN ini. “Istilah Ibu Kota Politik itu masih belum jelas dan ambigu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

    Penetapan ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Keputusan tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis dalam beleid dikutip di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo kemudian mendetailkan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

    Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar.

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen.

    Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    Dalam beleid itu juga menyebut untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota, pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara.

    Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di lbu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung lbu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.

    Sementara, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

    Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di lbu Kota Nusantara, dilakukan diantaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas lbu Kota Nusantara.

  • 20 Persen APBN 2026 untuk Pendidikan, Rp335 Triliun Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

    20 Persen APBN 2026 untuk Pendidikan, Rp335 Triliun Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terkhusus untuk pendidikan.

    Total anggaran untuk pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN.

    “Anggaran pemerintah untuk pendidikan 2026 sebesar 757,8 triliun,” tulis Saidman dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (16/8/2025).

    Meski anggarannya terbilang besar. Rincian alokasinya banyak dikritik, karena hampir separuh digunakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Hampir setengahnya (44,2 persen) dipakai untuk makan,” ujar Saidiman.

    Detailnya, anggaran Rp757,8 triliun itu, untuk sekolah dan kampus mencapai Rp 150,1 triliun. Kemudian untuk siswa dan mahasiswa Rp 401,5 triliun dan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan senilai Rp 178,7 triliun.

    MBG sendiri, masuk dalam kategori siswa-mahasiswa.

    Berikut rinciannya:

    Siswa-Mahasiswa

    Bidikmisi/KIP Kuliah: 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa

    Beasiswa LPDP: Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa

    Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 15 triliun untuk 21,1 juta siswa

    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

    Renovasi madrasah dan sekolah: Rp 22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah

    BPOPTN: Rp 9,4 triliun

    Sekolah Unggulan: Rp 3 triliun

    Sekolah-Kampus

    Pembangunan 200 Sekolah Rakyat: Rp 20 triliun

    Operasional 200 Sekolah Rakyat: Rp 4,9 triliun

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp 64,3 triliun

    BOP PAUD: Rp 5,1 triliun

    Guru/Dosen/Tenaga Kependidikan

    Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS: Rp 19,2 triliun untuk 754,747 guru

    TPG ASND Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru

    TPD Non PNS: Rp 3,2 triliun untuk 80.325 guru

    TPG PNS, TPD PNS dan gaji pendidik Rp 82,9 triliun
    (Arya/Fajar)

  • Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti efisiensi anggaran pemerintah. Ia mengaku bingung.

    “Membingungkan,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Saidiman, efisiensi anggaran ala pemerintahan Presiden Prabowo memangkas alokasi pembangunan. Tapi di sisi lain pajak tetap naik.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, program pembangunan dipangkas, tapi pajak naik,” ujarnya.

    Saidiman menyebut hal itu menunjukkan. Bahwa latihan kebijakan publik tidak berguna.

    “Latihan public policy saya terasa tak berguna,” terangnya.

    Sebelumnya hal serupa diungkapkan Aktivis Hak Asasi Manusia, Veronica Koman.

    Ia menyentil pemerintahan Indonesia terkait dengan kebijakan yang diambil belakangan ini.

    Lebih khususnya, yakni efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Kemudian akan berlanjut di 2026.

    Kebijakan itu, menyunat anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap penting bagi Veronica.

    Namun sejumlah lembaga dan kementerian lainnya, malah tidak terdampak.

    “Bidang penting disuruh efisiensi,” kata Veronica dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/8/2025).

    Veronica juga menyoroti regulasi baru yang memaksakan rakyat untuk menyetor pajak ke pemerintah. Walau Veronica tak mendetai pajak dimaksud.

    “Rakyat kecil makin dipajakin,” ucapnya.

    “Supaya penguasa bisa dibanyakin dan digendutin,” tambahnya.

    Sebelumnya, kenaikan pajak jadi ramai diperbincangkan usai kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak 250 persen.

  • Viral Video Jemaat GKSI Padang Dibubarkan Saat Ibadah, Saidiman Ahmad: Mohon Polisi Menangkap Mereka Semua

    Viral Video Jemaat GKSI Padang Dibubarkan Saat Ibadah, Saidiman Ahmad: Mohon Polisi Menangkap Mereka Semua

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Video jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mengalami persekusi viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/7).

    Hal itu ditanggapi Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad. Ia menyoroti penyelesaian hukum peristiwa itu.

    “Wajah para perusak ini terlihat jelas di kamera,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Selasa (29/7/2025).

    Ia meminta para pelaku tersebut ditangkap.

    “Mohon polisi menangkap mereka semua. Semuanya,” ujarnya.

    Diketahui, pada peristiwa itu, sekelompok massa membubarkan kegiatan ibadah di gereja tersebut. Tidak hanya itu, mereka merusak bangunan gereja. Polda Sumbar langsung bergerak dengan mengamankan 9 orang. 

    Dilihat dari akun media sosial Komunitas Katolik Garis Lucu, saat pembubaran dan pengrusakan, tampak sejumlah jemaat ketakutan. Khususnya para ibu dan anak-anak.

    Beberapa di antara mereka menangis histeris saat dipaksa menghentikan ibadah dan keluar dari gereja. Tampak dalam video tersebut salah seorang massa membawa balok kayu dan memecahkan sejumlah kaca jendela. 

    “Sudah kami amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. Yang 9 orang ini sesuai yang ada di video yang beredar, karena ada bukti-bukti, berdasarkan itu kami amankan semua,” kata Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin sebagaimana dikutip dari pemberitaan Padang Ekspres pada Senin (28/7).

    Brigjen Solihin bersama sejumlah pejabat Polda Sumbar lainnya sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Mereka hadir untuk menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

  • Dedy Nur Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Saidiman Ahmad Sebut Ada Perubahan Fundamental di Tubuh PSI

    Dedy Nur Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Saidiman Ahmad Sebut Ada Perubahan Fundamental di Tubuh PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka menyampaikan terima kasihnya ke Saidiman Ahmad.

    Ucapannya terima kasih ini dilakukan karena pandangan dan respons baik Saidiman Ahmad atas gerakan yang dilakukan PSI saat ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dedy Nur menyampikan ucapan terima kasihnya karena ulasan tersebut.

    “Terimakasih bang @saidiman atas ulasan yang menarik ini, sebagai Kader PSI akar rumput saya benar-benar menikmati proses demokratisasi internal yang terbuka dan mudah di akses dan suara saya walaupun satu tetap berarti,” tulisnya dikutip Rabu (23/7/2025).

    “Hidup @psi_id ✊,” ujarnya.

    Sebelumnya, Peneliti Saiful Mujanni Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyebut ada perubahan fundamental di tubuh PSI.

    “PERUBAHAN FUNDAMENTAL PSI

    Pada kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 ini, ada dua peristiwa yang mungkin menjadi perbincangan publik. Pertama adalah perubahan logo partai dari bunga mawar merekah menjadi gajah yang menaikkan belalai.

    Kedua adalah pernyataan dukungan yang sangat eksplisit dari mantan presiden Joko Widodo pada PSI. Pernyataan dukungan penuh itu juga sekaligus adalah pengakuan langsung bahwa Jokowi sudah bergabung dengan atau menjadi bagian dari PSI.

    “Selain perubahan logo dan bergabungnya Jokowi ke PSI, ada dua peristiwan lain dalam kongres 2025 yang lebih fundamental. Saya lebih tertarik bahas ini.,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya.

    Ada poin penting dari perubahan fundamental ini. Seperti sistem pemilihan Ketua Umum Partai yang melibatkan semua anggota.

  • Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad menanggapi keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Dikatakan Saidiman, posisi di luar lingkar kekuasaan justru bisa membuat Hasan lebih efektif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

    “Mungkin lebih bagus Mas Hasan ada di luar pemerintahan,” ujar Saidiman di X @saidiman (30/4/2025).

    Ia menilai bahwa keberadaan Hasan di luar struktur resmi negara membuka ruang yang lebih luas untuk mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

    “Kritisismenya bisa dimaksimalkan untuk memantau pemerintah,” ucapnya.

    Saidiman bilang, kritik terhadap kelompok masyarakat sipil atau oposisi tidaklah mendesak karena posisi mereka yang lemah dalam struktur kekuasaan.

    “Mengkritisi masyarakat sipil dan oposisi tidak begitu penting. Mereka terlalu lemah. Yang butuh dikritik adalah pemerintah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujarnya.

  • Prabowo Bilang Biar Anjing Menggonggong Tetap Akan Maju Terus, Saidiman Ahmad: Kami Bukan Anjing, Tuan Presiden

    Prabowo Bilang Biar Anjing Menggonggong Tetap Akan Maju Terus, Saidiman Ahmad: Kami Bukan Anjing, Tuan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad mengkritik keras Presiden Prabowo atas pernyataannya yang menyamakan rakyat dengan “anjing”.

    “Mungkin hanya dia presiden yang saat ini berkuasa yang menyebut rakyatnya sendiri sebagai anjing,” ujar Saidiman di X @saidiman (21/3/2025).

    Saidiman menyatakan bahwa Presiden Prabowo seharusnya memahami keluhan warga alih-alih menganggapnya sebagai gangguan.

    “Bukannya mencoba memahami keluhan warga, malah menganggap itu sebagai gangguan, dan ini sudah dia katakan berkali-kali,” tukasnya.

    Saidiman menegaskan bahwa pernyataan semacam ini bukan kali pertama diucapkan oleh Presiden Prabowo dan menunjukkan sikap yang tidak pantas dari seorang pemimpin.

    “Semakin hari semakin terlihat dia tidak punya potongan untuk memimpin sebuah bangsa beradab,” cetusnya.

    Saidiman menegaskan bahwa rakyat bukanlah anjing dan menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Prabowo dalam memimpin bangsa yang beradab.

    “Kami bukan anjing, tuan Presiden!,” tandasnya.

    Menurutnya, itu bentuk komunikasi presiden yang sangat buruk. Selalu ingin membuat kesan bahwa gerakan protes dan kontrol pada kebijakannya sebagai gangguan.

    “Bahkan sekarang dia menyebut rakyat yang melakukan kontrol itu sebagai anjing. Terlihat sangat tidak terdidik, tuan Presiden,” pungkasnya.

    Kritik ini muncul setelah Presiden Prabowo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dengan pernyataan kontroversial.

    Dalam acara itu, Presiden menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras sehingga Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang bisa diresmikan.

  • Prabowo Bilang Biar Anjing Menggonggong Tetap Akan Maju Terus, Saidiman Ahmad: Kami Bukan Anjing, Tuan Presiden

    Prabowo Bilang Biar Anjing Menggonggong Tetap Akan Maju Terus, Saidiman Ahmad: Kami Bukan Anjing, Tuan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad mengkritik keras Presiden Prabowo atas pernyataannya yang menyamakan rakyat dengan “anjing”.

    “Mungkin hanya dia presiden yang saat ini berkuasa yang menyebut rakyatnya sendiri sebagai anjing,” ujar Saidiman di X @saidiman (21/3/2025).

    Saidiman menyatakan bahwa Presiden Prabowo seharusnya memahami keluhan warga alih-alih menganggapnya sebagai gangguan.

    “Bukannya mencoba memahami keluhan warga, malah menganggap itu sebagai gangguan, dan ini sudah dia katakan berkali-kali,” tukasnya.

    Saidiman menegaskan bahwa pernyataan semacam ini bukan kali pertama diucapkan oleh Presiden Prabowo dan menunjukkan sikap yang tidak pantas dari seorang pemimpin.

    “Semakin hari semakin terlihat dia tidak punya potongan untuk memimpin sebuah bangsa beradab,” cetusnya.

    Saidiman menegaskan bahwa rakyat bukanlah anjing dan menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Prabowo dalam memimpin bangsa yang beradab.

    “Kami bukan anjing, tuan Presiden!,” tandasnya.

    Menurutnya, itu bentuk komunikasi presiden yang sangat buruk. Selalu ingin membuat kesan bahwa gerakan protes dan kontrol pada kebijakannya sebagai gangguan.

    “Bahkan sekarang dia menyebut rakyat yang melakukan kontrol itu sebagai anjing. Terlihat sangat tidak terdidik, tuan Presiden,” pungkasnya.

    Kritik ini muncul setelah Presiden Prabowo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dengan pernyataan kontroversial.

    Dalam acara itu, Presiden menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras sehingga Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang bisa diresmikan.

  • Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    IHSG Terjun Bebas, Saidiman Ahmad: Apa Iya Orang Mau Tanam Modal di Negara yang Aturannya Bisa Diakal-akali?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam pemerintahan saat ini mendapatkan sorotan tajam.

    Hal ini menyusul upaya dari DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) TNI.

    Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan atau Polkam Budi Gunawan mengatakan saat ini Sekretaris Kabinet (Seskab) berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

    Lanjut, Ia mengatakan perubahan tersebut berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)

    “Kalau dulu Seskab itu kedudukannya kan dengan Setneg itu sejajar, tapi yang sekarang dalam SOTK yang baru, kedudukan Seskab itu berada di bawah Sekretaris Militer Presiden,” ujar Budi Gunawan, belum lama ini.

    Karena alasan inilah, jabatan Teddy tidak melanggar aturan sebab Seskab kini berada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres.

    Terkait hal ini, Pengamat politik Saidiman Ahmad memberikan kritikan tajam melalui cuitan di akub media sosial X pribadinya.

    Ia menyebut akal-akalan seperti inilah yang bisa membuat rakyat menjadi tidak percaya ke Pemerintah.

    “Akal-akalan semacam ini membuat kepercayaan pada pemerintah runtuh,” tulisnya dikutip Rabu (19/3/2025).

    Lanjut, ia menyinggung terkait penanaman modal di Indonesia yang anjlok karena aturannya bisa diakal-akali.

    “Apa iya orang mau tanam modal di negara yang aturannya bisa diakal-akali, seolah-olah rakyat sedemikian bodohnya?,” tuturnya.

    Diketahui, Pasal 2 Perpres 139/2024 Tentang Penataan Fungsi Kementerian Negara, ditandantangani Presiden 21 oktober 2024 menyebutkan: membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Perpres 55/2020. Pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretaris Negara.

  • Rusak Tatanan Politik di Akhir Masa Jabatannya, Saidiman Ahmad: Dukungan kepada Jokowi Memudar

    Rusak Tatanan Politik di Akhir Masa Jabatannya, Saidiman Ahmad: Dukungan kepada Jokowi Memudar

    “Ia merasa dikelilingi oleh kawan-kawan baru: konglomerat, oligarki, pemilik partai, dan pejabat dari berbagai kalangan,” jelasnya. 

    Meski demikian, Saidiman mengingatkan bahwa dukungan dari kawan baru ini tidaklah permanen.

    “Dukungan mereka bersifat pragmatis. Mereka mendekat karena Jokowi masih memegang kekuasaan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ketika masa jabatan Jokowi berakhir, dukungan dari kelompok ini akan mulai surut. 

    Saidiman mencontohkan sejumlah tanda memudarnya dukungan tersebut.

    Pengusaha besar seperti Aguan mulai berani berbicara terbuka tentang barter investasi terkait proyek IKN, yang menunjukkan rasa segan terhadap Jokowi mulai hilang.

    Di sisi lain, isu Jokowi akan memimpin partai besar setelah pensiun kini mulai mereda.

    Bahkan, elit politik seperti Golkar secara halus menyatakan bahwa posisi penting di partainya sudah terisi, yang menurut Saidiman adalah bentuk penolakan terhadap Jokowi. 

    Media massa juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Jika sebelumnya dianggap terkooptasi, kini media semakin berani melaporkan kritik terhadap Jokowi, termasuk pemberitaan terkait nominasi tokoh terkorup dunia yang diungkap oleh OCCRP.

    Media kini lebih bebas, karena tidak ada lagi tekanan dari seorang presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. 

    Menurut Saidiman, posisi Jokowi di penghujung masa jabatannya semakin sulit. Selain kehilangan kekuasaan formal, ia juga menghadapi krisis moral.

    “Partai politik mana yang ingin dekat dengan figur yang menjadi musuh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan media independen? Apalagi dengan citra yang tercoreng akibat nominasi tokoh terkorup dunia,” tambahnya.